Tag: Hasto Kristiyanto

  • Alfian Nasution dkk Didakwa Rugikan Negara Rp 285,1 T dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

    Alfian Nasution dkk Didakwa Rugikan Negara Rp 285,1 T dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

    Alfian Nasution dkk Didakwa Rugikan Negara Rp 285,1 T dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023, Alfian Nasution, dan tujuh terdakwa lainnya didakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga Rp285,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero.
    Tujuh terdakwa yang ikut didakwa adalah Hasto Wibowo selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020; Toto Nugroho selaku VP Integrated Supply Chain; Hanung Budya Yuktyanta selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina.
    Lalu, Dwi Sudarsono selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020; Arief Sukmara selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping; Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi; dan Martin Haendra selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021.
    Kerugian senilai Rp285,1 triliun ini berasal dari penanganan berbagai proyek dan pengadaan.
    Mulai dari impor minyak mentah, sewa terminal bahan bakar minyak (BBM), penjualan solar nonsubsidi.
    “Kerugian-kerugian tersebut merupakan bagian kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar 2.732.816.820,63 dollar Amerika Serikat (atau 2,7 juta dollar AS) dan Rp25.439.881.674.368,30 (atau Rp25,4 triliun),” ujar salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
    Alfian dan kawan-kawan didakwa juga menyebabkan kerugian perekonomian negara senilai Rp171.997.835.294.293,00 atau (Rp171,9 triliun).
    Angka ini berasal dari harga pengadaan BBM yang lebih mahal dari yang seharusnya.
    Kemahalan pengadaan BBM ini berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan.
    Selain itu, terdapat juga keuntungan ilegal senilai 2.617.683.340,41 dollar AS atau (2,6 miliar dollar AS).
    Jika dua unsur ini dijumlahkan dan dikonversi ke rupiah, kerugian negara mencapai Rp285,1 triliun.
    Jaksa menguraikan, perbuatan delapan terdakwa ini terbagi pada klaster atau perbuatannya masing-masing.
    Perbuatan melawan hukum ini dilakukan bersama-sama dengan sembilan terdakwa lainnya yang sudah didakwa dalam berkas terpisah.
    Dalam pengadaan sewa terminal BBM antara PT Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), Alfian Nasution bersama dengan Hanung Budya dinilai telah mengakomodasi permintaan dari Mohamad Riza Chalid selaku Beneficial Owner PT OTM.
    Diketahui PT OTM ini milik anak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza.
    Alhasil, pengadaan sewa terminal BBM ini memperkaya Riza Chalid dan Kerry sekaligus merugikan negara hingga Rp2.905.420.003.854,00 atau Rp2,9 triliun.
    Perbuatan ini dinilai memperkaya PT Adaro hingga Rp630 miliar.
    Sementara, kompensasi solar dinilai telah memperkaya Rp13,1 triliun.
    Adapun, terdakwa Toto Nugroho dan Dwi Sudarsono bersama-sama para pihak diduga telah memperkaya 10 perusahaan asing dalam proses pengadaan minyak mentah senilai 570,2 juta dollar AS.
    Sepuluh perusahaan asing ini diusulkan langsung oleh terdakwa VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dituntut dalam berkas perkara terpisah.
    Sementara, untuk pengadaan produk kilang
    gasoline
    RON 88 dan RON 98, perbuatan Toto telah memperkaya korporasi Trafigura PTE LTD sebesar 851.451,41 dollar AS.
    Para terdakwa juga diduga terlibat dalam beberapa pengadaan lain, misalnya sewa-menyewa kapal pengangkut minyak.
    Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    jo
    . Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
    jo
    . Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Walkot Hasto Wardoyo: UMK Kota Yogyakarta 2026 Naik Sekitar 6 Persen
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        23 Desember 2025

    Walkot Hasto Wardoyo: UMK Kota Yogyakarta 2026 Naik Sekitar 6 Persen Yogyakarta 23 Desember 2025

    Walkot Hasto Wardoyo: UMK Kota Yogyakarta 2026 Naik Sekitar 6 Persen
    Tim Redaksi

