Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • PDIP tegaskan komitmen politik inklusif bagi generasi muda

    PDIP tegaskan komitmen politik inklusif bagi generasi muda

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik nasional dalam rangka memperingati sumpah pemuda.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Town Hall Suara Muda Sumpah Pemuda 2025 bertema Yang Muda Yang Bersuara di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Melalui kegiatan ini PDIP mengajak anak muda lintas komunitas dan kampus untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi secara terbuka.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekjen Hasto Kristiyanto, serta sejumlah Ketua DPP PDIP, termasuk MY Esti Wijayati, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning. Tampak pula anggota DPR sekaligus musisi Elfonda “Once” Mekel yang ikut memeriahkan suasana.

    Lebih dari 30 komunitas hadir dalam forum ini, di antaranya Koneksi Indonesia Inklusif, KontraS, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, hingga Abang None Jakarta.

    Mereka mengangkat isu-isu strategis seperti keadilan sosial, pendidikan, kesetaraan gender, demokrasi, perubahan iklim, dan solidaritas global.

    Selain menjadi forum dialog, kegiatan ini juga menampilkan open house Sekolah Partai, pameran mini tentang pendidikan kader, serta penampilan seni anak muda.

    Dalam sambutannya, MY Esti Wijayati menjelaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tahun ini merupakan bagian dari rangkaian panjang kegiatan partai yang fokus pada generasi muda.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan — pertandingan olahraga Gen Z seperti tenis, futsal, hingga sepak bola,” ujar Esti.

    Ia menambahkan, pada 1 November 2025 PDIP akan menggelar acara besar di Yogyakarta yang menghadirkan sekitar 4.000 mahasiswa dari 38 provinsi.

    “Kehadiran mereka untuk merefleksikan Sumpah Pemuda dan menyuarakan suara anak muda Indonesia. Akan hadir juga tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung, Adian Napitupulu, dan Ayu Saraswati (Putri Indonesia Lingkungan),” ungkapnya.

    Menurut Esti, semua rangkaian ini merupakan bentuk nyata keseriusan PDIP dalam membuka ruang partisipasi generasi muda.

    “Kita ajak anak muda untuk berani bersuara, karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MK Rampung Sidangkan Perkara Uji Materi Pasal Obstruction of Justice yang Digugat Hasto

    MK Rampung Sidangkan Perkara Uji Materi Pasal Obstruction of Justice yang Digugat Hasto

    MK Rampung Sidangkan Perkara Uji Materi Pasal Obstruction of Justice yang Digugat Hasto
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan sidang uji materi pasal perintangan penyidikan atau
    obstruction of justice
    (OOJ) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
    “Hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini. Oleh karena itu, kepada pemohon, DPR, dan kuasa Presiden juga akan mengajukan kesimpulan diberi waktu tujuh hari sejak sidang terakhir hari ini,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Jakarta, Senin (27/10/2025), melansir
    Antara
    .
    MK lantas meminta pemohon dan para termohon menyerahkan kesimpulan tertulis berisi pandangan akhir mengenai perkara itu.
    Setelah itu, para hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim guna memutus permohonan Hasto sebelum nantinya putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
    Adapun pada Senin ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli yang dihadirkan pemerintah, yakni Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji dan pengajar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Ahmad Redi.
    Kedua ahli tersebut sama-sama sepakat bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang mengatur perihal OOJ tidaklah bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana yang didalilkan Hasto dalam permohonannya.
    “Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah norma yang tidak bertentangan dengan nilai konstitusi, khususnya kepastian hukum,” kata Suparji.
    Dia menjelaskan ketentuan pasal tersebut telah memiliki batasan dan perintah yang jelas. Dalam perspektif hukum pidana, kata dia, pasal dimaksud telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
    Suparji juga mengatakan pasal itu tidak perlu penafsiran baru dengan menambahkan unsur “melawan hukum”, seperti yang dimintakan Hasto.
    “Karena sudah jelas perbuatan-perbuatan apa sebetulnya yang dilarang, sudah jelas bagaimana struktur normanya,” katanya.
    Sementara itu, Redi menyebut pasal yang diuji Hasto telah memenuhi unsur proprosionalitas.
    Menurut dia, ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut tidak perlu diubah, sebagaimana yang diminta Hasto dalam perkara ini.
    “Ancaman penjara 3–12 tahun dan denda Rp 150–600 juta adalah proporsional dengan keseriusan perbuatan. Tindakan yang menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana,” ucapnya.
    Sebelumnya, Hasto mempersoalkan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara 3–12 tahun dan/atau denda Rp 150 juta–Rp600 juta.
    Menurut Hasto, dalam praktiknya, pasal tersebut ditafsirkan secara tidak proporsional dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
    Ia ingin norma pasal diperjelas. Dalam petitum, dia meminta MK menambahkan frasa “secara melawan hukum” dan “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya”ke dalam pasal dimaksud.
    Selain itu, dia juga mendalilkan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak proporsional. Untuk itu, ia meminta ancaman pidana perintangan penyidikan dikurangi menjadi paling lama 3 tahun.
    Turut dimintakan Hasto, kata “dan” dalam frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” dimaknai memiliki arti kumulatif. Dalam kata lain, dia meminta, seseorang hanya bisa dihukum jika melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
    Hasto sempat menjadi terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan dan gratifikasi terkait penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
    Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap sehingga divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
    Kendati demikian, Hasto tidak menjalani masa pemidanaan lantaran telah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno mengenai pentingnya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

