Tag: Hasto Kristiyanto

  • PDIP optimistis mampu raih kemenangan pilkada sesuai target

    PDIP optimistis mampu raih kemenangan pilkada sesuai target

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto optimistis partai berlambang banteng moncong putih itu mampu meraih kemenangan sesuai target yang telah ditetapkan pada Pilkada Serentak 2024.

    Hasto juga mengatakan PDIP telah melakukan pemetaan di seluruh wilayah di Indonesia beberapa hari yang lalu. Berdasarkan laporan yang didapatkannya, keinginan rakyat untuk menegakkan demokrasi sangat kuat.

    “Sehingga dari pemetaan terakhir, kami cukup optimis bisa mencapai target yang ditetapkan,” kata Hasto saat ditemui awak media di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, ia juga menyampaikan dinamika yang terjadi di berbagai wilayah. Ia menyebut berdasarkan laporan pemantauan dari Medan, Sumatera Utara, saat ini sedang dilanda hujan.

    “Itu hujan sangat deras terjadi banjir akibat kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Kemudian, di Jawa Tengah terjadi ketegangan di Surakarta dan Boyolali. Sementara pelaksanaan pilkada di Jawa Timur terpantau relatif kondusif.

    Data dari KPU, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Pemukiman yang juga politisi Gerindra, Maruarar Sirait mengaku belum menerima buku karangan almarhum ayah Maruarar, Sabam Sirait, berjudul “Politik Itu Suci”.

    Padahal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai buku tersebut akan diberikan ke Ara agar bisa mengingatkan untuk tidak melontarkan pernyataan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Terlebih saat berkomentar soal kandidat Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggal pemilih nonmuslim setelah didukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Sekarang bukunya ‘Politik Itu Suci’ belum saya terima tolong ya kita terima dari Mas Hasto,” kata Ara dalam video yang diterima redaksi RMOL pada Selasa, 26 November 2024.

    Lanjut Ara, bila dirinya sudah menerima buku dari Hasto maka akan digunakan dengan baik.

    “Saya senang sekali kalau bisa dapat itu, pasti akan saya tambah semangat saya juga akan lihat akan gunakan misalnya untuk membantu dan menggerakan jaringan saya,” jelas Ara.

    Alih-alih berkomentar mengenai isu yang dihubungkan ke dirinya, Ara justru bersyukur bila menerima buku itu akan mengajak Hasto menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk menangkap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku.

    “Misalnya ada 1 kasus besar yang saya lihat akan melibatkan orang-orang besar di republik ini menyangkut Harun Masiku, siapa sih kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap?” ungkapnya.

    Bahkan, Ara akan siapkan bonus Rp8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap Harun Masiku.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar, uang pribadi saya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini kebal hukum ya dan saya gunakan berkat dari tuhan untuk memberantas korupsi di Indonesia,” imbuhnya.

    “Yuk Mas Hasto kita cari Harun Masiku sama-sama supaya jelas terang bendrang kenapa  bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang dibelakangnya dia? Apa yang diurus sama dia?” tegas Ara.

  • Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menuebut harapan Jokowi mempertahankan dinastinya hanya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut). Di tempat lain akan tumbang.

    Di Sumut, Jokowi mendukung menantunya, Bobby Nasution. Bobby melawan Edy Rahmayadi yang diusung PDIP.

    “Dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan di situ ada pak Bobby Nasution yang adalah menantu dia,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia karena Presiden ke-7 itu tidak bisa memastikan kemenangannya di tempat lain. Seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Jokowi diketahui mendukung calon di tiga daerah itu. Bahkan aktif ikut berkampanye.

    Ia mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah, dan Khafifah di Jawa Timur.

    “Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama, tentu mungkin kalau dia enggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Rocky, melalui kemenangan Bobby di Sumut, memungkinkan Jokowi percaya dinasti politikya masih bekerja.

    “Jadi kalau Jokowi mengancam supaya (Sekjen PDIP) Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya Pak Jokowi ini sudah kalang kabut atau sudah frustrasi,” terangnya.

    Tapi jika Bobby kalah di Sumut, maka dinasti Jokowi akan keok.

    Kalau kita baca secara psikologi, memang kalau Bobby itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok,” pungkas Rocky.
    (Arya/Fajar)

  • Top 3 News: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersangka Korupsi, KPK Sebut Butuh Dana untuk Pilkada – Page 3

    Top 3 News: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tersangka Korupsi, KPK Sebut Butuh Dana untuk Pilkada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwarta mengulas penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM). Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam konstruksi perkara, Rohidin Mersyah diduga melakukan upaya pemerasan dan gratifikasi lantaran butuh dana untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Bengkulu 2024.