    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 6 persen.
    Angka ini diungkapkan Wali Kota (Walkot) Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    usai melaksanakan rapat pembahasan
    Upah Minimum
    Provinsi (UMP) dan UMK di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (23/12/2025).
    Diketahui,
    UMK Kota Yogyakarta
    2025 berada di angka Rp 2.655.041.
    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan pengumuman UMK secara resmi nantinya akan dilakukan serentak setelah diputuskan oleh pemerintah provinsi.
    Sementara ini, pihaknya belum membeber berapa angka nominal UMK Kota Yogyakarta 2026.
    “Besok angka rupiahnya diumumkan, naik ya kurang lebih 6 persen. Kurang lebih
    alphanya
    kan 0,5 sampai 0,9. Ya, mungkin dua hari lagi provinsi putuskan, setelah itu kabupaten/kota,” kata Hasto saat ditemui seusai rapat soal pembahasan UMP dan UMK di Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025).
    Ia menambahkan, pihaknya telah melaksanakan rapat untuk menyepakati kenaikan persentase UMK di tiap kabupaten dan kota.
    “Kita rapat untuk menyepakati (UMK dan UMP),” kata dia.
    Menurut Hasto, penetapan UMP dan UMK kali ini tidak seperti sebelumnya.
    Dulu, Hasto mengatakan, penetapan diserahkan seluruhnya kepada kabupaten dan kota, namun untuk sekarang rumus penentuan UMK ditentukan oleh pemerintah pusat.
    “Untuk tahun ini UMK atau UMP upah minimal tidak seperti dulu-dulu. Kalau dulu variabel, survei diserahkan ke kita. Kalau sekarang kita mengikuti angka-angka yang diberikan oleh pusat atau BPS, termasuk KHL untuk survei kebutuhan hariannya sudah
    given
    dari pusat,” jelas Hasto.
    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis metode terbaru penghitungan
    Kebutuhan Hidup Layak
    (KHL) di Indonesia.
    KHL adalah standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.
    Nantinya, KHL akan menjadi acuan utama dalam gaji buruh atau pekerja di 38 provinsi di Indonesia.
    Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KHL menggunakan standar
    International Labour Organization
    (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.
    Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan meliputi makanan, kesehatan dan Pendidikan, pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Umumkan 73 Perkara Inkrah Tahun 2025, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi dkk

    Umumkan 73 Perkara Inkrah Tahun 2025, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi dkk

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 73 perkara yang dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada 2025. Tapi, dua di antaranya mendapat pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif.

    “Dari total 73 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, terdapat dua perkara yang mendapat amnesti dan rehabilitasi sebagai hak prerogatif presiden,” kata Fitroh secara tertulis dalam paparan catatan akhir tahun KPK yang disampaikan Senin, 22 Desember.

    Fitroh menyebut perkara pertama yang mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto adalah kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan (PDIP).

    Sementara untuk rehabilitasi diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap Ira Puspadewi selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial ASDP, dan Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP.

    “KPK kembali menegaskan kedua perkara ini sudah diuji aspek formilnya di praperadilan yang menyatakan seluruh prosesnya sudah sah,” tegas Fitroh.

    “Termasuk penetapan tersangkanya,” sambung dia.

    Selain sudah diuji lewat praperadilan, Hasto serta Ira Puspadewi dkk juga sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. “Artinya, seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah benar dan sudah sesuai dengan proses perundangan yang berlaku,” ujar Fitroh yang merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK.

    “KPK juga memastikan proses penanganan perkara akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas dia.

  • PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Jakarta

    PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Provinsi DKI Jakarta dan salah satu upaya untuk mewujudkannya dilakukan melalui Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan DKI Jakarta pada Minggu (21/12).

    “Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi pilkada, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” kata Panitia Konferda PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan, hasil Konferda dan Konfercab ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kerja politik partai, konsolidasi kader serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di DKI Jakarta.

    Melalui Konferda dan Konfercab ini, PDI Perjuangan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat peran partai, dalam pembangunan daerah serta demokrasi di Ibu Kota.

    “Melalui konsolidasi struktural Konferda, Konfercab, Musancab, Musran dan Anak Ranting, PDI perjuangan bisa meraih kepercayaan publik, dengan solid bergerak memenuhi amanat penderitaan rakyat, amanat harapan rakyat,” ujarnya.

    Pada Minggu (21/12) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferda sekaligus Konferensi Cabang (Konfercab) se-Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI.

    Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi partai dalam rangka penguatan struktur dan penataan kepemimpinan untuk periode lima tahun ke depan.

    Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto serta dihadiri jajaran DPP PDI Perjuangan antara lain Darmadi Durianto, Charles Honoris, Yuke Yurike dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan berbagai musibah yang terjadi di Indonesia, Konferda dan Konfercab dilaksanakan secara sederhana namun tetap khidmat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sejak pukul 10.00 WIB hingga penutupan pada pukul 18.00 WIB.

    Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen serta melibatkan generasi muda.

    Ady Widjaja ditetapkan sebagai Ketua, Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris dan Widoyati sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2025–2030.

    Selain Konferda, Konfercab juga menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di sejumlah wilayah. DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menetapkan 21 orang pengurus dengan Dwi Rio Sambodo sebagai Ketua, Lukman Hakim sebagai Sekretaris dan Junjunan Sinaga sebagai Bendahara.

    Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menetapkan Panji Virgianto sebagai Ketua, Simon Sitorus sebagai Sekretaris dan Regina Vianney sebagai Bendahara untuk masa bakti 2025-2030.

    Konfercab Kepulauan Seribu menetapkan struktur personalia DPC sebanyak 15 orang dengan Rahma Bedah Wijaya sebagai Ketua, Sya’ban AS sebagai Sekretaris dan Heri Gunawan sebagai Bendahara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Struktur Baru PDIP Jakarta Ditetapkan, Ady Widjaja Terpilih Sebagai Ketua

    Struktur Baru PDIP Jakarta Ditetapkan, Ady Widjaja Terpilih Sebagai Ketua

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan DKI Jakarta menetapkan kepengurusan baru tingkat daerah dan cabang melalui Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Minggu (21/12/2025).

    Agenda ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur dan penataan kepemimpinan lima tahun ke depan.

    Konferda dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan dihadiri sejumlah pengurus pusat serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Dalam forum tersebut, ditetapkan 25 pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan komposisi minimal 30 persen perempuan dan melibatkan kader muda. Ady Widjaja ditetapkan sebagai Ketua, Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris, dan Widoyati sebagai Bendahara untuk masa bakti 2025–2030.

    Pada Konfercab yang dilaksanakan bersamaan, sejumlah kepengurusan cabang juga ditetapkan. Untuk DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, kepengurusan dipimpin oleh Dwi Rio Sambodo sebagai Ketua, Lukman Hakim sebagai Sekretaris, dan Junjunan Sinaga sebagai Bendahara.

    Di Jakarta Selatan, Panji Virgianto ditetapkan sebagai Ketua dengan Simon Sitorus sebagai Sekretaris dan Regina Vianney sebagai Bendahara. Sementara itu, DPC Kepulauan Seribu menetapkan Rahma Bedah Wijaya sebagai Ketua, Sya’ban AS sebagai Sekretaris, dan Heri Gunawan sebagai Bendahara.

    Panitia Konferda, Pantas Nainggolan, berharap hasil konferensi dapat memperkuat kembali posisi politik PDI Perjuangan di Jakarta.

    “Harapannya agar Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi Pilkada DKI, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” ujarnya.

     

     

    Sementara itu PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di Jakarta. Peristiwa ini jadi memori perlawanan dari partai banteng moncong putih terhadap tekanan penguasa orde baru.

  • Cak Ji Resmi Pimpin DPC PDIP Surabaya 2025–2030, Target Kembalikan Kursi dan Perkuat Basis Rakyat

    Cak Ji Resmi Pimpin DPC PDIP Surabaya 2025–2030, Target Kembalikan Kursi dan Perkuat Basis Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) — Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya periode 2025–2030. Penetapan itu diputuskan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kota Surabaya di Hotel Shangri-La, Minggu (21/12/2025).

    Usai penetapan, Cak Ji menyampaikan komitmen untuk menjalankan amanah partai dengan tetap berpijak pada kerja-kerja kerakyatan. Dia menegaskan kepercayaan dari pimpinan pusat menjadi tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara kolektif bersama seluruh struktur partai.

    “Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri dan Pak Sekjen Hasto yang telah memberikan rekomendasi, kepercayaan, dan amanah kepada saya untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya,” ujar Armuji.

    Dia menegaskan pesan Ketua Umum agar seluruh kader hadir di tengah masyarakat dan peka terhadap persoalan warga. Menurut dia, struktur partai harus responsif ketika rakyat membutuhkan kehadiran dan bantuan.

