Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Disindir Megawati Beraninya Tangani Kasus Kroco, Ini Pembelaan KPK

    Disindir Megawati Beraninya Tangani Kasus Kroco, Ini Pembelaan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

    Megawati sebelumnya mengatakan bahwa hanya mengurusi perkara kroco-kroco alias kelas teri dan lupa mengusut kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah.  

    Pada konferensi pers, Jumat (10/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaganya mengapresiasi kritik dari Megawati. Kritik itu disebut sejalan dengan harapan KPK. 

    “Memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara perkara yang besar. Tetapi masyarakat yang melaporkan ke KPK itu juga sangat banyak. Artinya perkara perkara yang mereka juga ya yang ada seperti itu, tidak semuanya perkaranya misalkan triliunan,” terang Asep kepada wartawan.

    Asep menyebut semua dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK harus ditindaklanjuti. Namun, dia mengakui lembaganya berharap agar bisa menangani kasus-kasus besar dengan jumlah korupsi hingga triliunan rupiah.

    “Misalkan perkara yang kita tangani Rp10 miliar dengan perkara yang misalkan Rp10 triliun, sama saja gitu. Artinya kita harus melakukan penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi saksi dan lain lain. Sementara kerugiannya berbeda gitu,” ucapnya.

    Kritik Megawati

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah membidik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Megawati berpesan kepada KPK agar tidak hanya menangani kasus-kasus kecil yang remeh temeh. Dia meminta agar lembaga antirasuah berani mengusut kasus-kasus dengan kerugian negara berjumlah triliunan rupiah. 

    “Lho ngopo to, hanya nggoleki kroco-kroco. Mbok yang bener-bener, sing jumlahe T T T [triliun] lha endi? Saya lalu dibilang, Ibu Mega mengkritik saja. Lho enggak, orang yang saya bilang itu benar. Saya ingin KPK itu yang benar,” ujar Megawati pada Perayaan HUT ke-52 PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Megawati lalu kembali menyinggung bahwa KPK dibuat pada zaman pemerintahannya di awal 2000-an. Dia menceritakan sulitnya menciptakan KPK sekitar 20 tahun yang lalu. 

    “Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena itu sifatnya adhoc untuk membantu yang namanya polisi dan kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksmal, lho kok sampai sekarang ngono wae?,” paparnya. 

  • PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP mendukung program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – PDI Perjuangan ( PDIP ) menegaskan bakal memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Hal ini dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait evaluasi program kerja Presiden Prabowo seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Program 3 Juta Rumah jelang 100 hari pemerintahannya.

    “Ya karena program 100 hari itu masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Hasto usai menghadiri acara Soekarno Run yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025).

    Perayaan HUT ke-52 PDIP ini, kata Hasto, napas partai tentu untuk menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai. “Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujarnya.

    “Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    (cip)

  • PDIP Minta KPK Tak Buat Opini soal Yakin Hasto Tak Menang Praperadilan

    PDIP Minta KPK Tak Buat Opini soal Yakin Hasto Tak Menang Praperadilan

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima merespons soal KPK yang meyakini akan menang praperadilan melawan Sekjen PDIP Hasto Krisityanto di kasus Harun Masiku. Aria Bima meminta agar KPK tidak membuat opini.

    “Saya kira KPK tidak perlu membuat opini. Apalagi juru bicara. KPK laksanakan saja tahapan-tahapan hukumnya. Tidak membuat opini-opini ke masyarakat,” kata Aria di GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Aria mengatakan dikabulkan atau tidaknya praperadilan adalah keputusan hakim. Dirinya meminta agar KPK tidak mendahului hal tersebut.

    “Yakin tidak adanya nanti ada di fakta peradilan. Yakin tidaknya nanti ada di keputusan hakim. Juga di jaksa. Juga kemudian di saksi maupun di pembela kami. Jadi saya berharap KPK bertindak secara profesional,” ucap dia.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut dirinya menghormati hak-hak dari KPK. Sejalan, kata dia, KPK juga harus menghormati hak dari Hasto.

    “Kita hormati KPK. KPK juga menghormati hak-hak seorang Hasto untuk mengajukan peradilan. Karena itu adalah prosedur hukum. Nanti kalau KPK menang, kita hormati. Kalau Pak Hasto menang, kita hormati. Jadi kita tidak perlu membuat langkah-langkah opini yang berlebihan,” ucapnya.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam. Asep mengatakan Hasto sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

    “Jadi begini, perkara Pak HK ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Pak Harun Masiku. Jadi, kalau pengembangan penyidikan itu tentunya sudah dilakukan pemanggilan yang bersangkutan (Hasto) sebagai saksi,” kata Asep.

    Sementara itu, dia mengatakan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Hasto merupakan pengembangan perkara. Dia mengatakan pemeriksaan calon tersangka sampai saksi lain sudah dilakukan.

