Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Media Survei Nasional (Median), baru saja merilis hasil penelitian yang menunjukkan respons warganet mengenai dua isu yang sedang hangat belakangan ini, yaitu isu gerakan #KaburAjaDulu dan penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penelitian yang dilakukan itu menggunakan rancangan non-probability sampling dengan menyebar kuesioner google form di media sosial pada 21-22 Februari 2025, dengan target warganet berusia 17-60+ tahun. Hasilnya terkumpul 518 responden yang tersebar di 30 provinsi.

    Dari hasil penelitian tersebut tergambar, sebanyak 85,7% responden warganet mengetahui tentang isu #KaburAjaDulu. Dari yang mengetahui, terlihat 53,7% merasa setuju dengan gerakan tersebut, dan 34,9% tidak setuju, dan 11,4% tidak jawab/tidak tahu. Publik yang setuju gerakan tersebut punya tiga alasan paling kuat, antara lain lapangan kerja sulit (18,3%), pemerintah dianggap kurang peduli rakyat (16,9%), dan mencari kehidupan yang lebih baik (10,8%).

    Sedangkan publik yang tidak setuju gerakan Kabur Aja Dulu juga mempunyai tiga alasan paling kuat, antara lain dianggap sebagai sikap tidak bertanggung jawab (18,2%), semua persoalan ada solusinya (13,8%), dan cinta negeri walaupun banyak kekurangan (10,5%). 

    Sementara itu, untuk isu penangkapan Hasto Kristiyanto, sebanyak 85,7% responden warganet mengaku mengetahui soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto, sementara 14,3% lainnya tidak mengetahui. Dari warganet yang mengetahui kasus penangkapan Hasto itu, sebanyak 55,8% menganggap penangkapan tersebut murni sebagai langkah hukum, 26,6% lainnya menganggapnya sebagai tekanan politik, dan 17,6% tidak menjawab. 

    KPK punya bukti yang kuat (44,6%), menjadi alasan mengapa responden menganggap penangkapan Hasto adalah murni karena langkah hukum. Sedangkan warganet yang menyebut penangkapan Hasto sebagai tekanan politik beralasan karena PDIP adalah partai oposisi (28,3%), selain juga ada alasan konflik PDIP  dan Jokowi. 

    Peneliti Senior Median Ade Irfan, Selasa (25/2/2025) mengatakan, penelitian tersebut sengaja dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat di media sosial terkait isu-isu kontemporer yang belakangan terjadi di Indonesia. Ade Irfan sendiri meyakini gerakan demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang digaungkan mahasiswa menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Sebelumnya juga banyak isu beredar termasuk soal kelangkaan gas melon, lalu kabur aja dulu, sampai demo, ini akumulasi,” katanya. 

     

     

     

  • KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Ia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta semua pihak, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui.

    Seperti diketahui, belum lama ini Hasto ditahan KPK buntut dugaan keterlibatannya terhadap kasus Harun Masiku.

    “Penegasan ini bagus sekali. Siapapun yang mengetahui adanya korupsi yang diduga dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali harus melaporkannya kepada KPK,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (25/2/2025).

    Bukan hanya ke KPK, dugaan korupsi itu juga bisa dilaporkan ke penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

    Benny bilang, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya KPK dalam menindak tegas para koruptor.

    “Ayo dukung KPK berantas korupsi dan tangkap koruptor-koruptor,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Presiden Jokowi di balik revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Hasto menyebut revisi itu dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari potensi jeratan hukum.

    Hasto mengaku pernah bertemu Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran dan Bobby maju sebagai wali kota Solo dan Medan.

    Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa status keduanya sebagai kepala daerah akan membuat mereka rentan terhadap kasus korupsi dan gratifikasi.

  • Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Potensi terjadinya kerenggangan hubungan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri harus segera diatasi. Jika tidak, bisa terjadi ketegangan politik yang dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik internasional.

    Langkah meredakan ketegangan juga untuk mengatasi adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari merenggangnya hubungan dua patriot bangsa yang dihormati hingga ke level internasional tersebut.

