Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • PDIP Sampaikan Terima Kasih ke Warga Jakarta Pramono-Rano Menang Satu Putaran

    PDIP Sampaikan Terima Kasih ke Warga Jakarta Pramono-Rano Menang Satu Putaran

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12). 

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran. 

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

    “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan sukarela ikut mengawal bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sambungnya.

    Karena itu, Hasto mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga suara rakyat. Ia memastikan, PDIP akan terus percaya kepada nilai-nilai kebaikan di dalam demokrasi.

    ‘Kami tidak menginginkan kapal Indonesia crash karena pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, mencegah judi online, mencegah tambang-tambang ilegal, mencegah narkoba yang mematikan masa depan anak-anak muda bangsa. Itu kemudian kehilangan orientasinya karena masuk di dalam kegiatan politik praktis,” ucap Hasto.

    Menurutnya, butuh waktu lama untuk memperbaiki berbagai kerusakan ketika aspek-aspek hukum yang berkeadilan itu ditinggalkan. Karena itu, ia mengajak rakyat tidak tergiur dengan sosok pemimpin bergerak dalam Pilkada oleh bansos.

    “Maka pesan dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Sukarnoputri, kita adalah bangsa besar, kita adalah bangsa yang berjuang. Jangan pernah takut, ketakutan adalah ilusi dan mari kita adatkan kebenaran dalam demokrasi,” pungkas Hasto.

  • Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyakini pasangan yang diusung pada pilkada DKI Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada satu putaran.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahkan sudah menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran.

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

  • PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    PDI Perjuangan sebut Jawa Tengah masih jadi ‘kandang banteng’

    54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” atau provinsi dengan basis pemilih bagi partainya karena berkaca dari hasil Pilkada 2024.

    Deddy mengatakan bahwa pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendulang suara sekitar 40 persen.

    “Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari total suara yang diperoleh yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024,” kata Deddy di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Perolehan PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jateng 2024 berkisar pada angka 25,6 persen. Dengan demikian, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu anggota legislatif (pileg).

    “Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen,” ujarnya.

    Selain itu, Deddy juga mengulas perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada tingkat kabupaten/kota. Partai ini berhasil menang di 19 dari total 35 kabupaten/kota se-Jateng.

    “Artinya 54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami berterima kasih kepada Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan pada PDI Perjuangan masih tetap tinggi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, Deddy optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen, yakni orang-orang yang meyakini nilai-nilai Marhaenisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh presiden pertama RI Soekarno.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    Hasto menyebutkan PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Ia memaknai kemenangan tersebut sebagai bentuk persemaian kandang banteng di berbagai provinsi lain di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu anggota legislatif dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Klaim Kantongi Kemenangan di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten dan Kota pada Pilkada 2024

    PDIP Klaim Kantongi Kemenangan di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten dan Kota pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. 

    Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    “Di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” lanjut Hasto.

    Adapun, provinsi yang dimenangi oleh PDIP adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. 

    Hasto menilai, beberapa wilayah yang dimenangi PDIP menunjukkan bentuk semangat perlawanan atas ketidakadilan. 

    “Mengapa Papua banyak kami menangkan? Karena di situlah tempat bekerjanya berbagai tindakan-tindakan agresif. Ketika ketidakadilan juga terjadi secara masif, sehingga ketika positioning dari PDIP lebih memilih untuk melakukan koreksi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan di dalam pilpres dan di dalam pilkada, kami banyak mendapatkan dukungan,” ungkap Hasto. 

    Hasto juga menyoroti pilkada di kabupaten dan kota yang  mencapai rekor kemenangan PDIP tertinggi selama ini. 

    “Bali, sebagai daerah PDIP, kami hanya kalah di satu kabupaten. Ini pertama kali Bali mencapai rekor tertinggi,” pungkas Hasto. 

    Hasto menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang mempercayai para calon pemimpin dari PDIP untuk mengemban amanah memimpin daerah-daerah tersebut. 

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat berani menegakkan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini,” ungkap Hasto meyakini kemenangan PDIP dalam Pilkada 2024.

  • Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Di tengah berbagai tekanan dan gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    “Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Dari ke-14 provinsi tersebut, kata Hasto, terdapat sembilan kader PDI Perjuangan. Selain itu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil dimenangi oleh partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

    Ia mengemukakan bahwa pelembagaan partai secara terus-menerus sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah.

    “Di tengah berbagai tekanan dan gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

    Sekjen PDI Perjuangan ini mengemukakan bahwa kemenangan itu karena partainya memiliki posisi yang jelas di tengah anomali demokrasi.

