Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuang sudah berkumpul di Magelang dan siap mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Sabtu (22/2/2025). Namun, mereka masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Akmil.

    Kepala daerah dari PDIP dirundung dilema setelah Megawati mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang terpilih di Pilkada 2024 menunda perjalanan retret ke Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025. Satu sisi mereka berkewajiban ikut retret sebagai penyelenggara pemerintahan, di sisi lain terhalang instruksi partai.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat instruksi Megawati. 

    Pemerintah telah mewajibkan semua kepala daerah dan wakilnya ikut retret di Magelang yang dibiayai oleh Kemendagri. 

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil, Jumat (21/2/2025).

    Namun, Bima mengaku tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Hanya saja, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi kepada yang absen.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    Beberapa kepala daerah dari PDIP diam-diam mengangkangi instruksi Megawati dengan tetap ikut retret. Tetapi banyak juga yang masih galau untuk ikut. 

    Saat ini ada sekitar 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang dan siap ikut retret. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan DPP PDIP yang dipimpin Megawati di Jakarta.

    Di antara mereka yang sudah berada di Magelang, adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Waryodo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Masinton menegaskan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Akmil. Tetapi jadwal keberangkatannya belum dipastikan karena masih menunggu arahan Megawati.

    “Sesuai dengan hasil bincang-bincang tadi dan dari arahan dari Ibu Megawati disampaikan kepada Mas Pramono dan disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan,” kata Masinton seusai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengaku kepala daerah dari PDIP sudah memiliki seragam retret dan rencananya akan berangkat bersama ke Akmil.

    “Seragam sudah ada, maka kami stanby di Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari ibu ketua umum. Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum intinya kami siap untuk mengikuti retret (kepala daerah), sesuai arahan nantinya berangkat bareng-bareng,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

  • Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Adapun, surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).  

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.  

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.  

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

  • Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah
    PDI Perjuangan
    setia dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut
    retreat kepala daerah
    .
    Hal ini disampaikan Masinton merespons pertanyaan mengenai sejumlah
    kepala daerah PDI-P
    yang sudah mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, sejak Jumat (22/2/2025) kemarin.
    “Sebagian besar, semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum,” kata Masinton, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari
    YouTube Kompas TV
    .
    Ia tidak memungkiri bahwa ada sebagian kader PDI-P yang sudah mengikuti retreat, misalnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Menurut Masinton, boleh jadi mereka memilih bergabung dengan pertimbangan bahwa PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung mereka pada Pilkada 2024.
    “Ada beberapa juga yang saya dengar, ada tiga apa empat orang yang mungkin karena pertimbangan dengan karena yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikuti,” kata Masinton.
    Masinton pun menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tetap akan taat dan tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerintahan.
    Namun, ia mengingatkan, bahwa mereka juga harus mematuhi keputusan partai politik sebagai kader partai politik.
    “Jadi ini dua hal yang berbeda, kebetulan waktunya memang bersamaan maka kami dihiarapkan dan diinstruksikan untuk tetap
    standby
    , bukan dilarang, tetap
    standby
    ,” kata Masinton.
    Untuk diketahui, ada 55 orang kepala daerah PDI-P yang sudah berkumpul di Magelang dan menunggu kepastian untuk dapat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, mereka bersiaga di Magelang agar siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk ke Akmil.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kader yang menjadi kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    Namun, hal itu sangat disayangkan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor yang mengatakan, ketika seseorang telah menjadi kepala daerah, maka ia seharusnya jadi sistem di pemerintahan nasional.

    “Mereka telah menjadi subsistem di dalamnya. Ia juga merupakan pemimpin bagi seluruh rakyat, bukan hanya ikut kelompok atau partai tertentu,” ucapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (22/2/2025).

    Firman melanjutkan, seorang kepala daerah idealnya melepas atribut kepartaian dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing. Apabila masih ikuti instruksi partai, maka akan menjadi masalah ke depannya, ketika setiap kebijakan yang akan diambil yang selalu dikontrol dan dikonsultasikan dengan pimpinan partai.

    “Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala daerah memiliki mekanisme kerja sama dengan DPRD serta harus mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar mewakili kepentingan partai politik,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, ketika seorang kepala daerah terpilih dan memang berasal dari suatu partai dan koalisi.

    “Namun, apakah itu berarti ia harus meminta izin kepada semua partai dalam koalisinya? Jika demikian, maka yang terjadi adalah elite politik lebih tunduk kepada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Firman Noor menegaskan, sebenarnya polemik kepala daerah PDIP tunda ikuti retret di Magelang bisa menjadi benar jika alasan penolakan tepat. Namun, instruksi dari Megawati dalam hal ini lebih bersifat simbolis sebagai bentuk perlawanan.

    “Apabila alasannya adalah karena acara tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap prihatin terhadap kondisi keuangan negara, maka hal itu masih bisa diterima dan bahkan memiliki nilai heroik,” paparnya.

