Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Megawati Absen Kampanye Pramono-Rano, Hasto: Bantu Zikir Pakai Tasbih Hijau

    Megawati Absen Kampanye Pramono-Rano, Hasto: Bantu Zikir Pakai Tasbih Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak hadir di Hajatan Jakarta Menyala atau Kampanye Akbar pasangan calon (paslon) nomor urut 03 Pramono Anung dan Rano Karno, di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Sabtu (23/11/2024).

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku alasan ketidakhadirannya karena ada banyak intimidasi secara massif dan terstruktur yang membuat putri dari Proklamator RI Soekarno itu lebih memilih mendukung Pramono Anung dan Rano Karno dari jauh.

    “Dengan melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara massif dan ini pasti terstruktur, maka ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual,” ujarnya kepada wartawan.

    Bahkan, Hasto pun mengaku bahwa dukungan spiritual dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengirimkan doa dan zikir dengan menggunakan tasbih berwarja hijau.

    “Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir menggunakan tasbeh berwarna hijau dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebeneran. Itulah yang dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri. Mohon doa restu,” pungkas Hasto.

    Sekadar informasi, kampanye akbar ini merupakan agenda politik  terakhir dari masing-masing paslon dalam Pilkada 2024 Jakarta.

    Selepas kampanye akbar, masa tenang akan diberlakukan pada tanggal 24 hingga 26 November. Baru pada 27 November 2024 adalah waktu pencoblosan Pilkada.

  • 8 Anies Baswedan Tak Hadir di Kampanye Akbar Pramono-Rano, Diwakilkan Keluarga Megapolitan

    8 Anies Baswedan Tak Hadir di Kampanye Akbar Pramono-Rano, Diwakilkan Keluarga Megapolitan

    Anies Baswedan Tak Hadir di Kampanye Akbar Pramono-Rano, Diwakilkan Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    tak tampak dalam kampanye akbar kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta,
    Pramono Anung
    -Rano Karno (Bang Doel), yang bertema ‘Hajatan Jakarta Menyala’ yang berlangsung di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11/2024).
    Meskipun Anies tidak hadir, Pramono Anung memastikan bahwa keluarga besar Anies hadir untuk mewakilinya.
    “Bersama kita hadir Bang Foke (Fauzi Bowo), Gubernur Jakarta yang pada waktu itu banyak membangun Jakarta. Hadir juga Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), hadir juga keluarga besar Mas Anies Baswedan,” ungkap Pramono di lokasi acara.
    Selain keluarga Anies, mantan gubernur Jakarta Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos, juga tampak hadir dalam kampanye ini.
    Pramono tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pendukung yang hadir di Stadion Madya.
    “Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pendukung. Hadir Mas Hasto (Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto) sebagai partai pendukung utama. Hadir juga dari Hanura dan partai Ummaat, serta relawan-relawan yang memberikan dukungan,” tambahnya.
    Acara ini juga dihadiri oleh para petinggi Jakmania, yang memberikan dukungan untuk pasangan Pramono-Rano dalam Pilkada Jakarta 2024.
    “Hadir juga secara khusus Jakmania. Bang Diki, Bang Ferry yang memberikan dukungan luar biasa bagi saya dan Bang Doel. Hari ini acara kita riang gembira, tidak ada pidato yang berkepanjangan,” tutup Pramono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Hadir Kampanye Akbar Pramono-Rano, Megawati Pilih Berzikir Melawan Intimidasi – Page 3

    Tak Hadir Kampanye Akbar Pramono-Rano, Megawati Pilih Berzikir Melawan Intimidasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – ` Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak menghadiri kampanye akbar calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Menurut dia, ketidakhadiran Megawati karena banyaknya intimidasi yang dilakukan secara masif di Pilkada 2024. Namun, Hasto menyebut Megawati tetap memberikan dukungan spiritual kepada Pramono-Rano.

    “Dengan melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara masif dan ini pasti terstruktur, maka Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spritual,” kata Hasto saat menghadiri kampanye akbar Pramono-Rano di Stadion Madya GBK, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Hasto mengatakan Megawati memilih melakukan kontemplasi dan berzikir menggunakan tasbih bewarna hijau. Dia menuturkan hal ini dilakukan untul melawan intimidasi.

    “Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir menggunakan tasbih berwarna hijau dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebenaran,” jelasnya.

    “Itulah yang dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri. Mohon doa restu,” sambung Hasto.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

    Bahkan, Megawati mendapati laporan para pimpinan institusi negara memaksa rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan berbagai iming-iming. Mulai dari sembako gratis dan uang. Padahal, ditegaskan Megawati, praktik tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk politik uang.

