Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

    “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

    Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024. 

    “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun mengingatkan, bahwa rakyat hakikatnya adalah mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan hingga merasakan langsung penderitaan di masyarakat. 

    “Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

    “Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

  • Klaim Temukan "Abuse of Power" pada Pilkada, PDI-P: Ada yang Kembali Cawe-cawe Nasional 3 November 2024

    Klaim Temukan "Abuse of Power" pada Pilkada, PDI-P: Ada yang Kembali Cawe-cawe Nasional 3 November 2024

    Klaim Temukan “Abuse of Power” pada Pilkada, PDI-P: Ada yang Kembali Cawe-cawe
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    mengeklaim bahwa pihaknya menemukan masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau 
    abuse
    of power
     pada pelaksanaan
    Pilkada serentak 2024
    .
    Hasto menyebutkan, ada sosok-sosok tertentu yang ikut campur dalam pelaksanaan pilkada lalu menginspirasi aparat penegak hukum untuk tidak netral dan justru mendukung pasangan calon tertentu.
    “Tim hukum kami melihat bahwa di dalam Pilkada pun masih banyak dilakukan
    abuse of power
    . Seorang yang seharusnya tidak ikut cawe-cawe kembali cawe-cawe, dan kemudian menginspirasi aparat penegak hukum yang seharusnya netral menjadi tidak netral,” ujar Hasto kepada wartawan di Tangerang, Minggu (3/11/2024).
    Hasto mengingatkan, aparat penegak hukum semestinya bertindak netral pada pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan arahan dan komitmen Presiden
    Prabowo Subianto
    Sebab, Prabowo sudah menegaskan bahwa presiden tidak akan ikut campur dalam proses pemenangan calon kepala daerah serta meminta seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum bersikap netral.
    “Karena itulah kalau di daerah-daerah ada yang menemukan oknum aparat negara, termasuk oknum Polri yang kami temukan di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara, di Jawa Timur mereka bergerak, maka mereka, oknum Polri ini artinya berseberangan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo yang sudah menegaskan di mata rakyat untuk tidak cawe-cawe,” kata Hasto.
    Oleh karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat agar turut mengawasi dan mencegah upaya-upaya oknum aparat, yang hendak memenangkan calon kepala daerah tertentu.
    Hasto juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melawan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum di Pilkada serentak 2024.
    “Maka bagi PDI-P, Pilpres sudah selesai, Pak Prabowo menjadi presiden. Tetapi kita mengajak
    civil society
    , kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut,” kata dia.
    “Mari kita bergerak kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya. Karena kita mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

    Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

    Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.  

    “Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

    Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat. 

    Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

    “Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

    Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

    Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.  

    “Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya. 

    Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

    “Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.

  • PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    menganggap usulan merevisi 8 paket Undang-Undang (UU) terkait sistem politik dan pemilu adalah gagasan yang baik.
    Menurut Hasto, partai politik (Parpol) memilki peran penting dalam sistem demokrasi, sehingga perbaikan sistem pelembagaan di internal diperlukan, khususnya untuk proses kaderisasi.
    “Ya itu suatu gagasan yang baik, karena dari PDI Perjuangan juga melakukan pelembagaan partai, disertasi saya menunjukkan itu,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).
    “Partai harus mengembangkan adanya
    think tank
    , adanya
    research based policy
    , sehingga partai melakukan proses kaderisasi,” sambungnya.
    Selain itu, Hasto berpandangan revisi UU tersebut juga baik dilakukan dalam rangka memperbaiki
    sistem pemilu
    di Indonesia ke depan.

    Akan tetapi, Hasto berharap agar pihak eksekutif maupun legislatif tetap memperhatikan skala prioritas, sebelum memutuskan tindak lanjut atas usulan tersebut.
    “Perombakan terhadap sistem pemilu ke depan penting, tetapi skala prioritas saat ini adalah mengamankan Pilkada yang berkedaulatan rakyat. Jangan sampai ada yang menggunakan kekuatan aparatur negara yang seharusnya netral,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan pemilu.
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).
    Menurut Doli, metode
    omnibus law
    dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.
    “Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi
    omnibus law
    . Jadi karena itu saling terkait semua ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).
    Doli menyampaikan sistem politik dan pemilu di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama untuk mengatasi persoalan biaya tinggi dan kompleksitas pelaksanaan pemilu.
    “Ayo kita mulai bicara tentang soal menyempurnakan sistem politik termasuk sistem pemilu kita. Kan sudah banyak bicara tadi soal penyelenggaraan katanya begini, soal biaya mahal politik kita seperti itu. Nah itu sudah bisa mulai sebetulnya,” ucap Doli.
    Menurut Doli, setidaknya ada delapan UU terkait sistem pemilu dan politik yang perlu dikaji kembali dan disatukan melalui
    omnibus law
    .
    Beberapa di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
    “Karena hulunya semua ini kan adalah pemilu maka harus mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Doli.
    Doli mengatakan, Baleg bersama sejumlah organisasi masyarakat baru mendiskusikan soal kemungkinan menggabungkan UU Pemilu dan Pilkada.
    Kendati demikian, Doli berharap pembahasan soal revisi 8 UU dan penggunaan metode omnibus law ini dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya pada 2029.
    Dengan begitu, aturan yang baru dihasilkan bisa diterapkan dan bisa disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.
    “Lebih baik jauh dari pemilu, sehingga kita satu terhindar dari
    vested interest
    . Kita punya cukup waktu nanti untuk uji publik, menyerap aspirasi, sehingga nanti 2026, 2027, 2028 itu sosialisasi sudah,” kata Doli.
    Ia juga berharap seluruh jajaran legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk menyempurnakan UU terkait politik dan pemilu, sehingga bisa menjadi bagian dari agenda program legislasi nasional (Prolegnas).
    “Mudah-mudahan. Saya bilang, yang diperlukan setelah kesadaran itu adalah komitmen kita semua.
    Commited
    enggak kita mau menyempurnakan undang-undang politik, termasuk dalamnya soal penyelenggaraan pemilih,” ujar Doli.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendukung agar riset dan aplikasi tanaman obat-obatan herbal dalam mencegah dan mengatasi tumor dan kanker.