    Alex menjelaskan, pada sekitar bulan September–Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri (IF) selaku Sekda Pemprov Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu, dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Mersyah yang mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Gubernur Bengkulu.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024 di Jakarta.

    Menurut dia, ini komitmen pasangan tersebut terhadap Jakarta, lantaran pasangan tersebut akan menjadi pemimpin di sana. Selain Pramono Anung-Rano Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta, tepatnya di Kebagusan.

    Hasto pun mengungkapkan, Megawati akan didampingi keluarga saat melakukan pencoblosan Pilkada 2024 ini.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait memperingati Hari Guru Nasional pada setiap tanggal 25 November, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti secara khusus kondisi guru madrasah.

    Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok terpinggirkan dalam percaturan kebijakan guru.

    Ubaid mencatat, soal kesejahteraan, guru madrasah dikatakan menempati kasta paling bawah dibandingkan dengan guru-guru di sekolah. Padahal status keduanya adalah guru yang sejatinya punya hak dan kewajiban sama.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 25 November 2024:

    Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain menjaring sejumlah pejabat Pemprov, Gubernur sekaligus calon Gubernur petahana Bengkulu nomor urut 2, Rohidin Mersyah juga ikut ditangkap dan diperiksa.

  • Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    GELORA.CO – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan dugaan kasus Formula.

    Semar menilai, pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan saat itu kasus hukum tersebut bergulir. Sehingga menurutnya sangat tidak tepat kalau disebut kriminalisasi.

    “Sedangkan sampai saat ini tidak ada status tersangka Anies, justru waktu itu yang beredar infonya sebelum pecah kongsi dengan Jokowi kalau kuat dugaan Hasto lah sebagai sekjen PDI Perjuangan yang ingin paksakan Anies menjadi tersangka agar dapat memuluskan langkah Ganjar,” kata Semar dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.

    Menurut Semar, Jokowi sudah purna terhadap kepentingan dirinya karena sudah dua periode menjadi Presiden pada saat itu. Sehingga tuduhan mengganjal seseorang melalui proses hukum sangat tidak beralasan. 

    “Secara logika, Jokowi sudah tidak lagi punya kepentingan politik apapun terhadap Anies Baswedan karena sudah tidak ada lagi kontestasi yang memungkinkan Jokowi berhadapan dengan Anies, ya yang paling masuk akal adalah kepentingan PDI Perjuangan dipaksa masuk melalui Jokowi yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut,” tambahnya. 

    Ia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Jokowi lengser Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun. 

    “Jika Jokowi sebagai Presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada tentu sangat mudah sekali dilakukan percepatan dalam prosesnya tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan,” ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

     

    Semar mengingatkan agar Hasto kedepan lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah menyudutkan siapapun yang secara politik sudah tidak sejalan denganya. Ia meminta lebih baik fokus pada kasus hukum yang cukup banyak menjeratnya antara lain kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan.

    “Hasto jangan norak dalam berpolitik, ketika tidak sesuai kepentingannya langsung mendiskreditkan dan dikambinghitamkan tanpa dasar yang jelas, lagipula kalau memang gentle ya tanggung jawab lah dengan apa yang diperbuat bukannya lari atau menangis dihadapan publik minta dikasihani dan kita masih ingat ketika Hasto sembunyi di PTIK saat ingin ditangkap penyidik KPK yang diduga kuat dia dilindungi orang kuat sehingga berhasil lolos,” tambahnya. 

    Ia juga heran dengan menuver PDI Perjuangan saat ini dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang menggandeng Anies untuk memenangkan kadernya padahal selama ini selalu bersebrangan. Dia juga menyebut di pilkada Jakarta ini terkesan menyembunyikan simbol partai. Menurutnya, itu agar tidak menggerus suara.

    “Tapi justru akan menggerus suara namun rakyat sudah pintar dan pasti tahu kalau Pram-Doel keduanya kader PDIP tulen yang tentu menjadi petugas partai,” tambah Semar. 

    Semar juga mengkritik pernyataan Hasto lainya yang menyinggung keterlibatan salah satu aparat hukum dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya ini juga tidak memiliki bukti dan dasar apapun dalam pernyataannya. 

    “Tudingan Hasto ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kontestasi politik kekuasaan sungguh tidak berdasar dan cenderung hanya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kalau merasa ada bukti ya laporkan saja tidak usah berisik di luar yang hanya buat kegaduhan saja, justru selama 10 tahun ini Hasto dan juga partai nya didukung institusi yang memiliki kekuatan besar yang bantu semua kepentingan partai beserta para petingginya,” pungkasnya.

  • Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta – Page 3

    Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta – Page 3

    Hasto menyampaikan bahwa saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia juga menyinggung kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Karena memang seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure Kejaksaan,” tutur Hasto.

    Tak hanya itu, Hasto menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Dia mengatakan bahwa beberapa kader PDIP yang mendapatkan tekanan.

    “KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tau terhadap background kekuasaan, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan,” ujar dia.

  • Pembangunan Bandara Bali Utara Sepakati HoA dengan China, Pernah Ditolak Megawati

    Pembangunan Bandara Bali Utara Sepakati HoA dengan China, Pernah Ditolak Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Bandara Bali Utara terus memasuki tahap baru.

    Pemrakarsa proyek, PT. Bibu Panji Sakti menyebut telah menyepakati dan menandatangani Head of Agreement (HoA) pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan perusahaan asal China, ChangYe Construction Group di Shanghai terkait pinjaman pembangunan kawasan ini.

    Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengatakan, HoA merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2 pekan lalu di KBRI Beijing.

    Sakti menyebut penandatanganan HoA berlangsung di tengah Business Forum yang diselenggarakan oleh KJRI Shanghai, disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun dan Konsul Jenderal RI di Shanghai Berlianto Situngkir.

    “Kami terus bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memastikan proyek ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Penandatanganan Head of Agreement ini adalah bukti konkret dari kerja nyata kami,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2024).

    Disebutkan juga, President Director ChangYe Construction Group Yu Xueze telah menyampaikan komitmen perusahaannya terhadap proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng.

    “Proyek Bandara Internasional Bali Utara adalah karya luar biasa yang mencerminkan harmoni antara budaya, alam, dan manusia. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini yang memiliki dampak global,” ungkap Yu Xueze.

    Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, juga menyampaikan dukungannya.

    “Proyek ini adalah bukti nyata dari hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam kerja sama pembangunan dan investasi strategis,” ujarnya.

    Bibu Panji Sakti menyebut mendapatkan sokongan dana investasi 3 miliar dolar AS atau setara Rp50 triliun untuk mempercepat target pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.

    Adapun target pengerjaan Bandara Internasional Bali Utara tersebut rampung pada akhir 2027, yang meliput tiga kawasan utama yakni Airport, Aero City, dan Aerotropolis, kota baru penunjang kawasan bandara.

    PT BIBU mengklaim, pembangunan bandara di pantai itu tidak akan mengorbankan lahan produktif, tidak mengambil lahan pemukiman masyarakat, tidak menggusur tempat ibadah, dan juga tidak mengorbankan situs bersejarah yang ada di Kabupaten Buleleng dengan metode restorasi abrasi atau penambangan kembali daratan yang hilang.

    Lahan masyarakat akan disewakan tanpa perubahan hak kepemilikan lahan.

    Pernah Ditolak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri

    Sebelumnya, Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah kesemapatan kerap menolak pembangunan Bandar Udara di Bali Utara dengan alasan hanya menguntungkan para investor, namun melupakan warga lokal.

    Megawati menyampaikan hal itu saat berada di Bali bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri pencanangan Renovasi dan Revitalisasi Grand Inna Bali Beach serta Penjelasan dan Presentasi Pembangunan “Rumah Sakit Mayo” dan “Kebun Tanaman Obat”, Senin (16/1/2023).

    Dia mengingatkan, investasi di Pulau Bali jangan hanya menguntungkan para investor saja, tapi juga warga lokalnya. Dia menceritakan, pernah mempertanyakan rencana pembangunan Bandar Udara di Bali Utara. Bahkan, mempertanyakan apakah pembangunan itu hanya menguntungkan para investor semata dan melupakan para warga lokalnya.

    “Saya bilang lho sama Pram (Sekretaris Kabinet waktu itu, Pramono Anung). Pram, tolong banget, ini atas warga Bali. Aku bilang, jangan mikirin diri sendiri. Pulau Bali ini penduduknya hanya beberapa, terus yang mau datang ke sini hanya investor doang. Saya mau rakyat Bali saya juga ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya,” kata Megawati.

    Putri Bung Karno itu bercerita Gubernur Bali I Wayan Koster bersama wakilnya, dan Menteri Pariwisata saat itu Wishnutama Kusubandio, juga pernah menjelaskan perihal pembangunan tersebut. “Saya bilang enggak. Saya mewakili rakyat Bali. Nah ini masukin kalau berani, biarin Bali yang satu-satunya pulau yang PDI Perjuangan. Kenapa sih, kebayang enggak buang duit melulu,” cerita Megawati.

  • Sekjend PDIP Klaim Bakal Ditersangkakan, Imbas Disertasinya Bahas Jokowi?

