Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ronny Talapessy, pengacara dan kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, pemanggilan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa dipisahkan dari kritik yang selalu diarahkan ke pemerintah dan politik.

    Ronny membawa dokumen grafik yang menunjukkan adanya tindakan hukum terhadap Hasto ketika mendekati kontestasi politik.Terbaru, lanjut Ronny, ketika Hasto menyampaikan kritik atas hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan indikasi kecurangan.

    “Isu ini selalu dinaikkan kalau kami lihat bulan ini, kemudian September ini ketika ada di Museum Fatahilah, Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftan Saudara Gibran,” kata Ronny saat mendampingi pemeriksaan Hasto di Kantor KPK, Senin (10/6/2014).

    Ronny memaparkan, pada November, Hasto juga menjadi objek panggilan aparat hukum ketika mengkritisi adanya dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa, jurnalis Aiman Witjaksono, dan beberapa aktivis.

    “Kemudian Desember ketika masa kampanye, Januari ketika kami menyampaikan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, LSM. Kemudian di Maret dan April ini, sangat tinggi, isu ini mulai naik, dinaikkan. Ini untuk kami sampaikan kepada publik karena panggilan kepada lembaga penegak hukum ini berturut-turut,” kata Ronny.

    Ronny juga menjelaskan pekan kemarin Hasto baru memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Di hari yang sama pada sore harinya, Hasto tiba-tiba diumumkan untuk dipanggil penyidik KPK.

    “Ini yang menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi, kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan kami akan sampaikan,” kata Ronny.

    Seperti diketahui, Hasto pada Selasa pekan lalu dipanggil Polda Metro Jaya berdasarkan pernyataan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu dalam sebuah wawancara di televisi. Dalam wawancara itu, Hasto mengulas sejumlah isu, salah satunya mengenai indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

    Hasto mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mencampuri hal itu karena apa yang disampaikannya merupakan produk jurnalistik. Saat ini, Hasto dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku. [hen/beq]

  • Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Harun Masiku

    Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK soal Kasus Harun Masiku

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/6/2024). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus terkait Harun Masiku.

    Mengenakan batik dominan cokelat, Hasto tiba di Gedung Merah Putih. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya Patra Zen dan Ronny Talapessy serta kolega separtainya, Bonnie Triyana.

    “Sesuai komitmen, saya sebagai warga negara yang taat hukum, hari ini datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Hasto saat tiba di pelataran Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6).

    Dia menegaskan, dirinya diperiksa sebagai saksi. “Saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi, mohon sabar, nanti saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya,” kata Hasto.

    Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun merupakan tersangka suap kepada Pegawai Negeri terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Sementara itu, ada pula kader PDIP Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap.

    Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD19 ribu dan SGD38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW). [hen/beq]

  • KPK Periksa Sekjen PDIP Soal Harun Masiku Senin Pekan Depan

    KPK Periksa Sekjen PDIP Soal Harun Masiku Senin Pekan Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6/2024) pekan depan. Hasto rencananya diperiksa terkait kasus Harun Masiku.

    “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (6/6/2024).

    Sebelumnya, Ali menyebut KPK menerima informasi baru terkait keberadaan Harun Masiku. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan informasi dimaksud.

    Untuk itu, KPK memerlukan keterangan Hasto Kristiyanto terkait informasi terbaru tersebut. “Untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru,” kata Ali, Selasa (4/6/2024).

    Sementara itu, beberapa hari lalu, KPK memeriksa seju.lah saksi terkait Harun Masiku. Mereka adalah Simon Petrus, yang berprofesi sebagai pengacara. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/5). Kemudian pada Kamis (30/5), penyidik memeriksa seorang mahasiswa atas nama Hugo Ganda.

    Seperti diketahui Harun Masiku merupakan calon anggota legislatif dari PDIP yang menjadi tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019 Wahyu Setiawan. Namun, Harun melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK selama empat tahun terakhir.

    Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap sebersar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat Komisioner KPU terkait pengurusan PAW DPR. Wahyu pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini pada 2020 lalu. [hen/beq]

  • Kuasa Hukum: Polisi Ajukan 4 Pertanyaan kepada Hasto

    Kuasa Hukum: Polisi Ajukan 4 Pertanyaan kepada Hasto


    Jakarta (beritajatim.com)     – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Patra M. Zen mengungkapkan, polisi hanya mengajukan empat pertanyaan kepada Hasto. Sebab, pihak pelapor melaporkan kliennya soal produk jurnalistik yang merupakan ranah dewan pers.

    “Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi, pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya. Namun, seperti yang saya sampaikan, digarisbawahi, ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir,” ujar Patra usai mendampingi Hasto memberikan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024).

    Menurut Patra, kliennya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan sehingga dugaan melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Patra menyebut, Hasto tidak mengetahui jelas soal pernyataannya yang dituding menghasut.

    “Makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu/pelapor, produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers,” katanya.

    Patra menjelaskan, pasal 160 KUHP biasa digunakan pada masa kolonial untuk menjerat para pemimpin Indonesia. Pasca kemerdekaan, pasal itu rentan ditunggangi pihak tertentu demi kepentingan politik.

