Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Kusnadi Staf Hasto Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK, Kenapa?

    Kusnadi Staf Hasto Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK, Kenapa?

    loading…

    Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mencabut gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mencabut gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Pencabutan itu disampaikan tim kuasa hukumnya, Wiradarma Harefa usai persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Hari ini kami menyampaikan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pak Kusnadi,” kata Wiradarma kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Dirinya enggan merincikan alasan pencabutan gugatan tersebut. Kata dia, lebih baik ditanyakan langsung kepada Kusnadi.

    “Kami sebagai kuasa menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan permohonan itu. Itu aja. Untuk alasannya mungkin nanti teman-teman tanya ke pemohon saja,” tuturnya.

    Sementara itu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting pun mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kusnadi. “Berdasarkan informasi dari pengacara, permohonan ini dapat dikabulkan. Dengan demikian, pada hari ini permohonan dinyatakan dicabut,” ucapnya.

    Gugatan praperadilan ini diajukan Kusnadi karena mempermasalahkan sah tidaknya penggeledahan paksa yang dialaminya dari penyidik KPK pada Juni tahun lalu. Saat itu, dia sedang mendampingi Hasto yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

    (rca)

  • KPK Periksa Djoko Tjandra di Kasus Suap Harun Masiku

    KPK Periksa Djoko Tjandra di Kasus Suap Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha sekaligus mantan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai saksi kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024, dengan tersangkan buron Harun Masiku.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, Swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa pun mengonfirmasi Djoko sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, dan diperiksa untuk dua orang tersangka yaitu Harun Masiku (HM) serta advokat sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah (DTI). 

    “Sudah hadir [diperiksa, red] untuk HM dan DTI,” ungkap Tessa. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Djoko Tjandra adalah terpidana kasus suap yang turut melibatkan satu jaksa dan dua jenderal Kepolisian, serta kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. 

    Bank Bali adalah bank yang kini sudah bubar dan sebelumnya mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang akhirnya berujung ke perkara pidana ditangani oleh penegak hukum. 

    KPK belum menjelaskan kaitan antara Djoko yang pernah terlibat kasus hak tagih Bank Bali dan perkara suap penetapan anggota DPR periode lalu itu. 

    Kini, KPK masih melakukan penyidikan terhadap kasus suap penetapan anggota DPR itu dengan dua orang tersangka. Harun masih dalam status buron, sedangkan Donny Tri belum ditahan. 

    Selain keduanya, belum lama ini KPK telah menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke pengadilan sebagai terdakwa atas kasus perintangan penyidikan kasus suap tersebut. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW). 

  • Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya terealisasi. Kedua tokoh politik itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya. Baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Prabowo dan Megawati duduk dalam satu sofa berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Tanpa hiruk pikuk. Tidak ada ingar bingar pernyataan ke awak media. Meski demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memperoleh tanggapan positif dari banyak pihak. Apalagi, pertemuan itu terjadi di tengah turbulensi ekonomi yang menerjang silih berganti.

    “Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa kemarin.

    Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

    Sekadar catatan, Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Rupiah rontok. Nilai tukarnya terhadap dolar tersungkur di angka 16.800-an pada hari ini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional alias DEN Luhut Binsar Pandjaitan bahkan meramal rupiah bisa tembus di angka Rp17.000 per 1 US$. 

    Pemerintah juga sedang menghadapi tren penurunan kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG belum reda dadi sentimen negatif. Pada perdagangan Selasa kemarin, misalnya, kinerja IHSG ditutup anjlok di angka 7,9%.

    Situasi semakin pelik, karena pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia di angka 32%. Penetapan tarif 32% memicu beragam reaksi dari pelaku usaha hingga pemerintah Indonesia. Namun lazimnya, mereka berupaya untuk mencari titik tengah dengan melobi pemerintah AS. Skema negosiasi kemudian dijalankan.