    Seperti diketahui, indikasi merenggangnya hubungan kedua tokoh bangsa itu terjadi pasca penahanan Sekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang disusul dengan keluarnya instruksi bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Berikut diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia Nana Rukmana saat diwawancarai pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurut Nana, inisiasi untuk mengatasi ketegangan itu bisa dilakukan dengan segera mempertemukan keduanya yang diawali melalui komunikasi intensif kalangan terdekatnya.

    “Dari pihak Prabowo ada beberapa nama yang pantas mewakili, semisal Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo atau Sjafrie Samsoeddin. Atau mengutus Menko Polkam Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Megawati,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Megawati, ada beberapa nama yang sangat dipercayanya, seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) atau bahkan mengutus putrinya Puan Maharani.

    Pertemuan keduanya bisa dilaksanakan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dengan menghadirkan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tokoh penengah sekaligus perekat. 

    “Keduanya akan merasa dihormati. Presiden Prabowo tetap jadi tuan rumah, Megawati lahir dan punya sejarah panjang di Yogyakarta dan sempat tinggal di Gedung Agung,” katanya.

    Menghadirkan Sultan sebagai penengah, lanjut Nana, karena Sultan merupakan tokoh yang disegani.

    “Sultan miliki reputasi yang baik. Baik itu secara integritas dan kredibelitas, sultan pun dikenal sangat independen dan dihormati kedua pihak. Terlebih sultan juga merupakan seorang kepala daerah (Gubernur DIY) yang bisa merepresentasikan keberadaan para kepala daerah,” katanya.

    Di sisi lain kata Nana, ketegangan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicermati.

    “Saat surat penundaan retret beberapa hari ke belakang muncul, Megawati memberikan pesan tersirat. Kepala daerah dari PDIP diminta menunda retret tersebut, kata kuncinya adalah menunda,” katanya.

    Jika dicermati maka kata menunda ini merupakan pesan untuk berdialog yang disampaikan Megawati kepada Prabowo.

    “Melalui kata menunda itu, Megawati memberikan sinyal bahwa dia masih membuka ruang dialog dengan Prabowo. Tentunya dengan tujuan mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan politik,” katanya.

    Namun apabila ketegangan ini tidak teratasi atau cenderung berlarut-larut kata Nana, akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik dan geostrategis internasional.

    “Padahal jika kedua tokoh ini dipersatukan justru menjadi kekuatan hebat Indonesia. Megawati sangat dihormati di dunia Internasional, sehingga justru bisa memperkuat Prabowo dalam diplomasi Internasionalnya bagi kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

    Perkuat Diplomasi Internasional

    Megawati Soekarnoputri memang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah negara dan tokoh internasional. Belum lama, pada awal Februari 2025, Megawati diundang secara khusus Pemimpin Negara Vatikan Paus Fransiscus. 

    Selama berada di Vatikan, Megawati juga diundang menghadiri forum World Leaders Summit on Children’s Right. Forum ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional diantaranya Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara dan Paus Fransiskus.

    “Luasnya jaringan internasional Megawati itu sangat bisa membantu memperkuat diplomasi internasinal pemerintahan Prabowo sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan strategis di kancah internasional,” katanya.

    Selain karena berbagai perannya di berbagai forum internasional, ketokohannya semakin kuat juga karena dipengruhi nama besar ayahandanya Presiden Pertama RI Soekarno.

    Presiden Soekarno itu tokoh besar yang hingga saat ini namanya masih sangat dihormati di banyak negara karena berbagai peran strategis internasionalnya. 

    “Banyak negara besar di kawasan Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, sangat menghormatinya. Bahkan banya negara membuat berbagai monumen dan nama jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Sukarno,” katanya.*****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi rencana Hasto mengajukan penangguhan penahanan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal langkah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mengajukan penangguhan penahanan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, belum ada keputusan terkait permintaan Hasto tersebut. Menurutnya, kewenangan penahanan ada di tangan penyidik.

    “Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka, tapi soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasar pertimbangan,” kata Setyo, Selasa (25/2/2025).