    Diharapkan dengan upaya tersebut, seluruh rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN) di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.

    “Acara ini sejalan arahan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Adapun, Hasto hadir bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning. Kegiatan itu dilaksanakan secara hybrid, dengan hadirnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, ratusan perwakilan pengurus DPC dan DPD PDIP dari seluruh Indonesia serta beberapa anggota DPR RI, salah satunya Tubagus Hasanuddin.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekadar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” lanjut Hasto.

    Megawati, kata Hasto juga secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” ujar Hasto.

    Ketika acara dimulai, Indonesia Raya dinyanyikan tiga stanza. Hal itu menjadi pembahasan oleh Hasto di dalam sambutan. Menurutnya, komitmen Ketua Umum Megawati dan PDIP itu dilatari oleh berbagai amanat yang dimaknai dari lagu kebangsaan tersebut.

    Misalnya, Hasto mengutip lirik di stanza kedua yang menyebut “Indonesia tanah muda dan kaya”. Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp400 ribu, tetapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” ucap Hasto.

    Hasto mengatakan DPP PDIP turut mendoakan bagi para penderita kanker untuk terus berjuang dan membangun semangat untuk sembuh. Ia pun bercerita pengalamannya mengalami COVID-19. Baginya, semangat untuk tetap hidup dan sembuh akan sangat banyak membantu proses penyembuhan.

    Ia melanjutkan bahwa DPP PDIP akan segera memerintahkan kepada kader-nya yang duduk sebagai kepala daerah maupun di legislatif, untuk aktif terlibat, yakni dalam kampanye sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah dan mengobati kanker.

    “Semoga rakyat Indonesia bisa mencegah dini kanker. Yang sedang menderita, kami beri spirit bahwa bisa disembuhkan dengan kombinasi obat, spirit juang, dan hidup bahagia, sehingga manusia Indonesia sempurna dapat dilakukan,” kata Hasto.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan kegiatan seminar tersebut dilakukan pasca-deklarasi Forum Kedaulatan Kesehatan. Forum tersebut sudah bergerak mengadvokasi rakyat yang kesulitan ke dokter atau rakyat yang ke rumah sakit, namun tak dilayani dengan baik.

    “Ini perwujudan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bu Mega selalu bilang menolong orang, jangan melihat latar belakangnya, termasuk perbedaan politik. Siapa pun, kalau perlu ditolong, segera ditolong,” tutur Ribka.

    Menurut Ribka, acara seminar tersebut berawal dari permintaan dari YBKN untuk PDIP terlibat mengampanyekan pengobatan kanker lewat tanaman herbal. PDIP menilai langkah tersebut penting mengingat berdasar data, 135 per 100 ribu penduduk Indonesia menderita kanker.

    “Kita itu nomor delapan se-Asia Tenggara. Menghabiskan anggaran untuk kanker saja itu Rp3,5 triliun hanya untuk mengatasi kanker. Padahal, banyak penyakit harus diatasi. Maka kita mendorong kerja sama yayasan dengan PDIP agar membantu sembuhnya pasien kanker,” ujar Ribka.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tak Hanya Urusi Politik Elektoral, PDIP Dorong Masyarakat Menerapkan Pola Hidup Sehat Lewat Hal Ini – Page 3

    Tak Hanya Urusi Politik Elektoral, PDIP Dorong Masyarakat Menerapkan Pola Hidup Sehat Lewat Hal Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan (PDIP) terus mendukung riset untuk kesehatan, khususnya terhadap aplikasi herbal untuk obat-obatan yang bisa digunakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN), di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

     

    “Acara ini sejalan arahan ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekedar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” sambungnya.

    Menurut Hasto, Megawati  secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” imbuh Hasto.

    Dia pun menyebut bagaimana komitmen Megawati juga dilatarbelakangi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan di DPP PDIP dengan tiga stanza. 

    Sembari mengutip lirik, Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp 400 ribu. Tapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” tukas Hasto.