    Pemerintah mengambil langkah negosiasi karena AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Neraca perdagangan atau trade balance Indonesia dengan AS tercatat surplus. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, surplus perdagangan RI-AS mencapai US$17,9 miliar. 

    Dari sisi politik, sejak berstatus sebagai presiden terpilih hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah sepi dirundung demonstrasi. Rangkaian demo mulai dari aksi penolakan RUU Pilkada, Indonesia Gelap, hingga yang terakhir penolakan amandemen Undang-undang-undang TNI. Gelombang demonstrasi diperkirakan akan terus terjadi karena pembahasan RUU yang kontroversial mulai dari RUU Polri hingga KUHAP.

    Selain tantangan dari sisi massa, pemerintahan Prabowo Subianto juga masih memiliki ‘lawan’ di luar pemerintahan, yakni PDIP. Partai berlambang banteng itu menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Meski di luar pemerintahan, sikap PDIP cenderung tidak konfrontarif. Mereka bahkan menjadi partai yang kerap mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk RUU TNI dan program makan bergizi gratis.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati pun diprediksi akan mencairkan hubungan politik yang sempat memanas pasca penahanan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sejatinya sudah direncanakan sejak lama. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara.

    Tanggapan Jokowi hingga Politisi

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan membuka rekonsiliasi politik yang memanas sejak proses pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Sejumlah tokoh menyambut baik hal itu.

    Presiden ke 7 yang juga mantan kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi misalnya, menganggap pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi kebaikan negara.

    “Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Jokowi juga menekankan bahwa silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujar Jokowi.

    Senada, pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan.

    “Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

    Ia berharap keadaan Bangsa Indonesia makin baik. “Kita harus kompak membangun negara,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung di Teuku Umar. 

    Dasco menyebut tidak ada pertimbangan khusus mengapa pertemuan itu dilangsungkan di rumah Megawati. Menurutnya, tidak ada masalah pertemuan silaturahmi itu dilakukan di Teuku Umar.

    “Pertemuan silaturahmi itu kan tidak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Megawati, mau di mana,” katanya.

    Menurut Dasco, pertemuan dia tokoh bangsa itu merupakan pertemuan sahabat, sehingga tidak ada masalah bila Prabowo yang mendatangi kediaman Megawati. “Itu pertemuan sahabat boleh saja, tidak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” tuturnya.

  • KPK Periksa Djoko Tjandra Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Periksa Djoko Tjandra Terkait Kasus Harun Masiku

    loading…

    KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Djoko Soegiarto Tjandra, hari ini terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Djoko Soegiarto Tjandra, hari ini. Djoko Tjandra diperiksa terkait kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dari PDIP Harun Masiku .

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan Suap pengurusan Anggota DPR RI 2019 – 2024 di KPU,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika, Rabu (9/4/2025).

    Tessa menyampaikan Djoko akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Adapun yang bersangkutan pun telah berada di Gedung KPK.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, swasta,” kata Tessa.

    Sekadar informasi, dalam kasus ini KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Perkara Hasto bahkan telah memasuki tahap persidangan.

    (cip)

  • Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam. 

    Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut. 

    Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).

    Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati. 

    Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. 

    Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi. 

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. 

    Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra. 

    Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik. 

    Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan. 

    Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo  yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi. 

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

    Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut. 

    Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)

  • Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati, Pengamat Singgung Jokowi

    Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati, Pengamat Singgung Jokowi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup.

    Menurut pengamat komunikasi politik dari Universtitas Esa Unggul, Esa M Jamiluddin Ritonga, pertemuan senyap ini dinilai sebagai bentuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin Ritonga dikutip dari Metrotvnews. 

    Ia menilai pertemuan tertutup itu juga dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 
     

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. Padahal, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak dioyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Menurut sumber Metrotvnews, Prabowo dan Megawati dikabarkan bertemu Senin malam, 7 April 2025 di kediaman Megawati. Namun, belum diketahui berapa lama pertemuan berlangsung.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup.
     
