Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

    Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN mendukung penuh langkah pemerintah menjalankan transisi energi. Berbagai kolaborasi dan inisiatif telah dijalankan PLN guna menyukseskan proyek-proyek kelistrikan yang berkelanjutan.

    Darmawan mengatakan, keterlibatan KfW dalam proyek-proyek hijau PLN diharapkan mampu menarik lebih banyak mitra internasional untuk turut berkolaborasi. Sehingga, akan tercipta suatu kolaborasi strategi, teknis dan investasi yang berkelanjutan dalam aksi iklim global.

    “Kolaborasi ini menandakan langkah proaktif PLN dalam memperluas kemitraan internasional dalam meningkatkan swasembada energi nasional yang berkelanjutan searah dengan aksi iklim global,” kata Darmawan.

    Sustainability Officer KfW Group, Jürgen Kern menjelaskan dukungan KfW kepada Indonesia merupakan wujud komitmen negara Jerman dalam mendukung kerja sama internasional untuk mencapai transformasi hijau.

    Apalagi, menurut Jürgen, PLN merupakan pusat transisi energi di Indonesia. PLN memiliki komitmen yang kuat untuk menghijaukan sektor energi sekaligus memastikan akses energi yang andal.

    “Oleh karena itu, kami percaya bahwa Indonesia-Jerman terus bisa memperkuat kemitraan di sektor energi. Terutama dalam proyek energi bersih seperti panas bumi, air dan juga transmisi. Untuk mencapai target NZE, diperlukan kolaborasi dan kemitraan yang baik,” kata Jürgen. (fajar)

  • Terkuak! Alasan Prabowo Kaji Ulang Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Terkuak! Alasan Prabowo Kaji Ulang Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Baku, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura.

    Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya terkait isu nilai tambah dan potensi kehilangan investasi di dalam negeri.

    Menurutnya, rencana ekspor listrik ke Singapura, apalagi sumber energinya berbasis energi terbarukan, akan cenderung menguntungkan Negeri Singa tersebut. Terlebih, lanjutnya, Singapura ingin mengembangkan data center.

    Padahal, lanjutnya, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara tempat investasi data center itu sendiri, sehingga tidak hanya mengekspor listrik.

    “Ini dalam kajian pemerintah, saya tahu ini sedang dikaji (Kementerian) ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ini ada masalah sedikit, pertimbangan pemerintah, ini AI (artificial intelligence), kita tahu di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Mereka punya data center,” tuturnya kepada awak media saat ditemui di sela acara COP29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11/2024).

    “Pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data center hendaknya dibangun di Indonesia, Indonesia bangun data center, misalnya di Pulau Batam, Bintan, Karimun atau dari mana, nah ini nanti kita bagaimana bisa melayani Singapura, high value added kita yang layani Singapura. Saya kira kita harus kaji nanti ya,” ujarnya.

    Namun demikian, lanjutnya, selain industri data center, dia mengakui ada industri-industri lain di Singapura yang memang memerlukan energi bersih sebagai pengurang emisi karbonnya, seperti industri kilang minyak.

    Menurutnya, Indonesia akan berusaha untuk melayani kebutuhan energi bersih dari industri penghasil emisi tersebut.

    “Di lain pihak, Pihak Singapura bilang, pemerintah dan industri Singapura juga perlu, industri-industri lain yang bukan AI, bukan data center itu perlu juga, karena kenapa? Di Singapura ada kilang-kilang yang dimiliki oleh Exxon, Shell, itu kan jadi emiten polusi, itu yang harus kita layani. Nah nanti kita lihat pro dan kontranya bagaimana,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya akan mengkaji kembali rencana pemerintah untuk mengekspor listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) ke Singapura.

    Bahlil mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan listrik berbasis EBT untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengekspor listrik.