     

  • Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Update Terbaru Rencana Pertemuan Prabowo – Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan waktu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sekretaris Jenderal(Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hanya mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto pasti akan bertemu.

    “Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto dilansir dari Antara.

    Hasto menuturkan pertemuan beberapa waktu lalu batal atau mundur karena  Prabowo sedang mempersiapkan susunan kabinetnya.

    Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

    “Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

    “Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Minggu (20/10), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan silaturahim antara Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik tak terbatas pada momentum waktu pelantikan presiden.

    “Insyaallah segera akan bertemu, silaturahim itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan,” kata Puan ditemui ditemui setelah acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ketika itu.

  • Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertandang ke Ponorogo. Kedatangannya untuk  safari politik dan rapat konsolidasi internal di Gedung PGRI Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Senin (28/10/2024) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto memastikan pergerakan mesin PDIP bersama dengan relawan dan seluruh komponen masyarakat siap untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Gus Hans, sekaligus untuk memenangkan calon bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang juga merupakan kader PDIP.

    Saat disinggung terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia memastikan pertemuan tersebut bakal terjadi. Menurutnya pertemuan kedua tokoh ini menjadi penting karena keduanya memiliki rekam jejak sejarah yang panjang.

    “Setelah konsolidasi dengan para menteri, ini kan ada arahan dari Pak Prabowo sehingga nanti akan dikomunikasikan dan tentunya pertemuan itu untuk menjaga agar pilkada dapat berjalan dengan kondusif,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan, posisi PDIP yang tidak mendapatkan jatah menteri sama sekali dan juga bakal terjadinya pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo, tidak serta merta menjadikan PDIP menjadi partai oposisi maupun  propemerintahan. Namun, pihaknya memastikan satu visi dengan Presiden Prabowo untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan juga mewujudkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia, di tengah persoalan negara di Timur Tengah.

    “Itu semua akan kami ukur sebagai kebijakan politik sebuah negara. Kedaulatan keuangan, kedaulatan dalam bidang energi, tata kelola kekayaan alam kita untuk kemasyhuran rakyat itu kan perintah konstitusi,” ungkap Hasto.

  • PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan segera terlaksana. Menurut PDIP, Prabowo kini adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Pasti akan terjadi (pertemuan Prabowo dan Megawati). Karena Pak Prabowo adalah presiden Indonesia, presiden dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga pertemuan itu sangat penting, apalagi dengan rekam jejak sejarah yang panjang. Menjadi sahabat itu dibangun sejak lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo,” ujar Hasto seusai kegiatan safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (28/10/2024).

    Hasto menambahkan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

    “Tunggu momentumnya karena kemarin Pak Prabowo sedang mempersiapkan seluruh menteri-menterinya,” kata Hasto.

    Namun, Hasto tidak menyebutkan secara spesifik kapan pertemuan itu akan terjadi. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial menjelang Pilkada 2024.

    Lebih lanjut, Hasto menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan menjaga netralitas aparat negara selama Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari pidato Presiden Prabowo (saat dilantik), kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” kata Hasto.

  • Sekjen PDIP ucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto

    Sekjen PDIP ucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) –

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia.

     

    Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena dalam pidato perdananya sebagai Presiden, telah menyampaikan penghargaan atas jasa-jasa Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

    “Mendengarkan pidato beliau yang penuh semangat menggelorakan nasionalisme, dan bagaimana Bapak Presiden Prabowo memberikan suatu penghormatan terhadap Bung Karno karena perjuangan beliau menjadikan Indonesia tidak hanya merdeka tetapi menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo juga menyinggung kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menyelesaikan berbagai krisis multidimensi dan juga benang merah dengan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya hingga menjadi suatu fondasi yang membangun optimisme bagi masa depan.

    Untuk itu, dia pun berharap Prabowo dapat mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri bangsa. Salah satunya, dia berharap cita-cita pembebasan bagi rakyat miskin betul-betul dapat diwujudkan.

    “Karena itulah politik negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kami berikan dukungan,” kata Hasto.

    Selain itu, dia juga menilai Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa berbagai masalah dan pekerjaan rumah yang terjadi saat ini diakibatkan politik pencitraan yang selalu ditampilkan selama ini.

    “Berbagai persoalan-persoalan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak mereka yang belum punya tempat tinggal, begitu banyak pekerjaan rumah kita, ini adalah menampilkan suatu politik kebenaran di tengah berbagai upaya-upaya untuk pencitraan,” kata dia.

    Dia pun mengatakan bahwa semangat patriotisme yang disampaikan oleh Prabowo saat pidato, jelas akan membawa harapan baru bagi Indonesia untuk lebih baik. Dia pun berharap Prabowo bakal menyatukan energi yang dimiliki bangsa Indonesia dan mengisi kabinet pemerintahannya dengan orang-orang profesional.

    “Seluruh komponen bangsa memang harus mengedepankan persatuan ketika kita berbicara politik negara, ketika kita berbicara tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata dia.
    Baca juga: PDIP: Komunikasi Megawati dengan Prabowo sudah terbangun baik
    Baca juga: Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024