Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2), tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ungkap Rano kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Kendati pun demikian, kata Rano, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano melanjutkan.

    Lebih lanjut mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, kata Rano, mesti ditanyakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ungkap Rano menegaskan.

    Namun demikian, Rano membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

    “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Rano.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sikap Presiden Prabowo Usai Megawati Larang Kader Ikut Retreat di Magelang Dinantikan

    Sikap Presiden Prabowo Usai Megawati Larang Kader Ikut Retreat di Magelang Dinantikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti reaksi Presiden Prabowo Subianto setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melarang kadernya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.

    Keputusan itu diduga sebagai buntut dari penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Denny menilai langkah Megawati menarik kader PDIP dari agenda pembekalan tersebut sebagai bentuk manuver politik yang menarik untuk diamati.

    Namun, yang lebih dinantikannya adalah bagaimana sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi ini.

    Bagaimana tidak, Prabowo pernah mengasingkan diri ke Yordan namun diminta kembali oleh Megawati yang saat itu sebagai Presiden.

    Setelah sampai di Indonesia, Prabowo diberikan backup penuh dan tidak ada pihak yang bisa mengintervensi dirinya.

    Bahkan, saat itu Prabowo disebut diberikan keleluasaan jika ingin pengusaha hingga mendirikan Partai.

    “Yang menarik adalah reaksi Presiden sesudah bu Mega menarik mundur pasukannya dari retreat,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (21/2/2025).

    Kata Denny, keputusan Megawati telah melemparkan bola panas ke tangan Prabowo.

    “Bola panas udah dilempar,” sebutnya.

    Kini, publik menunggu apakah presiden akan bersikap tegas atau memilih untuk tidak merespons manuver politik tersebut.

    “Ini menjadi ujian buat Presiden. Apakah ia akan bersikap tegas, atau tidak bersikap apapun,” kuncinya.

    Apalagi, Prabowo bisa menjadi Presiden ke-8 tidak lepas dari bantuan Jokowi yang merupakan pendahulunya.

    Dan, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu sedang berpolemik dengan PDIP, Partai orang yang juga pernah membantu Prabowo.

  • Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menyambangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siang ini.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu, pukul 12.20 WIB, setidaknya ada lima politikus PDIP yang telah merapat.

    Pertama ada Adian Napitupulu yang tiba pukul 10.00. WIB. Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Kemudian pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB. Selanjutnya, Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris jenderal (sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK. Meski begitu, Hasto tetap dipertahankan dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sebagaimana dugaan-dugaan dan narasi yang berhembus di luaran.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Dia menambahkan, semua kewenangan yang berkaitan dengan keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Maka, ia membantah klaim isu yang menyebutkan dialah pengganti Hasto sebagai Sekjen DPP yang baru.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” katanya, yang saat ini juga sedang menduduki posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI.

    Jumat siang hingga malam, 21 Februari 2025, Beberapa petinggi PDIP terlihat mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, hadir juga Dedi Sitorus, yang merupakan Ketua DPP PDIP.

    Pertemuan antara para elit partai tersebut diduga berkaitan dengan larangan bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati memberikan instruksi kepada kepala daerah yang didukung oleh partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2024.

    Instruksi tersebut tercantum dalam surat resmi PDI Perjuangan dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Kebijakan ini dikeluarkan setelah Megawati menilai perkembangan situasi politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politikus PDIP Merapat Lagi ke Rumah Megawati

    Politikus PDIP Merapat Lagi ke Rumah Megawati

    Jakarta –

    Sejumlah politikus PDI Perjuangan kembali merapat ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar, Jakarta Pusat, siang ini. Mereka diantaranya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun hingga Wasekjen Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu.

    Pantauan detikcom, di kediaman Megawati di Teuku Umur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025), pukul 12.20 WIB, terdapat empat politikus PDIP yang telah merapat. Mulanya, Adian Napitupulu tiba sekitar pukul 10.00. WIB.

    Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talipepessy sekira pukul 10.55 WIB. Tak lama, Eks Menteri PPA Bintang Puspayoga juga terlihat memasuki rumah Megawati. Selanjutnya, Komarudin Watubun pun ikut menyusul.

    Keempatnya tampak senada mengenakan pakaian benuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk ke rumah Megawati.

    Diketahui, pada Jumat (21/2) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun turut merapat ke kediaman Megawati kemarin.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
    Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di
    Magelang
    , Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
    “Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik.
    Selain itu, kepala daerah juga akan mengenal para menteri yang akan mengisi materi sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah.
    Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret.
    “Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara
    zoom meeting
    . Tapi
    zoom meeting
    itu tidak keluar
    chemistry
    -nya,” imbuh dia.
    Adapun kepala daerah yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader
    PDI-P
    yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    10 Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai Nasional

    Mendagri Sebut Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengatakan,
    kepala daerah
    harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan pada partai politik pengusung di pemilihan kepala daerah.
    Hal itu disampaikan Tito saat menekankan pentingnya acara orientasi kepala daerah (retreat) yang dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.
    Dia mengatakan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
    “Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
    Tito mengatakan, saat ini masih ada kepala daerah yang tidak hadir dalam acara
    retret
    dengan beragam alasan, salah satunya adalah masalah kebijakan partai.
    Padahal, kata Tito, retret yang digelar bukan bagian dari kepentingan pemerintah pusat, tetapi kepentingan pemerintah daerah.
    Dengan retret, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
    “Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
    Eks Kapolri ini juga menjelaskan, jika ada kepala daerah yang tidak ikut retret, akan ada banyak kerugian yang dirasakan.
    Karena kepala daerah yang tidak ikut nantinya kesulitan membuat jejaring antar kepala daerah dan harus melakukan dengan susah payah.
    “Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tandasnya.
    Adapun kepala daerah yang tak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai 47 kepala daerah ini adalah kader
    PDI-P
    yang tak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh
    Kepala Daerah
    dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

  • Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

  • Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang juga merupakan kader PDI-P mengikuti orientasi
    (retreat)
    kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Dia tetap ikut meski ada instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda mengikuti
    retreat.
    Hasbi menyebut, dia mengikuti
    retreat
    demi sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
    “Tapi yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya, jangka panjang. Insya Allah ini sebuah kebaikan,” ucapnya saat ditemui di lokasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    Dia juga menyebut kehadirannya sudah terkonfirmasi oleh DPD PDI-P Lebak, Banten.
    “InsyaAllah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya.
    Selain Hasbi, terlihat juga kader PDI-P yang mengikuti
    retreat
    yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Namun, Paramitha enggan menjawab pertanyaan awak media terkait permintaan penundaan mengikuti
    retreat
    dari Ketum PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut
    retreat.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti
    retreat
    di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.