    Menurut pengamat komunikasi politik dari Universtitas Esa Unggul, Esa M Jamiluddin Ritonga, pertemuan senyap ini dinilai sebagai bentuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. 
     
    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin Ritonga dikutip dari Metrotvnews. 

    Ia menilai pertemuan tertutup itu juga dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 
     

     
    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.
     
    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. Padahal, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.
     
    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak dioyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.
     
    Menurut sumber Metrotvnews, Prabowo dan Megawati dikabarkan bertemu Senin malam, 7 April 2025 di kediaman Megawati. Namun, belum diketahui berapa lama pertemuan berlangsung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • KPK Minta Gugatan Praperadilan Staf Hasto Kristiyanto Digugurkan, Hakim Tetap Lanjutkan Persidangan – Halaman all

    KPK Minta Gugatan Praperadilan Staf Hasto Kristiyanto Digugurkan, Hakim Tetap Lanjutkan Persidangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan KPK.

    Pantauan Tribunnews.com di ruang sidang Oemar Seno Adji, Selasa (8/4/2025) sekira 10.30 WIB. Kusnadi selaku pemohon telah hadir diwakili 7 kuasa  hukumnya.

    Sementara itu pihak KPK diwakili 4 kuasa hukum. 

    Sidang dipimpin hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Samuel Ginting .

    Dia memulai persidangan dengan memeriksa surat kuasa dan surat tugas dari pemohon dan termohon. 

    Setelah surat kuasa dan tugas kedua belah pihak dinyatakan sah, sidang dilanjutkan dengan mendengar permohonan dari pemohon  Kusnadi. 

    Kubu Kusnadi meminta permohonan dibacakan di persidangan. 

    Kemudian pihak KPK interupsi menyampaikan permohonan, sebelum persidangan dilanjutkan mendengar permohonan dari pemohon. 

    Pada intinya pihak KPK menginkan gugatan praperadilan pemohon langsung digugurkan.

    Hal itu karena perkara penggeledahan dan penyitaan barang bukti atas surat perintah penyidikan Kusnadi, dalam perkara lain sudah dilimpahkan. 

    “Yang mana surat perintah tersebut menjadi dasar penggeledahan dan penyitaan yang kemudian diperoleh barang bukti. Dalam hal ini terkait berkas perkara hasil dari pada surat perintah penyidikan tersebut sudah dinyatakan lengkap. Kemudian dilakukan pelimpahan pada tanggal 7 Maret 2025, waktu yang sama permohonan praperadilan,” kata kuasa hukum KPK di persidangan. 

    Menurut kuasa hukum KPK itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi. 

    Pihak KPK lalu minta gugatan Kusnadi digugurkan. 

    “Kami menghendaki permohonan praperadilan agar demi hukum digugurkan,” jelas kuasa hukum KPK. 

    Mendengar hal itu kuasa hukum Kusnadi merasa keberatan. 

    “Kami berpendapat materi pokok yang sudah berjalan di PN Tipikor Jakarta Pusat tentu ini hal yang berbeda terhadap Kusnadi,” jelas kuasa hukum Kusnadi. 

    Hakim tunggal Samuel Ginting kemudian menolak permohonan pihak KPK tersebut. 

    “Kita lanjutkan dahulu,” kata hakim Samuel.

    Sementara itu sidang lanjutan besok bakal kembali digelar mendengar jawaban KPK atas permohonan dari pemohon staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi. 

    Adapun dalam petitum permohonannya, Kusnadi meminta penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku cacat formil dan tidak sesuai prosedur. 