    Setyo melanjutkan, berdasarkan pengetahuannya, sejauh ini belum ada tersangka perakara korupsi yang mengajukan penangguhan penahanan. “Sepertinya sebelumnya belum pernah ada juga tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristiyanto bersikeras penahanan kliennya ditangguhkan. Permohonan penangguhan penahanan pun akan kembali diajukan.

    “Akan diajukan lagi,” kata penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 24 Februari 2025.

    Kendati begitu, Maqdir menyatakan kedatangannya hari ini ke kantor Lembaga Antirasuah bukan urusan kasus Hasto. Maqdir tidak menjelaskan secara detail perihal kapan permohonan penangguhan penahanan Hasto akan disampaikan ke KPK.

    (cip)

  • 4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal
    PDI-P
    semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
    Wayan Koster
    dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
    “Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
    Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
    Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
    “Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
    Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
    Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
    kepala daerah PDI-P
    dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
    “Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
    “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
    Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    “Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
    Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
    “Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
    Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
    “Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
    Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
    “Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
    Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
    Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada akhirnya masuk ke kegiatan Retret Kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang Jateng, Senin (24/2). 

    Ia datang ke lokasi sekitar pukul 13.10 WIB, setelah sebelumnya mengadakan rapat koordinasidi sebuah rumah makan tidak jauh dari Akmil.

    Saat turun dari mobil Alpard nopol AB 125 AN, Pramono sudah mengenakan drescode hitam putih.  Kehadiran Pramono Anung disambut langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pramono pun langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi hari.

    Pramono mengatakan, bahwa mulai hari ini ia masuk retret, namun ia tidak mau memberikan alasan kenapa baru hari ini masuk, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.  

    Ia masuk ke retret bersama dengan walikota Yogjakarta Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Masinton pasaribu dan bersama 17 kepala daerah lainnya.

    Ia menegaskan, sebelum masuk retret, yang pasti, dirinya sudah berkomuniikasi dengan ketua umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. 

    “Dengan pertimbangan yang sesungguh-sungguhnya, apa yang menjadi pertimbangan sehingga menunda mengikuti retret,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran Mendagr dan Wamendagri serta semuanya,  karena baru hari keempat mengikuti retret.

    Sebagai Gubernur Jakarta, ia sudah menugaskan pada wakil Gubernur Rano ‘bang Dul’  Karno, untuk tetap gas pol  pasukan biru, pasukan orange, pasukan kuning, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat.

    Menyinggung tentang instruksi megawati untuk menunda mengikuti retret, Pramono mengatakan, bahwasurat itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarno Putri.  Pramono juga menyampaikan, hingga saat ini, hanya tinggal satu propinsi yang belum masuk ke retret. 

    “Ada satu propinsi yang karena arahan dari Mendagri dan Wamendagri,  maka sekdanya yang mengikuti retret. Tapi apakah sekda yang yang bersangkutan sudah masuk atau belum, saya belum tahu,” ujarnya.

    Pramono menekankan bahwa dirinya dan para kepala daerah lain yang datang terlambat sudah datang secara baik-baik, dan akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau datang terlambat  mengikuti retret.

    Sementara itu, Bupati Tapanulli Masinton Pasaribu mengatakan, seluruh kepala daerah PDIP sudah menyusul masuk ke retret di Magelang, kecuali  Propinsi Bali.  Ia  mengaku tidak  tahu alasannya, namun mereka sudah berada  di Jogajakarta.

    Menyinggung soal sertifikat kepesertaan retret, ia tidak memperpasalahkan apakah akan mendapat  atau tidak. Karena untuk menjalankan pemerintahan  tidak dilihat dari sertifikat kelulusan.

    Dia menyatakan siap mengikuti rangkaian kegiatan retret, meski sudah tertinggal materi dari Lemhanas dan Menkeu. “Saya sudah mendapat bahan materinya dan siap mempelajarinya,” kata Masinton.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

    Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

     

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu kepala daerah usungan PDIP, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung baru hadir ke acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Meski begitu, ia tak mengungkapkan lebih rinci mengenai alasannya baru datang pada hari keempat ini.

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Februari 2025.

    Pramono Anung memastikan bahwa kedatangannya dalam acara retret sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pun saya berkomunikasi dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar.

    “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini,” tuturnya.

    Megawati Larang Kepala Daerah Usungan PDIP Hadiri Retret

    Ketum PDIP Megawati larang kepala daerah usungan partainya ikut retret./PDI Perjuangan

    Beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri sempat menjadi perhatian publik lantaran melarang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara retret yang berlangsung sejak 21-28 Februari 2024.

    Larangan tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebijakan itu muncul di tengah dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati pun meminta seluruh kepala daerah usungan PDIP yang saat itu sedang menuju Kabupaten Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” katanya.

    Daftar Kepala Daerah Usungan PDIP yang Sudah Hadir Sejak Semalam

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang datang ke lokasi retret sejak semalam. Dalam barisan itu, ada anak Pramono Anung yang menjadi Bupati Kediri, yakni Hanindhito Himawan Pramana.

    Selain itu, ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana. Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Said Abdullah Jamin Hasto Tak Kabur dari KPK, Hanya Tunggu Keputusan Megawati – Page 3

    Said Abdullah Jamin Hasto Tak Kabur dari KPK, Hanya Tunggu Keputusan Megawati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menanggapi isu yang beredar, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto tidak kabur dari pemanggilan KPK. Ia memastikan Hasto tetap hadir dan beraktivitas seperti biasa di kantor DPP PDIP yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Pak Hasto ada, pak Hasto tidak ke mana-mana, pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said saat diwawancarai di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

    Said mengatakan, Hasto juga masih berada di kediamannya. Hanya saja, dia tak menyebut kediaman yang dimaksud di daerah Bekasi Timur, Jawa Barat atau tidak. “Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP. Memang pak Hasto kabur?” tegas Said.

    Kendati demikian, Said mengaku tidak mengetahui keberadaan Hasto pada saat penggeledahan kediamannya di Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (7/1) kemarin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang terlihat ikut dalam kegiatan
    retreat
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Kehadiran Ade dalam kegiatan ini diketahui dari postingan video Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lewat akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Senin (24/2/2025).
    Dalam postingan tersebut, Ade yang mengenakan kemeja putih terlihat berada di belakang Dedi yang berdiri bersama kepala daerah lain.
    Awalnya, Dedi yang berada dalam sebuah barisan menyapa sejumlah kepala daerah di wilayah Banten.
    Tak berselang lama, Dedi tiba-tiba mencari sosok seorang bupati baru yang ada dalam barisan tersebut.
    “Ada bupati baru,” kata Dedi, dikutip Kompas.com, Senin.
    “Ini,” jawab kompak sejumlah kepala daerah.
    Jawaban tersebut langsung dibantah Dedi.
    Ternyata, sosok bupati yang dimaksud Dedi ialah
    Ade Kunang
    .
    “Bekasi mana
    Bupati bekasi
    ? Mana coba Bupati Bekasi,” ungkap Dedi.
    Ade yang berdiri di belakangnya kemudian langsung mendekat sembari melambaikan salam hormat ke kamera ponsel Dedi.
    Dedi kemudian merangkul Ade sembari menghadap kamera.
    Dedi menyebut bahwa Ade merupakan kepala daerah kaya raya.
    Ia pun melempar candaan jika Ade pernah berjanji kepada dirinya bahwa harta kekayaannya akan disumbangkan ke kas pemerintah daerah.
    “Sini, kamu di depan. Ini bupati muda, kaya raya. Sudah berjanji kepada saya seluruh asetnya masukin ke kas daerah,” canda Dedi sembari tertawa.
    Diketahui, Ade dan Tri merupakan kepala daerah dari kader
    PDI Perjuangan
    (PDI-P).
    Keberadaan keduanya menjelang kegiatan retreat sempat menimbulkan teka-teki.
    Pasalnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retreat.
    Instruksi itu dikeluarkan Megawati setelah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.