    “Kemudian, saksi-saksi yang lain sudah dipanggil juga,” ujarnya.

    Meski demikian, Asep mengatakan tim Biro Hukum KPK tetap akan bersiap menghadapi praperadilan Hasto. Diketahui, gugatan praperadilan Hasto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1).

    (ial/dwr)

  • Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar 21 Januari 2025, Ini Nama Hakimnya

    Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar 21 Januari 2025, Ini Nama Hakimnya

    loading…

    Sidang Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (21/1/2025) mendatang. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan kasus suap Harun Masiku yang menyeret namanya.

    Sidang praperadilan perdana kasus Hasto bakal digelar Selasa (21/1/2025) mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Agenda sidang perdana, 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi Minggu (12/1/2025).

    Dia menjelaskan perkara Hasto teregister dalam nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel. Adapun duduk sebagai hakim dalam sidang praperadilan itu yakni Djuyamto.

    “(Hakim praperadilan) Djuyamto SH MH,” ungkap dia.

    Sementara, agenda sidang praperadilan perdana yaitu pemanggilan para pihak.

    “(agenda sidang) pemanggilan para pihak,” ucap dia.

    Sebagai informasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025).

    (shf)

  • Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri acara Runniversary Soekarno Run di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025). 

    Acara ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Dalam acara tersebut, Hasto tampak berbaur dengan peserta dan berjoget di atas panggung. 

    Layar panggung menampilkan tulisan “KPK”, yakni Kelompok Pemuja Koplo.

    Logo ini tampak menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tetapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan,” kata Hasto.

    Acara ini dihadiri sejumlah petinggi PDIP di antaranya Puan Maharani, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, Ganjar Pranowo, Pramono Anung hingga Aria Bima.

    Hasto saat ini diketahui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. 

    Kasus ini menyeret mantan kader PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

    Hasto diduga berperan dalam pemberian uang suap kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme PAW.

    Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan terkait keberadaan Harun Masiku yang masih buron sejak 2020.

    KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (13/1/2025), setelah sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). 

    Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Patramijaya, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan KPK Senin besok. 

    “Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan, klien kami Hasto Kristiyanto telah menegaskan komitmennya untuk memenuhi panggilan KPK pada hari Senin, 13 Januari 2025,” kata Patra dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

    Namun, Patra juga mengingatkan agar KPK tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. 

    Dia mengkritik langkah KPK yang dinilainya kurang etis, seperti pemeriksaan mantan penyidik untuk memperkuat bukti, hingga penetapan Hasto sebagai tersangka yang dianggap prematur.

    Patra meminta KPK untuk menghormati dan memedomani putusan pengadilan terkait perkara Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

    “Tidak ada satupun bagian pertimbangan Majelis Hakim mulai dari PN sampai MA yang menyebut sumber dana suap Harun Masiku dari Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam putusan perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, sumber dana suap disebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto.

    Patra mengkritisi penetapan Hasto sebagai tersangka, padahal Harun Masiku hingga kini belum ditemukan.

    “Seharusnya KPK tidak secara prematur menetapkan klien kami sebagai tersangka. Tidak elok jika penegak hukum mencoba mencari-cari kesalahan apalagi jika sampai merangkai cerita demi menarget pihak-pihak tertentu, apalagi jika karena ada kepentingan politik yang mendorong,” tegasnya.

    Dia juga mempertanyakan tuduhan bahwa Hasto, sebagai Sekjen PDIP, memberikan uang untuk meloloskan Harun Masiku. 

    Menurut Patra, hal ini tidak masuk akal mengingat tugas Hasto sebagai Sekjen mencakup pengelolaan kepentingan ratusan hingga ribuan calon legislatif.

    “Maka seharusnya tidak logis jika Sekjen harus mengeluarkan uangnya untuk mengurus kepentingan satu orang caleg,” ucapnya.

  • Jelang Pemeriksaan KPK Besok, Hasto Semringah Ikuti Ajang Lari hingga Joget

    Jelang Pemeriksaan KPK Besok, Hasto Semringah Ikuti Ajang Lari hingga Joget

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak semringah mengikuti ajang lari maraton bertajuk “Soekarno Run Anniversary” hingga acara joget bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Ia akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Senin (13/1/2025).

    Dalam kesempatan itu, Hasto mengikuti lomba lari dengan kategori jarak 10 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam 29 menit. Kemudian, dirinya lanjut naik ke atas panggung untuk berjoget seraya diiringi musik tembang Jawa.

    “Hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut, dengan Soekarno Run Anniversary dengan tema berlari di atas kaki sendiri. Dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa 10.000, menunjukkan antusiasme anak-anak muda,” kata Hasto.