    Menurutnya, penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

    “Kita tidak akan menjadi negara kuat dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kejayaan Indonesia dulu lahir karena kita adalah bangsa pelaut,” ujar Hasto mengutip pesan Bung Karno.

    Dia menegaskan amanat Bung Karno yang disampaikan pada 23 September 1963 itu masih relevan. Indonesia, katanya, adalah negara kepulauan yang disatukan oleh laut, sehingga arah pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan jati diri sebagai bangsa maritim.

    “Kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri. Ketika kita meninggalkan jati diri maritim, kita kehilangan arah,” tutur Hasto.

     

    Ratusan kapal layar bersejarah dari berbagai negara memasuki kanal utama Amsterdam dalam parade pembukaan festival maritim SAIL 2025.

  • Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat jati diri maritim dalam rangka menjelang Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober.

    Saat membuka Diskusi Grup Terarah (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, ia mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa samudera dan negara maritim yang berdaulat melalui penguasaan teknologi, riset, dan inovasi, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

    “Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak akan menjadi negara kuat, sentosa, dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kita tak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut, sebagaimana pada masa kejayaan dulu,” ujar Hasto, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyampaikan amanat itu disampaikan Bung Karno pada 23 September 1963 dan tetap relevan hingga kini. Dalam politik maritim, Bung Karno menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang disatukan oleh laut.

    Menurut Hasto, Bung Karno juga menegaskan bahwa kemajuan Indonesia bersumber dari kekuatan pertanian dan kelautan, bukan dari “tembok-tembok baja” yang justru mengabaikan jati diri bangsa.

    Untuk itu, kata dia, Presiden pertama RI berpesan agar Indonesia percaya bahwa kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri.

    “Ketika kita meninggalkan jati diri sebagai bangsa maritim, kita kehilangan arah pembangunan,” ujarnya.

    Karena itu, dirinya menegaskan sejak Kongres IV PDIP, Partai menempatkan laut sebagai halaman depan Indonesia. Dikatakan bahwa laut bukan keranjang sampah raksasa, melainkan masa depan Indonesia, sehingga harus dipahami.

    Dengan demikian, Hasto menuturkan momentum Sumpah Pemuda harus membangunkan semangat sekaligus meluruskan paradigma pembangunan yang salah, yang meninggalkan identitas Indonesia sebagai bangsa samudera.

    “Kejayaan Indonesia lahir karena kita menguasai lautan,” kata Hasto menegaskan.

