Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Kasus Leptospirosis di DI Yogyakarta Capai Ratusan pada 2025, Puluhan Meninggal Dunia Yogyakarta 7 Januari 2026

    Kasus Leptospirosis di DI Yogyakarta Capai Ratusan pada 2025, Puluhan Meninggal Dunia Yogyakarta 7 Januari 2026

    Kasus Leptospirosis di DI Yogyakarta Capai Ratusan pada 2025, Puluhan Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyakit Leptospirosis masih menjadi ancaman kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Dinas Kesehatan DIY
    mencatat ratusan kasus terjadi dari Januari hingga November 2025.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY, Ari Kurniawati, menyatakan total
    kasus Leptospirosis
    dari Januari hingga November 2025 mencapai 453.
    Kabupaten Bantul mencatat kasus terbanyak dengan 227 kasus, disusul Kabupaten Sleman (118 kasus), Kabupaten Kulon Progo (49 kasus), Kota Yogyakarta (32 kasus), dan Kabupaten Gunungkidul (27 kasus).
    “Di empat kabupaten atau kota dominannya di persawahan, karena air kencing tikus yang mengandung bakteri leptospira itu dia melewati aliran air, salah satunya sampai persawahan,” ujar Ari, Rabu (7/1/2026).
    Dari ratusan kasus tersebut, 38 di antaranya meninggal dunia.
    Rincian kasus meninggal dunia adalah Kabupaten Bantul (12 kasus), Kabupaten Sleman (11 kasus), Kota Yogyakarta (8 kasus), Kulon Progo (6 kasus), dan Gunungkidul (1 kasus).
    Ari menambahkan bahwa Leptospirosis termasuk penyakit yang harus terus diwaspadai.
    Pada 2025, Surat Edaran Gubernur DIY telah diterbitkan untuk meminta seluruh sektor, tidak hanya kesehatan, agar waspada terhadap Leptospirosis.
    “Karena leptospirosis itu kan penyakit demam, sementara demam itu diagnosisnya bisa macam-macam, bisa demam berdarah, bisa leptospirosis, bisa penyakit lain,” jelasnya.
    Tinggi kasus di Kabupaten Bantul disebabkan oleh banyaknya area persawahan yang meningkatkan risiko penularan.
    “Petani berisiko terinfeksi leptospirosis. Kasusnya itu masih terus ada,” kata Ari.
    Menurut Ari, pola penularan di Kota Yogyakarta berbeda, di mana penularan banyak terjadi karena timbunan sampah dan perubahan iklim.
    “Jadi terkait sanitasi lingkungan, persampahan, untuk perubahan iklim, banjir walaupun kecil, sisa-sisa genangan, itu bisa berpengaruh,” katanya.
    Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mencegah penyebaran Leptospirosis melalui program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan perbaikan RTLH sebagai langkah penting untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    “Tempat tinggal dan lingkungan yang bersih akan memberikan rasa nyaman dan aman untuk tinggal, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit,” ungkap Hasto pada Senin (4/8/2025).
    Perbaikan RTLH juga bertujuan mengurangi risiko penularan penyakit Tuberkulosis (TBC).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yogyakarta Macet Saat Tahun Baru: Diserbu 2 Juta Kendaraan, 450.000 Wisatawan ke Malioboro Yogyakarta 1 Januari 2026

    Yogyakarta Macet Saat Tahun Baru: Diserbu 2 Juta Kendaraan, 450.000 Wisatawan ke Malioboro Yogyakarta 1 Januari 2026

    Yogyakarta Macet Saat Tahun Baru: Diserbu 2 Juta Kendaraan, 450.000 Wisatawan ke Malioboro
    Tim Redaksi

    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Yogyakarta terpantau macet saat malam pergantian tahun. Sekitar 2 juta kendaraan dilaporkan melintas. Sementara pengunjung Malioboro diperkirakan mencapai 450.000 orang.
    Bahkan, Wali Kota
    Yogyakarta