    Sementara, ada anggota PDIP yang masih tetap mengikuti acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tidak terlalu terikat dengan keputusan partai dan lebih mengutamakan kepentingan negara serta rakyat.

    Firman menegaskan, seorang kepala daerah adalah pemimpin bagi rakyat, bukan hanya kader partai semata.

    “Dalam konteks pemerintahan, pola pikir fungsional seperti ini lebih relevan dibanding sekadar loyalitas terhadap keputusan partai,” pungkas Firman dalam menanggapi kepala daerah PDIP yang tunda perjalanan retret ke Magelang.

  • Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Seperti diketahui, seluruh kepala dan wakil kepala daerah mendapat instruksi dari Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retreat. 

    Instruksi itu, disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retret dimulai. 

    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ucap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengatakan, saat ini sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah bersiaga di Magelang. 

    Namun, Masinton menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari ketua umum.  

    “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” katanya. 

    Hal senada juga disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. 

    Pramono, kata Hasto, melakukan komunikasi intens dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. 

    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDIP yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.

    Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.

    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.

    Saat ini, kata Hasto, semua masih menunggu arahan lanjutan dari Megawati. 

    Ia memastikan, saat ini sejumlah kader sudah bersiap jika sewaktu-waktu ada arahan lanjutan dari ketua umum 

    Hasto bahkan mengungkapkan, barang-barang yang mereka bawa bahkan sudah berada di area Akmil.

    “Semua siap lah sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi,” ucap Hasto.

    Pramono sendiri diketahui sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 13.20 WIB tadi. 

    Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Pramono yang menyinggung terkait retret ini. 

    Pramono hanya menuturkan bahwa ia hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta.

    “Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” katanya, Sabtu, dikutip dari Kompas.com. 

    (Tribunnews.com/Milani/Erik S) (Kompas.com) 

  • Wali Kota Hasto "Standby" di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan Yogyakarta 22 Februari 2025

    Wali Kota Hasto "Standby" di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan Yogyakarta 22 Februari 2025

    Wali Kota Hasto “Standby” di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Yogyakarta.
    Penunjukan ini berlaku selama Wali Kota Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    , berada di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
    Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi senior PDI Perjuangan,
    Pramono Anung
    , terkait waktu pelaksanaan retret tersebut.
    Adapun Hasto merupakan politisi PDI-P yang sedang menunggu arahan lanjutan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melarang kepala daerah dari PDI-P mengikuti retreat di Magelang. 
    “Untuk sementara, komando pemerintahan di Kota Yogyakarta diserahkan kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta,” ujar Hasto saat dihubungi pada Sabtu (22/2/2025).
    Hasto menambahkan bahwa komunikasi secara daring tetap dijalin selama ia berada di Magelang.
    “Kita juga komunikasi secara online. Kalau ada berkas-berkas yang bisa ditandatangani basah, ya saya bisa tanda tangan dari Magelang,” jelasnya.

    Dalam keterangannya, Hasto juga menyoroti beberapa persoalan mendesak yang memerlukan perhatian langsung .
    Salah satunya adalah penerbitan surat edaran terkait peraturan tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan.
    “Menjelang puasa, kita harus membuat suatu regulasi edaran terkait dengan makan minum warung buka jam berapa, tempat hiburan malam mulai jam berapa,” katanya.
    Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah sampah di kota. “Hari-hari ini saya juga minta untuk gotong royong terkait dengan sampah juga jalan terus sama-sama,” ucapnya.
    Sebelumnya, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tengah menunggu waktu untuk dapat masuk ke Akademi Militer dan mengikuti retreat yang diinisiasi pemerintah pusat.
    “55 orang kepala daerah dari PDI-P sudah berada di Magelang agar sewaktu-waktu dapat masuk ke Akademi Militer. Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua standby di sini,” kata Hasto.
    Hasto juga mengakui bahwa ia belum mengetahui kapan kepastian mengenai keikutsertaan kepala daerah pada retreat dapat diketahui.
    “Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, tapi secepatnya akan ditentukan,” ujarnya.
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah ditunjuk untuk mewakili PDI-P dalam berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara retreat kepala daerah.
    Hasto menegaskan bahwa Pramono akan mewakili para kepala daerah asal PDI-P yang sudah siap untuk mengikuti retreat sekaligus menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pendidikan Nasional, Darmaningtyas ikut berkomentar soal video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal Mantan Presiden Joko Widodo.

    Dalam video berdurasi 5 menit itu mengungkap soal andil Jokowi dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Darmaningtyas menyebut pernyataan Hasto dalam video hanya pembelaan diri saja. Apalagi kalau itu PDIP ikut menyetujui revisi. 

    “PDIP tetep bertanggung jawab lah karena sebagai pemilik suara terbanyak saat itu menyetujui revisi. Kalau memang PDIP tidak menyetujui revisi harusnya ya menolak keras revisi. Jadi ini hanya pembelaan diri saja,” kata Darmaningtyas dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

    Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    “Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.