    “Yang selalu dipesankan Ibu Ketua Umum, dengarlah dan datanglah ke rakyat. Di mana rakyat membutuhkan bantuan, kita tidak segan mengulurkan tangan,” katanya.

    Menghadapi lima tahun ke depan, Cak Ji optimistis PDI Perjuangan Surabaya tetap solid. Dia menyebut kekuatan partai terletak pada struktur yang kompak dari tingkat anak ranting hingga PAC.

    “Pesan Pak Sekjen, lima tahun ke depan kita optimis karena struktur kita selalu bersama-sama dan bergotong royong untuk masyarakat,” ucapnya.

    Terkait target Pileg 2029, Cak Ji menyatakan tekad mengembalikan kursi yang sempat berkurang. Dia menilai perubahan peta daerah pemilihan menjadi tantangan sekaligus peluang.

    “Kursi kita kemarin turun, ini harus kita rebut kembali. Minimal kembali seperti semula, syukur-syukur bisa tambah,” katanya.

    Saat disinggung peluang maju Pilwali Surabaya, Cak Ji memilih menjawab santai. Dia menegaskan fokus saat ini adalah konsolidasi partai dan penguatan basis suara, terutama dari generasi muda.

    “Pengurus kita banyak anak Gen Z dan milenial. Itu yang akan kita galang terus agar PDI Perjuangan Surabaya kembali menang,” pungkas dia. [asg/beq]

  • DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Ziarah ke Blitar, Perkuat Ideologi dan Target Menang Pemilu 2029

    DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Ziarah ke Blitar, Perkuat Ideologi dan Target Menang Pemilu 2029

    Blitar (beritajatim.com) – Jajaran pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta melaksanakan kunjungan ideologis ke Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (20/12/2025). Agenda utama meliputi ziarah ke Makam Bung Karno, kunjungan sejarah ke Istana Gebang, hingga studi banding pertanian perkotaan sebagai langkah memperkuat napas perjuangan partai.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam menjalankan tugas ideologis serta menghikmati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

    “Kader yang berziarah ke Blitar adalah pengurus DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta, pengurus anak cabang dan Satgas Andhika Wiratama. Ziarah ini upaya jalankan tugas ideologis hikmati Pancasila dalam laku berkebangsaan. Kobarkan semangat juang, api perjuangan nan tak kunjung padam dalam memperjuangkan kebahagiaan hatinya rakyat,” ujar Eko Suwanto di Blitar, Sabtu (20/12/2025).

    Selain berfokus pada sisi spiritual-nasionalisme, para kader juga mengunjungi Perpustakaan Bung Karno. Di sana, mereka mengakses koleksi buku khusus dan menyimak aplikasi i-Sukarno yang menyajikan narasi digital sejarah Proklamator RI, mulai dari biografi hingga pemikiran Bung Karno dengan tokoh dunia.

    Eko yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DIY ini menyebutkan bahwa literasi sejarah sangat krusial bagi fondasi perjuangan kader di masa depan.

    “Dari perpustakaan dan museum Bung Karno, kita dapat inspirasi untuk terus membaca dan belajar ajaran Bung Karno, belajar tentang ilmu sejarah dan ilmu pengetahuan guna mendukung perjuangan,” tambahnya.

    Kunjungan berlanjut ke Istana Gebang, rumah masa kecil sang proklamator, serta pusat pengembangan agrowisata Kebun Belimbing di Karangsari. Di lokasi terakhir, rombongan melakukan studi banding terkait urban farming atau pertanian perkotaan untuk mempelajari sentra produksi buah belimbing yang sukses dikembangkan di Blitar.

    Dalam kesempatan tersebut, Eko memaparkan tiga komitmen utama hasil dari refleksi ideologis di Blitar. Pertama, bergerak menghikmati Pancasila demi kesejahteraan rakyat. Kedua, memperkuat status Yogyakarta sebagai kota perjuangan dengan semangat patriotisme. Ketiga, memantapkan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2029.

    “PDI Perjuangan bekerja sesuai dengan Tiga Pilar Partai serta berkomitmen jalankan nilai Pancasila & Konstitusi untuk berjuang wujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat melalui kebijakan pembangunan dan anggaran. Alhamdulillah 3 Pilar di Jogja lengkap. Kita dari Partai memberikan dukungan atas kebijakan Walikota & Wakil Walikota dari PDI Perjuangan serta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta yang senafas dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Eko.

