Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai keputusan kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK tunjukkan faktor Jokowi lenyap.

    Rocky Gerung mengatakan hal tersebut membantah mitos Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah terkalahkan.

    “Jadi kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk mengacak-acak hasil Pilkada Jakarta akhirnya jadi semacam blunder di dalam KIM Plus,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Rocky Gerung, keputusan Partai Gerindra tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK membuktikan pengaruh Jokowi telah habis.

    Selain itu, Rocky juga melihat adanya mayoritas faktor rasional yang melatarbelakangi keputusan KIM Plus tidak mengajukan gugatan di MK.

    Faktor rasional itu, kata Rocky, berhadapan dengan irasionalitas Jokowi yang menghendaki Ridwan Kamil dimenangkan melalui gugatan ke MK.

    “Hilangnya faktor Jokowi di Jakarta itu juga jadi penanda bahwa beliau selesai dan konsekuensinya panjang ketika beliau berupaya untuk cari dukungan di partai-partai. Faktor Jakarta akan dihitung,” kata Rocky. 

    Rocky menuturkan kekalahan RIDO di Pilakada Jakarta juga berdampak pada nasib Jokowi bergabung Gerindra atau Golkar.

    Rocky menduga Jokowi tidak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar maupun Gerindra. Pasalnya, sokongan Jokowi kepada Ridwan Kamil di Jakarta menjadi ajang pembuktian dirinya .

    “Nah kemungkinan-kemungkinan Jokowi mau bermanuver lagi sudah selesai jadi kemampuan Jokowi hari ini ditentukan oleh gagalnya Ridwan Kamil untuk pergi duel argumen di MK,” ujarnya.

    Rocky melihat hasil Pilkada Jakarta menjadi tanda yang baik untuk politik Jakarta yang masih memperlihatkan ukuran moral dan masuk akal.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    “Kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Jokowi ya mungkin dia masih cawe-cawek, tapi apa pentingnya kalau di ibukota yang jadi basis kekuaatan Pak Jokowi akhirnya lenyap,” tutur Rocky Gerung.

    Tak hanya itu, Rocky melihat kemenangan Pramono Anung-Rano Karno juga memperlihatkan kerja keras PDIP mempertahankan Jakarta dari badai yang hendak disiram Jokowi.

    “Banteng (PDIP)  tetap bertahan dan itu satu keputusan yang bagus ketika Hasto (Sekjen PDIP) akhirnya mengucapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, jadi sekaligus kemenangan Pramono-Rano di Jakarta,” katanya.

    “Keterangan Hasto bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP itu melenyapkan faktor Jokowi di dalam politik Indonesia,” katanya.

    Rocky Gerung juga menyebutkan gagalnya pasangan RIDO di Jakarta sebagai penanda Jokowi bahwa Gerindra tidak sepenuh hati memusuhi PDIP yang mengusung Pramono-Rano.

    “Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ya ada kedekatan dengan PDIP secara historis bahkan atau secara psikologis demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung jadi semua itu juga mesti kita hitung bahwa perintah Jokowi untuk kocok ulang di Jakarta itu tidak mungkin jadi semacam perintah yang harus diwujudkan oleh Gerindra,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    “Terjadi konflik, chaos, bahwa pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • KPK Batal Periksa Politikus PDIP Yasonna Laoly Hari Ini

    KPK Batal Periksa Politikus PDIP Yasonna Laoly Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly batal diperiksa hari ini sebagai saksi dalam kasus buron Harun Masiku, Jumat (13/12/2024). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut Yasonna telah meminta tim penyidik untuk penjadwalan ulang pemeriksaannya dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 itu. 

    “Untuk YSL [Yasonna Laoly], info dari Penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (13/12/2024).

    Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan untuk Yasonna ke tiga rumahnya. Dia awalnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku hari ini. 

    “Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya [untuk pengiriman surat]. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” ungkap Tessa pada kesempmatan terpisah, Kamis (12/12/2024).

    Kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • 4 Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap Nasional

    4 Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap Nasional

    Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyatakan akan mendatangi lembaga antirasuah jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditangkap.
    Jika mengacu pada jadwal pemanggilan KPK, Hasto pernah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat eks kader PDI-P, Harun Masiku.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.
    “Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, dikutip pada Jumat (13/12/2024).
    Tessa mengatakan, setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut.
    “Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan, tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Tessa mengatakan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus.
    Ia menyatakan, kegiatan KPK selama lima tahun terakhir sudah diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK).
    “Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh KPK, khususnya penindakan, akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Dalam penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
    “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku
    Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis
    , yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).
    Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan
    kasus Harun Masiku
    .
    “Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan,” katanya. 
    Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.
    Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.
    “Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” ujar Megawati.
    “Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN: 1.000 persen buka pintu bagi Jokowi dan keluarga bergabung

    PAN: 1.000 persen buka pintu bagi Jokowi dan keluarga bergabung

    Buat keluarganya Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi, jadi kami welcome, 1.000 persen

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan partainya membuka pintu seluasnya hingga 1.000 persen bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga bergabung menjadi kader partainya.

    “Buat keluarganya Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi, jadi kami welcome, 1.000 persen kami memberikan kesempatan dan berkontribusi besar untuk kemajuan Partai Amanat Nasional,” kata Eko ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis.

    Dia lantas berkata, “Ada Mas Gibran (Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka) atau ada Pak Jokowi, dan sebagainya.”

    Dia menyebut tak ada salahnya bagi partainya untuk memberikan “karpet biru” bagi Jokowi yang dinilainya sebagai seorang negarawan yang memiliki kemampuan kepemimpinan kuat.

    “Apalagi kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu tinggi sekali 70-80 persen pada waktu itu,” ucapnya.

    Terkait hal tersebut, dia mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) telah membangun komunikasi dengan Jokowi, namun pihaknya mengembalikan keputusan tersebut kepada mantan Presiden RI dua periode itu.

    “Jadi artinya komunikasi sih terbangun, tinggal nanti kan goalnya dari Pak Jokowi juga, apakah beliau mau berpartai atau tidak, kan itu tergantung dari beliau,” tuturnya.

    Dia menyebut komunikasi partainya membuka diri terhadap Jokowi untuk bergabung tersebut disiratkan melalui komunikasi-komunikasi yang dijalin antara Zulhas dengan Jokowi.

    “Menawarkan atau tidak menawarkan kan buat saya sih tipis lah ya, artinya tipis banget gitu loh. Ya, kalau ibaratnya kalau kita sudah berpacaran itu dari hati ke hati, sudah paham gitu loh maunya apa mana dan sebagainya. Jadi sekarang tergantung dari Pak Jokowi saja sih kalau dari kami sih sudah welcome saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Dia mengaku cukup kaget dengan undangan tersebut. Sambil berkelakar, dia mengatakan belakangan ini dia kerap dianggap sebagai musuh bersama, terutama mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus mengko opo cengar cengir yo. Iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat dewa, sekarang diundang, bingung aku,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati.

    Diketahui, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo dan Gibran dijadwalkan ikut hasir dalam acara tersebut. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga turut diundang.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahl Lahadalia mengatakan, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (11/12).

  • Megawati Imbau Anak Buahnya Jangan Takut Kalau Ditangkap: Aku Datang Kok!

    Megawati Imbau Anak Buahnya Jangan Takut Kalau Ditangkap: Aku Datang Kok!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai bahwa konstitusi di Indonesia saat ini sudah ‘dijelek-jelekan’. Kendati demikian, dia menilai hingga kini tidak ada yang berani menyampaikan hal tersebut. 

    Menurut Megawati, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat pencalonan capres dan cawapres ini mendandakan keruntuhan marwah MK.