    Sekjend PDIP Klaim Bakal Ditersangkakan, Imbas Disertasinya Bahas Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku akan ditersangkakan. Akibat dari disertasinya yang membahas Presiden ke-7 Jokowi.

    “Saya mau ditetapkan tersangka atas peristiwa yang sangat absurd. Sangat tidak jelas,” kata Hasto dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (24/11/2024).

    Di disertasi Hasto, membahas bagaimana PDIP menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Judulnya “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan.”

    “Disertasi saya, di situ kan saya menyimpulkam, bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral,” jelasnya.

    “Itu kan terbukti scara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen, daru suatu kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, dan populisme, dan machiavellian,” sambungnya.

    Saat ditanya Akbar Faizal untuk menegaskan siapa yang akan menersangkakannya, Hasto menyebut nama Jokowi. Meski tak secara gamblang.

    “Dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya Anda tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobby Nasution. Jakarta dan Jawa Tengah. Semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Bahkan buka hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Tuding Maruarar Sirait Gunakan SARA, Hasto Kristiyanto: Saya Yakin Presiden Prabowo Tidak akan Suka dengan Pernyataan Bernada Sombong

    Tuding Maruarar Sirait Gunakan SARA, Hasto Kristiyanto: Saya Yakin Presiden Prabowo Tidak akan Suka dengan Pernyataan Bernada Sombong

    Menurut Hasto, buku karya Sabam tersebut berisi nasihat agar politikus tidak memberhalakan uang dan kekuasaan. “Mungkin Pak Ara Sirait melupakan nasihat bapaknya sendiri, dari Pak Sabam. Saya pernah mendapat cerita bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi berhala,” imbuh Hasto.

    Pria asal Yogyakarta itu menduga Ara yang kini hidup nyaman sudah lupa dengan nasihat Pak Sabam.

    “Mungkin karena beliau sudah masuk di dalam zona nyaman, rumahnya di Jalan Diponegoro (kawasan elite di Menteng, Jakarta Pusat, red), sangat mentereng dan kemudian melupakan itu,” tutur Hasto.

    Oleh karena itu, Hasto berencana mengirimkan buku Politik Itu Suci kepada Ara. Tujuannya ialah mengingatkan mantan anggota DPR dari PDIP itu tidak lupa diri.

    “Saya akan kirimkan buku Pak Sabam ini kepada Pak Ara Sirait, supaya beliau bisa melakukan perenungan terhadap nasihat-nasihat, tidak hanya di dalam pelaksanaan pemilu yang baik, tetapi juga bagaimana politik itu sebenarnya suci, jangan sampai kekuasaan dan harta menjadi berhala hanya karena kekuasaan,” ucap Hasto.

    Sebelumnya, Ara saat hadir sebagai pembicara pada diskusi bedah hasil survei elektabilitas kandidat Pilkada Jakarta 2024 menyebut tren dukungan untuk Pramono-Rano akan turun.

    Dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga survei Indikator Politik Indonesia itu, Ara menyebut Anies Baswedan menjadi faktor penggerus tingkat dukungan bagi Pramono-Rano.

    “Sekarang Pramono didukung Anies Baswedan. Jadi, saya yakin (dukungan bagi Pramono-Rano, red) akan turun,” kata politikus yang menjadi pendukung duet Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta itu.

  • Sekjend PDIP Klaim Bakal Ditersangkakan, Imbas Disertasinya Bahas Jokowi?

    Hasto Ungkap Jokowi Ingin Jadikan Indonesia Negara Kerajaan, Tempatkan Keluarga dan Orang Dekatnya di Pemerintahan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Jokowi ingin menjadikan Indonesia negara kerajaan. Mengingkari sebagai negara republik.

    “Ini kan ada bentuk pengingkaran sebagai negara republik. Mau diganti seperti sistem kerajaan,” kata Hasto dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (24/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia terlihat dari upaya Jokowi menempatkan orang terdekatnya di bangku jabatan. Agar kepentingannya bisa diwakili.

    “Menempatkan hukubalang, keluarganya, kemudian mereka yang dekat mewakili kepentingan politiknya,” ucapnya.

    Ia memberi gambaran, sejumlah calon kepala daerah diendorse Jokowi agar terpilih. Misalnya menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgub Sumut.

    “Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat. Tapi ada mobilisasi daei apa yang disebut Partai Coklat,” ujarnya.

    Kemudian di Jawa Tengah, ada Andika Perkasa dengan Komjen Purnawirawan Lutfi. Jokowi mengampanyekan Lutfi.

    “Du Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta,” terang Hasto.

    Sejak Jokowi cawe-cawe memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Ia menyebut Jokowi tidak berhenti hingga Pilkada.

    “Jadi ancaman terhadap kedaukatan rakyat ini tidak berhenti,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)