Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Wamentan Sebut Prabowo Ingin Pemutihan Utang Petani-Nelayan Segera

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang ada di perbankan. Rencana pemutihan utang ini nantinya juga akan dituangkan dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut rencana pemutihan utang kepada petani itu merupakan kehendak politik dari Presiden Prabowo. Dia pun berharap agar keputusan pemutihan utang petani bisa segera terealisasi.

    “Saya kira ada willingness yang sangat baik, ini adalah will, ada kehendak politik dari presiden. Dan semoga kita semua sama-sama berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi keinginan bapak presiden itu bisa segera direalisasikan,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sudaryono menilai, pemutihan utang petani di Bank itu sudah menjadi keputusan dari Presiden Prabowo. Karenanya, dia meminta publik untuk mengikuti proses yang ada.

    “Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan. Kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya aja,” ujarnya.

    Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya masih menanti Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut.

    “Nanti kita ini, artinya kita akan merespons apa yang diharapkan oleh presiden, dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa,” ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

    Terkait jumlah enam juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK haus memastikan terlebih dahulu.

    Adapun rencana pemutihan utang 5 – 6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

    “Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” kata Hashim.

    Sebelumnya Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.

    “Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.

    “Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget,” ujarnya.

    (dce)

  • Prabowo Tunjuk Hashim Djojohadikusumo Jadi Utusan Khusus RI di COP29

    Prabowo Tunjuk Hashim Djojohadikusumo Jadi Utusan Khusus RI di COP29

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Head of Delegation sekaligus Special Envoy for Energy and Environment dalam 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November 2024.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Hashim Djojohadikusumo di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    “Pada COP 29 ini nanti yang akan menjadi Head of Delegation yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo. Beliau juga sekaligus Special Envoy for Energy and Environment yang ditunjuk oleh Bapak Presiden,” kata Hanif, Selasa (29/10/2024).

    Hanif menuturkan, fokus diplomasi yang akan di bawa dalam COP29 diantaranya upaya-upaya Indonesia dalam memacu penurunan emisi rumah kaca di semua sektor, hingga melakukan pertemuan bilateral dengan negara potensial untuk membahas mengenai carbon trading.

    “Tetapi secara umum tentu Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa apa yang diperjanjikan di dalam NDC kami telah coba turunkan itu di dalam aksi-aksi yang kemudian telah direkognesi oleh UNFCCC,” tuturnya. 

    Terkait carbon trading, Hashim menuturkan bahwa berdasarkan perhitungan United Nations atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2018-2020, Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 577 juta ton.

    Kemudian untuk periode 2021-2023, Indonesia memiliki setidaknya 600 juta ton yang dapat ditawarkan kepada negara-negara potensial. Menurutnya, hal ini dapat menjadi salah satu sumber tambahan bagi penerimaan negara.

    “Ini kontribusi kita dan nilainya lumayan US$10 , minimal US$10 per ton. Ini yang saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN itu kurang lebih Rp190 triliun,” ungkap Hashim. 

  • Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk Prabowo Jadi Utusan Khusus di COP29

    Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk Prabowo Jadi Utusan Khusus di COP29

    Jakarta –

    Hashim Djojohadikusumo mengaku diminta sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Perubahan Iklim. Hal itu disampaikan Hashim saat menghadiri rapat persiapan Conference of The Parties (COP29).

    “Seperti dikatakan Pak Menteri Kehutanan, saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden Republik Indonesia pada konferensi COP29 ini,” kata Hashim kepada wartawan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Saat ditegaskan kembali mengenai posisinya, Hashim menyebut surat penunjukannya sebagai utusan khusus akan ditandatangani Prabowo hari ini.

    “Saya dengar surat penunjukkan saya hari ini ditandatangani Pak Prabowo,” ungkap Hashim.

    Saat ditanya apakah dirinya merupakan tambahan dari tujuh utusan khusus presiden yang telah dilantik sebelumnya, Hashim tak menjelaskan. Dia mengaku hanya akan bekerja sesuai tugasnya.

    “Saya nggak tahu ya legalitasnya apa, tapi saya kira saya bekerja saja, nggak usah upacara (seperti pelantikan) lah,” imbuhnya.

    “Kebetulan pada COP29 nanti yang akan menjadi head of delegation yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo beliau sekaligus menjadi special envoy for energy and environment yang ditunjuk oleh bapak presiden,” pungkas Raja Juli.

    Sebagai informasi aturan mengenai utusan khusus presiden termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan itu ditetapkan 18 Oktober 2024 oleh Jokowi dan diundangkan di hari yang sama yang ditandatangani oleh Pratikno selaku Mensesneg kala itu.

    Berikut daftar tujuh utusan khusus yang telah dilantik presiden:

    1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono

    2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas

    3. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan KH Miftah Maulana Habiburrahman

    4. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad

    5. Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridha Sabana

    6. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu

    7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani

    (ond/maa)

  • Kepala Badan Gizi Ungkap Jadwal Pembagian Makan Gratis Prabowo

    Kepala Badan Gizi Ungkap Jadwal Pembagian Makan Gratis Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

    “Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi,” kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

    “Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00,” beber Dadan.

    Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

    “Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

    “Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang,” kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

    (aid/ara)

  • Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Jakarta –

    Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    Pernyataan Dasco ini senada dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara. Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

    Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

    I mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan prudent.

    Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

    Pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono menegaskan Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).Pernyataan Thomas menyangkal laporan Bloomberg yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut

    “Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas dia.

    (ily/kil)

  • Faisal Basri soal Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang: Stabilitas Makro Goyang

    Faisal Basri soal Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang: Stabilitas Makro Goyang

    Jakarta –

    Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan akan menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

    Faisal Basri mengatakan peningkatan rasio utang hingga pelebaran defisit di atas batas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal. Terlebih jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.

    “Kalau dipaksakan, ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” kata Faisal Basri kepada wartawan dikutip Kamis (11/7/2024).

    Faisal Basri juga bicara desas-desus yang menyebut batas rasio utang 60% dan batas defisit 3% dari PDB akan dihapus di pemerintahan Prabowo. Jika benar, hal itu disebut tidak ada disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

    “Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” ucapnya.

    Faisal Basri tidak yakin target Prabowo meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% dari PDB akan terealisasi. Hal itu dinilai sulit tercapai, melihat rasio perpajakan Indonesia yang masih berada di level 10,21% pada 2023.

    “Mana ada sih di dunia (tax ratio) yang naik dua kali lipat lebih? Nggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan (rencana tahun 2025) akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal Basri.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad meyebut defisit fiskal maksimal 3% dari PDB yang berlaku saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

    “UU itu bisa diubah oleh pemerintah, tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” ujar Tauhid.

    Dengan defisit APBN yang diperlebar, pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan cara menambah utang lagi. Pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

    “Boleh (defisit) nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah (APBN). Mungkin 1-2 tahun (rasio utang) sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio nggak ada upaya (ditingkatkan),” ucapnya.

    Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang 50%

    Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program-program yang menjadi janji kampanye, salah satunya makan bergizi gratis.

    “Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana,” kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).

    Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    (aid/das)