    Hasto Wardoyo
    sampai harus menggunakan motor saat melakukan
    pantauan kemacetan
    di sejumlah titik.
    “Oiya, karena macet, jadi mending saya tak sambil pantau naik motor karena macet saja,” kata dia, Rabu (31/12/2025).
    Hasto akan berkeliling Kota Yogyakarta untuk memantau langsung di kawasan-kawasan rawan.
    “Iya, muter, muter kita pantau ke daerah-daerah yang rawan,” ujar Hasto.
    Sebelum berkeliling, Hasto Wardoyo sempat mengikuti rapat daring bersama Kapolri, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X.
    Berdasarkan rapat tersebut, pihaknya sudah menerima laporan bahwa terjadi peningkatan unlah kendaraan.
    Informasi yang ia terima, total ada sekitar
    2 juta kendaraan
    yang masuk dari berbagai penjuru.
    “Ya, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kapolda, ya, bahwa peningkatan jumlah kendaraan memang signifikan, ya. Saya lihat data yang ada, pantauan dari Pak Kapolda yang masuk ke Jogja ini hampir 2 juta lebih kendaraan dari segala penjuru, ya, utara, selatan, timur, barat,” jelasnya.
    Lanjut Hasto, data pengunjung
    Malioboro
    dari kepolisian disebut meningkat hingga seribu persen.
    “Kemudian, jumlah pengunjung di Malioboro mengalami peningkatan, kalau datanya Pak Kapolda 1.000 persen yang diprediksi pada malam hari ini (malam tahun baru),” ucap dia.
    Sementara itu, Kapolda DIY Anggoro Sukartono menyampaikan di kawasan Jalan Malioboro diperkirakan dipadati sebanyak 450.000 orang saat pergantian tahun.
    “Di Pos Teteg yang kita prediksi menjelang pukul 00.00 akan dipadati lebih dari 450.000 orang berdasarkan data yang ada pada kami,” ujarnya.
    Anggoro menambahkan, pengalihan arus dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi wisatawan untuk menikmati
    malam pergantian tahun
    .
    “Tidak boleh ada kemacetan lebih daripada 30 menit. Artinya, semua harus berjalan. Terpantau sampai hari ini tidak ada titik kemacetan yang tidak bisa bergerak, artinya semua berjalan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wisata Malioboro Membeludak: Belasan Anak Terpisah dari Orangtuanya Yogyakarta 31 Desember 2025

    Wisata Malioboro Membeludak: Belasan Anak Terpisah dari Orangtuanya Yogyakarta 31 Desember 2025

    Wisata Malioboro Membeludak: Belasan Anak Terpisah dari Orangtuanya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo sebut belasan anak terpisah dari orangtua selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) di kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
    Hasto mengatakan, belasan anak yang terpisah itu berhasil dipertemukan dengan orangtuanya dalam waktu 15 menit.
    “15 menit. Ada yang di sana ya (selatan
    Malioboro
    ), ada yang di Titik Nol ada 3, kemudian yang di tengah sini (Malioboro) ada 5, yang di sebelah sininya (Utara Malioboro) juga posko yang sebelah sini juga ada 3. Semua tidak ada yang lebih dari 15 menit,” ujar Hasto saat ditemui di pos pelayanan terpadu, Selasa (31/12/2025).
    Lanjut Hasto, anak-anak yang terpisah itu dipertemukan dengan orangtuanya oleh petugas Jogomaton.
    “Ya itu bagus ya, contoh response time yang bagus,” kata dia.
    Selain berhasil mempertemukan anak dengan orangtua, Hasto juga mengklaim pada libur
    Nataru
    ini tidak ada copet di kawasan Malioboro.
    “Ya kita mengamankan bersama dan sekali lagi yang kita syukuri zero pencopet ya, tidak ada pencopet ini alhamdulillah kita syukuri,” ujarnya.
    Namun, selama periode Nataru ini ada satu kasus dompet wisatawan hilang dan berhasil ditemukan dalam waktu 30 menit.
    “Kalau dompet itu 1 di sini ketemu di sini (pos pelayanan) dan itu 30 menit dari dompet jatuh sampai ketemu. Iya saya kira bagus ya, dalam arti kita syukurilah bahwa kita bisa memberikan layanan yang baik,” kata dia.
    Setelah rapat bersama Kapolda DIY di Pos Pelayanan Terpadu, Hasto akan kembali berkeliling Kota Yogyakarta dengan menggunakan motor.
    “Oh iya karena macet to jadi mending saya tak sambil pantau naik motor karena macet aja. Iya, muter, muter kita pantau ke daerah-daerah yang rawan,” ujar Hasto.
    Sebelumnya, Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Yuwanto Ardi mengatakan skenario
    contraflow
    sudah disiapkan Polda DIY. Contraflow diberlakukan apabila lalu lintas di Kridosono sudah mengalami kepadatan.
    “Skenario itu sudah kita siapkan, tetapi sampai dengan saat ini belum kita gunakan karena Kridosono ternyata masih mampu menampung debit arus lalu lintas yang masuk menuju ke Malioboro melalui Kridosono,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).
    Ardi menambahkan berbagai peralatan sudah disiapkan untuk mendukung
    contraflow
    seperti
    water barrier
    , termasuk juga petugas pengurai lalu lintas.
    Jika Kridosono tiba-tiba mengalami kepadatan lalu lintas akan diarahkan menuju Jalan Jenderal Sudirman.
    “Jadi jalan raya di depan Bethesda yang selama ini one way kita terapkan jadi dua arah. Dan itu sudah kita persiapkan water barrier yang tinggal kita geser apabila skenario itu kita jalankan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Desakan Status Bencana Nasional, Sekjen PDIP Hasto Sebut Terima Masukan