    Selain mendoakan Bung Karno, seluruh peserta juga memanjatkan doa untuk kesehatan dan kekuatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dalam memimpin cita-cita kebangsaan Indonesia.

    “Kunjungan ke Blitar juga ke rumah kediaman masa kecil Bung Karno di Istana Gebang dan berkunjung ke kebun Belimbing di Karangsari untuk belajar pertanian dan pengembangan sentra produksi buah belimbing,” pungkasnya. [beq]

  • Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Ini Pesan Said Abdullah ke Kader

    Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Ini Pesan Said Abdullah ke Kader

    Jakarta

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030 Said Abdullah meminta kader PDIP Jatim bersama gotong royong untuk membesarkan partai. Sebab tantangan politik ke depan dinilainya sangat dinamis.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya saat pidato usai ditetapkan sebagai Ketua DPD PDIP Jatim periode 2025-2030 dalam Konferda PDIP Jatim di Surabaya, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan sejumlah kader PDIP lainnya.

    “Hari ini, saya diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030. Amanah ini tidak mudah untuk emban, tantangan politik kedepan pastilah sangat dinamis.Jika amanah ini saya pikul sendirian, tentu tidak akan sanggup. Kita, seluruh kader PDI Perjuangan memiliki common bonding yakni jiwa gotong royong,” kata Said dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

    “Hanya dengan gotong royong tugas sebesar apapun akan terasa ringan kita jalani. Oleh sebab itu, saya memohon kesediaan kawan-kawan yang telah dilantik menjadi Pengurus DPD PDI Perjuangan 2025-2030 untuk all out membesarkan partai,” sambungnya.

    Dia pun meminta agar para kader untuk mengenal dan mengetahui demografi Jawa Timur serta membaca tren di masa depan. Menurutnya, hal tersebut mampu membuat partai tersebut bisa lebih besar.

    “Syarat dasar PDI Perjuangan besar di Jawa Timur yakni kita harus mengetahui demografi Jawa Timur, dan tren tren ke depan. Kita harus punya mimpi yang tidak menggantung di langit, tetapi menjadi kenyataan politik yang ada di bumi,” ungkapnya.

    “Partai besar jika anggotanya berjumlah banyak, terdidik lebih ideologis, loyal dan militan. PDI Perjuangan Timur mengajak seluruh jajaran pengurus, mulai dari ranting sampai DPD, lima tahun ke depan kita harus mampu merekrut anggota secara besar besaran. Jika anggota PDI Perjuangan Jawa Timur saat ini lebih dari 500 ribu, dalam lima tahun kedepan kita harus punya target menambah anggota 1 – 1,5 juta anggota,” ungkapnya.

    “Agar mereka sukarela menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu mereka harus merasakan manfaat kehadiran PDI Perjuangan. Manfaat tidak harus diartikan timbal balik yang bersifat pragmatis-transaksional,” sambungnya.

    “Demografi terbesar Jawa Timur di usia produktif. Gen Z dan Alpha pada pemilu 2029 akan cukup besar porsinya sebagai pemilih di Jawa Timur. Data BPS Jatim, porsi mereka mencapai 11,7 juta orang atau 27,8% dari keseluruhan penduduk Jatim, sebagian dari mereka pemilih pemula. Mereka bagian dari digital native generation,” tuturnya.

    “Terhadap kelompok ini, Bidang Kerakyatan DPD, dan DPC, kita harapkan mampu merancang inisiatif program baru seperti Youth Venture Fund (YVF), sederhananya, kita ingin membentuk modal abadi untuk bantuan usaha anak-anak Gen Z dan Alpa di Jawa Timur. Program ini kita harapkan mampu merekrut setidaknya 50 ribu generasi muda yang digunakan untuk membangun 50.000 start up baru hingga 2030,” tambahnya.

    Dia mengatakan kader juga perlu untuk memahami ‘Bahasa Gen Z dan Alpha’ di media sosial. Hal itu dibutuhkan agar setiap informasi yang diberikan bisa diserap dan dirasakan manfaatnya oleh generasi tersebut.

    “Pintunya mereka harus mendapatkan akses modal tanpa jaminan dan skill upgrade melalui YVF. Program ini harus inline dengan Bidang Ekonomi Kreatif agar menyediakan digital skill program untuk mereka bisa membangun digital asset yang layak,” ungkapnya.

