Tag: Hasto Kristiyanto

Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira bilamana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melabuhkan karier politiknya di partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.

PAN mengungkapkan partainya ini adalah partai yang terbuka. Maka dari itu, jika Jokowi ingin bergabung, pihaknya akan segera menggelar ‘karpet biru’ kepada Presiden RI ke-7 itu.

“Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu.

“Kita selalu menganggap Pak Jokowi itu merupakan bagian dari keluarga besar PAN, itu. Dari dulu beliau itu sudah merupakan bagian dari keluarga besar PAN,” katanya.

Lebih jauh, Politikus PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa PAN selalu terbuka untuk menerima tokoh-tokoh banga dan nasional.

Tak hanya itu, tambahnya, PAN juga terbuka untuk warga biasa yang memiliki semangat besar guna turut serta untuk memajukan bangsa.

“Membantu warga yang tidak bisa membantu dirinya sendiri [untuk] memperjuangkan hak-hak dari mereka-mereka yang tidak bisa memperjuangkan haknya itu secara sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu,” pungkasnya.

Tidak Diakui PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.

Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

11/12/2024 09:32
KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan.

Yogyakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan penetapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lima kabupaten/kota se-DIY di akhir Desember 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Ibah Muthiah di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan tersebut mengingat tak satu pun paslon yang mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemungkinan akhir Desember untuk penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota di DIY,” ujar Ibah Muthiah.

Setelah penetapan hasil perolehan suara, dia memastikan masing-masing paslon telah diberi waktu hingga 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada.

Meski begitu, baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Kabupaten Gunungkidul, tidak ada yang memanfaatkan rentang waktu tersebut untuk mengajukan gugatan.

“Yang belum ada gugatan sampai saat ini adalah DIY, Bali, DKI Jakarta, dan Papua Pegunungan,” tutur Ibah.

Tidak seperti provinsi lainnya, menurut Ibah, KPU DIY tidak menggelar rapat pleno kembali lantaran tidak ada pemilihan gubernur (pilgub).

Oleh karena itu, dia memperkirakan penetapan calon kepala daerah terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal dilakukan pada gelombang pertama atau di akhir Desember 2024.

“Gelombang satu itu otomatis yang memang tidak ada pengajuan perselisihan ke MK,” ujar dia.

Sesuai dengan regulasi, penetapan tersebut dapat dilakukan setelah MK bersurat ke KPU RI dilanjutkan pemberian tembusan ke kabupaten/kota.

Dari rangkaian proses tersebut, Muthiah memperkirakan penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal berlangsung akhir Desember 2024.

“Paling lambat 5 hari. Jadi, kalau MK-nya misalnya suratnya tanggal 20 Desember, berarti KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan calon terpilih maksimal tanggal 25 Desember,” kata dia.

Sebelumnya, pada Pilkada Kota Yogyakarta pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan unggul dengan meraih 87.485 suara, di Kabupaten Sleman pasangan Harda-Danang unggul dengan 381.580 suara.

Berikutnya, di Kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mengantongi suara tertinggi sebanyak 230.819 suara, di Kabupaten Kulon Progo Agung Setyawan-Ambar Purwoko unggul dengan 119.643 suara, dan di Gunungkidul pasangan Endah Subekti-Joko Parwoto unggul dengan 179.460 suara.

“Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan,” ujar Ibah Muthiah.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 19:52
Soal Kemungkinan Jokowi Gabung Gerindra, Muzani: Suatu Kehormatan

ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi partainya bila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung menjadi kader partai berlambang burung garuda tersebut.

“Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (9/12/2024).

Dia pun mengaku bahwa partainya secara prinsip terbuka bagi siapa pun yang hendak bergabung. Terlebih, lanjut dia, tokoh sekaliber Jokowi sebagai seorang mantan Presiden RI yang berjasa dan ketokohan yang diakui semua kalangan.

“Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua, dan kami (Gerindra) akan kongres nanti di bulan Februari 2025,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa saat Jokowi memenuhi undangan makan malam di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12) malam, pihaknya belum menyampaikan tawaran spesifik kepada Jokowi untuk bergabung ke Partai Gerindra.

