Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Wali Kota Semarang tunda keberangkatan retret ke Magelang

    Wali Kota Semarang tunda keberangkatan retret ke Magelang

    Semarang (ANTARA) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memutuskan untuk menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025, seiring dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Agustina, dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Jumat, menegaskan dirinya mengikuti arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Sementara menunggu instruksi lanjutan, Agustina mengisi waktu dengan bertemu masyarakat dan mengajak untuk menjaga kebersihan Kota Semarang dengan gerakan pemilahan sampah.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan akan menjalani retret di Akmil, Magelang, Jateng, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Sekretaris DPD
    PDI Perjuangan
    Jawa Tengah,
    Sumanto
    , menolak memberikan komentar mengenai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang meminta kepala daerah dari kader PDI-P untuk menunda perjalanan retret di Akademi Militer (Akmil) Kabupaten Magelang.
    Sumanto menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Sambutan Gubernur Jateng Masa Jabatan 2025-2030 di Gedung Berlian DPRD Jateng, pada Jumat (21/2/2025).
    Ketika ditanya mengenai keberangkatan 19 kepala daerah di Jateng yang merupakan kader PDI-P, Sumanto memilih untuk tidak menjawab dan segera meninggalkan awak media.
    “Sekretaris DPD PDI-P tidak memberikan tanggapan ketika ditanya tentang instruksi Ketua Umum (larangan mengikuti retret) 19 kepala daerah (dari PDI Perjuangan) tidak berangkat?” tanya salah satu wartawan.
    Sumanto hanya terdiam dan berjalan cepat menuju Ruang VIP, menghindari pertanyaan tersebut.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam surat DPP PDI-P Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang diteken pada 20 Februari 2025.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Akmil Magelang.
    Bagi kepala daerah yang telah berangkat, diharapkan untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
    Arahan ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengonfirmasi bahwa ia tidak jadi berangkat ke Akmil Magelang dan mengikuti arahan DPP PDI-P.
    Sebagai gantinya, Agustina berencana menemui warga Semarang untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang terkait dengan banjir.
    “Kami, kader PDI Perjuangan, tidak ikut serta dalam acara Retret Magelang. Hari ini, kami akan fokus pada persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak banjir,” ujar Agustina saat dikonfirmasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang.

    Caroline mengatakan jumlah kepala daerah yang banyak dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai itu apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.

    “Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah.

    Hal itu mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah dapat menanggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.

    “Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.

    Menurutnya, langkah Megawati menarik kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti retret, juga berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.

    Ray menyebut pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • 2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    Momen “Masinton” Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com –
    Suasana di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menjadi heboh pada Jumat (21/2/2025) ketika seorang pria yang mirip dengan politisi
    PDI Perjuangan
    ,
    Masinton Pasaribu
    , dikepung oleh sejumlah wartawan.
    Para jurnalis awalnya mengira pria tersebut adalah Masinton, berkat kemiripan fisik dan gaya berpakaian yang menyerupai tokoh politik tersebut.
    Kehadirannya di
    Bandara YIA
    juga disertai oleh seorang ajudan, menambah keyakinan wartawan bahwa ia adalah politisi terkenal itu.
    Segera setelah pria itu muncul, wartawan langsung melontarkan berbagai pertanyaan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang melarang kader partainya mengikuti retret di Magelang.
    “Pak, gimana soal instruksi Bu Megawati?” tanya salah seorang wartawan.
    “Pak, bagaimana persiapan retret di Magelang, pak?” timpal wartawan lainnya.
    Namun, situasi tak terduga terjadi ketika pria tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan kader partai.
    “Saya bukan orang PDI, mas,” ujarnya.
    A post shared by Kompas.com (@kompascom)
    Meskipun telah menjelaskan bahwa ia bukan Masinton, beberapa wartawan masih terus menggali informasi untuk memastikan apakah pria itu memiliki kaitan dengan partai tersebut.
    Instruksi Megawati mengenai larangan retret di Magelang memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan politik.
    Namun, momen yang tidak terduga ini justru memberikan hiburan di tengah kesibukan liputan para wartawan yang sudah hadir sejak pagi.
    Sementara itu, Masinton sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menunda keberangkatannya ke retreat kepala daerah yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto selama sepekan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) ini.
    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat.
    Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi dalam acara tersebut.

    “Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Masinton kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Masinton telah merencanakan perjalanan ke Magelang seusai pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Bahkan, ia sudah berjanji untuk berangkat bersama Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

    “Saya malam berangkat naik mobil. Sudah janjian sama bupati Lahat,” ungkapnya.