    “Bidang komunikasi DPD dan DPC harus mampu menguasai dan mengikuti ‘bahasa prokem’ Gen Z dan Alpha melalui komunikasi via media sosial. Jika ekosistem ini terbentuk, kita mampu membangun entrepreneur, sekaligus jangkauan keanggotaan yang semakin luas,” sambungnya.

    Khusus untuk generasi Alpha, dia mengatakan kader PDIP Jatim di DPRD harus bisa menghadirkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh generasi tersebut.

    Sejalan dengan agenda tadi, Gen Alpha harus merasakan kehadiran kebijakan kader- kader partai yang ada di DPR, DPRD, dan kepala daerah. Ia mengharapkan APBD lebih inklusif untuk Gen A masuk perguruan tinggi, bagi yang terbatas fiskalnya bisa membuat inisiatif baru dengan para pelaku usaha di daerah, termasuk berbagai donor internasional, baik melalui program peduli sosial, maupun beasiswa untuk calon tenaga kerja terdidik di daerah.

    Said Abdullah juga meminta para kader PDIP Jatim untuk memahami apa yang dirasakan oleh generasi Milenial atau Gen Y. Apalagi, generasi tersebut saat ini sudah memasuki usia kerja dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban PHK.

    “Untuk segmen generasi milenial atau Gen Y, di Jawa Timur berjumlah 9,3 juta orang. Mereka inilah yang telah masuk usia kerja, namun dari sebagian mereka menganggur, ada pula yang turun kelas, dari pekerja formal menjadi informal karena dampak kebijakan layoff perusahaan,” jelasnya.

    Dia mengatakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan terus menjaga iklim investasi agar tumbuh di Jawa Timur. Menurutnya, dengan iklim investasi terjaga maka bisa memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan.

    “Terhadap Gen Y ini, program partai harus hadir, sebagian dari mereka bisa ikut Youth Fund Venture, tetapi negara harus hadir setidaknya melalui pemerintah daerah. Para kepala daerah, kader PDI Perjuangan perlu melakukan reformasi struktural daerah. Permudah investasi masuk, terutama manufaktur/ industri, apalagi perluasan industri di Jatim mulai bergeser ke wilayah tengah (Jombang, Nganjuk, Ngawi, dan sekitarnya),” jelasnya.

    Said pun optimis jika hal tersebut dilakukan maka bisa memberikan pengaruh positif terhadap angka penurunan pengangguran di Jawa Timur.

    “Pertumbuhan industri akan menampung mereka yang terkena layoff, serta menyerap angkatan kerja baru. Pertumbuhan industri di daerah menjadi kunci penyelamat terhadap para pengangguran yang sesungguhnya sebagian dari mereka punya skil, hanya karena ekosistemnya kurang mendukung,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Buka Konferda-Konfercab PDIP Serentak, Hasto: Jatim Harus Jadi Tiang Penyangga Bangsa

    Buka Konferda-Konfercab PDIP Serentak, Hasto: Jatim Harus Jadi Tiang Penyangga Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDI Perjuangan Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan se-Jatim, Hasto menegaskan pentingnya Konferda dan Konfercab untuk meneguhkan sikap politik di Jawa Timur. Hasto juga menyampaikan berbagai aspek persoalan ideologi, lingkungan, hukum, kesejahteraan rakyat yang wajib dijawab PDI Perjuangan.

    Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, lanjut Hasto, Jawa Timur harus mampu menjadi soko guru atau tiang penyangga bangsa.

    “Untuk menghadapi hal itu, Bu Mega memberi arahan bagaimana PDI Perjuangan harus jadi soko guru,” ujar Hasto.

    Menurut Hasto, berdasarkan sejarah, Jatim punya peran penting sejak era kerajaan. Tercatat, ada lima peristiwa peradaban yang terjadi dan harus jadi pedoman kekuatan seluruh kader PDI Perjuangan Jawa Timur.

    “Lima hal ini membuat Jawa Timur sangat istimewa bagi Ibu Megawati. Jadikan lima perspektif ini jadi kekuatan kita semua,” katanya.

    Pertama, sejarah Nusantara, di mana Majapahit menjadi pusat peradaban. Lalu sejarah Bung Karno. Di Jatim, presiden pertama Indonesia itu lahir dan menggembleng nilai ideologinya untuk bangsa.

    Perspektif ketiga, pada Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari yang melahirkan peristiwa 10 November dan menggegerkan dunia internasional. Selanjutnya, di Jatim pula, tepatnya tanggal 7 Desember 1993, Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan secara de facto.

    Terakhir, sejarah kekuatan arus bawah, yang telah berhasil menggulingkan kepemimpinan otoriter Orde Baru. Pandegiling, tambah Hasto, menjadi saksi perjuangan berdarah PDI Perjuangan, menjebol gawang otoritarianissme.

    “Jadikan Pandegiling jadi bagian monumen yang hidup sebagai perjuangan arus bawah. Kekuatan itu membuktikan, saat Bu Mega menghadapi kekuasaan Orde Baru, Bu Mega dengan kekuatan arus bawah mampu menjebol gawang otoriter,” tuturnya.

    Untuk itu, Hasto menegaskan agar para kader bangkit di segala situasi berdasarkan lima perspektif sejarah dan ideologi Bung Karno yang menjadi cita-cita perjuangan bersama rakyat.

    “Pentingnya loyalitas, turun ke bawah, tidak tersandra secara politik. Itu ketentuan penetapan KSB. Kita juga harus berdamai pada suasana kebatinan kita,” jelasnya.

    Nantinya, para pengurus DPC hingga DPD yang terpilih juga harus betul-betul turun ke rakyat, memahami dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat sesuai cita-cita Bung Karno.

    “Partai tidak boleh ada dendam masa lalu. Mari belajar dari pengalaman pengkhianatan di masa lalu. Yang penting melakukan hal konkret, turun ke bawah, dan itulah kekuatan utama PDI Perjuangan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdulah, turut mengungkapkan pentingnya agenda Partai guna meneguhkan kekuatan PDI Perjuangan. Baginya, Konferda dan Konfercab yang dihadiri 38 pengurus kabupaten/kota se-Jatim merupakan langkah strategis merealisasikan program ideologis ke masyarakat.

    “Agar semakin kokoh dan solidnya PDI Perjuangan, saya yakin kita bisa buktikan hal itu. Kita ditempa sejarah panjang, punya ikatan kuat, dan menempatkan ukuran tindakan politik kita kepada pengabdian, pada partai,” tuturnya.

    Said juga menegaskan, Konferda dan Konfercab bukan perpisahan. Melainkan mensolidkan seluruh pihak, menyediakan solusi untuk seluruh masalah rakyat.

    “Ini sebagai langkah kita dengan program yang strategis dengan sasaran teknokratis. Kita optimis program PDI Perjuangan mampu menjawab masalah yang dihadapi rakyat,” tuturnya.

    “Konferda ini bukan momen perpisahan, kita tetap jadi keluarga PDI Perjuangan. Tidak ada kebesaran Partai tanpa solidaritas partai, bonding ini kita jaga sebagai tiang utama menjaga utuhnya Partai,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Megawati instruksikan dapur umum PDIP terbuka untuk semua

    Megawati instruksikan dapur umum PDIP terbuka untuk semua

    Jakarta (ANTARA) – ​Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar dapur umum milik Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP terbuka bagi seluruh masyarakat korban bencana di Sumatera, tanpa memandang latar belakang politik. ​

    “Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi, tidak ada perintah lagi, begitu Baguna turun, mereka harus segera buka dapur umum,” kata Megawati pad Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Baguna PDIP di Jakarta, Jumat. ​

    Presiden ke-5 RI ini juga menyinggung pentingnya menyesuaikan jenis makanan dengan kondisi di lapangan.

    Menurutnya, di tengah cuaca bencana yang identik dengan kondisi basah dan dingin, penyajian makanan haruslah yang hangat dan layak.

    “Pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus menyediakan masakan yang hangat. Bukan masakan ‘basah’ dalam arti sebenarnya, tapi karena suasananya yang basah (hujan/banjir), maka makanan hangat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

    Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menekankan bahwa dapur umum Baguna adalah aksi kemanusiaan murni, bukan alat kampanye.

    “Dapur umum itu tidak hanya untuk orang-orang partai, tidak. Siapa pun yang terkena dampak, siapa pun yang butuh makan, dipersilakan untuk makan di tempat kami. Ini tidak ada urusan partai, ini adalah murni urusan kemanusiaan,” kata Megawati.

    Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pengurus pusat seperti Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, serta Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang ikut bicara di agenda ini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.