     

  • Sidang Praperadilan Staf Hasto, Kuasa Hukum Sebut Penggeledahan KPK Tidak Sesuai Prosedur Nasional 8 April 2025

    Sidang Praperadilan Staf Hasto, Kuasa Hukum Sebut Penggeledahan KPK Tidak Sesuai Prosedur Nasional 8 April 2025

    Sidang Praperadilan Staf Hasto, Kuasa Hukum Sebut Penggeledahan KPK Tidak Sesuai Prosedur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,
    Kusnadi
    , Johannes Oberlin Tobing mengatakan, proses
    penggeledahan
    yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.
    Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan Kusnadi melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
    “Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur,” kata Johannes.
    Johannes mengatakan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDIP tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.
    Ia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.
    Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.
    Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.
    Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.
    “Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK),” ujarnya.
    Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
    Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAPidana dan melanggar prinsip-prinsip
    Hak Asasi Manusia
    ,” ucap dia.
    Sebelumnya, gugatan praperadilan Kusnadi terkait sah atau tidaknya penyitaan yang teregister dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
    Sidang praperadilan ini sedianya digelar pada Senin, 24 Maret 2025 lalu itu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir dalam sidang perdana.
    Gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.
    Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.
    Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.
    Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.
    Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.
    Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.
    Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.
    Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.
    Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.
    Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Oleh: Tony Rosyid*

    PADA 26 Desember 2024, publik Indonesia dihebohkan oleh pengakuan Connie Rahakundini Bakrie.

    Connie yang merupakan pengamat militer asal Indonesia yang lama tinggal di Rusia mengaku mendapat titipan dokumen dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Diantaranya adalah video. 

    Menurut Connie, dokumen titipan Hasto ini sangat amat penting karena berkaitan dengan skandal korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI dan keluarganya. 

    Siapa Presiden ke-7 RI? Joko Widodo alias Jokowi. Siapa keluarganya? Connie sempat menyinggung mantan Ibu Negara dan sejumlah anaknya.

    Menurut Connie, dokumen Hasto yang di ada tangannya saat ini bisa jadi “bom waktu”. Maksudnya? Ya anda tahu. “Bom waktu” itu istilah untuk peristiwa yang jika terungkap akan seperti bom yang meledak. 

    Besarnya dampak dari ledakan peristiwa inilah yang kemudian dinamai dengan istilah “bom waktu”. Kapan “bom waktu” itu meledak? Hanya Hasto dan Connie yang tahu.

    Dua bulan dari pengakuan Connie, tepatnya tanggal 23 Februari 2025, Connie membuat pernyataan kembali bahwa siap membongkar dokumen rahasia tentang skandal Jokowi. Syaratnya: Hasto memberikan izin kepadanya. Izin secara tertulis.

    Hingga saat ini, Connie masih menyimpan dokumen rahasia itu. Setidaknya menurut mengakuan Connie. Apakah dokumen itu benar adanya? 

    Publik hanya menilai informasi Connie benar jika sudah terbongkar. Jika tidak terbongkar, maka pernyataan Connie dianggap bernilai nol. Alias tidak ada. Karena tidak terbukti. Sesuatu dianggap benar kalau terbukti.

    Hasto sudah lebih dari tiga bulan ditetapkan sebagai tersangka. Tepatnya tanggal 24 Desember 2024. Bahkan sudah melalui proses praperadilan, hingga Hasto ditahan dan disidangkan.

    Hasto jadi tersangka karena dua kasus. Pertama, kasus penyuapan kepada anggota KPU. Hasto diduga menitipkan uang Rp400 juta untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR RI. 

    Hasto dituduh menghalangi penyidikan terhadap Harus Masiku. Harun Masiku kabur setelah jadi tersangka. Hasto dianggap telah ikut menghalangi proses perburuan terhadap Harun Masiku. Apakah hanya Hasto yang terlibat membantu Harun Masiku kabur? Anda pasti tahu jawabannya.

    Setelah jadi tersangka, Hasto mengajukan gugatan ke praperadilan. Tepatnya tanggal 10 Januari 2025. Namun, tanggal 13 Februari, gugatan praperadilan Hasto ditolak. 

    Lalu, tanggal 17 Februari 2025, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua. Sebelum gugatan praperadilan disidangkan, Hasto ditangkap dan ditahan KPK. Tepatnya pada 20 Februari 2025.

    Kasus Hasto untuk pertama kali disidangkan di Pengadilan Tipikor tanggal 14 Maret 2025. Setelah proses panjang ini, video dan dokumen Hasto yang diakui Connie pun dipertanyakan publik. Kok belum keluar? Nunggu apa?

    Publik sempat penasaran terhadap video Hasto yang ada dalam genggaman Connie. Itu dulu. Tahun lalu. Tahun 2024. Memasuki tahun 2025, orang cenderung melupakan dokumen yang diakui Connie sebagai titipan Hasto. 

    Publik mulai tidak percaya. Sebagian mengatakan, video itu omong kosong. Dokumen yang katanya penting dan berisi tentang skandal korupsi dan kejahatan Jokwi itu “omon-omon”. 

    Karena hingga hari ini dokumen dan video itu tidak terbukti. Apapun pengakuan dan argumentasinya, dokumen dan video itu hingga hari ini tidak terbukti. Alias tidak keluar ke publik. Apakah masih ada tersisa ruang untuk menunggu dan mempercayai dokumen dan video itu? 

    Ya terserah anda, kok tanya ke saya. Hehehe…

    rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • Pengamat Ungkap Alasan Pertemuan Prabowo dan Megawati Sulit Terwujud

    Pengamat Ungkap Alasan Pertemuan Prabowo dan Megawati Sulit Terwujud

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mencuat di momen Hari Raya Idulfitri. 

    Namun, sebagaimana dua rencana sebelumnya yang urung terjadi, pertemuan ini pun belum bisa dipastikan akan terlaksana.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai bahwa peluang pertemuan tersebut hanya 50:50. Dia menyebutkan bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan gagalnya dua rencana sebelumnya masih menjadi bayang-bayang. 

    “Ganjalannya malah mencapai 50%. Dan ganjalan inilah yang berulang hingga dua kali pertemuan sebelumnya tidak terealisasi,” ujarnya kepada Bisnis. Minggu (6/4/2025).

    Rencana pertama, pada Oktober 2024, batal terlaksana karena kendala internal dari kedua belah pihak. Sementara rencana kedua pada Januari 2025 gagal karena penetapan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka. Kini, rencana ketiga kembali dijajaki.

    Meski begitu, ada perubahan signifikan dalam dinamika pengelolaan rencana pertemuan ini. Dua elite partai dari masing-masing kubu terlibat langsung dalam penjajakan yakni Puan Maharani dari PDIP dan Dasco dari Gerindra.

    Menurut Ray, keterlibatan ini memberi sinyal bahwa pertemuan bisa jadi benar-benar terjadi. “Pertemuan ini lebih diinginkan oleh pihak Prabowo. Keterlibatan langsung mas Didit dan Dasco menyiratkan keinginan kuat untuk menjalin komunikasi politik dengan Ibu Mega,” kata Ray. 

    Di sisi lain, Megawati disebut lebih tenang dalam menyikapi rencana ini. Faksi Puan terlihat lebih terbuka dan optimis, sementara kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memilih bersikap pasif.

    Ray Rangkuti juga melihat bahwa perbedaan pendekatan di internal PDIP turut mewarnai arah politik partai ke depan. Faksi DPP disebut cenderung memilih jalur oposisi, sejalan dengan sikap politik Megawati selama ini yang menganggap pentingnya menjaga tradisi demokrasi.

    “Menang berkuasa, kalah oposisi. Lagi pula, tidak ada tawaran politis yang sepadan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo,” lanjutnya.

    Motif Prabowo untuk bertemu Megawati, menurut Ray, didasari oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang cenderung memburuk. 

    Dalam situasi ini, Prabowo membutuhkan stabilitas dan kendali penuh atas pemerintahannya. Meski PDIP memilih menjadi oposisi, ada harapan bahwa itu akan menjadi oposisi yang moderat — suatu titik temu antara Dasco dan Puan.

    “Dengan demikian, apakah pertemuan Prabowo–Megawati akan benar-benar terwujud kali ini? Waktu akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, dinamika elite politik Indonesia pasca pemilu masih terus bergulir,” pungkas Ray.