    Ketika ketidakadilan terjadi secara masif, kata dia, PDI Perjuangan menempatkan diri dalam posisi untuk melakukan koreksi.

    “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita tegakkan demokrasi agar tubuh Indonesia memiliki tulang-tulang yang kokoh berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi negara yang seharusnya tidak boleh digoyahkan oleh siapa pun karena sebagai bangsa kita punya cita-cita, sebagai bangsa kita punya peradaban yang baik,” imbuhnya.

    Atas nama PDI Perjuangan, Hasto berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan sukarela ikut mengawal, bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

    Diketahui bahwa pemungutan suara Pilkada 2024 secara serentak di 37 provinsi dan di 508 kabupaten/kota pada hari Rabu, 27 November 2024.

    Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dalam rentang waktu 27 November—16 Desember 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    “Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh kekeladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum,” jelas Hasto.

    Hasto menambahkan polisi sudah punya role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.

    “Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoe Geng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok,” kata Hasto.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.

    “Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri,” kata Hasto.

    Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI ini mengingatkan suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagikan tubuh tanpa tulang. Semua menjadi tidak berdaya.

    “Dan di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini,” jelas Hasto.

    Sementara itu, Deddy menambahkan Polri memiliki Tri Brata dan Catur Prasetya yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian. Dia menilai saat ini Polri jauh dari yang diharapkan masyarakat. “Harusnya Polri mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat,” tegas Deddy. (fajar)

  • Sekjen PDI Perjuangan minta polisi teladani Jenderal Hoegeng

    Sekjen PDI Perjuangan minta polisi teladani Jenderal Hoegeng

    Harusnya Polri mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta aparat kepolisian untuk meneladani Jenderal Polisi Purn. Hoegeng Iman Santoso, sosok Kapolri yang diyakini berintegritas tinggi semasa mengabdi.

    “Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi Merah Putih, bukan parcok (partai cokelat),” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto mengatakan bahwa hal tersebut karena menilai adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam kepentingan politik, terutama pada Pilkada 2024.

    Ia menduga telah terjadi fenomena partai cokelat atau parcok, sebuah istilah yang diasosiasikan dengan ketidaknetralan aparat kepolisian.

    Menurut Hasto, Polri seharusnya mengabdi kepada Merah Putih dan loyal kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Polisi tidak terlibat dengan kepentingan politik mana pun, tetapi hanya mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara.

    “Oleh karena itulah, kami mengajak seluruh anggota Polri, mari jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum,” tuturnya.

    Selain itu, Hasto juga mengutarakan bahwa urgensi memperbaiki demokrasi sebelum bangsa menjadi terpecah belah.

    Ia mengingatkan akan sulit bagi Indonesia untuk memperbaiki demokrasi jika sistem bernegara dihancurkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Maka, mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri republik dapat tegak kokoh berdiri,” ajak Hasto kepada semua pihak.

    Menurut Hasto, suatu negara tanpa sistem hukum dan demokrasinya dimanipulasi bagaikan tubuh tanpa tulang karena semua elemen negara menjadi tidak berdaya.

    “Di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society (masyarakat sipil), kepada seluruh kaum pergerakan prodemokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakkan kebenaran di dalam menjaga Bumi Pertiwi ini,” katanya pula.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menambahkan bahwa Polri memiliki tribrata dan caturprasetya yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian.

    “Harusnya Polri mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasto Klaim Kemenangan PDIP di 14 Provinsi, Singgung Cawe-cawe Jokowi

    Hasto Klaim Kemenangan PDIP di 14 Provinsi, Singgung Cawe-cawe Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kemenangan di 14 provinsi dalam dengan Pilkada 2024 meskipun ada isu cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hasto menekankan bahwa dalam pesta demokrasi  tersebut terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk menenggelamkan PDIP dalam Pemilu maupun Pilkada.

    Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers tekait Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Bapak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif,” katanya dalam forum tersebut.

    Di tengah upaya menenggelamkan PDIP, Hasto pun merinci sejumlah daerah yang mendapat dukungan rakyat dan berhasil menang Pilkada.

    Di tingkat Provinsi, PDIP berhasil memenangi 14 Provinisi atau setara 38 persen. Adapun, Provinsi yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

    Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menang di 247 Kabupetan/Kora atau 48 persen.

    Berdasarkan rinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 Provinisi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader PDIP dari 247 Kabupaten/Kota yang berhasil dimenangi oleh Partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

    “Proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah, di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baik,” pungkas Hasto.