    Hal ini Mega sampaikan dalam acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis yang bertajuk “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    “Makanya intervensi keputusan MK nomor 90/2023 telah dicatat sejarah sebagai palugodang yang meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Lah memangnya Mahkamah Konstitusi itu yang jadi jelek gedungnya, rumahnya? Enggak dong. Orangnya dong,” ujarnya dalam acara tersebut.

    Lebih lanjut, Presiden RI Kelima ini menyebut tahu betul apa risikonya apabila menyatakan pernyataan seperti tadi. 

    Namun, dia mengimbau anak buahnya untuk tidak takut bersuara dalam menyampaikan pendapatnya.

    “Kenapa? Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap, aku datang kok. Lah iyalah, masalahnya perlu dengan saya. Dirimu juga harus berani dong,” tukasnya.

    Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Megawati ini juga turut menghadirkan beberapa kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, dan Adian Napitupulu. 

    Tak hanya itu, acara ini pun turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

  • Megawati Akan Turun Tangan jika Hasto Ditangkap di Kasus Harun Masiku

    Megawati Akan Turun Tangan jika Hasto Ditangkap di Kasus Harun Masiku

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku akan turun tangan langsung jika Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto sampai ditangkap.

    Megawati menyinggung kasus Harun Masiku saat menyampaikan pidato di acara peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

    “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong,” kata Megawati.

    Sebagai ketua umum, dia merasa bertanggung jawab, apalagi Hasto merupakan Sekjen PDIP. “Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” imbuh putri Bung Karno ini.

    Dia pun mendorong agar pada praktisi hukum untuk mendalami kasus tersebut. “Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga menyoroti penyidik KPK bernama Rossa yang dinilai janggal saat memeriksa staf Hasto, Kusnadi. Dia merasa aneh penyidik tersebut sampai menutup mukanya dengan masker.

    “Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” ucapnya.

    Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019, dan menyeret nama Hasto.

    Hingga saat ini, Harun Masiku masih buron setelah empat tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terbaru, KPK mengungkap profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan data DPO yang dirilis pada 2020.

    (thr/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bayak disarankan agar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Banyak lah yang bilang, gabung lah ke sono. Lah gabung dapatnya apa?” kata Megawati.

    Dia lantas menyinggung soal kursi menteri. Presiden kelima RI itu mengungkapkan, jika bergabung pasti hanya mendapat kursi di kabinet yang kurang strategis.

    “Nanti ada yang bilang, dia datang belakangan satu (jatah menteri, red) saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” ungkap Megawati sambil bercanda.

    Lebih lanjut, Megawati mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati. 

  • Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…

    Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…

    Momen Gibran Salam Puan di HUT Golkar, usai Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI-P…
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    sempat tersorot kamera sedang bersalaman dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
    Momen ini terjadi saat Gibran bersama Presiden RI Prabowo Subianto baru datang di acara partai berlogo pohon beringin.
    Pantauan dari Kompas TV, setibanya di lokasi acara, Prabowo dan Gibran menyalami para tokoh politik yang hadir, termasuk Puan.
    Tampak, keduanya bersalaman secara singkat. Setelahnya Gibran langsung menyalam Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang berdiri di samping Puan.
    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini PDI-P menyatakan partainya sudah tidak lagi menganggap Gibran dan ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari partai berlogo banteng moncong putih.
    Pada 4 Desember 2024, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI beserta Gibran hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan ke 3 Rumah Yasonna Laoly

    KPK Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan ke 3 Rumah Yasonna Laoly

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPR sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ke tiga rumahnya. 

    Untuk diketahui, Yasonna bakal diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik, Jumat (13/12/2024). Namun, lembaga antirasuah belum secara terbuka mengungkap terkait kasus apa pemeriksaan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu. 

    “Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya [untuk pengiriman surat]. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Adapun pada keterangan sebelumnya, Tessa mengonfirmasi bahwa tim penyidik merencanakan pemeriksaan terhadap Yasonna sebagai saksi besok.

    Kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada pekan ini, Jumat (12/12/2024). Pria yang kini menjabat anggota DPR itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024. 

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang. 

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.