Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Jelang Putusan PN Jaksel, Sekjen PDIP Hasto Yakin Hakim Akan Adil

    Jelang Putusan PN Jaksel, Sekjen PDIP Hasto Yakin Hakim Akan Adil

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini hakim akan adil menjelang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto, menimbang sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memintanya mengirim ucapan selamat khusus kepada Sunarto yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Surat itu dikirimkan kepada Sunarto dengan kop PDIP pada 13 Juni 2024.

    “Ibu Mega memanggil. Bilang ‘ini ada secercah harapan’,” jelas Hasto menirukan ucapan Megawati, kepada para wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Lanjutnya, Hasto bercerita bahwa ia mendapat penjelasan dari Megawati, bahwa harapan dimaksud adalah ketika Sunarto dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan pada Universitas Airlangga Surabaya pada 10 Juni 2024.

    Adapun, di dalam pidato, menurut Megawati dan Hasto, Sunarto menekankan bahwa setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa, dan setiap hakim harus menemukan keadilan yang hakiki. 

    “Tugas menjadi seorang seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani paling dalam. Hukum tanpa keadilan hanya seperangkat aturan yang kering tanpa ruh di dalamnya,” ucap Hasto membacakan tulisan Sunarto, dalam surat resmi yang dikirimkan DPP PDIP kepadanya.

    Sebab demikian, Hasto meyakini keadilan akan diterapkan, dan apapun keputusannya dia akan menghormati Putusan PN Jakarta Selatan. 

    “Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu,” pungkas Hasto. 

  • Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Kamis, PN Jaksel bacakan putusan gugatan praperadilan Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan pembacaan sidang agenda putusan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (13/2).

    “Sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” kata Djuyamto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    PN Jakarta Selatan pada Rabu ini menggelar sidang pembacaan kesimpulan praperadilan Hasto Kristiyanto.

    Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto. Selanjutnya, Rabu ini Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

    Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan digelar pada Kamis (13/2).

    Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    Hukuman Harvey Moeis Diperberat dalam Kasus Korupsi Timah, Suami Sandra Dewi Bakal Dipenjara 20 Tahun

    18 menit yang lalu

    Sidang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar PN Jaksel Hari Ini

    23 menit yang lalu

    Bantuan USAID Dibekukan, NGO Indonesia Didorong Cari Alternatif Pendanaan

    26 menit yang lalu

  • PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto vs KPK Besok 13 Februari

    PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto vs KPK Besok 13 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto besok, Kamis (13/2/2025). 

    Sidang praperadilan yang diajukan Hasto untuk melawan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebelumnya digelar perdana pekan lalu, Rabu (5/2/2025). Setelah kurang lebih satu pekan bersidang, nasib Hasto di pengembangan kasus Harun Masiku akan segera diputuskan. 

    “Selanjutnya, sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto di ruang sidang, Rabu (12/2/2025). 

    Pihak Pemohon yakni Hasto dan Termohon yaitu KPK sama-sama menyatakan optimistis bakal dimenangkan oleh Hakim. Plt. Kepala Biro (Kabiro) Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan bahwa kesimpulan yang dibacakan oleh komisi antirasuah sudah mewakili pembuktian di persidangan-persidangan sebelumnya. 

    Iskandar menegaskan, lembaganya menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dia mengklaim penetapan elite PDIP itu sebagai tersangka sudah tepat secara formil dan materiil. 

    “Jadi ini sebenarnya tidak hanya formil, tapi materiil. Kalau untuk formil memang diuji di praperadilan ini, dan materiilnya nanti diuji di perkara pokok,” ucapnya.

    Sementara itu, pihak kuasa hukum Hasto menyampaikan bahwa praperadilan yang diajukan Hasto sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, juga menyatakan optimistis terhadap putusan yang akan dibacakan Hakim besok. 

    “Kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” ucapnya.

    Ronny menjelaskan, pihaknya mempermasalahkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak cukup bukti. Menurutnya, bukti-bukti yang digunakan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka berasal dari bukti perkara sebelumnya, yang telah memeroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

    Pihak Hasto pun telah menyampaikan kesimpulannya ke dalam 81 halaman yang intinya mengklaim bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah, serta melanggar hukum dan prosedur. 

    Patra Zen, yang juga merupakan kuasa hukum Hasto, menyebut bukti-bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Hasto adalah bukti-bukti untuk pihak lain dalam kasus tersebut. 

    “Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020,” tuturnya.

    Di sisi lain, Patra menyoroti penetapan Hasto sebagai tersangka tidak didahului dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diketahui, penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan dari kasus sebelumnya yang menetapkan empat orang tersangka. 

    Yaitu anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang saat ini belum dibawa proses hukum karena masih berstatus buron. 

    Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Hasto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada pengembangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Selain diduga memberikan suap, Hasto turut diduga merintangi penyidikan kasus tersebut. 

  • Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Hasto: untuk Selaraskan Visi-Misi Presiden – Page 3

    Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang, Hasto: untuk Selaraskan Visi-Misi Presiden – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pembekalan itu digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai melihat kesiapan-kesiapan akhir menjelang pelaksanaan dari retreat kepala daerah yang berlangsung di kompleks Akmil. Ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

    “Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2024).

    Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

    “Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana,” ujarnya.

    Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

    “Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap,” tuturnya.

    Ia menyampaikan Presiden Prabowo akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah.

  • Hasto Respons soal Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Ingin Jegal Kebijakan Efisiensi Anggaran – Page 3

    Hasto Respons soal Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Ingin Jegal Kebijakan Efisiensi Anggaran – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil.

    “Ada yang melawan saya ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” kata Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) diJatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

    “Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menyampaikan saat ini ada 330.000 sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki. Namun, kata dia, anggaran saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja.

    Oleh sebab itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga. Khususnya, anggaran kementerian/lembaga untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

    “Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi,” tutur Prabowo.   

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan menghadiri puncak HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar pada 15 Februari 2025. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap hadir sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan baik antarpartai politik.

    “Ya, PDIP siap hadir,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025)

    Namun, Hasto belum dapat memastikan siapa yang akan mewakili PDIP dalam acara tersebut. Ia mengatakan, setiap undangan resmi dari partai politik biasanya ditujukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, kata dia, Megawati bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani masih berada di Madinah, Arab Saudi.

    “Ya, nanti kami laporkan ke Ibu karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum,” ucap Hasto.

    Partai Gerindra akan menggelar puncak HUT ke-17 pada 15 Februari 2025. Acara HUT Gerindra akan didahului dengan prosesi pemotongan tumpeng pada 6 Februari dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 Februari 2025.

    Hal ini disampaikan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan itu, Muzani mengatakan, dirinya dan Prabowo juga membahas soal perjuangan panjang Partai Gerindra selama 17 tahun.

    “Insyaallah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari. Tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, Insyallah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari,” ujar Muzani usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Senin.

  • KPK Optimis Menang Lawan Hasto Kristiyanto

    KPK Optimis Menang Lawan Hasto Kristiyanto

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku optimistis memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto mengatakan, sidang praperadilan yang diajukan Hasto akan memasuki babak akhir, yakni sidang putusan yang akan dilaksanakan pada Kamis besok, 13 Februari 2025.

    “Ya seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimistis. Apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya,” kata Iskandar kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.

    Iskandar memastikan, berdasarkan bukti permulaan, KPK berani menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    “Sehingga kami pada kesimpulan ya bahwa kami yakin. Hakim akan pertimbangkan bukti-bukti dari KPK,” pungkas Iskandar.

    Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 24 Desember 2024. Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Hasto dan Donny disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.