Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dalam acara deklarasi ini terdapat beberapa nama yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang tampak hadir di Indonesia Arena.

    Presiden Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Deklarasi GSN di Indonesia Arena:

    – Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie
    – Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
    – Penasihat khusus Presiden, Wiranto
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
    – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon
    – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.
    – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
    – Menteri BUMN Erick Thohir
    – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
    – Ketua MPR Ahmad Muzani
    – Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil
    – Ketum PSI Kaesang Pangerap
    – Habib Lutfi

  • Prabowo dan Gibran Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Prabowo dan Gibran Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Dalam pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Tak hanya itu, Menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Airlanga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan masih banyak lagi.

    Tampak juga beberapa nama familiar seperti Luhut Binsar Panjaitan, Abu Rizal Bakrie, dam Wiranto. Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangerap juga tampak hadir mengenakan kemeja berwarna biru muda.

    Lebih lanjut, dalam pantauan Bisnis tampak juga calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Ridwan Kamil. Kang Emil sapaan akrabnya tampak mengenakan baju biru muda berbalut celana coklat.

  • Ekonom Senior Sebut Pemutihan Utang UMKM Berikan Multiplier Effect ke Ekonomi

    Ekonom Senior Sebut Pemutihan Utang UMKM Berikan Multiplier Effect ke Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyebut, pemutihan alias penghapusan hutang bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dapat menimbulkan multiplier effect pada kegiatan ekonomi dalam negeri.

    “Kredit itu diberikan kepada pelaku UMKM yang bergerak di kerajinan atau home industry, maka berapa banyak tenaga kerja yang bisa dia serap. Jadi betul-betul memberikan efek stimulan yang luar biasa,” beber dia dalam Investor Daily Talk IDTV, Jumat (1/11/2024).

    Ia menambahkan, jika program ini bisa segera dikerjakan, maka sektor perbankan juga dapat aktif melakukan ekspansi. Terlebih untuk mereka yang sudah punya basis konsumen lama. 
    “Bagi perbankan itu juga menjadi sarana atau instrumen untuk penyaluran kredit baru atau new loan istilahnya,” tutur dia.

    Berbekal instrumen kebijakan yang lebih baik dan pro kepada pelaku usaha di bidang UMKM ini, maka diharapkan mampu membawa multiplier effect yang luar biasa lantaran digadang-gadang akan menggerakkan roda ekonomi.

    Pasalnya, pelaku UMKM yang selama ini sulit bahkan terkendala dalam memenuhi akses pembayaran bisa melanjutkan kegiatan usahanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan utang bagi jutaan petani dan nelayan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan penyaluran kredit bank.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, perpres tersebut diharapkan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada pekan depan.

    Hasyim menyampaikan, perpres ini didasari keberadaan sekitar 6 juta orang yang merupakan petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak bisa mendapat kredit perbankan lantaran masih memiliki utang.

  • Seperti di China, Hashim Sebut Program 3 Juta Rumah Serap Lapangan Kerja

    Seperti di China, Hashim Sebut Program 3 Juta Rumah Serap Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

    Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

    Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    “Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

    Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

    Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

    “Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024). 

    Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

    Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

    Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

    “Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya. 

  • Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan proyek tanggul raksasa akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya pada pembangunan di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Hashim menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan perencanaan yang baru, melibatkan pemerintah dan para tenaga ahli, dan diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah mandek sejak dirancang pada 1994.

    Hashim memperkirakan proyek tanggul raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun. Meskipun kemungkinan selesai setelah masa jabatan Presiden Prabowo, Hashim menegaskan pentingnya proyek ini untuk segera dimulai.

    “Sampai sekarang belum jalan. Rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tetapi mungkin harus diperbaiki. Ini salah satunya untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa,” ujar Hashim seusai berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024).

    Hashim menyampaikan, pembangunan tanggul raksasa ini diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertanian dan sumber pangan nasional.

    “Di kawasan itu terdapat lumbung beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera ya. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” kata Hashim.

    Hashim juga menyoroti kondisi Teluk Jakarta yang terdampak abrasi, serta tanah di wilayah utara Jakarta yang terus mengalami penurunan permukaan dan rentan terhadap banjir rob.

  • Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    GELORA.CO – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

    “Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

    “(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

    Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

    Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

    Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

  • Menko AHY Gelar Pertemuan dengan Hashim Djojohadikusumo

    Menko AHY Gelar Pertemuan dengan Hashim Djojohadikusumo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan pertemuan dengan ketua delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo. 

    Pertemuan berlangsung di kantor AHY di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) pagi. AHY tiba terlebih dahulu di kantornya sekitar pukul 08.40 WIB. Ia datang menggunakan mobil dinas dan mengenakan batik bernuansa dominan coklat.

    Hashim datang lima menit kemudian mengenakan batik bernuansa biru dan langsung menuju lift setelah menyapa awak media dengan senyuman.

    Belum diketahui materi pertemuan tersebut. Menurut informasi, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman juga hadir dalam pertemuan ini. Iftitah dikabarkan sudah tiba lebih awal sebelum AHY dan Hashim datang. 

  • Menteri Nusron Bakal Tertibkan 537 Badan Usaha Sawit yang Beroperasi Tanpa HGU

    Menteri Nusron Bakal Tertibkan 537 Badan Usaha Sawit yang Beroperasi Tanpa HGU

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya bakal menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Pasalnya, kondisi tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

    “Kami saat ini sedang menertibkan, mengevaluasi, dan menahan dahulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” ujar Nusron di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Ia melanjutkan, pemerintah dan aparat akan memberikan sanksi kepada para pengusaha pemilik badan usaha perkebunan sawit tersebut. Sanksi tersebut mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

    “Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya Pak Jaksa Agung” tandas Nusron.

    Hanya saja, kata Nusron, pihaknya belum menghitung kerugian dari sisi penerimaan pajak atas operasi 537 badan usaha sawit tanpa HGU tersebut. Ia mengaku masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

    Nusron juga menyinggung dua permasalahan di sektor perkebunan sawit ini, yakni masalah perkebunan sawit di area penggunaan lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya dan masalah perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

    “Sedang saya cocokkan dengan data BPKP, karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanami tetapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama menteri kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, nonhutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare dan ada di kami,” jelas Nusron.

    Nusron mengaku belum bisa memastikan apakah kerugian penerimaan pajak dari 537 badan usaha tersebut bagian dari kebocoran penerimaan pajak sebesar Rp 300 triliun yang pernah disebutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hal tersebut, kata dia, perlu pencocokan data dengan BPKP

    “Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun), sedang kami cocokkan dengan BPKP,” pungkas Nusron.

  • Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    “Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall,” ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

    Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

    Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

    Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

    Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

    “Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

    (kil/kil)

  • 537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

    Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

    Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

    “Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami,” kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    “Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau,” ucapnya lagi.

    Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

    “Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung” kata Nusron.

    Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024),” jelasnya lagi.

    Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

    Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

    “Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

    “Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” ujarnya.

    Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

    (fdl/fdl)