    Hasto lalu berkelakar dalam acara ini dirinya turut mengundang KPK alias kelompok pemuja koplo, dan menyebut dirinya bagian dari KPK alias kelompok pemuja keadilan.

    “Semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak muda, gelora anak muda untuk mampu berdiri di kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas, dapat ditunjukkan itulah PDIP Perjuangan,” tuturnya.

    Sementara itu, Hasto juga mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025) besok.

    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

    Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Hasto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.

    “Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” pungkas Hasto yang akan diperiksa besok.

  • Diperiksa KPK Senin Besok, Hasto: Saya Sudah Baca Hak-Hak Sebagai Tersangka – Page 3

    Diperiksa KPK Senin Besok, Hasto: Saya Sudah Baca Hak-Hak Sebagai Tersangka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap persiapannya jelang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku yang diagendakan besok, Senin 13 Januari 2025.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Hasto menyebut, perkara di KPK ini sudah cukup lama dan ia berkomitmen akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum.

    “Hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” ujarnya.

    Hasto bakal mengkuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Dia lalu bicara jalan terjal yang telah dilalui PDIP.

    “Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega, hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Patramijaya memastikan kliennya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin 13 Januari 2025.

    “Ini adalah bentuk sikap yang tegas dari Pak Hasto untuk menghadapi proses hukum sebagai warga negara,” kata Patramijaya dalam keterangannya, Sabtu 11 Januari 2025.

    Namun demikian, lanjutnya, penghormatan terhadap hukum juga menjadi kewajiban semua pihak, apalagi KPK sebagai lembaga penegak hukum. KPK wajib mematuhi hukum.

    “Kami mengajak KPK untuk mematuhi hukum salah satunya dalam bentuk menghormati dan patuh pada putusan pengadilan terkait perkara Wahyu Setiawan yang telah diputus mulai dari Putusan PN, banding hingga Kasasi,” kata dia.

     

     

  • Hasto Kristiyanto Ungkap Sejumlah Persiapan Jelang Pemeriksaan di KPK Besok

    Hasto Kristiyanto Ungkap Sejumlah Persiapan Jelang Pemeriksaan di KPK Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan telah mempersiapkan diri jelang menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025). 

    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ungkap Hasto, saat ditemui usai olahraga lari, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (12/1/2025).

    Sejumlah persiapan tersebut antara lain dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai tersangka dengan sebaik-baiknya.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” tutur Hasto Kristiyanto terkait persiapan pemeriksaan KPK kepada dirinya.

    Hasto Kristiyanto menegaskan, dalam menjalani pemeriksaan esok hari, dirinya akan menghormati seluruh proses dengan penuh keyakinan.

    “Sebab sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDIP dari masa Bung Karno, Bu Megawati, mereka hidup ini perjuangan, memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” ucapnya.

    Kuasa hukum PDIP Johannes Tobing mengatakan Hasto Kristiyanto telah menerima surat pemanggilan kedua dari KPK. Dia menyebutkan, jadwal pemanggilan kedua terhadap Hasto Kristiyanto akan digelar besok.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto sempat mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). Alasannya absen dalam jadwal pemeriksaan itu adalah karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian hari ulang tahun atau HUT PDIP.

  • Bakal Diperiksa KPK Besok, Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif

    Bakal Diperiksa KPK Besok, Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif

    Bakal Diperiksa KPK Besok, Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDIP

    Hasto
    Kristiyanto kembali menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Dia pun siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa atas dugaan pemberian suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    “Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” ujar Hasto kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak mauapun kewajibannya selaku tersangka di KPK. Hal tersebut menjadi salah satu persiapannya dalam menghadapi proses hukum yang akan dijalankannya.
    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.
    Dalam kesempatan ini, Hasto pun kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDI-P yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat.
    “Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Hasto telah dipanggil untuk diperiksa pada Senin (6/1/2025), tetapi ia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain.
    Terkait hal itu, Hasto memastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Senin (13/1/2025).
    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025, pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
    Hasto mengatakan akan memberikan keterangan di KPK dengan sebaik-baiknya.
    Ia menyebut hal itu dengan jalan politik partainya yang berakar dari Presiden Pertama RI Soekarno dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    “Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya, ketika memperjuangkan demokrasi,” ujar Hasto.
    Sambil berkelakar, Hasto mengaku sudah bersiap memenuhi panggilan KPK, yakni dengan menyemir rambut agar terlihat hitam.
    “Kalau ada yang nanya persiapan apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum, dan ini kata Pak Djarot juga saya menjadi lebih muda,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Akui Program Kerakyatan Presiden Prabowo Senapas Kebijakan Partai

    PDIP Akui Program Kerakyatan Presiden Prabowo Senapas Kebijakan Partai

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

    “Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

    “Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata dia.

    “Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen,” imbuh dia.

    Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

    Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karenanya, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

    “Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujar Hasto.

    “Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun,” katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

    (ial/gbr)