“Ya, secara spesifik nggak (menawarkan). Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka,” tegasnya.

Dia menjelaskan pertemuan Jokowi dengan Prabowo tersebut merupakan kunjungan balasan dari lawatan Prabowo menemui Jokowi ke Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11).

“Itu kan dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa. Pak Jokowi merasa Pak Prabowo sudah mengunjungi beliau di Solo, maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silahturahmi Pak Prabowo ke Solo,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan sebagai silaturahmi biasa maka pembicaraan di dalamnya hanya berupa percakapan ringan.

“Apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan yang enteng-enteng,” kata dia.

Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.

09/12/2024 18:17
8 Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan "Parcok"? Nasional

Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan “Parcok”?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi III DPR
Soedeson Tandra
mengkritik tudingan yang dilontarkan oleh
PDI-P
terkait keterlibatan “Partai Coklat (Parcok)” dan pengerahan aparat kepolisian pada
Pilkada 2024
.
Politikus Partai Golkar itu menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
“Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDI-P. Saya mengimbau, ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu,” kata Tandra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
Dia menekankan pentingnya PDI-P untuk tidak membuat tudingan tanpa bukti yang jelas, karena hal itu hanya akan membingungkan masyarakat.
Tandra juga menganggap bahwa tudingan PDI-P terkesan politis, terutama ketika calon yang diusungnya kalah dalam pemilu.
“Giliran ini, orang lain yang menang, jangan lalu tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada dasar buktinya ini, membuat bingung masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tandra mencontohkan sikap PDI-P yang memuji kecerdasan rakyat Jakarta ketika calon yang diusungnya, Pramono Anung-Rano Karno, meraih suara unggul.
Namun demikian, saat PDI-P kalah di Pilkada 2017, partai tersebut justru menghina Anies Baswedan, yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.
“Barusan ini DKI misalnya. Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang. Dulu bagaimana? Maki-maki Pak Anies. Menyebut-nyebut Pak Anies intoleran, melakukan ini, begini, begitu,” ujar Tandra.
“Sekarang membutuhkan Pak Anies? Wah Pak Anies orang baik. Standarnya jangan pakai standar ganda dong,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menyinggung tentang pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi dalam proses Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan saat Hasto menegaskan bahwa seluruh jajaran partainya memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
partai cokelat
ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, pada Rabu (27/11/2024).
Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan internal PDI-P, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan, seperti hujan deras dan banjir di Sumatera Utara.
Dia juga mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
Meski demikian, Hasto berharap agar seluruh rakyat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2024 17:50
Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini resmi memecat Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari PDIP. Langkah itu diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sejak pengumuman itu, kini muncu berbagai spekulasi mengenai langkah politik yang akan dilakukan Jokowi, terutama terkait peluang untuk bergabung dengan partai baru. Spekulasi pun mulai bermunculan.

Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan Jokowi akan bergabung denan Partai Gerindra. Spekulasi itu muncul usai Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut kedatangan Jokowi di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/12), sebagai kunjungan balasan.

Menurut Muzani, Prabowo sebelumnya pernah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan pertemuan pada Jumat kemarin menjadi silaturahmi balasan.

“Itu, kan, dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa,” kata dia menjawab awak media di Jakarta, Senin (9/12).

Muzani mengatakan isi pembicaraan dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi hanya bersifat ringan, dan tak melulu soal politik praktis. “Nah, apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng,” kata Ketua MPR RI itu.

Muzani kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas ajakan merapat ke Gerindra.

Diketahui, Prabowo saat ini berstatus Ketum Gerindra dan Jokowi bersama keluarga sudah tidak menjadi bagian PDI Perjuangan. Menurut Muzani, tidak ada spesifik membahas ajakan Jokowi bergabung ke Gerindra dalam pertemuan Jumat kemarin. “Ya, secara spesifik enggak,” kata dia.

09/12/2024 16:24
Mantan Atasan Dipecat PDIP, Budi Arie Sebut Banyak Partai Mau Tampung Jokowi

ERA.id – Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan banyak partai yang mau menampung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) usai dipecat oleh PDI Perjuangan.

“Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” kata Budi Arie setelah menemani Jokowi menghadiri resepsi pernikahan anak dari Sekjen GK Center di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), dikutip dari Antara.

Menteri Koperasi itu mengaku tidak membahas politik sama sekali saat menemani Jokowi ke acara pernikahan tersebut.

“Ada Pak Jokowi dan Ridwan Kamil. Tidak ada obrolan (terkait politik), karena ini pernikahan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi mengatakan hal itu bagus karena menunjukkan keakraban.

“Bagus aja, mantan presiden dan presiden kangen-kangenan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan putra Jokowi sekaligus Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

09/12/2024 15:59
Membaca Langkah Politik Jokowi Usai Dipecat dari PDIP – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menegaskan status keanggotaan Jokowi dalam partai.

“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam konferensi pers di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Namun, tiga hari kemudian, pada Jumat malam, 6 Desember 2024, Jokowi mengunjungi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kunjungan ini memicu spekulasi bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar silaturahmi biasa. Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menduga bahwa Jokowi turut membahas dinamika politik terkini, termasuk isu pemecatannya dari keanggotaan PDIP.

Usep mengatakan, peluang Jokowi untuk bergabung dengan partai politik tertentu sangat terbuka, apalagi ke Partai Gerindra yang notabene dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Kemungkinan itu Pak Jokowi menjadi bagian dari Partai Gerindra sangat terbuka. Hubungan Prabowo dengan Jokowi sangat dekat, itu yang menjadi kemungkinan bisa terjadi,” kata Usep saat dihubungi Liputan6.com, Senin (9/12/2024).

Namun, menurut Usep sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi king maker saja tanpa bergabung ke parpol mana pun. Sebab, pengaruh Jokowi masih sangat kuat walaupun telah lengser dari kursi kepresidenan.

“Pak Jokowi tidak perlu lagi (gabung parpol), dia sudah jadi king maker saja menurut saya. Pak Jokowi tanpa partai bisa cawe-cawe ke sana kemari dan itu ternyata masih efektif juga,” ujar dia.

09/12/2024 15:00
Eksistensi Jokowi Tak Terpengaruh Usai Dipecat PDIP

GELORA.CO -Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengumunkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bukan bagian dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

Menanggapi hal ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sahat Martin Philip Sinurat menilai pemecatan tersebut tidak memberikan efek apapun kepada keluarga Jokowi.

“Bagaimanapun Pak Jokowi adalah milik rakyat Indonesia. Beliau dicintai rakyat hingga saat ini,” kata Sahat kepada RMOL, Senin 9 Desember 2024.

Menurut Sahat, meski sudah dipecat PDIP, Jokowi masih bisa eksis dengan bepergian menemui tokoh politik guna kemajuan Indonesia. Salah satunya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu.

“Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mencontohkan sikap kenegarawanan. Saling mengunjungi satu sama lain, serta mendiskusikan hal-hal strategis untuk kemajuan bangsa,” kata Sahat.

Itu sebabnya, Sahat menilai soal Jokowi dan keluarga bukan merupakan anggota PDIP biarlah berlalu dan masyarakat yang nantinya bisa menilai sendiri.

“Jadi, siapakah yang akan dirugikan dengan pernyataan Hasto bahwa Presiden Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, silakan waktu yang akan menjawabnya,” kata Sahat.

Sebelumnya, Jokowi sudah merespons terkait keanggotaannya di PDIP.

“Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi kepada wartawan.

09/12/2024 12:43
[POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus

[POPULER NASIONAL] Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi | Perayaan Natal Nasional Terinspirasi dari Kunjungan Paus
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
“Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
Pertemuan itu itu langsung menarik perhatian karena pada 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
Selain itu, Prabowo diketahui adalah Ketua Umum Partai
Gerindra
.
Ditanya mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan partainya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Jokowi karena belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.
“Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antaranews.
Namun, Dasco menyebut bahwa Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa memaksa Jokowi untuk bergabung.
Tetapi, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
“Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo saat menerima Jokowi di Kertanegara, Jumat malam.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Berita populer selanjutnya datang dari rencana jelang
perayaan Natal
Nasional.
Ketua Panitia Natal Nasional Thomas Djiwandono mengatakan, perayaan Natal Nasional akan mengusung semangat bakti sosial, kemanusiaan, dan ekologis yang terinspirasi dari kunjungan
Paus Fransiskus
ke Jakarta.
Saat audiensi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Thomas menyebut, perayaan ibadah Natal 2024 akan digelar dengan tema “Kembali ke Betlehem” yang menjadi bentuk refleksi nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.
“Kami mengimplementasikan tema ini dengan semangat bakti sosial kemanusiaan dan ekologis, terinspirasi oleh pesan kunjungan Paus Fransiskus,” kata Thomas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2024).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu juga mengatakan, perayaan Natal akan digelar di Indonesia Arena pada 28 Desember 2024.
Acara itu disebut akan diikuti para tokoh lintas agama dan 13.000 umat kristiani. Presiden Prabowo bahkan disebut akan hadir di acara tahunan ini.
Sementara itu, Ketua PGI 2019-2024, Pendeta Gomar Gultom menyambut baik dan mendukung penuh rencana tersebut. Menurut dia, acara itu bisa sekaligus dilaksanakan untuk mengenang sosok TB Silalahi yang merancang perayaan Natal inklusif.
“Semangat inklusivitas yang melibatkan seluruh pihak serta doa untuk keselamatan bangsa, para pemimpin, dan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama,” ujar Gomar.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2024 05:08
Jokowi dan Gibran Jadi Anggota Kehormatan Golkar, Meski Masih Simpan KTA PDIP

ERA.id – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara otomatis sudah menjadi anggota kehormatan partai berlambang pohon beringin. Meskipun tak berstatus sebagai kader dan mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dia mengatakan, hal itu tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara. Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” kata Derek di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Bagi Partai Golkar, Jokowi sudah memenuhi persyaratan sebagai anggota kehormatan. Terlebih selama 10 tahun, Golkar ikut mendukung pemerintahan Jokowi.

Hal serupa juga berlaku untuk putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena bagi Golkar, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Inilah negarawan yang bagi kami, Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini adalah mereka anggota kehormatan Golkar,” kata Derek.

“Termasuk mas Gibran. Karena mas Gibran juga kan dicalonkan oleh Partai Golkar bersama Pak Prabowo,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung soal statusnya di partai berlambang kepala banteng itu.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Sebab sudah beseberangan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri.

“Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

“Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya.

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Partai, Komaruduin Watubun menyarankan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang banteng miliknya. Sebab, kini mereka sudah berseberangan.

Diketahui, Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung soal status keanggotannya di partai besutan Megawati Soekarnoputri.

“Secara de facto, dia bukan anggota partai lagi. Itu pernyataan yang tidak tahu malu saja itu. Karena bagaimana pun, dia sudah berseberangan dengan partai, lalu menganggap diri sebagai bagian dari partai, kan enggak benar juga,” kata Komar di Jakarta, dikutip Kamis (5/12).

Komar mengungkapkan, PDIP tak pernah tebang pilih menegakkan disiplin terhadap kader-kadernya. Termasuk kader yang memiliki sikap berbeda dari partai.

Soal belum adanya surat pemecatan kepada Jokowi, dia mengatakan karena PDIP masih menjaga kehormatan Jokowi yang saat itu masih menjadi kepala negara sekaligus panglima tertinggi TNI.

Dia mengatakan, PDIP sudah bersikap baik kepada Jokowi dan keluarga meskipun telah mengkhianati partai. Oleh karena itu, sebaiknya KTA yang masih disimpan dikembalikan.

Menurutnya, hal itu merupakan langkah terhormat yang bisa dilakukan Jokowi.

“Makanya, kita bicara, sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi, kembalikan kartu tanda anggota, itu sudah sangat terhormat. Kita jaga kehormatan dan wibawa mereka juga,” ujar Komar.

Meski begitu, dia menegaskan, PDIP tak segan mengambil langkah pemecatan terhadap Jokowi, jika KTA tak segera dikembalikan.

“Jadi sudahlah, terakhir kalau tidak (kembalikan KTA) harus pecat,” tegasnya.

08/12/2024 20:05