    Adapun FGD di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah Ketua DPP PDIP, seperti Wiryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning, bersama para anggota DPR RI Fraksi PDIP.

    Narasumber dalam FGD, yakni Hendra Sugandhi (Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan APINDO) serta Juru masak, Handry Wahyu menyoroti potensi besar kelautan Cirebon yang dapat dimaksimalkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadapi Ekonomi Lesu, PDIP Genjot Desa Wisata dan Sektor Maritim: Kita Tenangkan Hati Rakyat – Page 3

    Hadapi Ekonomi Lesu, PDIP Genjot Desa Wisata dan Sektor Maritim: Kita Tenangkan Hati Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa kegiatan diskusi, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan.

    “Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai membuka diskusi di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

    Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat.

    “Partai ini mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir,” tegasnya.

    Isu yang diangkat PDIP di Cirebon bukan tanpa alasan. Sektor pariwisata dan kelautan menjadi dua pilar penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 5,2 persen, dengan lebih dari 2.000 desa wisata aktif di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir separuhnya berada di wilayah pesisir dan perdesaan.

    Sementara itu, menurut Prof Rokhmin Dahuri, putra nelayan yang dipilih Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Kelautan dalam usia 38 tahun, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan. Di wilayah seperti Cirebon dan Pantura Jawa Barat, ribuan nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kini menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar.

    Dalam konteks itu, PDIP melihat perlunya sinergi antara desa wisata dan ekonomi pesisir sebagai basis baru pertumbuhan ekonomi rakyat, yang sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang nation of maritime and agrarian character, bangsa yang kuat karena menguasai laut dan tanahnya sendiri.

    Kegiatan di Cirebon tersebut digelar bersama oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani dan Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Tujuannya, untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat desa wisata serta nelayan pesisir.

    “FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah,” ujar Rokhmin.

     

  • PDIP Satu Suara soal Niat Prabowo Membentuk Ditjen Pesantren: Santri Punya Peran Penting – Page 3

    PDIP Satu Suara soal Niat Prabowo Membentuk Ditjen Pesantren: Santri Punya Peran Penting – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Menurut dia, kebijakan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap peran besar santri dalam sejarah perjuangan bangsa sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan di kalangan pesantren.

    “Itu suatu hal yang baik, karena kita lihat peran dari santri sangat penting. Bayangkan pada awal kemerdekaan kita mampu menggelorakan spirit itu,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

    Hasto menegaskan, PDIP akan turut membantu pemerintah memperkuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, terutama dari sisi narasi patriotisme dan cinta tanah air, sebagai bagian dari dedikasi terhadap agama.

    “PDI Perjuangan akan ikut memperkuat dari sisi narasinya, narasi patriotismenya, narasi cinta tanah air. Sebagai bagian juga dari dedikasi terhadap agama. Hubbul watan minal iman itu yang akan kita dorong,” ujar dia.

    Menurut dia, penguatan pesantren juga perlu dibarengi dengan pembangunan kesadaran kebangsaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

    Dia mengatakan, semangat itu sejalan dengan gagasan Bung Karno yang menekankan bahwa Islam harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan.

    “Tetapi juga dalam suatu kesadaran untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, untuk itu kita harus bergerak cepat, agar pesantren-pesantren juga menjadi motor kemajuan. Bung karno mengatakan Islam harus bersekutu juga dengan ilmu pengetahuan,” tandas dia.

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengatakan peringatan Hari Santri Nasional 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.

    Hasto juga menyampaikan tiga pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tentang relevansi Resolusi Jihad di masa kini.

    “Kami berharap dengan merayakan dan memperingati resolusi ini, tiga pesan dari Bu Mega betul-betul dapat kita pegang sepenuhnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.

    Pesan pertama menekankan Resolusi Jihad sebagai moral force atau kekuatan moral.

    Kekuatan ini, menurut Megawati, digerakkan oleh keyakinan, rasa cinta tanah air yang luar biasa, dan fondasi nilai-nilai keagamaan yang kokoh.

    Pesan kedua menjadikan peristiwa bersejarah itu sebagai fondasi untuk membangun rasa percaya diri.

    “Kita ini, ketika bersatu, kita bisa menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua,” pesan Megawati seperti disampaikan Hasto.

    “Dengan bersatu dan mengobarkan semangat kebangsaan, rasa percaya diri sebagai bangsa yang hebat dengan cita-cata ‘membangun tata dunia baru” (to build the world anew) dapat diwujudkan, sebagaimana pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada 30 September 1960,” sambungnya.

    Pesan ketiga mengajak seluruh anak bangsa merayakan Resolusi Jihad sebagai bagian dari kesadaran historis akan cita-cita Indonesia untuk berkontribusi bagi dunia.

    Megawati mengajak untuk mengambil spirit Resolusi Jihad, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok.

    “Dengan patriotisme yang menyala-nyala, kita berani berhadapan dengan siapapun yang menjajah kita, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya,” kata Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Hasto pun menegaskan bahwa pesan-pesan ini diharapkan mampu mempersatukan anak bangsa dalam membela kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran tanpa rasa takut.

    “Tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti pentingnya semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman) sebagai perpaduan kekuatan yang diperlukan dalam situasi saat ini.

    Dalam konteks ini, PDIP dengan semangat Islam berkemajuan bertekad mengukuhkan diri sebagai “rumah besar” bagi seluruh warga bangsa.

    Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengungkapkan kilas balik penetapan Hari Santri.

    Dia mengenang peran Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dalam konteks kesadaran ideologis dan historis menjelang Pilpres 2014, mengusulkan komitmen untuk mengingat peristiwa heroik Resolusi Jihad.

    “Dan kemudian Hari Santri sekaligus hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 kita jadikan sebagai upaya untuk meluruskan sejarah itu,” jelas Hasto.

    Setelah berkonsultasi dan mendapat izin dari Megawati, perjuangan bersama akhirnya berhasil menghadirkan Hari Santri yang dikaitkan dengan kelahiran Pancasila.

    Hal ini menegaskan bahwa santri adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.

    Hasto menegaskan bahwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 bukan sekadar titik temu antara agama dan nasionalisme.

    Namun, peristiwa itu menunjukkan bagaimana seluruh rakyat Indonesia dengan pemimpinnya bersatu padu, berdiri kokoh menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris dan sekutunya, yang datang ke Surabaya.

    Hasto kemudian mengutip perjuangan Bung Karno yang menyatukan gagasan nasionalisme, Islam, dan sosialisme sebagai realitas peradaban dunia.

    “Rupanya memang sejak awal ada suatu visi yang luar biasa tentang Republik ini,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    Dua Kepala Daerah Pimpin DPC PDIP di Kaltara, Sinyal Konsolidasi Politik dari Perbatasan

    TANJUNG SELOR — Dua kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh wilayah Kaltara.

    Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu dan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan hasil musyawarah partai tersebut menetapkan Irwan Sabri, Bupati Nunukan, sebagai Ketua DPC PDIP Nunukan menggantikan Lewi, serta Sabri, Wakil Bupati Tana Tidung, sebagai Ketua DPC PDIP Tana Tidung menggantikan Markus.

    Penunjukan dua kepala daerah aktif ini dinilai sebagai langkah strategis PDIP untuk memperkuat struktur partai dari tingkat daerah sekaligus memperkuat posisi politiknya di wilayah perbatasan.

    “Dengan terpilihnya para kepala daerah sebagai ketua DPC, PDIP menunjukkan keseriusan menyiapkan kepemimpinan politik yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Deddy Sitorus, Senin, 20 Oktober.

    Sementara itu, tiga daerah lain tidak mengalami perubahan kepemimpinan. Markus Juk tetap memimpin DPC Bulungan, Edi Patanan di Tarakan, dan Bilung Ajang di Malinau.

    Di tingkat provinsi, Albertus Stefanus Marianus kembali dipercaya sebagai Ketua DPD PDIP Kaltara.

