Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Hashim ajak kader Gekira di Partai Gerindra senantiasa rendah hati

    Hashim ajak kader Gekira di Partai Gerindra senantiasa rendah hati

    “Seperti dikatakan Pak Prabowo Subianto, Gerindra dan Gekira adalah pejuang politik. Kita bukan kader partai, kita pejuang politik,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Penasihat Kongres Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Hashim Djojohadikusumo mengajak kader organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu senantiasa rendah hati.

    Hashim mengatakan bahwa Gekira dan Gerindra bukan sekadar kader, melainkan juga pejuang politik. Sebagai pejuang politik, hal yang diperjuangkan ialah manifesto yang mencerminkan aspirasi rakyat.

    “Seperti dikatakan Pak Prabowo Subianto, Gerindra dan Gekira adalah pejuang politik. Kita bukan kader partai, kita pejuang politik,” kata Hashim sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu malam.

    Sebagai pejuang politik, imbuh dia, Gekira maupun Gerindra merebut kekuasaan tidak untuk mencari harta, tetapi untuk memperbaiki nasib rakyat. Bagi dia, kekuasaan berarti perjuangan untuk mengubah dan memperbaiki bangsa.

    “Kita berjuang karena keyakinan itu,” kata dia.

    Untuk itu, Hashim mengingatkan agar dalam perjuangan itu diiringi dengan kerendahan hati. “Dalam kekuasaan kita lebih rendah hati karena di situ adalah sumber kemenangan kita,” katanya.

    Menurut dia, Gerindra dan Gekira didirikan setidaknya untuk tiga tujuan utama, yaitu menyejahterakan rakyat yang tertindas, miskin, dan melarat; menjaga dan melestarikan Pancasila; serta memajukan ekonomi agar Indonesia setara dengan negara maju lainnya.

    “Kita mau Indonesia negara yang sejahtera, negara yang kaya, negara yang adil dan jaya,” katanya.

    Dia pun mengingatkan agar Pancasila dilestarikan dan dijaga dengan sekuat tenaga demi melawan kekuatan yang ingin mengubah dasar negara. Hashim menyebut spirit itu diamanatkan oleh Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Kita jaga Pancasila agar supaya umat-umat agama dan suku-suku lain, suku yang dianggap minoritas, tetap terjaga dengan baik. Kita tahu bahwa ini suatu perjuangan yang belum selesai,” tuturnya.

    Di sisi lain, Hashim menyebut Prabowo telah bertekad untuk menjaga semua suku, umat, dan ras di Indonesia, termasuk minoritas. “Ini adalah tekad dia, tekad saya, dan tekad kawan-kawan yang ikut dalam kekuasaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Gekira periode 2019–2025 Fary Djemy Francis menyebut setelah menang dalam Pemilu 2024, Gekira sebagai bagian dari Gerindra masih mengawal dan mendukung program-program Presiden Prabowo.

    Fery juga menyoroti pesan Prabowo bahwa “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”. Menurutnya, ungkapan itu berarti membangun persahabatan jauh lebih luhur daripada bermusuhan.

    “Kita hanya bisa membangun bangsa dan daerah dalam persahabatan, kesederhanaan, kebersamaan, dalam rasa hormat satu dengan yang lain. Partai Gerindra adalah partai yang bersahabat, partai yang menjunjung tinggi persahabatan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan mengenai luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi. Aturan tersebut mencakup besaran cicilan rumah subsidi tersebut.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, cicilan rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp 1 juta-an per bulan. Nilainya diharapkan bisa ditekan hingga Rp 600 ribu per bulan.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan kita sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang nanti lebih murah, ternyata itu cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah bisa 600 sampai 700 ribu sebulan,” ujarnya di Lobby Nobu Bank, dikutip dari Detikcom, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Sri, pihaknya masih mendiskusikan terkait harga rumah subsidi dengan para pengembang dan juga perbankan. Namun, pada prinsipnya, dia berharap cicilan untuk rumah subsidi dengan ukuran yang lebih kecil dari umumnya bisa menjadi lebih murah.

    “Jadi hitung-hitungannya kita sedang eksplor ya. Kita simulasikan gitu. Tapi harapannya untuk bisa lebih turun dibanding harga cicilan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sekarang,” tegasnya.

    Adapun, besaran cicilan Rp 600 ribu per bulan sebenarnya telah dicetuskan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

    Saat itu, Hashim mengatakan skema cicilan ini ditujukan bagi program 3 juta rumah Presiden Prabowo. Dia menjelaskan skema cicilan antara 2 juta unit rumah di desa dan 1 juta rumah di kota bakal berbeda, yakni rumah di kota bakal bekerja sama dengan bank Himbara seperti BTN. Sedangkan untuk rumah di desa bakal mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

    “Untuk rumah di pedesaaan dalam bentuk cicilan ada dijamin oleh pemerintah, itu beda dengan rumah di kota,” kata Hashim.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Alasan Kementerian PKP Usul Rumah Subsidi 18 Meter – Page 3

    Alasan Kementerian PKP Usul Rumah Subsidi 18 Meter – Page 3

    Sebelumnya, anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba Putri menegaskan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

    Dia menuturkan, rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) memangkas batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi sebagai kebijakan yang perlu dikaji ulang secara menyeluruh.