    Beberapa waktu setelah pertemuan itu. Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tak menjelaskan siapa menteri dimaksud.

    “Beliau mengatakan kepada saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung di KPK,” paparnya.

  • Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    PIKIRAN RAKYAT – Meskipun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah ditahan dan sedang dalam proses peradilan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan buronan KPK Harun Masiku tetap ditangani secara optimal.

    Hingga kini Harun Masiku masih tidak ketahuan batang hidungnya. Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tidak akan kendur dalam pencarian atas DPO sejak 2020 itu.

    “Pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata Setyo, di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo menambahkan, KPK sangat mempersilakan semua pihak membantu dengan informasi sekecil apapun, untuk mencari keberadaan Harun Masiku.

    Jadi, ia mengimbau pihak yang punya informasi relevan dengan pencarian untuk segera melapor saja kepada lembaga antirasuah.

    “Kami tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat, untuk bisa memberikan informasi mana kala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ucap dia.

    Penahanan Hasto Kristiyanto

    Pada malam hari, Kamis, 20 Februari 2025, penyidik KPK menahan Hasto selama 20 hari, yang berlaku mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rumah Tahanan KPK.

    Penyidik KPK mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk mengenakan tuduhan perintangan penyidikan.

    Setyo menjelaskan bahwa penerapan pasal tersebut dilakukan karena intervensi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku berhasil meloloskan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi antirasuah dan masih buron hingga saat ini.

    Setyo menceritakan bahwa pada 8 Januari 2020, KPK sedang melaksanakan OTT terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan salah satu target dari OTT tersebut adalah Harun Masiku.

    Namun, Hasto memberikan perintah kepada Nur Hasan, yang bertugas sebagai penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No. 12 A, yang juga sering digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku dan menyuruhnya merendam ponselnya dalam air serta segera melarikan diri.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” ucap Setyo.

    Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    “Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

    Penyidik KPK juga mengungkapkan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang yang terkait dengan kasus Harun Masiku dan memberi arahan agar mereka tidak memberikan keterangan yang benar saat dipanggil oleh KPK.

    Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghalangi dan mempersulit jalannya penyidikan kasus suap yang tengah berlangsung. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pakar Klaim Seluruh Kepala Daerah Harusnya Ikut Retret di Magelang

    Pakar Klaim Seluruh Kepala Daerah Harusnya Ikut Retret di Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid ikut menanggapi isi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Fahri menilai idealnya kegiatan pembekalan itu harus dan wajib diikuti oleh para kepala daerah. Sebab, kegiatan ini dia pandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik.

    “Idealnya harus dan wajib mengikuti [retret], sebab kegiatan itu harus dipandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik. Kegiatan retret itu kan dibiayai oleh negara yang berorientasi pada aspek pelayanan publik,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2025).

    Artinya, lanjut dia, tujuan retret adalah kepala daerah menjadi abdi negara yang langsung bekerja dengan visi kebangsaan, bukan lagi membawa visi partai politik tertentu,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini melihat kegiatan retret kepala daerah memiliki “legal basis” yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat. 

    Fahmi berujar, menilik spirit Pasal 376 ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, agar kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

    “Jadi pada hakikatnya [retret] ini merupakan program pemerintah yang urgen serta strategis atau disebut important and strategic program,” tuturnya.

    Akan tetapi, Fahri menekankan bila tidak mengikuti, tak semua hal yang diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang dapat berwujud menjadi sanksi hukum, termasuk soal retret kepala daerah ini.

    “Tetapi secara moril dalam tata pemerintahan, itu merupakan sebuah keniscayaan, sehingga wajib ditaati,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat yang sama, Presiden ke-5 RI itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.”

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

  • Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

    Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

     FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief meresponnya video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto soal Joko Widodo.

    Dia menyentil dan menyebut pengakuan Hasto soal Jokowi itu membuatnya ngantuk. 

    ”Nonton video pengakuan Hasto soal Pak Jokowi dan KPK saya jadi ngantuk,” kata Andi Arief dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya, dalam video itu, Hasto menyebut soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Jokowi.

    “Sebagai sekretaris PDIP, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen saya sangat getol, saya sampaikan ke Bu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDIP memerangi korupsi,” kata Hasto dalam video dikutip, Sabtu, (22/2/2025). 

    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi UU KPK diarsiteki oleh PDIP itu sangat salah,” lanjutnya. 

    Dia juga mengungkit pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution akan mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

    “Sampai saya mengatakan, kepada pak presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau untuk mencalonkan anak dan menantunya. Pak presiden, apakah betul mau mencalonkan mas Gibran dan mas Bobby sebagai wali kota,” ujarnya. 

    “Nah loh kenapa Pak Sekjen,” tambah Hasti meniru jawaban Jokowi kala itu. 

    Hasto mengatakan, ketika Gibran dan Bobby sebagai wali kota, maka otomatis kadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap bentuk gratifikasi suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya.