Xcloud.id

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025

    Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025

    Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Auotomated External Defibrillator (AED) atau alat kejut jantung otomatis untuk mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan kesehatan saat malam pergantian tahun.
    Langkah ini diambil menyusul pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi kasus serangan jantung di tengah kepadatan pengunjung.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
    mengatakan, kepadatan pengunjung, khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi memicu kondisi darurat kesehatan seperti serangan jantung.
    “Kalau di Malioboro crowded sekali, pernah kejadian serangan jantung. Maka alat pacu jantung itu adanya tidak di posko (kesehatan) tapi di titik yang mudah diakses,” ujar Hasto, Rabu (17/12/2025).
    Hasto menyebutkan, AED akan disiapkan di lima titik keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
    “Kita sediakan di lima titik,” katanya.
    Adapun lokasi penempatan AED meliputi Teras Malioboro 1, Plaza Malioboro, Taman Malioboro, serta Teras Malioboro 2.
    Selain menyiapkan AED, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan jalur khusus kegawatdaruratan, terutama di kawasan Malioboro. Jalur ini disiapkan agar ambulans tetap dapat melintas apabila terjadi kondisi darurat, seperti pengunjung yang mengalami serangan jantung.
    Hasto menjelaskan, AED milik Pemkot Yogyakarta dilengkapi panduan suara dan sistem pendeteksi otomatis. Alat tersebut hanya akan bekerja apabila mendeteksi korban mengalami henti jantung.
    “Jika ditempelkan pada orang yang sehat, alat ini tidak akan bekerja,” jelasnya.
    Pemkot Yogyakarta juga mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik keramaian, antara lain di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta melalui Puskesmas Jetis, Pos Teteg di utara Malioboro, serta di kawasan Titik Nol Kilometer.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menambahkan, pada 31 Desember ambulans akan disiagakan di beberapa titik, yakni di pos Tugu Pal Putih Yogyakarta, ABA, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Ngejaman, Titik Nol Kilometer, dan DPRD.
    “Kita juga ada PSC 24 jam. Apabila ada kecelakaan atau kegawatdaruratan bisa menghubungi PSC, satu kali 24 jam di IGD dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta,” kata Emma.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
    Presiden
    Prabowo Subianto
    sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
    “Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
    Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
    Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
    bencana banjir
    dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
    Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
    “Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
    Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
    Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
    “Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
    “Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
    SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
    “Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
    the biggest disaster in our history
    , kita pontang-panting
    day by day, night after night to save our people
    ,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
    SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
    “Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
    Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
    Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    “Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
    “Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
    Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
    tanah longsor
    yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
    “Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
    Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
    Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf

    PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf

    PN Jakpus Bantah Kabar Istri Hakim Temui Hasto Kristiyanto dan Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memastikan bahwa istri hakim yang mengadili perkara suap Harun Masiku tidak pernah menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.
    “Bahwa tidak benar keterangan yang disampaikan
    Hasto Kristiyanto
    dalam pidatonya,” kata Jubir
    PN Jakarta Pusat
    , Andi Saputra, dalam siaran pers, Selasa (9/12/2025).
    Keterangan Hasto tersebut disampaikan saat dia mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025) siang.
    “Mohon dijadikan koreksi. Terima kasih,” ujar Andi Saputra.
    Adapun Hasto mengaku pernah didatangi oleh salah satu istri hakim yang mengadili
    kasus suap
    dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya.
    Hasto menuturkan, pertemuan itu terjadi dalam sebuah pertunjukan wayang yang digelar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, beberapa waktu lalu.
    “Ketika saya wayangan di sini, kira-kira dua minggu yang lalu, ada salah satu istri hakim yang datang ketemu saya,” ujar Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    Hasto menuturkan, ketika itu, istri hakim tersebut meminta maaf karena suaminya mengadili kasus Hasto.
    “Ketemu saya, minta maaf. ‘Mohon maaf Pak terhadap kasus Bapak. Dulu itu kami hanya ditekan.’ Itu disampaikan kepada saya,” jelas dia.
    Kendati demikian, Hasto tidak menjelaskan secara detail pertemuan tersebut karena menurutnya hal itu adalah masa lalu.
    “Tapi yang penting ke depannya adalah bagaimana tidak boleh ada suatu tekanan-tekanan, terlebih kepada lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung korupsi yang saat ini dianggap kian besar dibandingkan sebelumnya.
    Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti
    Korupsi
    Sedunia, di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    “Jadi, kalau kita melihat persoalan-persoalan korupsi sekarang justru makin besar, itu juga tidak bisa terlepas dari potret diri terhadap etika, moral, nilai-nilai yang diyakini oleh suatu bangsa. Korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” kata Hasto, Selasa.
    Hasto menyinggung hal tersebut saat awalnya berbicara mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang ketika menjabat sebagai Presiden ke-5 RI bertindak sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    “Sebagai Mandataris MPR, Megawati terikat pada seluruh keputusan-keputusan MPR yang harus dijalankan. Dan di situlah bagaimana seluruh TAP MPR pascakejatuhan Soeharto, di situ sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang disebut sebagai nepotisme, kolusi, dan korupsi harus, harus, dan harus dihancurkan dari muka Republik ini,” ujar dia.
    Hasto menuturkan, saat itu lahirlah
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) pada masa awal reformasi.
    Ia menyebut, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum saat itu, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dinilai berada di bawah kendali kekuasaan.
    “Maka KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang begitu besar,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, yang disebutnya kerap menjadi mitra dialog.
    Hasto kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan pandangan ilmiah dalam buku “How Democracies Die” karya Steven Levitsky, yang menurutnya menggambarkan terbentuknya rezim otoriter, terutama ketika negara mengalami krisis.
    “Di dalam buku itu digambarkan bagaimana rezim otoriter itu terbentuk. Secara empiris sangat jelas, seringkali ada yang diwarnai dengan krisis,” ucap dia.
    Menurut Hasto, fenomena serupa terlihat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, di mana kekuasaan semakin terpusat pada eksekutif dan kemudian tidak dikoreksi saat situasi kembali normal.
    “Di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana negara-negara bisa membentengi terhadap otoriter, termasuk wajahnya yang populis. Itu karena suatu etika, moral, nilai yang menjadi
    values
    dari bangsa itu,” tegas Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Fajar.co.id, Jakarta — Usulan kepala daerah dipilih DPRD kini mengemuka dan jadi perbincangan elite politik.

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Dia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Terkait wacana itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.

    “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.

    Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

  • Bencana Ekologis Landa Berbagai Wilayah Indonesia, Hasto Kristiyanto Sebut Pertanda Alam Sedang Marah

    Bencana Ekologis Landa Berbagai Wilayah Indonesia, Hasto Kristiyanto Sebut Pertanda Alam Sedang Marah

    “Kayu yang hanyut pada saat bencana itu bukti ada yang tidak beres. Maka diperlukan koreksi menyeluruh, dari hulu kebijakan hingga hilirnya partisipasi rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” katanya.

    Hasto juga menekankan bahwa urusan kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan apa pun. Melalui Yayasan Mega Gotong Royong, PDIP menggerakkan partisipasi kader di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan bencana.

    Ia menyebut sejumlah tokoh yang aktif dalam Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) seperti Tri Rismaharini di Aceh, Ribka Tjiptaning di Sumatera Barat, dan Ono Surono di Jawa Barat.

    “Gotong royong ini menunjukkan bahwa masalah kemanusiaan tidak dibedakan oleh pilihan politik, suku, agama, atau status sosial. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegas Hasto.

    Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kembali bahwa PDIP akan terus mendorong perbaikan kebijakan lingkungan, termasuk moratorium hutan dan penghentian konversi hutan menjadi lahan sawit.

    Hasto mengutip data WALHI yang menunjukkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Bung Karno adalah pemimpin yang tidak pernah mengeluarkan kebijakan perluasan sawit.

    “Hutan adalah ekosistem kehidupan. Kerusakan hutan harus dihentikan. Mari bersama pemerintah mencanangkan bencana ekologis ini sebagai bencana nasional agar terbangun kesadaran kolektif bahwa kerusakan harus dicegah bersama,” kata Hasto.

    Ia memastikan, melalui konferensi daerah ini, PDIP merumuskan langkah-langkah perbaikan dan program strategis untuk Jawa Barat serta Indonesia berdasarkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk merawat bumi. (fajar)

  • PDIP: Bencana Ekologi Muncul karena Tiadanya Penegakan Hukum yang Adil

    PDIP: Bencana Ekologi Muncul karena Tiadanya Penegakan Hukum yang Adil

    Bandung, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bencana ekologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan hasil dari lemahnya penegakan hukum. 

    “Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat di Bandung, Minggu (7/12/2025).

    Dalam pidatonya, Hasto menekankan urgensi politik lingkungan yang bukan sekadar program, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, ia menilai, tema konferda yang mengangkat semangat merawat bumi relevan dengan kondisi Indonesia.

    “Tema Konferda ‘Sabilulungan Ngarawat Bumi’ sangat tepat karena mengingatkan kita akan makna kehidupan yang harus dimulai dari merawat Pertiwi,” ujar Hasto dikutip dari Antara.

    Di hadapan peserta konferda, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader tidak meninggalkan sejarah perjuangan atau dikenal dengan istilah jasmerah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), sekaligus tetap menjaga spirit ideologis.

    Menurut dia, perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau kita rajin merawat bumi ini, maka keyakinan Bung Karno dan Ibu Mega, alam pun akan mencintai kita,” katanya.

    Hasto pun mengajak seluruh kader PDIP, khususnya di Jabar, menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas. “Rawat pertiwi sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Hasto lanjut mengingatkan kader PDIP untuk menghindari watak political-industrial complex. Dalam hal ini, dia menyinggung kecenderungan aktor politik untuk menjadikan bencana sebagai komoditas elektoral.

    “Kita melakukan koreksi terhadap watak political-industrial complex, di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral, saudara-saudara sekalian. Kasih bantuan saja dicoba dibawa untuk dikonversikan secara elektoral,” ucapnya.

    Ia menilai, kaburnya batas antara kekuatan industri dan politik menjadi tantangan dalam dunia politik saat ini. Padahal, menurut Hasto, “politik ini bukan persoalan elektoral.”

    Dalam kesempatan itu, Hasto turut mengapresiasi dukungan gotong royong kader PDIP Jabar yang telah mengumpulkan donasi senilai Rp 1 miliar untuk korban banjir di wilayah utara Sumatera. “Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati,” tuturnya.

  • Di konferda Jabar, Sekjen PDIP tekankan urgensi politik lingkungan

    Di konferda Jabar, Sekjen PDIP tekankan urgensi politik lingkungan

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat, menekankan urgensi politik lingkungan menyusul bencana ekologi yang melanda sejumlah daerah belakangan ini.

    “Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto dalam pidatonya di Bandung, Jawa Barat, Minggu.

    Diingatkannya, politik lingkungan bukan sekadar program, melainkan kesadaran kolektif untuk menjaga keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, ia menilai, tema konferda yang mengangkat semangat merawat Bumi relevan dengan kondisi Indonesia.

    “Tema Konferda ‘Sabilulungan Ngarawat Bumi’ sangat tepat karena mengingatkan kita akan makna kehidupan yang harus dimulai dari merawat pertiwi,” ujarnya.

    Di hadapan peserta konferda, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader tidak meninggalkan sejarah perjuangan atau dikenal dengan istilah jasmerah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), sekaligus tetap menjaga spirit ideologis.

    Menurut dia, perjuangan masa kini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau kita rajin merawat bumi ini, maka keyakinan Bung Karno dan Ibu Mega, alam pun akan mencintai kita,” katanya.

    Hasto pun mengajak seluruh kader PDIP, khususnya di Jabar, menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas. “Rawat pertiwi sebagai prioritas utama,” tuturnya.

    Hasto lanjut mengingatkan kader PDIP untuk menghindari watak political-industrial complex. Dalam hal ini, dia menyinggung kecenderungan aktor politik untuk menjadikan bencana sebagai komoditas elektoral.

    “Kita melakukan koreksi terhadap watak political-industrial complex, di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral, saudara-saudara sekalian. Kasih bantuan saja dicoba dibawa untuk dikonversikan secara elektoral,” ucapnya.

    Ia menilai, kaburnya batas antara kekuatan industri dan politik menjadi tantangan dalam dunia politik saat ini. Padahal, menurut Hasto, “politik ini bukan persoalan elektoral.”

    Dalam kesempatan itu, Hasto turut mengapresiasi dukungan gotong royong kader PDIP Jabar yang telah mengumpulkan donasi senilai Rp1 miliar untuk korban banjir di wilayah utara Sumatera. “Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Ungkap Aspirasi Warga ke PDIP, Ingin Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional Nasional 7 Desember 2025

    Hasto Ungkap Aspirasi Warga ke PDIP, Ingin Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional Nasional 7 Desember 2025

    Hasto Ungkap Aspirasi Warga ke PDIP, Ingin Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) P-DIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan partainya menerima banyak aspirasi masyarakat agar penanganan banjir di Sumatera ditingkatkan menjadi bencana nasional.
    “Aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi
    bencana nasional
    ,” kata Hasto usai acara Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang
    PDIP
    di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/12/2025).
    Hasto mengatakan, peningkatan status menjadi bencana nasional dapat membangun kesadaran bersama untuk memitigasi bencana susulan.
    PDIP, kata dia, siap mendukung upaya pemerintah untuk bergerak cepat memitigasi bencana.
    “Inilah yang kemudian kita dorong, dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” ujarnya.
    Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan alasan tidak menetapkan status banjir di sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional.
    Menurutnya, sejauh ini penanganan yang diberikan sudah bertaraf nasional.
    Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    “Penanganannya sudah nasional,” kata Pratikno, Rabu.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, termasuk TNI/Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin dalam menangani bencana di Sumatera.
    “Jadi sekali lagi, penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” beber dia.
    Ia mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran Kepala Negara menginstruksikan situasi bencana sebagai prioritas nasional.
    Dana dan logistik tersedia secara penuh dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
    Prabowo menginstruksikan agar seluruh lembaga ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.
    Di sisi lain, ia menyampaikan, pemerintah akan terus waspada dan siap siaga mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat, hingga akhir tahun 2025.
    Termasuk di wilayah banjir bandang saat ini, serta Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    Jakarta –

    PDIP mendukung banjir yang melanda kawasan bagian utara Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditetapkan menjadi bencana nasional. PDIP mendukung penetapan status bencana nasional karena melihat dampak dari banjir ini.

    Dilansir Antara, Minggu (7/12/2025) Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan dukungan itu didasarkan atas aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). PDIP melihat dampak banjir ini.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” katanya Hasto di Bandung, Jawa Barat.

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi. Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya menambahkan.

    (rdp/imk)