    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” kata Megawati Soekarnoputri melalui tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

     

  • Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Debat terakhir Pilkada Kota
    Yogyakarta
    2024, yang mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, responsif, dan transformatif, berlangsung pada Jumat (22/11/2024).
    Dalam debat ini, panelis mengajukan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam mengisi
    jabatan
    birokrasi yang berbasis
    meritokrasi
    , profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menekankan pentingnya penataan jalur jenjang karier bagi aparatur sipil negara (
    ASN
    ) untuk mewujudkan meritokrasi.
    Ia menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta, ia mensyaratkan ASN untuk mengikuti empat tahapan sebelum menduduki jabatan struktural, yaitu perencanaan, administrasi, keuangan, dan pengalaman di lapangan.
    “Itu harus mereka lakukan agar mereka punya bekal kuat saat duduki jabatan,” ujar Heroe.
    Heroe juga mengakui bahwa lelang jabatan sudah berjalan baik, namun ia menekankan bahwa proses bidding harus dimulai dengan
    screening talent
    .
    “Siapapun ASN yang punya kemampuan, maka kita buat
    talent pool
    . Tiap ASN punya nilai, karakteristik, perilaku dan sikap sudah ada, jadi kita ambil proses rekrutmen dari
    talent pool
    ,” ujar dia.
    Calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Sri Widya Supena, menambahkan bahwa dalam dunia bisnis, penentuan pegawai yang naik jabatan menggunakan sistem
    Key Performance Indicator
    (KPI).
    “Dengan adanya indikator yang jelas dan objektif, kita juga perlu ada
    reward punishment
    . Ke depan kita bikin ASN
    of the month
    untuk memicu produktivitas ASN,” ungkapnya.
    Calon Wali Kota Yogyakarta nomor urut 2, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penerapan sistem merit sangat penting untuk menghindari KKN.
    “Saya punya pengalaman di BKKBN, di mana awalnya harus bidding terus, tetapi sekarang merit sistem sudah ada, ada
    talent pool
    dan asesmen periodik untuk tiap orang,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa penilaian berdasarkan kompetensi, kualitas, dan prestasi memberikan transparansi dalam pengisian jabatan.
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Afnan Hadikusuomo, sepakat dengan pernyataan Sri Widya Supena mengenai pentingnya
    reward
    dan
    punishment
    dalam sistem.
    Dengan adanya kedua hal itu, dapat diketahui ASN yang berprestasi dan bisa dipromosikan. Digitalisasi juga membantu dalam penilaian kompetensi dan prestasi.
    Afnan menekankan perlunya pelatihan bagi calon pejabat untuk meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan publik.
    “Kedua digitalisasi membantu atas kompetensi dan prestasi seseorang berdasarkan catatan digital nanti kita ambil kebijakan berkaitan dengan jabatan tertentu. Pelatihan calon pejabat penting untuk tambah pengetahuan dalam pelayanan publik,” imbuh dia.
    Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 3, Singgih Raharjo, menyatakan bahwa penerapan sistem merit wajib dilakukan.
    Ia menilai bahwa metode
    talent pool
    sangat tepat untuk mengisi jabatan, karena rekam jejak ASN sudah diketahui.
    “Tetapi
    attitude
    juga penting.
    Talent pool
    harus dikombinasikan dengan
    soft skill
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PDIP Hasto Sindir Polisi Jadi Alat Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada – Espos.id

    Sekjen PDIP Hasto Sindir Polisi Jadi Alat Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

    Esposin, JAKARTA — DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa institusi Polri kini dijadikan alat oleh penguasa untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

    Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa pihaknya telah mendapatkan banyak laporan dari kadernya di sejumlah daerah bahwa banyak anggota Polri yang menemui kepala daerah untuk pengkondisian.

    Promosi
    Berkat BRI, Petani Mangga Bondowoso Mampu Perluas Lahan & Tingkatkan Taraf Hidup

    Hasto mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah menemukan banyak alat bukti dan rekaman bahwa ada anggota Polri yang melakukan intimidasi kepada kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Ada beberapa intimidasi kepada kepala daerah oleh Polri, kami sudah menemukan bukti rekamannya dan semua bukti sedang kami kumpulkan untuk dilaporkan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dilansir Bisnis.com.

    Menurut Hasto, apa yang dilakukan oknum Polri tersebut telah menunjukkan bahwa ada kemunduran dari sistem demokrasi di Tanah Air, ditambah mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Hal ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara jujur dan demokratis serta adil,” katanya.

    Hasto mengimbau kepada seluruh anggota Polri agar mengambil sikap netral dan tidak membantu paslon tertentu agar menang dengan cara yang tidak baik. “Kami akan berjuang untuk muruah TNI dan Polri agar tidak direndahkan,” ujarnya.

     

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak

    Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa institusi Polri kini dijadikan alat oleh penguasa untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

    Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa pihaknya telah mendapatkan banyak laporan dari kadernya di sejumlah daerah bahwa banyak anggota Polri yang menemui kepala daerah untuk pengkondisian.

