Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (28/12/2024). Berita pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait PDIP yang menegaskan Megawati tak ada kaitan dengan kasus Harun Masiku, Prabowo yang meminta rakyat bersabar dan menegaskan tak akan persulit rakyat, Prabowo yang membantah akan memaafkan koruptor, hingga perjalanan dinas luar negeri pejabat dibatasi.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo di Kertanegara
    Sejumlah ketua umum partai politik bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Selepas magrib, satu per satu ketua umum partai yang mayoritas dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mulai meninggalkan kediaman Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarpartai pendukung.

    2. PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tidak Ada Kaitan dengan Megawati
    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kasus Harun Masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Said terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang memanggil Megawati untuk dimintai keterangan terkait kasus Harun Masiku.

    Said berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum karena NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini. Menurutnya Hasto sudah menyatakan akan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selalu hadir saat dipanggil KPK.

    3. Tak Ingin Mempersulit, Presiden Prabowo Minta Rakyat Bersabar
    Selain berita pertemuan ketua umum parpol dengan Presiden Prabowo, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden Prabowo Subianto meminta kepada rakyat untuk bersabar karena dia baru menjadi menjadi presiden selama 2 bulan 8 hari. Dengan tegas Prabowo mengatakan dirinya sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit kehidupan rakyat.

    Prabowo mengatakan dirinya merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu Prabowo bersama menteri-menteri yang tergabung dalam pemerintahan, sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras melayani masyarakat Indonesia.

    4. Bantah Bakal Maafkan Koruptor, Prabowo: Saya Mau Sadarkan Mereka
    Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. Bantahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pesannya dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu tetapi kalau koruptornya sudah tobat bagaimana? Orang bertobat tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertobat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo yang disambut riuh jemaat yang hadir.

    Sebelumnya, wacana Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dicuri menuai polemik.

    5. Perjalanan Luar Negeri Pejabat Kini dalam Pengawasan Ketat, Sanksi Tegas Mengancam jika Dilanggar
    Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait perjalanan dinas luar negeri dengan pengawasan yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas pemerintah.

    Kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh Indonesia.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo.

  • Rocky Gerung Duga Penetapan Tersangka Hasto Karena Dendam Jokowi, Akibat Kebijakannya Dipreteli PDIP

    Rocky Gerung Duga Penetapan Tersangka Hasto Karena Dendam Jokowi, Akibat Kebijakannya Dipreteli PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menduga penetapan Hasto Kristiyanto ada hubungannya dengan Jokowi. Ia menyebutnya sebagai pemerasan politik.

    “Dengan muda kita simpulkan ini pemerasan politik,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (28/12/2024).

    Ia mengungkapkan, Hasto mestinya ditetapkan tersangka sejak empat tahun lalu karena terkait dalam kasus Harun Masiku. Tepat saat Jokowi masih menjabat Presiden ke-7.

    Namun saat itu, Jokowi secara bersamaan juga adalah kader PDIP.

    “Karena mestinya 4 tahun lalu ditangkap Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi jadi petugas Partai PDIP, kenapa dia tidak lakukan operasi. Kan itu masalahnya,” ucapnya.

    Kini, kondisinya berbeda. Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, belakangan kerap mengkritik Jokowi.

    Begitu pula dengan kader PDIP lainnya. Bahkan Jokowi bersama anak dan menantunya dipecat dari partai tersebut.

    “Jadi sekarang, ketika Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, tentu dendam Jokowi menjadi perintah politik,” ujarnya.

    Karena saat ini Jokowi tak punya lagi kekuasaan. Ia menduga Jokowi menggunakan pimpinan partai untuk melakukan perintah.

    “Kita bisa tahu itu perintahnya lewat siapa, atau bisa kita duga lewat siapa. Yang penting itu Hasto harus ditersangkakan,” jelasnya.