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Imbas Dukung Ridwan Kamil-Siswono

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Imbas Dukung Ridwan Kamil-Siswono

    Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi memberhentikan Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil setelah Effendi dinilai melanggar kode etik partai dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

    Pemecatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 28 November 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga membenarkan kabar tersebut.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik,” kata Djarot.

    Menurut surat pemecatan yang beredar, Effendi dinilai melanggar kode etik partai karena memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. 
     

    Pemecatan Effendi Simbolon tak lepas dari sikapnya di Pilgub Jakarta yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Sebab, Effendi ikut hadir saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 18 November 2024 lalu.

    Tindakan Effendi ini dinilai bertentangan dengan aturan partai yang mewajibkan kader untuk mendukung calon yang diusung PDIP yaitu Pramono Anung-Rano Karno.

    Sebelumnya, Effendi juga pernah juga pernah menyita perhatian publik pada Pilpres 2024. Dimana ia terlihat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi memberhentikan Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil setelah Effendi dinilai melanggar kode etik partai dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.
     
    Pemecatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 28 November 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga membenarkan kabar tersebut.
     
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik,” kata Djarot.
    Menurut surat pemecatan yang beredar, Effendi dinilai melanggar kode etik partai karena memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. 
     

    Pemecatan Effendi Simbolon tak lepas dari sikapnya di Pilgub Jakarta yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Sebab, Effendi ikut hadir saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 18 November 2024 lalu.
     
    Tindakan Effendi ini dinilai bertentangan dengan aturan partai yang mewajibkan kader untuk mendukung calon yang diusung PDIP yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
     
    Sebelumnya, Effendi juga pernah juga pernah menyita perhatian publik pada Pilpres 2024. Dimana ia terlihat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kekhawatiran tentang dugaan politisasi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan.
    Sorotan ini mengemuka di tengah tudingan netralitas Polri dalam pesta demokrasi seperti
    Pemilu
    , Pilpres, Pileg, dan Pilkada.
    Sejarah mencatat, pada 1959, Kapolri pertama, Jenderal Raden Said Soekanto, memilih mundur dari jabatannya saat Polri dimasukkan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
    “RS Soekanto sangat menyadari potensi besar kepolisian untuk dijadikan alat politik kekuasaan saat itu,” kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (1/12/2024).
    Era reformasi, kata Bambang, membawa harapan besar terhadap netralitas dan profesionalisme Polri. Setelah pemisahan TNI dan Polri serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI, Polri diharapkan semakin profesional dan menjauh dari
    politik praktis
    .

    Polri, sebagai institusi sipil, seharusnya tunduk pada aturan hukum yang berlaku, berbeda dengan militer yang memiliki kultur dan fungsi yang berbeda.
    Bambang menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah Panglima TNI justru merupakan langkah mundur dari semangat reformasi.
    “Sebaliknya menempatkan kepolisian di bawah panglima TNI, itu kemunduran dari semangat reformasi.
    Polisi
    bukan militer, dia harus tunduk pada aturan hukum sipil,” ujar Bambang.
    Akan tetapi, justru menjadi ironi ketika peran Polri dalam politik dirasakan semakin signifikan selepas reformasi.
    Menurut Bambang, keberadaan Polri yang langsung berada di bawah presiden memberikan ruang lebih besar bagi politisasi kekuasaan. Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dianggap menjadi salah satu langkah untuk membatasi keterlibatan Polri dalam politik praktis.
    “Wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah upaya membatasi kepolisian secara langsung dari upaya politisasi kekuasaan,” ucap Bambang.
    Sebelumnya diberitakan, isu politisasi Polri semakin memanas setelah tudingan Polri disebut sebagai ”
    Partai Coklat
    ” atau “Parcok.” Istilah ini pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyoroti dugaan pengerahan aparat dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
    partai coklat
    ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Pernyataan ini kemudian menyudutkan Polri yang dianggap tidak netral dalam pelaksanaan
    pemilu
    .
    Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi tudingan ini dengan menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoaks.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” ujar Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR RI, Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menambahkan, anggota DPR yang melontarkan tuduhan serupa telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
    Wacana ini membawa kembali usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian atau bahkan TNI.
    Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, mengusulkan Polri ditempatkan di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Menurut Deddy, kekalahan PDI-P di sejumlah wilayah dalam Pilkada Serentak 2024 diduga dipengaruhi oleh pengerahan aparat kepolisian.
    “Kami sedang mendalami kemungkinan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Deddy dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.