    Hasto mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah menemukan banyak alat bukti dan rekaman bahwa ada anggota Polri yang melakukan intimidasi kepada kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Ada beberapa intimidasi kepada kepala daerah oleh Polri, kami sudah menemukan bukti rekamannya dan semua bukti sedang kami kumpulkan untuk dilaporkan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11).

    Menurut Hasto, apa yang dilakukan oknum Polri tersebut telah menunjukan bahwa ada kemunduran dari sistem demokrasi di Tanah Air, ditambah mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Hal ini menunjukan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara jujur dan demokratis serta adil,” katanya.

    Hasto mengimbau kepada seluru anggota Polri agar mengambil sikap netral dan tidak membantu paslon tertentu agar menang dengan cara yang tidak baik.

    “Kami akan berjuang untuk marwah TNI dan Polri agar tidak direndahkan,” ujarnya.

  • PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) mengkritisi langkah pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. PDIP menilai kebijakan itu tidak sesuai dan merugikan rakyat Indonesia.

    Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa pemerintah tengah memainkan politik bansos agar citranya naik di mata masyarakat. Menurut Hasto, pemerintah sengaja menaikan PPN hingga 12% untuk dibagikan ke masyarakat penerima bansos.

    “Mereka menerima bansos, tapi implikasinya adalah PPN mau dinaikan. Ini jelas dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Jadi rakyat menjadi korban dari politik bansos yang dilakukan pemerintah,” tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Rabu (20/11).

    Dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor, sehingga investasi ke Indonesia mulai menurun.

    “Seperti investasi IKN yang jauh sekali dari apa yang dikampanyekan Jokowi karena jauh dari kepastian hukum,” katanya.

    Masalah lain dari Indonesia, menurut Hasto adalah gelombang PHK yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, Hasto mengimbau agar pemerintah membuat kebijakan tepat sehingga tidak merugikan rakyat.

    “PHK ini juga jadi persoalan serius untuk rakyat Indonesia, karena juga tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.

  • Singgung Upaya Bangun Kerajaan, Hasto Kristiyanto Bilang Ada Saudara, Menantu, hingga Sahabat Dekat

    Singgung Upaya Bangun Kerajaan, Hasto Kristiyanto Bilang Ada Saudara, Menantu, hingga Sahabat Dekat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemungutan suara pada pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari lagi. Menjelang pemilihan itu, PDIP menyinggung upaya pihak tertentu yang coba membangun kerajaan kekuasaan.

    Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dia menyinggung pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.

    Menurut Hasto pihak itu ingin memasukan menantu, saudara, hingga orang-orang dekatnya menempati kekuasaan.

    Pernyataan itu disampaikan menjelang satu pekan hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024, pada Rabu (27/11) mendatang.

    “Kerajaan itu yang ditetapkan itu ada menantu, ada saudara, kemudian ada sahabat-sahabat baiknya yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari hulu balang kerajaan itu. Tapi kita adalah negara republik yang berideologi Pancasila,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dilansir jpnn, Rabu (20/11).

    Hasto menegaskan, kekuasaan merupakan kehendak rakyat dan akan kembali ke rakyat. “Sehingga yang namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Hasto.

    Hasto meyakini, seluruh calon kepala daerah akan taat pada konstitusi. Ia meyakini, meski seorang punya dana besar sejatinya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

    “Dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala negara yang memiliki perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Bukan seperti itu,” pungkasnya. (fajar)

  • Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024 Nasional 20 November 2024

    Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024 Nasional 20 November 2024

    Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menekankan bahwa seluruh kader partai banteng moncong putih wajib hukumnya untuk bergerak memenangkan pasangan calon yang telah diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ia mengomentari soal ancaman sanksi hingga pemecatan bagi seluruh kader PDI-P di Jawa Timur yang tidak memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam
    Pilkada 2024
    .
    “Itu adalah bagian dari disiplin partai. Karena kita partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi dan identitas bagi rakyat bangsa dan negara. Sehingga, mereka yang bergabung pada PDI Perjuangan artinya menyanggupkan diri pada kepentingan yang lebih besar,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
    Hasto menyatakan, kepentingan yang lebih besar bagi PDI-P dalam konteks Pilkada adalah memenangkan pasangan calon yang telah diusung oleh partai.
    “Ya di dalam Pilkada, di Jawa Timur wajib hukumnya untuk memenangkan Risma-Gus Hans,” ucap dia.
    Hasto juga menyebut bahwa semua kader banteng wajib memenangkan pasangan yang telah diusung PDI-P di wilayah masing-masing.
    “Jawa Tengah wajib hukumnya memenangkan Andika-Hendi. Demikian, apalagi di Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri. Kemudian di Sulawesi Utara, lalu di NTT, Papua, Maluku Utara seluruh wilayah Indonesia, partai sudah menghasilkan calon calon pemimpin yang terbaik,” katanya.
    “Sehingga seluruh kader partai wajib bergotong royong menjalankan tugasnya dan menyatu dengan kekuatan rakyat,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.