    “Oh iya kita kan prinsipnya kan gak ada masalah, tapi kan kita harus berhati-hati kita harus kaji baik-baik ya. Kita harus melihat kepentingan kebutuhan nasional, kita kemudian kita lihat nilai ekonominya dengan kepentingan negara kita, setelah itu baru kita merumuskan ya kan,” jelas Bahlil saat dikonfirmasi apa benar pemerintah akan mengkaji ulang rencana ekspor listrik EBT, saat ditemui usai sebuah forum di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan di dalam negeri terlebih dahulu. Menurutnya, jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi atas listrik dari sumber EBT, maka dia pun akan mempertanyakan kenapa listrik EBT di Indonesia harus diekspor.

    Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk mengekspor listrik ke Singapura. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Singapura terkait ekspor listrik ke Singapura melalui agenda Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection pada rangkaian acara Indonesia International Sustainability Forum, di JCC, Kamis (5/9/2024).

    Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut, Indonesia bakal mengekspor listrik yang berasal dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke Singapura berkisar 2-3 Giga Watt (GW).

    Menurut Luhut, kebijakan ekspor listrik ke Singapura sejalan dengan potensi EBT di Indonesia yang sangat besar, terutama dari sumber energi seperti tenaga surya.

    “Listrik hijau yang sedang kami negosiasikan dengan Singapura. Kami akan mengekspor ke Singapura, energi hijau. Seperti 2 Giga Watt (GW) mungkin bisa sampai 3 Giga Watt. Karena potensinya sangat besar di sini,” kata Luhut dalam acara ISF 2024, Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024).

    Di samping itu, menurut Luhut, pemerintah juga berencana untuk membangun industri panel surya di dalam negeri. Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka memperkuat posisi negosiasi ekspor listrik bersih ke Singapura.

    “Pemerintah akan membangun industri panel surya sendiri. Dan ini saya pikir merupakan bagian dari diskusi kami dengan Singapura. Dan kami bersedia melakukannya,” kata dia.

    Luhut membeberkan kesepakatan tersebut memiliki nilai investasi mencapai US$ 20 miliar atau setara Rp 308,3 triliun (asumsi kurs Rp 15.418 per US$).

    Rencana besarnya, Luhut mengatakan ekspor listrik tersebut akan dilakukan mulai tahun 2028 untuk 5 perusahaan yang termasuk dalam persetujuan, ditambah dengan ekspor listrik dari 2 konsorsium baru pada tahun 2030 mendatang.

    Wilayah yang akan dijadikan sumber energi untuk bisa mengekspor listrik ke Singapura itu sendiri adalah dari wilayah Sumatera.

    Di lain sisi, Menteri Tenaga Kerja & Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan, Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura sebesar 3,4 Giga Watt (GW) yang bersumber dari EBT khususnya dari energi surya.

    Dia mengatakan penandatanganan MoU tersebut disertai dengan persetujuan bersyarat yang telah diberikan kepada lima perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Indonesia ke Singapura seperti yang sudah disetujui sejak persetujuan antara Indonesia dengan Singapura pada tahun 2023 lalu.

    Bedanya, di tahun ini, kesepakatan ekspor listrik tersebut bertambah 1 GW menjadi total sebesar 3,4 GW dari Indonesia ke Singapura.

    “Proyek ini akan mengekspor tambahan listrik rendah karbon sebanyak 1,4 Giga Watt (GW) dari Indonesia ke Singapura,” ujar Tan See Leng pada kesempatan yang sama, Kamis (5/9/2024).

    Dia menyebutkan penambahan ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura tersebut sejalan dengan penambahan target impor listrik Singapura dari yang sebelumnya sebesar 4 GW menjadi 6 GW pada tahun 2035 mendatang.

    Ada pula, izin tambahan untuk ekspor dari dua konsorsium RI antara lain Total Energies RGE dan Shell Vena Energy Consortium.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan lima perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sejak tahun lalu adalah konsorsium Pacific Medco Solar Energy, Medco Power dengan Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

    (wia/wia)

  • Prabowo Bidik Ekonomi RI 8%, Hashim: Menurut Saya Bisa 9,5%

    Prabowo Bidik Ekonomi RI 8%, Hashim: Menurut Saya Bisa 9,5%

    Baku –

    Target Presiden Prabowo membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% diyakini sangat bisa tercapai dengan potensi dan program yang dimiliki pemerintah saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo.