    Soal Desakan Status Bencana Nasional, Sekjen PDIP Hasto Sebut Terima Masukan

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan bicara soal penetapan bencana nasional di banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Menurut mereka, bencana yang berlangsung lebih dari sebulan itu dinilai tak lepas dari kerusakan ekologis akibat kebijakan alih fungsi hutan.

    Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengamini, masukan soal status bencana nasional terus menggema.

    “Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini,” kata dia kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Dia menyampaikan, penetapan tersebut penting untuk menggugah kesadaran bersama bahwa bencana bukan sekadar musibah alam, melainkan dampak dari rusaknya ekosistem.

    “Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” ucap dia.

    Dia mengingatkan, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, moratorium hutan diberlakukan untuk menjaga keseimbangan alam.

    Bagi PDI Perjuangan, menjaga hutan adalah bagian dari menjaga kehidupan, sehingga penanganan bencana harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

    “Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” ucap dia.

     

    Cuaca ekstrim yang melanda wilayah provinsi Banten menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di kabupaten Lebak. Selain banjir dan longsor, musibah bencana alam ini juga mengakibatkan pergerakan tanah di beberapa titik ruas jalan rusak par…

  • PDI-P: Bencana di Aceh adalah Luka Seluruh Bangsa, Jangan Tarik ke Politik

    PDI-P: Bencana di Aceh adalah Luka Seluruh Bangsa, Jangan Tarik ke Politik

    PDI-P: Bencana di Aceh adalah Luka Seluruh Bangsa, Jangan Tarik ke Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan bahwa bencana alam yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, bukan ditarik ke dalam kepentingan politik.
    Penegasan ini disampaikan merespons insiden bentrokan antara warga dan aparat di Aceh Utara yang dipicu pengibaran bendera
    Gerakan Aceh Merdeka
    (GAM) sebagai bentuk protes atas penanganan bencana.
    “Luka di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana adalah luka seluruh anak bangsa. Maka jangan masukkan hal-hal yang sifatnya politis,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).
    Oleh karena itu, lanjut Hasto, negara dituntut hadir secara cepat dan konkret untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
    “Kita harus berbicara soal kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,” kata dia.
    Hasto menekankan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya terdapat satu bendera yang diakui, yakni Merah Putih.
    Namun, dia mengingatkan agar situasi darurat akibat bencana tidak dibebani dengan kepentingan politik kekuasaan.
    “Dalam situasi yang terjadi saat ini di Aceh, kita harus melihat adanya harapan-harapan kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait dengan penanganan bencana yang cepat,” kata Hasto.
    Menurut Hasto, bencana seharusnya menjadi momentum yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat kemanusiaan dan gotong royong.
    Untuk itu, dia meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait agar menahan diri dan tidak memasukkan aspek politik.
    Khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan, dalam situasi penanganan bencana.
    “Jangan masukkan aspek-aspek politik berkaitan dengan bencana ini. Politik kekuasaan. Intinya, bencana ini menyatukan kita secara kemanusiaan, menggelorakan gotong royong kita untuk membantu mereka,” tegas Hasto.
    Hasto menambahkan, kesigapan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sangat penting dilakukan.
    Dia menyebutkan, pemulihan fasilitas sosial dan pembangunan kembali perumahan rakyat harus segera dilakukan guna membangun harapan baru bagi masyarakat korban bencana.
    “Diperlukan kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan, melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas-fasilitas sosial dan juga perumahan-perumahan rakyat, membangun suatu harapan baru, serta menyatukan diri dalam upaya pemulihan bencana dengan seluruh dampak-dampaknya,” kata Hasto.
    Diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) di Desa Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang digelar pada Kamis (25/12/2025), berakhir dengan kericuhan.
    Kericuhan diduga dipicu oleh tindakan represif aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampas atribut bendera bulan bintang hingga berujung pada dugaan penganiayaan terhadap peserta aksi.
    Koordinator aksi, Muhammad Chalis, mengungkapkan bahwa sebanyak enam peserta demonstrasi menjadi korban pemukulan oleh oknum TNI.
    Salah satu korban, Pon Satria, mengalami luka di bagian bibirnya.
    “Dipukuli dengan popor senjata, sasarannya bukan hanya yang membawa bendera, tapi yang tidak membawa bendera bintang bulan pun dipukuli juga,” kata Chalis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/12/2025).
    Selain perampasan atribut, oknum TNI berinisial Praka Junaidi diduga melakukan perampasan dan intimidasi terhadap Fazil, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe.
    Perampasan ponsel Fazil itu pun dibenarkan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, yang menyebut adanya tindakan perampasan ponsel wartawan oleh salah satu personelnya.
    “Sejujurnya saya akui tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Untuk anggota kami, tentu akan ada tindakan aturan yang berlaku di militer,” ujar Jamal Dani Arifin, Jumat (26/12/2025).
    Menanggapi kericuhan yang terjadi, TNI menyebut bahwa mereka menemukan ada bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    “Sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM,, disertai teriakan yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana,” tulis Puspen TNI.
    TNI menegaskan, pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
    “Karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007,” tulis Puspen TNI.
    Saat proses pembubaran, sempat terjadi adu mulut antara aparat dan massa.
    TNI mengeklaim, terdapat oknum masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap aparat, termasuk Komandan Kodim dan Kapolres yang turut berada di lokasi.
    TNI juga mengamankan seorang pedemo yang kedapatan membawa senjata api saat aksi unjuk rasa itu berlangsung pada Kamis (25/12/2025) hingga Jumat (26/12/2025) dini hari.
    Saat dilaksanakan pemeriksaan, aparat menemukan satu orang yang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911, yakni jenis pistol.
    Aparat juga menemukan amunisi, magasin, dan senjata tajam.
    Satu orang yang membawa pistol Colt tersebut kemudian diserahkan TNI ke polisi agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Megawati Tekankan Politik Tata Ruang dalam Mitigasi Bencana

    Video Megawati Tekankan Politik Tata Ruang dalam Mitigasi Bencana

    Seketaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pelepasan bantuan bencana Sumatera pada Senin (29/12).

    Megawati menekankan pentingnya politik tata ruang dalam upaya mitigasi bencana. Sebab, kata Megawati politik adalah kehidupan.

  • Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Malam tahun baru 2026 akan sepi dari pesta kembang api.

    Pasalnya, beberapa daerah termasuk Jakarta telah mengeluarkan imbauan larangan pesta kembang api 2026 karena kondisi.

    Berikut 8 daerah yang larang pesta kembang api di malam tahun baru 2026 

    1. Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/25).

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    2. Banten

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. 

    Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

    Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

    Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

    Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

    Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

    3. Cirebon

    Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.

    okus utama dalam kegiatan sambang tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

    Dalam sosialisasinya, petugas menyampaikan beberapa imbauan penting, di antaranya mengingatkan warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan karena berisiko menimbulkan kebakaran di kawasan permukiman padat serta dapat menyebabkan cedera. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga, guna menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.

    Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan maupun arak-arakan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polsek Pabedilan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

    4. Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jatim tidak menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun 2025 ke 2026 dan menggantinya dengan doa bersama.

    Dilansir dari Antara, dia menjelaskan imbauan tersebut merupakan wujud empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial luas.

    Menurut Khofifah, doa bersama dapat menjadi simbol kebersamaan nasional sekaligus momentum memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

    Selain itu, dia mengingatkan kondisi cuaca pada akhir tahun masih berpotensi ekstrem berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan puncak hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sebesar 22 persen.

    Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan doa bersama menyambut Tahun Baru 2026.

    5. Yogyakarta

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.

    Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, akan menjadi kewenangan kepolisian.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 dan menyerahkan teknis penindakan kepada kepolisian daerah.

  • ​Wajib Tahu! Wisatawan Dilarang Merokok di Malioboro

    ​Wajib Tahu! Wisatawan Dilarang Merokok di Malioboro

    Jakarta: Yogyakarta selalu menjadi magnet utama bagi wisatawan untuk merayakan pergantian tahun, dan Malioboro tetap menjadi pusat euforia tersebut.

    Namun, bagi Sobat Medcom yang berencana berkunjung pada akhir tahun 2025 ini, perlu diketahui bahwa Malioboro adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017.

    Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan sepanjang pedestrian Malioboro, mulai dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Kilometer, sebagai area bebas asap rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang sehat bagi jutaan pengunjung, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil yang memadati kawasan ini di malam tahun baru. 

    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta. Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. 
    Tempat Khusus Merokok di Malioboro
    Sejak bulan Juli tahun 2025, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo telah meresmikan Tempat Khusus Merokok (TKM) di Malioboro yang awalnya hanya berjumlah dua titik, kini pemerintah setempat meresmikan 15 tempat lainnya. 

    Berikut adalah daftar tempat khusus merokok di kawasan Malioboro.

    Solaria Plaza Malioboro
    Pawon Serumpun Plaza Malioboro
    Excelso Plaza Malioboro
    Platinum Grill Plaza Malioboro
    Reddog Mixue Plaza Malioboro
    Karta Coffe & Eatery Plaza Malioboro
    Kala Jumpa Bar & Dine (Hotel Aveta)
    Starbucks (Malioboro)
    Solaria Malioboro (Depan Halte Transjogja)
    KFC Food Point (Malioboro)
    Benteng Vredeburg
    Teras Malioboro 1 (Beskalan lantai 1)
    K3MART (Malioboro)
    Teras Malioboro 2 (Ketandan)
    Plaza Malioboro sisi utara
    Pasar Beringharjo lantai 3

     

    Beberapa spot TKM ini juga sudah dilengkapi dengan tempat duduk dan asbak yang memadai, sehingga perokok bisa merokok tanpa mengganggu pengunjung lainnya. 

    Selain mendukung kawasan Malioboro yang bebas dengan asap rokok, pengadaan TKM di beberapa titik ini juga berguna sebagai batasan lokasi mana saja yang dapat dimanfaatkan perokok agar tidak mengganggu pengunjung lainnya, sebab area yang dipilih oleh pemerintah setempat ini juga tidak berada di daerah pedestrian.

    Lokasi TKM juga dibuat strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan monitoring untuk memantau pemanfaatan TKM yang sesuai.

    (Fany Wirda Putri)

    Jakarta: Yogyakarta selalu menjadi magnet utama bagi wisatawan untuk merayakan pergantian tahun, dan Malioboro tetap menjadi pusat euforia tersebut.
     
    Namun, bagi Sobat Medcom yang berencana berkunjung pada akhir tahun 2025 ini, perlu diketahui bahwa Malioboro adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017.
     
    Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan sepanjang pedestrian Malioboro, mulai dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Kilometer, sebagai area bebas asap rokok. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang sehat bagi jutaan pengunjung, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil yang memadati kawasan ini di malam tahun baru. 

    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta. Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. 

    Tempat Khusus Merokok di Malioboro
    Sejak bulan Juli tahun 2025, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo telah meresmikan Tempat Khusus Merokok (TKM) di Malioboro yang awalnya hanya berjumlah dua titik, kini pemerintah setempat meresmikan 15 tempat lainnya. 
     
    Berikut adalah daftar tempat khusus merokok di kawasan Malioboro.

    Solaria Plaza Malioboro
    Pawon Serumpun Plaza Malioboro
    Excelso Plaza Malioboro
    Platinum Grill Plaza Malioboro
    Reddog Mixue Plaza Malioboro
    Karta Coffe & Eatery Plaza Malioboro
    Kala Jumpa Bar & Dine (Hotel Aveta)
    Starbucks (Malioboro)
    Solaria Malioboro (Depan Halte Transjogja)
    KFC Food Point (Malioboro)
    Benteng Vredeburg
    Teras Malioboro 1 (Beskalan lantai 1)
    K3MART (Malioboro)
    Teras Malioboro 2 (Ketandan)
    Plaza Malioboro sisi utara
    Pasar Beringharjo lantai 3

     

    Beberapa spot TKM ini juga sudah dilengkapi dengan tempat duduk dan asbak yang memadai, sehingga perokok bisa merokok tanpa mengganggu pengunjung lainnya. 
     
    Selain mendukung kawasan Malioboro yang bebas dengan asap rokok, pengadaan TKM di beberapa titik ini juga berguna sebagai batasan lokasi mana saja yang dapat dimanfaatkan perokok agar tidak mengganggu pengunjung lainnya, sebab area yang dipilih oleh pemerintah setempat ini juga tidak berada di daerah pedestrian.
     
    Lokasi TKM juga dibuat strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan monitoring untuk memantau pemanfaatan TKM yang sesuai.
     
    (Fany Wirda Putri)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • 700 Ribu Kendaraan Sudah Padati Jogja, Ini Titik-Titik Kantong Parkir Disediakan

    700 Ribu Kendaraan Sudah Padati Jogja, Ini Titik-Titik Kantong Parkir Disediakan

    Sebagai antisipasi membeludaknya kendaraan wisatawan, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah menambah ketersediaan lahan parkir sebagai upaya pencegahan potensi parkir liar.

    Keberadaan tambahan kantong parkir ini mendukung keberadaan parkir resmi yang dikelola Pemkot Yogyakarta seperti di Senopati, Ngabean, Sriwedani, Malioboro II selatan Pasar Beringharjo dan Beskalan.

    Sedangkan gedung swasta yakni juga diminta sediakan kantong parkir eks Menara Kopi di Jalan Abu Bakar Ali, tempat khusus parkir Stasiun Tugu dan Parkir Gembira Loka. Selain itu parkir tepi jalan umum ada di 130 ruas jalan.

    Lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kantor parkir tambahan yaitu Stasiun Kridosono dan lahan kosong yang berada di selatan Kantor PLN di Jalan Margo Utomo. Keduanya diperuntukkan untuk kendaraan roda empat dengan total kapasitas 350 unit mobil.

    Sedangkan untuk bus-bus wisatawan akan ditempatkan di tempat khusus parkir yang berada di di eks Menara Kopi di Jalan Abu Bakar Ali. Tambahan tempat parkir bus juga disiapkan di SMPN 3 Yogyakarta untuk sisi barat Malioboro serta pengoptimalam parkir Ngabean.

    “Saya kira konsep kebijakan bagaimana menata supaya parkir ada space-space baru yang kita kondisikan untuk mengantisipasi overload parkir,” terang Hasto.

    Dijelaskan Hasto selama musim liburan panjang, keberadaan parkir liar yang memanfaatkan selatan Stasiun Tugu Yogyakarta dan sirip-sirip jalan Malioboro banyak bermunculan dan menimbulkan kemacetan.

    “Untuk (antisipasi) parkir nuthuk, kita sudah menggunakan QRIS. Terus kita tambah QRIS-nya, dan diawasi tentu,” tegas Hasto

    Sedangkan Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, AKP Alvian Hidayat menjelaskan Polresta Kota Yogyakarta mendirikan 3 pos penjagaan di pedestrian selatan Stasiun Tugu dan di simpang tiga Jalan Pasar Kembang.

    “Termasuk akan memasang water barrier sebagai pembatas pintu masuk langsung ke stasiun dan untuk kanalisasi arus lalu lintas kendaraan yang akan ke stasiun dengan harapan tidak dipergunakan sebagai area parkir liar,” ujarnya.

  • Natal Itu Keberpihakan bagi Korban Bencana

    Natal Itu Keberpihakan bagi Korban Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mengucapkan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semangat Natal tahun ini sangat relevan di tengah situasi bencana alam di beberapa wilayah Indonesia

    “Natal adalah karya penyelamatan Allah dari awal, melalui Bayi Kristus yang lahir secara sederhana penuh dengan solidaritas sosial,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

    Hasto mengatakan Natal tahun ini dirayakan dalam suasana berbeda. Bencana banjir dan longsor di Sumatra dan di beberapa wilayah lain di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

    “Perayaan Natal DPP PDI Perjuangan akan dilakukan di Tapanuli Tengah. Natal itu keberpihakan, termasuk mereka yang sedang susah akibat bencana alam. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana, terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan di wilayah lainnya,” lanjut Hasto.

    Hasto mengatakan bencana yang sedang dihadapi ini merupakan ujian yang dapat memperkuat iman dan kesabaran kita. “Mari kita jadikan momentum Natal ini untuk berbela rasa, melakukan langkah konkret membantu korban bencana, sambil menggelorakan harapan dengan bergotong royong dan mempercepat rehabilitasi seluruh fasilitas fisik,” ucap Hasto.

    Dia menambahkan PDIP menunjukkan kepedulian dan ikut bergotong royong membantu korban bencana dengan langsung menurunkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP bersama tim medis dan bantuan kemanusiaan yang diturunkan di sejumlah wilayah.