    “Atau ada yang mengambil inisiatif, seseorang di petinggi partai untuk mentersangkakan Hasto. Karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot PPN 12 persen harus diturunkan,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Hasto Ancam Bongkar Skandal Elite Politik, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Hasto Ancam Bongkar Skandal Elite Politik, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Hasto Ancam Bongkar Skandal Elite Politik, Mensesneg: Memangnya Ada?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempertanyakan maksud Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang disebut bakal membongkar skandal elite-elite politik dan petinggi negara.
    Prasetyo pun mempersilakan Hasto untuk mengungkapnya apabila memang ada pejabat yang terlibat skandal.
    “Ah yaaa, emangnya ada?” kata Prasetyo usai Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
    “Kalau ada ya disampaikan saja,” lanjut dia.
    Prasetyo lalu mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum.
    “Kan semua (ada) landasan hukumnya. Fakta hukum lah,” tambah dia.
    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik di Indonesia.
    Pengungkapan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.
    Guntur menyebutkan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
    “Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur kepada
    Kompas.com
    , Jumat (27/12/2024).
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik dalam sepekan dari Senin hingga Sabtu, 23-28 Desember 2024, yang menjadi sorotan di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo hormati penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga PDIP sebut kenaikan PPN menjadi 12 persen dukung program Prabowo.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik selama sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Jokowi: Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK itu proses hukum

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.

    “Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

    “Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil

    Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.

    “Dibandingkan periode sebelumnya (pemilu sebelumnya/Pemilu 2024), jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data pilkada per 8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Tiga kapal perang China sandar di Tanjung Priok sampai 27 Desember

    Sebanyak tiga kapal perang Angkatan Laut China yaitu satu kapal berjenis landing helicopter dock (LHD) dan dua fregat sandar di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/12) sampai dengan Jumat (27/12), untuk kunjungan persahabatan.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Letkol Laut (KH) M. Qomar Syarifudin saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga kapal perang China yang sandar selama empat hari di Priok yaitu Plans Hainan (31), Plans Liuzhou (FFG 537), dan Plans Hengyang (FFG 568).

    Di luar acara penyambutan yang berlangsung di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa, Kadispen Lantamal III menyebut tidak ada kegiatan yang digelar bersama-sama antara Lantamal III Jakarta dengan Angkatan Laut China.

    Baca selengkapnya di sini.

    PMII sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan PPN

    Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

    “Pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” kata Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

    Shofiyulloh menyarankan pemerintah mengkaji kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di akar rumput, masyarakat kelas menengah, dan produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ketua PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.

    “Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasto Mau Bongkar ‘Borok’ Pejabat Negara, Mensesneg: Kalau Ada Sampaikan Aja

    Hasto Mau Bongkar ‘Borok’ Pejabat Negara, Mensesneg: Kalau Ada Sampaikan Aja

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut memiliki video mengenai ‘borok’ nya pejabat negara dan akan segera merilisnya. Prasetyo mempersilakan video tersebut disampaikan jika memang ada.

    “Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

    Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau bahasa Jawanya ‘nabok nyilih tangan’, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat,” kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

    “Apalagi kalau kita lihat di opini publik, medsos misalnya bagaimana Pak Prabowo, Presiden masih menunduk-nunduk ke Jokowi,” ujarnya.

    Guntur juga menyebut Hasto memiliki sejumlah video soal isu tiga periode. Video tersebut disebut akan dirilis oleh Hasto.

    Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya.

    (dek/dek)

  • Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto seusai menghadiri perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Prasetyo mempersilakan Hasto Kristiyanto mengungkap jika ada pejabat korupsi. Namun, tuduhan disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

    “Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah,” ujar Prasetyo dikutip dari Antara.

    Prasetyo mengatakan pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

    Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

    Kabar terkait dengan rencana Hasto Kristiyanto akan membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024).

    “Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, ‘kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi,” kata Guntur.

    “Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan,” ujar Guntur mengungkap sikap Hasto akan membongkar korupsi petinggi negara.

  • Mensesneg Persilahkan Hasto Bongkar Korupsi Pejabat Negara

    Mensesneg Persilahkan Hasto Bongkar Korupsi Pejabat Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto untuk membongkar korupsi pejabat Negara.

    Menurutnya, apabila Hasto memiliki bukti, maka baik untuk segera menyampaikannya mengingat setiap perkara memiliki landasan hukum.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

    “Aah yaaa emangnya ada? Kalo ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” ujarnya kepada wartawan.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka ini masih berkaitan dengan kasus PAW Harun Masiku yang telah bergulir sejak 2019 lalu.

    Dalam kasus tersebut, Hasto tidak hanya diduga terlibat dalam kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, tetapi juga menghadapi tuduhan merintangi penyidikan (obstruction of justice).

    Namun, di tengah pembelaan diri, Hasto juga dikabarkan memiliki video-video yang berisi dugaan keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam kasus korupsi. Informasi ini disampaikan Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

    Guntur mengatakan bahwa Hasto memiliki video tersebut disertai bukti kuat yang dapat mengguncang publik.