    Di sela gelaran COP29 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29 tersebut meyakini, target 8% bukanlah hal yang mustahil. Bahkan menurutnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga menyentuh 9,5%.

    “Saya yakin bisa lebih dari 8%. Kalau saya pribadi bisa 9%, 9,5% ekonomi. Itu saya pribadi,” kata Hashim, Rabu (13/11/24).

    Hashim mengatakan, sejumlah program yang dimiliki pemerintah saat ini dapat membantu ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi. Di antaranya program makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

    Program makan bergizi gratis misalnya, Hashim mencontohkan bagaimana program ini akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi yang bisa memacu konsumsi dengan tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan investasi. Hal ini mengingat program ini akan menyasar sekitar 82 juta orang setiap harinya, mulai dari anak sekolah, prasekolah, dan ibu hamil.

    Sementara itu program pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya juga akan menggerakkan hingga 185 bidang usaha. Hal ini diyakini bisa memacu ekonomi Indonesia tumbuh lebih besar lagi.

    “Satu lagi yang belum dihitung, itu namanya internet connectivity. Ini ada McKinsey, terus ada lembaga lainnya sudah menunjukkan sudah ada studi-studi. Setiap 10% rumah tangga ditambah di dalam jaringan internet, itu bisa menumbuhkan pertumbuhan baru 0,7 sampai 1,3% per tahun pertumbuhannya. Indonesia internet connectivity-nya masih sangat rendah. Maka di situ ada scoop.” jelas Hashim.

    Indonesia memang tengah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk keluar dari statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah. Ekonomi yang tumbuh lebih tinggi diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan membawa Indonesia naik level menjadi negara maju pada 2045.

    “Ini bukan target Pak Prabowo, itu target Pak Jokowi dan sebelumnya. Untuk mencapai itu (negara maju), kita harus melakukan pembangunan dengan 8%. Ini 8% minimal loh ya. Ini bukan up to, bukan sampai dengan, ini 5%. Setelah ada kajian-kajian, kita sudah, kita sangat-sangat mungkin bisa mencapai, suatu keharusan.” kata Hashim.

    (eds/eds)

  • Hashim Pede Target Prabowo Ekonomi RI 8% Tercapai Sebelum 2029

    Hashim Pede Target Prabowo Ekonomi RI 8% Tercapai Sebelum 2029

    Baku –

    Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh angka 8%. Target ini cukup tinggi mengingat capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya mentok di angka 5%.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo, meyakini target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat mungkin dicapai. Bahkan dia meyakini pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai sebelum masa kepemimpinan Prabowo berakhir pada 2029.

    “Saya kira 2-3 tahun lagi, kita sudah, ya.” katanya saat ditemui di sela gelaran COP29 di Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11/24).

    Hashim mengatakan, sejumlah program yang dimiliki pemerintah saat ini dapat membantu ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi. Di antaranya program makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

    “Ini ada nanti suntikan dana yang begitu masif, ini akan nanti berikan pertumbuhan ekonomi.” kata Hashim.

    Program makan bergizi gratis misalnya, Hashim mencontohkan bagaimana program ini akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi yang bisa memacu konsumsi dengan tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dan investasi. Hal ini mengingat program ini akan menyasar sekitar 82 juta orang setiap harinya, mulai dari anak sekolah, prasekolah, dan ibu hamil.

    “Program ini nanti akan perlu 82 juta butir telur tiap hari. Berarti ibu-ibu dan peternak-peternak ayam nanti bisa jadi sumber dari makanan itu. Ini hanya satu contoh saja. Nanti ada suplai telor, ada suplai daging ayam, daging domba, atau kambing, dan sebagainya. Ekonomi pedesaan itu nanti akan hidup.” jelas Hashim.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo juga menargetkan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya. Pembangunan rumah yang menggerakkan hingga 185 bidang usaha pada proses pembangunan hingga setelahnya diyakini dapat ikut menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Contoh kita Korea Selatan, contoh kita adalah Singapura, contoh kita adalah Republik Rakyat Tiongkok. Di mana di China, selama 35 tahun, perumahan merupakan 25% dari GDP. Terus ada program lain, program food estate. Dan ini juga akan menumbuhkan.” kata Hashim.