    “Apa yang dituduhkan? Apa yang dilaporkan? Ada tiga pasal, yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda, kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu, pasal penyebar kebencian,” kata Patra.

    Patra menyebut Hasto juga dilaporkan terkait dugaan melanggar pasal 28 dan pasal 45 a Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena objek laporan terkait pernyataan Hasto di televisi, maka penyidik mempersilahkan kliennya untuk berkonsultasi ke dewan pers.

    “Sebagaimana pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, maka penyidik mempersilahkan kita untuk pak Hasto ke dewan pers terlebih dahulu,” tuturnya.

    Sementara Hasto menegaskan, Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka, dengan tujuan kebebasan dan terlepas dari penjajahan. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, menurut Hasto, dirinya selalu menyuarakan tertib hukum dan membangun budaya hukum. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila, dimana falsafah tentang kemanusiaan, keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya dalam membangun supremasi hukum.

    “Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita, sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” tegas Hasto. (ted)

  • Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). Dia diperiksa terkait pernyataannya di sebuah media massa yang diduga merupakan tindak pidana penghasutan atas laporan Hendra dan Bayu Setiawan, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Hasto tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi kuasa hukum di antaranya Yanuar Wasesa dan Ronny Talapessy. Sejumlah koleganya di PDIP tampak menemani seperti Andreas Hugo Pareira.

    Hasto menjelaskan, kehadirannya di Polda Metro Jaya sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

    “Sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum karena kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya,” ujar Hasto.

    Hasto menambahkan, pernyataan yang disampaikannya di salah satu televisi nasional adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Yang saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). (Istimewa)

    Selain itu, kata Hasto, pernyataannya merupakan komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi PDIP sebagai parpol yang sah menurut undang-undang.

    “Fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut undang-undang serta fungsi-fungsi itu melekat dan menurut AD ART partai sudah saya jalankan untuk menyatakan hal-hal terkait sikap politik partai,” tutur Hasto.

    “Karena itulah teman-teman pers mohon doanya mohon sabar nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-selengkapnya,” sambung Hasto.

    Berdasarkan informasi beredar di kalangan wartawan, Hasto dipanggil Kepolisian untuk memerikaaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di JIn, Jenderal Gatot Subroto No. 1 (depan gedung DPR-MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. [hen/beq]

  • Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) sepakat untuk segera melakukan kerja pemenangan. Seluruh jajaran Tiga Pilar Partai diminta untuk segera bergerak menentukan pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diusung.

    Rekomendasi Rakernas V itu dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam acara penutupan Rakernas V itu. Puan menyampaikan masalah itu yang dimuat dalam poin ke 10 rekomendasi Rakernas terkait Pilkada 2024.

    Puan menyampaikan, Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar Partai dari jajaran di tingkat pusat dan daerah agar semakin solid dalam pemenangan Pilkada 2024.

    “Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak,” kata Puan Maharani.

    Ketua DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa Rakernas V Partai meminta kepada seluruh jajaran PDIP untuk mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di Pilkada.

    Selain itu, Rakernas Partai mendorong agar menyiapkan seluruh strategi pemenangan dengan melibatkan kekuatan rakyat.

    “Mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai,” tegas Puan.

    Sebagai informasi, Rakernas V PDI Perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut.

    Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Puan membacakan rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai dihadapan 4.858 peserta dari fungsionaris Partai di tingkat pusat hingga daerah.

    Acara itu dilaksanakan di arena Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

    Turut menyaksikan pembacaan rekomendasi ekternal Rakernas V Partai, yakni Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta jajaran DPP PDIP.

    Mantan Capres 2024, Ganjar Pranowo serta sederet menteri dari PDIP, di antaranya Mensos Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri PPPA Bintang Puspayoga. [tok/aje]

  • PDIP Ponorogo Usung Lagi Sugiri Sancoko-Lisdyarita

    PDIP Ponorogo Usung Lagi Sugiri Sancoko-Lisdyarita

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ponorogo mengusung lagi Sugiri Sancoko dan Lisdyarita dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Hal itu terungkap di kantor DPC PDIP Ponorogo, kedua petahana bupati dan wakil bupati saat ini, mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Ketua DPC PDIP Ponorogo, Bambang Yuwono mengungkapkan pihaknya memprioritaskan kader di internal partai dulu untuk diusung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pak Giri dan Bu Rita, yakni melalui proses pendaftaran merupakan aspek formil yang harus dilakukan oleh keduanya.

    “PDI Perjuangan memprioritaskan kader internal. Maka Pak Giri dan Bu Rita melalui proses pendaftaran ini dari segi aspek formil,” kata Bambang Logos sapaan akrabnya, Senin (6/5/2024).

    Namun dari segi materiil, lanjut Bambang bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada saat pelantikan mengatakan bahwa akan kembali mengusung Sugiri Sancoko dan Lisdyarita untuk periode kedua atau Pilkada 2024. Dengan ketegasan dari DPC PDIP Ponorogo ini, diharapkan masyarakat akan menjadi tahu bahwa partainya mengusung dan memprioritaskan untuk kader di internal partainya.