    “Video itu sudah disiapkan untuk dirilis jika situasi memaksa. Ini bisa menjadi pengungkapan besar yang melibatkan nama-nama besar dalam lingkar kekuasaan,” tandas Guntur.

  • Mensesneg Ragu Hasto Punya Video Korupsi Pejabat Negara: Emangnya Ada?

    Mensesneg Ragu Hasto Punya Video Korupsi Pejabat Negara: Emangnya Ada?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar puluhan video yang siap diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan korupsi para petinggi negara.

    Pras meragukan ada sejumlah video yang menunjukkan dugaan praktik korupsi para petinggi negara. Jika memang ada, dia meminta agar video itu dikeluarkan saja. Lagipula, menurut Pras, semuanya tetap harus berdasarkan pada hukum.

    “Emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” kata Pras usai menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/12) malam.

    Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli sebelumnya mengatakan Hasto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

    Guntur yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik.

    “Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram, Kamis (26/12) malam.

    Menurut dia, puluhan video tersebut disiapkan sebagai perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka KPK.

    “Kenapa baru sekarang? Sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” katanya.

    Meski begitu, dia mengaku belum dapat memastikan apakah video itu akan dirilis. Menurut Guntur, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Hasto.

    (thr/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketum Parpol Temui Prabowo di Kertanegara, Zulhas: Rutin Setiap Akhir Pekan

    Ketum Parpol Temui Prabowo di Kertanegara, Zulhas: Rutin Setiap Akhir Pekan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mengamini rutin melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga turut hadir mengaku selalu bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia itu setiap menjelang akhir pekan atau pada Jumat.

    “Pertemuan-pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya setiap jumat, makan siang, tetapi tadi karena sebelumnya bapak Presiden sibuk dan ada satu dengan lain hal. Jadi, baru tadi sore jam 5 bertemu,” tuturnya.

    Tak spesifik, Zulhas urung bicara mengenai topik pembahasan yang dilakukan olehnya bersama dengan Ketum Parpol lainnya.

    “Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kami lakukan. Itu saja,” tuturnya.

    Senada, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia juga tak mengungkap dengan gamblang pembahasan yang mereka lakukan sebelum menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024. Bahlil mengatakan hanya melakukan diskusi-diskusi seputar akhir tahun.

    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke natal. Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan,” imbuhnya.

    Bahlil pun menampik ada pembahasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung di kabinet Merah Putih atau membahas mengenai kasus penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Engga ada [membahas itu],” pungkas Bahlil.

    Setali tiga uang, Presiden Prabowo Subianto mengamini baru saja mengamini telah mengumpulkan Ketua Umum Partai Politim (Ketum Parpol) di kediamannnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengamini memang rutin menggelar pertemuan dengan pemimpin parpol di Tanah Air untuk membahas berbagai isu terkini.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

    “Pertemuan [tadi membahas] kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya juga kamj seminggu sekali bertemu,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan lebih membahas mengenai rangkaian agenda dalam menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejumlah ketum parpol yang terpantau hadir dan keluar dari rumah Presiden RI itu termasuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ada juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

  • Said: Kalau Negeri Kita Gaduh Terus, Saya Khawatir Investor Keluar

    Said: Kalau Negeri Kita Gaduh Terus, Saya Khawatir Investor Keluar

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan semua pihak untuk tidak membuat situasi negeri menjadi semakin gaduh dengan sejumlah fakta politik yang terjadi. Dia khawatir jika kegaduhan terus terjadi, akan berdampak pada iklim investasi.

    “Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi kasus penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap oleh KPK. Kasus tersebut memicu polemik serta spekulasi di masyarakat.

    Menurut Said, saat ini Presiden Prabowo Subianto memutukan mitra investasi untuk bisa membuka lapangan kerja bagi rakyat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Jika situasi terus menerus gaduh, harapan Prabowo tersebut akan sulit tercapai.

    “Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita ke depan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan,” kata dia.

    Said juga mengingatkan situasi ekonomi ke depan tidak akan mudah. Indonesia bahkan tengah menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi.

    “Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja. Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” ucap Said.

    Selanjutnya, Said mengatakan dari hasil komunikasinya dengan sejumlah pihak, ada harapan dari para pelaku ekonomi tentang adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah. Sementara, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan dua bulan namun sudah menghadapi warisan masalah.

    “Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” kata dia. [beq]