    Irine mengingatkan kepentingan memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh mengorbankan kualitas hunian.

    “Rumah subsidi bukan sekadar soal luasan, tapi juga soal kenyamanan dan kelayakan tinggal. Jika rumah dibuat terlalu kecil, tidak hanya ruang hidup yang terbatas, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis bagi penghuninya,” kata Irine daam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

    Adapun Kementerian PKP mengusulkan luas bangunan rumah subsidi menjadi 18-36 meter persegi, sedangkan luas tanahnya di 25-200 meter persegi. Ukuran itu mengecil dari ketentuan sebelumnya yaitu 21-36 meter persegi dan luas tanah minimum 60 meter persegi.

    Usulan pengecilan rumah subsidi itu tertuang dalam draft Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor/KPTS/M/2025. Namun usulan ini tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

    Berdasarkan keterangan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, Hashim tidak dilibatkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait ihwal rencana tersebut. Maruarar berargumen luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu besar sangat sesuai dengan lahan yang semakin terbatas.

    Terkait hal ini, Irine menekankan bahwa pembangunan perumahan rakyat harus didukung standar teknis yang memadai seperti tata ruang dan kualitas bangunan. 

    “Kita juga harus memperhatikan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi yang mudah untuk memastikan kehidupan yang layak bagi masyarakat,” tuturnya. 

     

  • Luhut: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Sentuh Rp 300 Triliun pada 2026 – Page 3

    Luhut: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Sentuh Rp 300 Triliun pada 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus mengalami kenaikan, mencapai Rp 300 triliun pada 2026.

    Jika mencapai angka tersebut, Luhut optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui target 8 persen. 

    “Tahun depan (anggaran MBG) jadi Rp 300 triliun, ini akan buat kami percaya diri bahwa pertumbuhan 8 persen bisa dicapai,” kata Luhut dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

    Luhut optimistis program tersebut bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kehadiran MBG memungkinan berjalannya rantai pasok serta menciptakan sektor ekonomi baru di area pedesaan.

    Sementara itu, untuk 2025, anggaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan naik menjadi Rp 171 triliun. “Menurut saya angka yang bagus yang penting betul-betul di manage dengan baik. Sejalan dengan waktu kita lihat,” ucap Luhut.

    Diwartakan sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menyumbang perputaran ekonomi hingga Rp 572 triliun di dalam negeri.  Hal tersebut diharapkan bisa tercapai dalam 2 tahun ke depan.

  • Video: Ukuran Rumah Subsidi Menyusut, Ketua Satgas Perumahan Tak Terim

    Video: Ukuran Rumah Subsidi Menyusut, Ketua Satgas Perumahan Tak Terim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengecilkan luas rumah subsidi menuai tanggapan. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan tidak pernah diajak diskusi.

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (11/06/2025).

  • Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Ara Akan Diskusi dengan Hashim

    Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Ara Akan Diskusi dengan Hashim

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi penolakan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo terkait wacana pengurangan ukuran rumah subsidi. Ia menegaskan, dirinya akan berdiskusi langsung dengan Hashim untuk membahas rencana tersebut.

    Menteri PKP menyatakan, rancangan perubahan spesifikasi rumah subsidi masih dalam tahap pembahasan internal dan belum menjadi keputusan final.

    “Kau jangan adu-adu saya sama Pak Hashim. Pak Hashim orang yang saya hormati. Pak Hashim ketua satgas yang banyak membantu saya,” kata Maruarar Sirait, Jumat (6/6/2025).

    “Beliau orang yang sangat saya hormati dan sudah sangat membantu saya. Jadi jangan kalian adu-adu saya sama Pak Hashim,” lanjutnya.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, semua kebijakan strategis termasuk wacana pengurangan luas rumah subsidi akan dibahas bersama Hashim Djojohadikusumo.

    “Semua didiskusikan. Masa sama ketua satgasnya tidak didiskusikan. Pasti ya. Kita diskusikan sama semuanya,” jelasnya.

    Menurutnya, rencana pengurangan ukuran rumah subsidi ini merupakan upaya menyesuaikan tingginya harga lahan di wilayah perkotaan. Ia ingin agar rumah subsidi tetap dapat dibangun di lokasi strategis, dekat dengan pusat kota.

    Menteri Ara meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pengurangan ukuran akan berdampak negatif terhadap kualitas rumah layak huni. Ia memastikan desain baru rumah subsidi tetap akan menarik dan memenuhi standar kenyamanan.

