Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti

    Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti

    Arsip foto – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK menahan Hasto dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TII: Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

    “Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian,” kata Christina dilansir dari ANTARA, Sabtu.

    Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

    Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

    Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

    Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

    “Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali,” ujarnya.

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

    Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Sumber : Antara

  • Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 53 kader PDI-Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah telah berkumpul di
    Magelang
    , Sabtu (22/2/2025), untuk mengikuti orientasi (retreat) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    mengatakan, kader-kader
    PDI-P
    telah bersiaga untuk ikut retreat, meski belum menentukan kapan mereka akan masuk ke Akademi Militer.
    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak
    Pramono Anung
    (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    “Makanya semua ini ada
    standby
    di sekitar sini,” ujar dia.
    Hasto menjelaskan, Pramono Anung kini sedang berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan retreat tersebut.
    Pramono menjadi perwakilan PDI-P agar komunikasi dengan pemerintah terkait retreat bisa lebih lancar.
    “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini
    standby
    untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
    “Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.
    Namun, Hasto enggan menjelaskan apakah dengan perintah siaga tersebut instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi.
    “Tentang itu (instruksi), Mas Pram yang akan, apa ya, yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” kata Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umm=um PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Peneliti: Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 10:43 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

    “Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

    Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

    Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

    “Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bisa saja mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    “Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua),” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano menyebutkan bahwa ada kemungkinan retreat gelombang kedua bakal digelar.
    Namun, ia tidak memberikan kepastian mengenai siapa saja yang akan ikut serta dalam pertemuan tersebut.
    “Memang ada gelombang (kedua),” kata Rano.
    Rano pun menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    tidak melarang kepala daerah kader PDI-P untuk ikut retreat kepala daerah.
    Ia menekankan, Megawati hanya meminta agar para kader PDI-P menunda keberangkatan menuju Akademi Militer, Magelang, untuk mengikuti retreat.
    “Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya.
    Retreat gelombang kedua tersebut akan digelar setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya, menunggu keputusan MK,” ucap Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025 hanya untuk mengikuti penutupan kegiatan tersebut.
    “Ingat, wakil diundang itu tanggal 27 (Februari 2025) hanya untuk penutupan,” ujar
    Rano Karno
    saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Dia mengatakan bahwa dirinya akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    yang meminta kepala daerah kader PDIP menunda menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” kata dia.
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ucap dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    enggan berkomentar mengenai ikut atau tidaknya Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang.
    Rano meminta pertanyaan itu ditujukan ke DPP PDI Perjuangan, sedangkan ia hanya menjalankan perintah dari Pramono untuk mengawal pembangunan di Jakarta selama retreat berlangsung.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaganya. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano kemudian menjelaskan bahwa ia akan tetap mengikuti penutupan retreat pada pekan depan.
    Ia mengingatkan, wakil kepala daerah hanya diundang untuk mengikuti penutupan, berbeda dengan para kepala daerah yang mesti ikut retreat selama satu pekan.
    “Saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025). Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu hanya untuk penutupan,” ujar Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyatakan jika Partai PDI Perjuangan lambat bergerak itu akan memberi ruang bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin bertindak.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” kata Faizal Assegaf dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Dia berharap agar Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri berani turun memimpin kader PDIP untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Hasto telah ditahan dalam kasus Marun Masiku. Usai penetapan itu, Megawati melarang kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. 

    Sikap Megawati itu menuai kontroversi. Pihak pemerintah justru tidak senang dengan langkah Megawati itu dengan alasan kepala daerah meskipun kader partai tapi memiliki hak mengambil langkah sebagai pilihan rakyat.

    Sedangkan dari pihak PDIP, menganggap retreat kepala daerah itu tidak jelas karena tak terdapat dalam UU dan menganggap hanya buang-buang anggaran.

    Meski Megawati melarang, sebagian kader PDIP memilih tetap ikut dalam program Presiden Prabowo Subianto itu. (*) 

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan bahwa dirinya akan hadir pada penutupan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025.
    Dia mengatakan akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    tentang larangan bagi kepala daerah menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” ujar Rano saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/2/2025).
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” jelas dia.
    Rano juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terkait rencana kehadirannya dalam acara tersebut.
    “Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari), hanya untuk penutupan,” kata dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan kader PDIP, mengabaikan instruksi Megawati Soekarnoputri dengan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Dia beralasan, kehadirannya dalam retret bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Padahal, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan. “Yang pasti ini untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Insyaallah ini membawa kebaikan,” kata Hasbi saat ditemui di lokasi retret kepala daerah Akmil Magelang.

    Hasbi juga mengeklaim kehadirannya telah mendapat persetujuan dari DPD PDIP Kabupaten Lebak. “Insyaallah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya terkait kehadirannya dalam retret kepala daerah.

    Pantauan Beritasatu.com memperlihatan pada hari kedua pelaksanaan retret, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agutina Wuliajeng. Namun, selain Hasbi, beberapa kader PDIP lainnya yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Pramitha Widya Kusuma dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi Ketum PDIP terkait retret kepala daerah.

  • Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang diduga memanas.

    Hal ini menyusul keputusan Megawati melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang, di tengah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

    Dikatakan Rhesa, belum ada alasan jelas yang disampaikan Megawati terkait larangan tersebut, sehingga wajar jika publik mengaitkan sikapnya dengan kasus hukum yang menjerat Hasto.

    “Belum adanya alasan yang terang disampaikan oleh Megawati atas larangan ikut retreat bagi kader PDIP membuat kita semua berasumsi,” ujar Rhesa kepada fajar.co.id, Sabtu (22/2/2025).

    Secara psikologis, Rhesa menilai langkah Megawati bisa dibaca sebagai bentuk support system terhadap kadernya yang tengah menghadapi persoalan hukum.

    “Sikap larangan oleh Mega ini secara psikologi bisa dibaca sebagai bentuk support system Megawati terhadap kadernya,” sebutnya.

    Rhesa bilang, itu merupakan tanda bahwa PDIP memberikan dikungan emosional dan dukungan instrumental.

    “Dukungan instrumental bahwa partai tidak meninggalkan kadernya yang sedang menghadapi masalah,” tandasnya.

    Lebih jauh, Rhesa menilai larangan ini bukan sekadar bentuk solidaritas internal, tetapi juga sinyal politik kepada seluruh kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK.

    “Sikap Mega tersebut sekaligus menjadi sinyal resmi ke kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK,” kuncinya.