    “Maka ini semuanya, saya yakin bisa lebih dari 8%. Kalau saya pribadi bisa 9-9,5% ekonomi. Itu saya pribadi, ya.” ungkapnya.

    (eds/ara)

  • Gerak Cepat, PLN Gandeng Mitra Global Pacu Transisi Energi RI

    Gerak Cepat, PLN Gandeng Mitra Global Pacu Transisi Energi RI

    Baku –

    PT PLN (Persero) hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra internasional yang bertujuan mempercepat pengurangan emisi karbon di Indonesia. Penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan di sela gelaran COP29 yang saat ini tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan.

    Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan disaksikan oleh Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29 sekaligus Utusan Khusus Presiden di Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

    Nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi kerja sama dengan lembaga keuangan internasional seperti Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dan UK Export Finance (UKEF) dalam rangka meningkatkan kerjasama keuangan global untuk transisi energi di Indonesia. Selain itu, PLN juga melakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja sama mengenai pengembangan jaringan pipa transportasi hidrogen hijau dari Sumatera ke Singapura dengan Sembcorp Utilities dan PT Transportasi Gas Indonesia.

    Penandatangan nota kesepahaman PLN dan mitra di sela gelaran COP29 yang saat ini tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan. Foto: Eduardo Simorangkir

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan, kerja sama ini menjadi bukti keseriusan PLN dalam mengakselerasi transisi energi dengan menggandeng banyak pihak, termasuk di dunia internasional. Kolaborasi diharapkan membuat transisi ke energi bersih menjadi lebih cepat, efisien, dan merata, dengan mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang dari semua pihak yang terlibat.

    “Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia benar-benar peduli, bahwa kita tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan, tetapi kita akan menjadi bagian dari aliansi global untuk memerangi perubahan iklim.” kata Darmawan di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11/24).

    Darmawan mengatakan, PLN senantiasa menjaring lebih banyak kolaborasi baik lokal maupun global demi mendorong tercapainya target pengurangan emisi karbon. Kolaborasi yang terjadi menjadi titik cerah bahwa transisi energi bisa dilakukan dengan baik meski saat ini penggunaan energi fosil masih mendominasi.

    “Ini baru permulaan. Dan kita telah mengunjungi Tiongkok, kita telah mengunjungi Jepang, kita telah mengunjungi negara Eropa, Amerika Serikat. Kita menjajaki berbagai cara untuk berkolaborasi sedemikian rupa, kita tidak akan melakukan ini sendirian. Kita akan melakukannya bersama-sama.” katanya.

    KfW sendiri merupakan lembaga keuangan publik asal Jerman yang mendukung berbagai proyek pembangunan, termasuk di negara-negara berkembang. KfW aktif dalam mendanai proyek-proyek yang mendukung energi bersih, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan, termasuk melalui berbagai program inovatif untuk membatasi emisi karbon.

    Sementara UKEF memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon di dunia dengan mendukung proyek-proyek internasional yang fokus pada energi bersih dan infrastruktur rendah karbon. Sebagai lembaga kredit ekspor Inggris, UKEF menyediakan pembiayaan, asuransi, dan jaminan untuk proyek-proyek yang mengedepankan transisi menuju energi berkelanjutan.

    Penandatangan nota kesepahaman PLN dan mitra di sela gelaran COP29 yang saat ini tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan. Foto: Eduardo Simorangkir

    PLN melalui PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI) juga menggandeng PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI) dan Sembcorp Utilities Pte Ltd. (Sembcorp) dalam membangun pipa hidrogen yang akan menghubungkan Sumatera dan Kepulauan Riau dengan Singapura. Kerja sama ini juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung target Indonesia Net Zero Emission 2060.

    “Melakukannya di acara seperti ini, di COP 29 memberi kita keyakinan, apa pun tantangan di depan, kita akan terus maju untuk menyelesaikan visi misi Presiden sehingga bisa terwujud.” kata Darmawan.

    “Tidak hanya pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi juga mengurangi emisi gas, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan pada saat yang sama memainkan peran besar dalam komunitas global untuk menyelamatkan bumi lagi.” tutupnya.