    “Nanti kita kasih lihat desainnya. Bagus, menarik. Kalau ada isu kumuh, emang yang 60 meter enggak ada yang kumuh? Nanti kita lihat,” ujarnya.

  • Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Bahkan rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas.

    Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

    “Kami [Satgas]nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” tegasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Bonny berpandangan, fokus pemerintah seharusnya yakni menyediakan likuiditas agar pembangunan perumahan untuk rakyat berjalan lancar. Bukan untuk mengatur luas rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Bonny menyebut apabila luas rumah subsidi diperkecil hingga 25 m2 hal itu dinilai tidaklah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden tidak pernah mengamanahkan seperti itu untuk mengecilkan luasnya. Kenapa? Karena tidak sehat dengan ukuran 25 m2. Nah pemerintah hanya memberikan relaksasi terhadap bunga, supaya masyarakat punya daya beli, dan likuiditas,” tandasnya.

    Seiring dengan hal itu, Bonny mengaku bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pemangkasan luas rumah subsidi itu.

    “Langkah yang akan diambil, saya harus koordinasi dengan Ketua Satgas ya, Pak Hashim sekarang lagi di London, kalau Pak Hasim menanyakan pendapat kepada anggota Satgas, saya tidak setuju. Karena itu bukan Asta Cita Presiden. Kita nggak mau bangun bangsa ini mundur. Kita yang mau bangun bangsa ini maju ke depan,” pungkasnya. 

  • Hashim dan Fahri Bertemu Airlangga Bicara Rumah Murah, Ini Bocorannya

    Hashim dan Fahri Bertemu Airlangga Bicara Rumah Murah, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pertemuan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2025), dan berlangsung selama kurang dari 20 menit.

    Selepas pertemuan, ketiganya keluar gedung secara bersama-sama, tetapi Hashim dan Fahri enggan memberikan penjelasan soal pertemuan.

    Sementara itu, Airlangga sempat memberikan penjelasan, namun enggan mendetailkan isi pembahasan pertemuan.

    “Ya, terkait dengan program perumahan,” ucapnya.

    Airlangga sempat sedikit menyinggung bahwa arah pembahasan terkait dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Salah satunya, tapi nanti perumahan [Kementerian PKP] yang akan jelaskan,” tegasnya.

    Khusus untuk program FLPP, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025 sudah ditambahkan oleh Kementerian Keuangan hingga mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000.

    “Kuota untuk rumah subsidi kembali bertambah ya, sekarang jadi 350.000, sebelumnya 220.000 hunian, ini kita sudah dapat restu dari Kemenkeu,” kata Maruarar yang kerap disapa Ara saat konferensi pers program rumah subsidi bagi ASN Kementerian PAN-RB, Senin (5/5/2025).

    Bahkan, Ara mengklaim jumlah ini menjadi rekor yang tercipta di era Presiden Prabowo Subianto, di mana rekor sebelumnya dicetak pada 2019 silam yang mencapai 260.000 hunian.

    “Mungkin ini rekor sepanjang sejarah Indonesia, Pak Prabowo pertama ini 350.000 ya. Tahun 2019 saja paling besar 260.000. Periode pertama Pak Prabowo ini, langsung melepaskan rekor,” ucapnya.

    Adapun angka ini kembali bertambah didasarkan pada rencana pemerintah yang juga akan memberikan rumah subsidi bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas).

    (dem/dem)

  • Hashim Djojohadikusumo Yakin Ekonomi RI Tembus 8 Persen, Hilirisasi dan Energi Hijau Jadi Kuncinya

    Hashim Djojohadikusumo Yakin Ekonomi RI Tembus 8 Persen, Hilirisasi dan Energi Hijau Jadi Kuncinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo meyakini proyek-proyek hilirisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami sangat yakin bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih. Jadi, angka 8 persen itu adalah target, tetapi saya percaya bahwa target 8 persen itu bisa kita lampaui,” ujarnya dalam suatu acara di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, beragam proyek hilirisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Ini akan mencakup manufaktur, penambahan nilai pada komoditas berbeda yang kita miliki,” tambah Hashim.

    Dia menerangkan Indonesia memiliki berbagai komoditas yang bisa dimanfaatkan untuk program hilirisasi,  mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga batu bara, yang dapat menghasilkan gas sintetis (syngas) untuk diubah lagi menjadi gas alam cair (LNG).

    Pemerintah juga disebut berpotensi memproduksi dimetil eter (DME), yang berasal dari komoditas batu bara, untuk menggantikan bahan bakar LPG.

    “Ini semua adalah beragam hal yang ingin kita lakukan untuk mendorong proses penambahan nilai dan melakukan apa yang kami sebut hilirisasi komoditas Indonesia. Itulah hal-hal yang saya kira Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani) dan pemerintah sangat antusias untuk mewujudkannya,” kata Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan menerangkan bahwa pemerintah menjadikan investasi di sektor energi bersih atau energi berkelanjutan salah satu prioritas yang hendak dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.