Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • 10 Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor Nasional

    10 Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor Nasional

    Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilayangkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
    Kuasa Presiden yang diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, memohon agar MK menolak gugatan tersebut secara keseluruhan.
    “Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau
    legal standing
    ,” kata Leonard dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima,” tutur Leonard.
    Selain meminta MK menolak permohonan Hasto, Leonard juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 yang digugat Hasto telah sesuai dengan konstitusi.
    “Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28E UUD 1945,” katanya.
    Permintaan pemerintah ini berseberangan dengan DPR RI yang menilai permohonan tersebut perlu dikabulkan oleh MK.
    Dalam persidangan yang sama, I Wayan Sudirta sebagai perwakilan DPR RI menyatakan permohonan Hasto terkait ancaman maksimal pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dikurangi dari 12 tahun menjadi 3 tahun harus dikabulkan oleh MK.
    Alasannya senada, karena ancaman hukuman 12 tahun penjara dinilai lebih tinggi dari pidana pokok seperti kasus suap.
    Adapun gugatan ini dilayangkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menggugat Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pokok.
    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor itu tidak proporsional.
    “Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan
    obstruction of justice
    ini proporsional dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, 13 Agustus lalu.
    Untuk diketahui,
    obstruction of justice
    mensyaratkan adanya tindak pidana pokok yang menjadi obyek perintangan.
    Maqdir mencontohkan, pada kasus suap, pelaku pemberi suap diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan pelaku yang merintangi kasus suap seperti merusak barang bukti diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
    “Nah ini yang menurut kami tidak proporsional, hukuman seperti ini,” tutur Maqdir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi Nasional 1 Oktober 2025

    UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi Nasional 1 Oktober 2025

    UU Tipikor yang Digugat Hasto Disebut Bisa Digunakan Mengancam Pihak yang Tidak Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan DPR menyebut, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa digunakan untuk mengancam pihak yang bukan merupakan pelaku korupsi.
    Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta, sebagai perwakilan DPR dalam sidang perkara nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Rabu (1/10/2025).
    Sudirta mengatakan, Pasal 21 terkait perintangan penyidikan dalam kasus korupsi harus dimaknai bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
    Oleh sebab itu, dia khawatir pasal tersebut justru digunakan untuk mengancam pihak lain yang bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi.
    “Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi,” ucap Sudirta, dalam sidang yang ia hadiri melalui daring, Rabu.
    Hal ini diperkuat dengan ancaman pidana yang dinilai bisa lebih tinggi dari pidana pokok seperti kasus suap.
    Sudirta menilai, akan terjadi disparitas antara ancaman hukuman perintangan penyidikan dengan pidana pokok.
    Dia kemudian merujuk beberapa negara lain, di mana ancaman pidana perintangan penyidikan harus lebih kecil dari pidana pokoknya.
    “Dengan merujuk Jerman, Belanda, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat, ancaman hukuman
    obstruction of justice
    secara spesifik merujuk pada dan kurang dari bahkan hingga seperempat ancaman pidana tindak pidana awal atau pokok,” kata dia.
    DPR meminta agar MK mengabulkan gugatan Hasto agar ancaman hukuman perintangan penyidikan kasus korupsi maksimal 3 tahun dari sebelumnya maksimal 12 tahun.
    Adapun gugatan ini dilayangkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menggugat Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pokok.
    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut, ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor itu tidak proporsional.
    “Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan
    obstruction of justice
    ini proporsional dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Untuk diketahui,
    obstruction of justice
    mensyaratkan adanya tindak pidana pokok yang menjadi obyek perintangan.
    Maqdir mencontohkan, pada kasus suap, pelaku pemberi suap diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan pelaku yang merintangi kasus suap, seperti merusak barang bukti, diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
    “Nah, ini yang menurut kami tidak proporsional, hukuman seperti ini,” tutur Maqdir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

    Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya menjadikan Malioboro sebagai pusat seni jalanan yang berkualitas, bukan hanya sebagai lokasi wisata belanja.
    Dalam upaya ini, Hasto mengungkapkan harapannya agar kompetisi dan perhatian pemerintah dapat memberikan wadah bagi musisi jalanan di Jogja, khususnya yang tampil di Malioboro, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri.
    “Kami ingin Malioboro tidak hanya dikenal karena suasana belanjanya, tetapi juga karena kualitas seni jalanannya yang unik dan berbeda,” kata Hasto pada Senin (29/9/2025).
    Hasto menekankan bahwa pengamen di Malioboro harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengamen di kawasan lain.
    Sebagai ikon utama Kota Yogyakarta, Malioboro diharapkan dapat menyajikan pengalaman yang lebih berkelas, termasuk dalam hal seni jalanan yang ditampilkan kepada masyarakat dan wisatawan.
    “Kalau sudah mengamen di Malioboro, kualitasnya harus di atas rata-rata. Pengamen Malioboro harus berbeda dari pengamen di tempat lain,” tegasnya.
    Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menjelaskan bahwa pengamen di Malioboro perlu memiliki kemampuan bermusik yang unggul serta penampilan yang menarik.
    “Mereka harus terseleksi dan terkurasi, sehingga bisa memberi hiburan sekaligus kesan positif bagi siapa saja yang berkunjung ke Malioboro,” ujar Hasto.
    Menurut Hasto, keberadaan musisi jalanan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan daya tarik wisata.
    “Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan hiburan. Kalau diarahkan dengan baik, musisi jalanan justru bisa mengangkat citra sebuah kota, dan untuk Malioboro, kita ingin kualitasnya benar-benar istimewa,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Puji Pidato Prabowo di PBB: Sangat Wakili Bangsa – Page 3

    PDIP Puji Pidato Prabowo di PBB: Sangat Wakili Bangsa – Page 3

    Selain itu, Hasto menilai pidato Prabowo satu napas dengan perjuangan Presiden pertama Soekarno yang menandatangani komunikasi politik mendukung kemerdekaan Palestina.

    “Karena yang disampaikan Presiden Prabowo juga senapas yang diperjuangkan oleh Bung Karno, yang sejak konferensi Asia Afrika memang telah menandatangani komunikasi politik di dalam mendukung kemerdekaan Palestina seluas-luasnya,” pungkasnya.

     

  • Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti petani Indonesia yang tak memiliki lahan. Dia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

    Hal ini disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 24 September. Ia memotret kondisi para petani yang tak punya lahan saat melakukan dialog di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi tak satu pun memiliki lahan. Padahal agar sejahtera minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” kata Hasto dalam kegiatan itu.

    Selain itu, Hasto bilang, banyak masalah klasik yang dihadapi petani seperti akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau. “Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, PDIP meyakini kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan bila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.

    Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Semangat ini disebutnya sama seperti keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI adalah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegas dia.

    “Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.

  • Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
    reshuffle
    Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
    Begitu pula dengan
    reshuffle
    Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    “Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
    Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
    “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
    Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
    “Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
    reshuffle
    , juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
    reshuffle
    atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
    Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
    Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
    Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan dalam Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan di Jakarta, Rabu.

    Penggagas Sekolah Pertanian Terpadu Mangontang Simanjuntak sebagai salah satu narasumber acara menyoroti sempitnya lahan garapan petani yang rata-rata hanya 3.000 meter persegi. Menurutnya inovasi teknologi dari industri pertanian menjadi kunci di tengah permasalahan pangan yang ada saat ini.

    “Dengan lahan terbatas, inovasi adalah kunci. Indeks tanam harus ditingkatkan agar petani bisa sejahtera,” katanya.

    Mangontang menyebut potensi swasembada bahkan ekspor beras sangat besar jika inovasi diterapkan serius. Ia menyebut apabila 7,4 juta hektare sawah ditanam tiga kali saja, maka Indonesia bisa mengekspor hasil penanaman.

    Pemulia benih padi lokal Surono Danu juga menekankan pentingnya kembali pada kearifan lokal. Menurut dia, ribuan varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal besar untuk memperkuat pangan nasional.

    “Petani adalah pemulia benih sejak sebelum NKRI berdiri,” katanya.

    Surono mengkritik dominasi benih dan pupuk kimia yang dinilainya merusak ketahanan pangan. Ia menegaskan penguatan benih lokal dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung program kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah menambahkan tantangan regenerasi petani perlu segera dijawab. Menurut dia, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.

    Ia menekankan perlunya dukungan kelembagaan, teknologi, dan kebijakan harga agar petani percaya diri melanjutkan usaha tani.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta perwakilan BRIN juga hadir dengan pandangan tentang peran daerah dan riset ilmiah dalam memperkuat pertanian. Seminar ini dijadwalkan ditutup oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup-mati bangsa.

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rokhmin menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa.

    “Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.

    Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang. Hasto menekankan bahwa pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.

    “Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.

    Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.

    Hal senada disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menekankan tiga persoalan: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.

    Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.

    “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.

    Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.

    “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.

    Masih dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada tangal 24 September, DPP PDIP menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis Yogyakarta 22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis Yogyakarta 22 September 2025

    TRC Mas Jos Diluncurkan, Warga Yogyakarta Bisa Buang Kasur dan Kulkas Gratis
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos).
    Layanan TRC Mas Jos ini diperuntukkan untuk mengambil sampah-sampah spesifik yang sulit diolah oleh masyarakat Kota Yogyakarta, seperti limbah kasur hingga limbah elektronik berukuran besar seperti kulkas.
    “Ini dikhususkan untuk barang-barang yang susah untuk dibuang sendiri, ada kasur, tempat tidur, ada kulkas, pohon yang roboh, atau mungkin warga yang hendak menebang pohonnya tapi kesulitan membuang,” ucap Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Senin (22/9/2025).
    Hasto mengatakan masyarakat dapat menghubungi nomor yang sudah disiapkan apabila membutuhkan bantuan membuang sampah spesifik.
    “Melalui TRC Mas Jos kita layani, nomornya bisa dihubungi 0811700555. Itikad kita melayani warga masyarakat sampai rumah,” kata Hasto.
    Hasto menjelaskan sampah-sampah spesifik ini nantinya akan ditempatkan di gudang khusus milik Pemkot Yogyakarta sebelum diambil oleh off taker.
    “Ada gudang yang kita siapkan, termasuk ketika kita kolekting sampah dapur ada off takernya,” ucap dia.
    Dia menambahkan pada September ini pihaknya telah merekrut 90 orang juru pemilah sampah atau Jumilah.
    Jumilah bertugas untuk memilah jenis-jenis sampah. “Bulan September kita angkat Jumilah juru pemilah sampah 90 orang. Memilah ini termasuk kasur elektronik, ditaruh satu tempat dipilah,” ujar Hasto.
    Hasto menyampaikan Pemkot Yogyakarta juga telah beraudiensi dengan TPA pengolah limbah berbahaya yang bertugas mengambil limbah-limbah dari rumah sakit.
    “Kita audiensi dengan TPA khusus pengolah B3, sudah ada timnya datang ke sini. Mereka menerima limbah dari rumah sakit. Bahan berbahaya ada off takkernya, yang organik dapur juga ada, residu kita pakai insinerator,” ujarnya.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan off taker untuk mengambil sampah-sampah spesifik seperti kasur.
     “Kami sudah koordinasi dengan off taker, jadi termasuk ada beberapa yang hadir itu off taker yang jadi pengepul sampah spesifik,” kata dia.
    Lanjut dia, untuk sampah elektronik seperti kulkas akan dikerjasamakan dengan off taker khusus.
    “Elektronik ada B3 dikelola off taker khusus, kasur diolah oleh mereka disesuaikan sampah jenisnya apa,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    Isi Lengkap Surat Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP dan Anggota DPRD Gorontalo

    GELORA.CO  – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu, usai video dirinya viral di media sosial karena menyebut ingin merampok uang negara. Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun menegaskan keputusan pemecatan diambil demi menjaga marwah partai.

    “Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Menurut Komaruddin, proses ini telah melalui mekanisme partai. DPD PDIP Provinsi Gorontalo sebelumnya memanggil Wahyudin untuk klarifikasi, dan hasilnya diserahkan ke DPP sebelum komite etik memberikan rekomendasi pemecatan.

    Pemecatan Wahyudin menegaskan komitmen PDIP menjaga disiplin dan kehormatan organisasi. Komaruddin Watubun mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan tindakan yang mencoreng citra partai.

    “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, Wahyudin dipastikan kehilangan statusnya sebagai anggota PDIP sekaligus DPRD Provinsi Gorontalo, dan segera diganti melalui mekanisme PAW.

    Isi Surat Keputusan Pemecatan Wahyudin Moridu:

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan)

    Surat keputusan nomor: 12/kpts/dpp/ix/2025 tentang Pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    Menimbang:

    1. Bahwa demi menjaga kehormatan, kewibawaan, dan citra Partai, setiap anggota wajib berpedoman pada kode etik serta disiplin yang berlaku.

    2. Organisasi Partai tidak akan efektif tanpa disiplin dan tanggung jawab kader.

    3. Kader Partai wajib menjaga citra organisasi sesuai ideologi Pancasila, UUD 1945, AD/ART, serta keputusan Kongres.

    4. Jika anggota melakukan pelanggaran kode etik, Partai berhak memberi sanksi berupa pemecatan.

    5. Saudara Wahyudin Moridu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2024–2029, telah melakukan pelanggaran disiplin dengan pernyataan di media sosial TikTok (@Wakilrakyatdotco) yang menjatuhkan nama baik dan citra Partai, menimbulkan dampak negatif, serta mencederai integritas Partai.

    6. Atas dasar itu, DPP PDI Perjuangan memutuskan memberikan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan.

    Mengingat:

    1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya.

    2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2025.

    3. Keputusan Kongres V PDI Perjuangan 2025.

    4. Ketetapan MUNAS Partai 2025.

    5. Ketentuan Hukum yang berlaku.

    Memerhatikan:

    1. Dokumentasi video di media sosial TikTok akun @Wakilrakyatdotco.

    2. Keputusan rapat DPP PDI Perjuangan.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    2. Melarang yang bersangkutan melakukan kegiatan atau menduduki jabatan dengan mengatasnamakan Partai.

    3. Menyatakan bahwa tindakan Wahyudin Moridu merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak terkait sikap resmi Partai.

    4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres Partai.

    5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila ditemukan kekeliruan.

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal: 20 September 2025

    Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan

    Masa Bakti 2025–2030

    Ketua Umum,

    (ttd) Megawati Sukarnoputri

    Sekretaris Jenderal,

    (ttd) Hasto Kristiyanto

    Tembusan:

    – Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan

    – DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo

    – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo

    – Yang bersangkutan

    – Arsip