    “Ini aspek materiil dan sudah ada perintahnya. Aspek formil yang dilakukan ini supaya masyarakat juga tahu bahwa PDIP mengusung kader internal,” katanya.

    Dengan menghormati kader yang sudah mendaftar ini, DPC PDIP Ponorogo tidak membuka peluang untuk yang lain mendaftar. Sebab, jika ada yang mendaftar pun juga akan sia-sia, sebab sudah ada kader sendiri dan itu yang diterima dan akan diusulkan ke DPP PDIP.

    “Kita tidak menerima pendaftar dari luar, sebab juga sia-sia. Sudah ada pendaftar dari kader sendiri, itu yang diutamakan dan akan diusulkan ke DPP,” pungkas Bambang.

    Sementara itu, Sugiri Sancoko mengucapkan terimakasih kepada jajaran pengurus DPC PDIP Ponorogo, sudah menerima dirinya dan  Lisdyarita mendaftar lagi sebagai bacabup dan bacawabup. Ia berharap yang dilakukan ini, juga akan didukung oleh masyarakat.

    Sugiri yang juga menjabat sebagai Ketua Bapilu DPC PDIP Ponorogo  mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjajagi dengan partai politik (parpol) lain untuk menjalin koalisi. Berunding untuk sama-sama menyamakan persepsi, membangun Ponorogo untuk lebih baik.

    “Ya tentu ini belum bisa dipublish. Kita ngobrol panjang lebar dengan parpol lain. Ini tinggal kita lakukan finalisasi,” pungkas Kang Giri. [end/beq]

  • Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Mei mendatang akan dibahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu.

    Namun. sikap PDIP apakah berada di dalam pemerintahan dengan bergabung ke koalisi atau di luar pemerintahan menjadi oposisi, hal itu merupakan kebijakan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu,” ujar Hasto, Sabtu (27/4/2024).

    Dia menambahkan, mengenai target PDIP di Pilkada 2024, akan diputuskan dalam Rakernas yang akan digelar 24-26 Mei 2024 di Jakarta.

    Dia menyebut, dari pengalaman yang lalu PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa, melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

    “Target diputuskan berdasarkan pemetaan politik, PDIP membuka ruang kerja sama. Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” kata Hasto. [hen/beq]

  • Hasto Ingatkan Ada Proyek Politik Coba Belah Soliditas PDIP

    Hasto Ingatkan Ada Proyek Politik Coba Belah Soliditas PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan akan ada beberapa proyek-proyek politik yang mencoba membelah soliditas PDIP melalui politik Devide et impera.

    “Dalam Pilkada pasti ada yang namanya vested interest, ada kepentingan-kepentingan, bahkan kadang kepentingan orang per orang. Maka akan ada upaya bagaimana mengganggu soliditas PDIP,” ujar Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, digelar pada Sabtu (27/4/2024).

    “Karena itulah, maka kunci menghadapi pilkada, syarat yang pertama, kita harus solid,” tegas Hasto lagi.

    Hasto juga menyampaikan, di dalam menghadapi keguncangan demokrasi yang terjadi saat ini, setiap kader harus selalu mengingat bahwa kebenaran ada di Rakyat Arus Bawah.

    “Sebab nurani paling jernih itu ada di Arus Bawah. Karena itu belajar dari pemilu, setiap kader harus tunjukkan watak sejatinya. Sebab ujian itu adalah bukan ketika berjuang berusaha menjadi pemimpin, tapi ujian sebenarnya adalah ketika sudah memegang kekuasaan itu,” kata Hasto.

    Dia juga menyebut, kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024. Sebagai contoh, wajar bila saat ini ada perasaan khawatir bahwa rakyat kecil takkan punya harapan bisa menjadi pemimpin hanya karena tak ada koneksi ke aparat berkuasa dan oligarki pemegang modal.

    “Mengkhawatirkan kalau ke depan syarat jadi pemimpin adalah harus punya uang, punya koneksi dengan aparat berkuasa dan investor politik” kata Hasto. [hen/beq]

  • Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, banyak pengurus ranting dan cabang di daerah yang mengirim pesan penolakan atas wacana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Banyak pengurus ranting yang meminta agar tolong jangan dilakukan. Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDIP karena ada emotional bonding. Inilah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat,” kata Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, digelar pada Sabtu (27/4/2024).

    Dia juga mengatakan, terlepas dari proses politik di tingkat nasional terkait hasil pilpres, partai berlambang kepala banteng itu akan move on dan melangkah ke depan.

    “Partai move on, tetap bergerak ke depan, partai menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan Pilkada Serentak,” kata Hasto.

    Ditegaskan Hasto, kunci pilkada serentak adalah seluruh jajaran partai harus solid. Artinya, para elite harus solid.

    Dalam konteks itu, Hasto mengatakan jangan sampai ada lagi pihak yang mengaku sahabat tetapi sebenarnya adalah pengkhianat.

    “Karena ini ada yang mengaku sahabat tapi malah mendemo kantor partai. Itu pengkhianat bukan sahabat,” tegas Hasto. [hen/beq]