Tag: Hasto Kristiyanto

  • Megawati Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai Juru Bicara PDIP

    Megawati Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai Juru Bicara PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai  juru bicara PDIP. Tugasnya adalah menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait.

    Penugasan itu tertuang dalam Surat Tugas DPP PDIP Nomor 3429/ST/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada Senin (24/2/2025). 

    Dalam surat tersebut dijelaskan penunjukan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessi sebagai juru bicara PDIP, dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik saat ini.

    Ahmad Basarah merupakan ketua DPP PDIP sekaligus ketua Fraksi PDIP di MPR. Sedangkan Ronny Talapessy adalah ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP.

    Surat DPP PDIP terkait penunjukan juru bicara PDIP. – (Beritasatu.com/PDIP)

    “Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai wajib berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada ketua umum PDI Perjuangan,” begitu bunyi surat tersebut.

    Surat penunjukan juru bicara PDIP itu tersebar setelah para elite PDIP menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan secara intens selama empat hari ini sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait surat penunjukan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessi sebagai juru bicara PDIP.

  • Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.

    Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

    “Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)” kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Perihal kepala daerah yang nekat hadir retret, Hugo enggan menanggapinya. “Kita lihat nanti,” jawabnya singkat.

    Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

    Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

    Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

    Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.

  • Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu penulis buku, Agus Mulyadi menyoroti terkait demo yang beberapa hari ini ramai dilakukan di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Indonesia Gelap” hampir seluruh mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan dan memprotes kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah.

    Namun, ada yang menyebut aksi demostrasi yang dilakukan Mahasiswa ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    Hal inilah yang kemdian disorot tajam oleh sang penulis.

    “Demo kali ini bahkan diplintir sebagai aksi untuk menyelamatkan Hasto hanya karena, sekali lagi, hanya karena, diikuti oleh mahasiswa,” tulisnya dicuitan akun pribadimya dikutip Senin (24/2/2025).

    “ilmu politik yg kebetulan pernah magang di kantor PDIP,” tuturnya.

    Agus pun memberikan sindiran untuk dua calon presiden di Pemilu 2024 lalu yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Ia meminta agar keduanya lebih baik diam terlebih dahulu. Karena diam dari keduanya dianggap baik untuk gerakan.

    “Bagus kalau Anies dan Ganjar diem aja dulu,” sebutnya.

    “Diamnya mereka justru “baik” buat gerakan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader PDIP Pramono Anung memutuskan hadir retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pramono bahkan siap bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.

    Pramono awalnya mengungkap masih ada kepala daerah kader PDIP yang belum hadir retret di Akmil Magelang. Namun, dia menyebut Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada beberapa daerah yang hanya mengirimkan sekdanya untuk ikut retret.

    “Intinya yang mungkin belum tinggal 1 provinsi tambah 1 orang. Nanti totalnya di Pak Bima Arya. Ada 1 provinsi yang karena arahan Pak Mendagri ataupun Pak Wamen boleh susulkan sekdanya, ya mereka susulkan sekdanya,” kata Pramono di lokasi retret, Senin (24/2/2025).

    Pramono menyebut mungkin dirinya lah kepala daerah dari PDIP yang masuk terakhir di retret kepala daerah. Dia pun siap bertanggung jawab atas keputusannya ikut acara tersebut.

    “Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain sekda, maka iyasudah kita semua ikuti retret secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab dengan apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Pramono memastikan komunikasi antara PDIP dan pemerintah pun baik-baik saja terlepas dari dinamika yang terjadi. Jika tidak baik, lanjut dia, maka dirinya tak mungkin diizinkan menyusul hadir retret.

    “Saya terus menerus komunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk kemudian kalau sudah sampai sini kan komunikasinya baik baik aja. Kalau ada hal yang mungkin perlu dipersiapkaan itu bagian politik yang harus ditangani bersama,” ujar dia.

    Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Magelang. Pramono dan sejumlah kepala daerah kader PDIP menyusul kepala daerah lainnya yang sudah mulai retret sejak 21 Februari 2025 yang lalu.

    Pramono tiba di Akmil Magelang pada Senin (24/2) siang. Di saat yang bersamaan, ada pula kepala daerah asal PDIP lainnya yaitu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Kehadiran Pramono Anung ini dibenarkan Wamendagri Bima Arya. Pramono langsung mengikuti pembekalan.

    “Iya beliau sedang ikut sesi pembekalan dari para dirjen kemendagri bersama seluruh peserta,” kata Bima Arya.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto.

    Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Karno hingga Bambang Pacul datangi rumah Megawati

    Rano Karno hingga Bambang Pacul datangi rumah Megawati

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP Rano Karno dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Rano tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 09.50 WIB, sedangkan Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.

    Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apa pun.

    Belakangan ini memang pengurus pusat PDIP tampak intens bertemu dengan Megawati sejak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2) lalu.

    Hasto ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

    Tayang: Senin, 24 Februari 2025 11:07 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    RUMAH MEGAWATI – Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, saat tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Pantauan Tribunnews.com, dua Ketua DPP PDIP tampak sudah tiba di kediaman Megawati.

    Mereka di antaranya Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP, Rano Karno dan Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Rano Karno tiba di kediaman Megawati sekira pukul 09.50 WIB. Sementara Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.

    Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apapun.

    Belakangan ini memang pengurus pusat PDIP tampak intens bertemu dengan Megawati sejak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Hasto ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)