    Deddy Sitorus, anggota Fraksi PDIP DPR ini mengungkapkan, Konferda dan Konfercab serentak di Kaltara menjadi yang kedua dilaksanakan PDIP setelah Provinsi Bali.

    Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, dan Deddy Yevri Sitorus.

    “Ibu Megawati menekankan pentingnya kesadaran ekologis. Jangan biarkan hutan Kalimantan menjadi korban eksploitasi tanpa batas. Kader partai harus berani bersuara,” imbuhnya.

    Deddy Yevri Sitorus mengingatkan seluruh kader PDIP di Kaltara agar fokus pada persoalan mendasar masyarakat, terutama di bidang agraria.

    “Masalah tanah di Kaltara ini seperti bom waktu. Banyak rakyat kehilangan lahan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah rakyat, melakukan advokasi, dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.

    Selain regenerasi, PDIP juga memperkuat keterwakilan perempuan. Komposisi perempuan dalam struktur pengurus mencapai lebih dari 30 persen, melampaui batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

    “Kami tidak sekadar formalitas, tapi ingin perempuan benar-benar terlibat dalam proses politik,” ujar Deddy Sitorus.

    “Restrukturisasi ini dinilai sebagai sinyal kuat kesiapan PDIP menghadapi tahun-tahun politik ke depan, dengan menempatkan kaum muda dan perempuan sebagai motor perubahan dalam tubuh partai,” tambah dia.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara Albertus Stefanus Marianus menegaskan komitmen partai untuk memperkuat basis ideologis dan memperluas kerja politik hingga ke akar rumput.

    “Kami siap menjalankan amanah partai dengan semangat gotong royong, memastikan PDI Perjuangan tetap hadir untuk rakyat di perbatasan,” kata dia.

  • Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menandai lahirnya berbagai kebijakan dan tatanan baru di berbagai sektor. Tentunya hal ini tidak luput dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga antirasuah ini merupakan salah satu tombak dalam pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi di tengah dinamika yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

    Dibentuk pada tahun 2002, KPK telah menangani berbagai modus korupsi, mulai dari mark-up, suap, penggelapan dana jabatan, hingga pemerasan yang dilakukan oleh pihak kelas kakap maupun kelas teri dari sektor swasta dan pemerintah.

    Melansir laman kpk.go.id, sepanjang tahun 2024 KPK telah menangani 68 perkara pengadaan barang/jasa, 63 perkara gratifikasi/suap, 16 kasus pemerasan, 6 kasus TPPU, dan 1 kasus merintangi proses KPK. 

    Sepanjang tahun 2025, KPK telah menangani 21 perkara pengadaan barang/jasa, 16 kasus gratifikasi/suap, dan 6 kasus pemerasan/pungutan. Prabowo-Gibran akan genap memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2025. Sejumlah OTT dilakukan oleh KPK dalam periode ini.

    Berikut sejumlah perkara yang ditangani KPK, dihimpun dari catatan Bisnis:

    1. Perkara dugaan pungli Pilkada 2024

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu pada Sabtu, 23 November 2024. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

    Pada Minggu, 24 November 2024, KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan menetapkannya sebagai tersangka.

    2. Perkara pemotongan anggaran Ganti Uang (GU)

    KPK melakukan OTT terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024) dan menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    KPK menyita bukti uang senilai Rp6,8 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan anggaran GU di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    3. Penetapan tersangka Hasto

    KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.

    Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Dia juga diduga mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat dipanggil KPK.

    4. Perkara suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

    KPK menggelar operasi senyap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 15 Maret 2025, terkait suap proyek di lingkungan Dinas PUPR. 

    KPK mengamankan Rp2,6 miliar serta sejumlah barang bukti lainnya. Pada 16 Maret, KPK menetapkan tersangka:

    Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU
    Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU
    M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU
    Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU
    M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta
    Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

    KPK mengendus pengondisian nilai proyek, di mana fee proyek yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp48 miliar disepakati naik menjadi Rp96 miliar.