    Masinton menilai retret kepala daerah ini merupakan momen penting bagi kepala daerah untuk saling mengenal, serta membangun hubungan emosional dengan pemerintah pusat.

    “Retret menjadi ajang pendekatan secara emosional antarkepala daerah dan pemerintah pusat,” tegasnya.

    Sebelumnya Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam Surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.

    Keputusan ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” demikian isi surat instruksi Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah.

  • Soal Retret di Magelang, Jokowi Minta Kepala Daerah Hadir untuk Kepentingan Negara – Halaman all

    Soal Retret di Magelang, Jokowi Minta Kepala Daerah Hadir untuk Kepentingan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan kepala daerah yang diundang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, harus memenuhi undangan itu.

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

    “Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata dia.

    Menurut dia, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

    “Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah mengadakan retret bagi kepala daerah sepekan penuh di Akmil Magelang. Retret itu berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.

    Sementara, para wakilnya hanya diminta sehari menjelang penutupan.

    Agenda retret kepala daerah ini mirip dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah selesai digelar di Akmil Magelang pada 24 hingga 27 Oktober 2024 lalu.

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada Jumat, 21 Februari.

    Diketahui, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    Adapun instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram

    Yogyakarta (ANTARA) – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum memutuskan apakah dirinya akan berangkat ke acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, mengaku masih menunggu klarifikasi terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai tersebut untuk tidak mengikuti retret pada 21–28 Februari 2024.

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto yang diusung PDIP ini.

    Terkait kesiapan keberangkatan, Hasto menyebut dirinya dan kepala daerah lainnya sudah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sebagaimana diminta sebelumnya.

    “Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ucap dia.

    Namun, mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini belum bisa memastikan apakah tetap akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak.

    “Ya belum, belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu. Ini baru klarifikasi,” ujar Hasto.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Kristiyanto Sudah Ditahan, KPK Belum Temukan Jejak Harun Masiku – Halaman all

    Hasto Kristiyanto Sudah Ditahan, KPK Belum Temukan Jejak Harun Masiku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menemukan jejak eks caleg PDIP Harun Masiku yang buron sejak 2020 silam.

    Padahal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diduga sebagai penyokong dana pelarian Harun Masiku sudah ditahan.

    “Kami sampaikan bahwa jejaknya sampai dengan hari ini belum diketahui,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Kendati belum ditemukan jejaknya, Setyo memastikan penyidik tidak mengendurkan pencarian Harun Masiku.

    Setyo mengatakan seluruh pegawai KPK akan berusaha untuk mencari tahu lokasi Harun Masiku dan menangkapnya.

    “Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan,” kata Setyo.

    KPK diketahui sedang mendalami dugaan Hasto Kristiyanto menjadi penyuplai dana selama Harun Masiku melarikan diri.

    Harun telah menjadi buronan sejak 2020. Sudah lima tahun mantan caleg PDIP itu tidak diketahui keberadaannya.

    “Terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM (Harun Masiku) ini apakah Saudara HK (Hasto Kristiyanto) ini penyandang dana atau membiayai. Itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    “Karena kami, penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya, atau dana, logistik dan segala macam,” sambungnya.

    Selain untuk kebutuhan logistik, kata Asep, Harun juga pasti butuh tempat tinggal. Di mana dalam masa pelarian, Harun pasti tidak tinggal secara tetap di satu wilayah.

    “Karena berpindah-pindah tempat kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dll. Itu lah sebabnya kita sedang mendalami itu. Tapi sampai sejauh ini, ini menjadi materi ya materi yang sedang kita dalami,” kata Asep.

    Hasto telah ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025).

    Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto yang menyebabkan Harun Masiku tak tertangkap dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 silam.

    Dijelaskan Setyo, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan bawahannya bernama Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No. 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. 

    Hal itu lah yang membuat Harun Masiku berhasil kabur.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    HASTO KRISTIYANTO DITAHAN – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Kemudian pada 6 Juni 2024, KPK menyebut Hasto juga memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Hal itu dilakukan Hasto sebelum dia diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

    Dalam ponsel itu, kata Setyo, terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian Harun Masiku.

    Selain itu, kata Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

    “Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan,” kata Setyo.

    Tak hanya perintangan penyidikan, KPK juga menjerat Hasto dengan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024.

  • 1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), menilai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat.
    Diketahui, kegiatan retreat akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
    “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).


    Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat. Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya. 
    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.
    “Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya. 
    Seperti diketahui, penundaan keberangkatan kepala daerah itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari
    Kompas.com
    , Jumat. 
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.