    Hal ini diamini oleh Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Dalam kesempatan yang sama, Hashim menegaskan bahwa Indonesia akan terus memenuhi tanggung jawabnya dalam mendukung pengurangan emisi karbon.

    “Kita tidak mengeluh dan tidak menuntut. Kita tahu bahwa sebagai negara besar, dengan masa depan yang potensial, dengan masa depan yang menjanjikan, Indonesia akan memenuhi tanggung jawabnya.” jelas Hashim.

    Penandatangan nota kesepahaman PLN dan mitra di sela gelaran COP29 yang saat ini tengah berlangsung di Baku, Azerbaijan. Foto: Eduardo Simorangkir

    (eds/eds)

  • PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

    Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.

    “Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

    PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.

    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.

    Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.

    Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

    “GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.

    Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.

    Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
    Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklim

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
    PLN
    ) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
    investasi hijau
    .
    “Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
    Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
    pembiayaan hijau
    dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
    Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
    energi terbarukan
    di Indonesia.
    Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
    Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
    Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
    “Untuk memperoleh pembiayaan
    transisi energi
    , yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
    smart grid
    ,” ujarnya.
    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
    Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
    Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
    “Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
    Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
    Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
    SDGs
    ).
    “Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
    Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
    Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
    Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
    COP 29
    ) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan hingga Tahun 2040 – Page 3

    PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan hingga Tahun 2040 – Page 3

    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) 29, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat transisi energi.

    ”Transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi tentang menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

    “Indonesia akan mencapai energi bersih, hijau, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas Hashim.

    Ia membeberkan bahwa hingga tahun 2040, Indonesia siap meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) yang berasal dari pembangkit listrik hidro, geotermal, bioenergi, surya, dan angin.

    ”Perubahan iklim global membutuhkan solusi global dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah ini sendirian, satu-satunya cara untuk maju adalah melalui kolaborasi antarnegara,” beber Hashim.

    “Saya yakin kita bisa melakukan ini, bukan hanya karena perjanjian lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, tetapi karena kita benar-benar peduli untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” jelasnya.

     

    (*)

  • Wow! RI Butuh Duit Rp 3.689 Triliun Bangun 75 GW Listrik Hijau

    Wow! RI Butuh Duit Rp 3.689 Triliun Bangun 75 GW Listrik Hijau

    Baku, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia memperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 235 miliar atau sekitar Rp 3.689 triliun (asumsi kurs Rp 15.700 per US$) untuk membangun 75 Giga Watt (GW) pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga 2040 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat menjadi pembicara kunci pada panel diskusi Paviliun Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, Senin (11/11/2024).

    Hashim menyebut, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu, pemerintah akan mengerahkan kebijakan dan sumber daya untuk mewujudkan transisi energi dan menerjemahkannya pada operasional yang efektif di lapangan.

    “Transisi energi bukan hanya terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, tapi juga menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia akan mencapai energi yang bersih, hijab, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” ungkap Hashim.

    Dia mengatakan, dengan meningkatkan energi terbarukan dan menjaga lingkungan, maka pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita jaga lingkungan. Kita berdayakan sumber-sumber energi terbarukan di setiap daerah, setiap pulau di Indonesia,” ujarnya.

    “Sampai 2040 kita akan membangun tambahan 75 Giga Watt (GW) listrik berbasis energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), geothermal (panas bumi), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan pembangkit listrik tenaga angin. Ditambah, 5 GW energi nuklir dan 70.000 km sirkuit jaringan transmisi,” paparnya.

    “Ambisi ini membutuhkan investasi US$ 235 miliar,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, untuk menangkal perubahan iklim global juga diperlukan solusi bersifat global. Menurutnya, tak ada satu pun negara yang bisa menghadapi dan mengatasi masalah perubahan iklim ini sendirian.

    “Satu-satunya cara kita mengatasi ini yaitu dengan kolaborasi antarnegara. Saya percaya kita melakukan ini bukan hanya karena perjanjian internasional, seperti Kyoto Protocol atau Paris Agreement, tapi kita melakukan ini murni karena kita peduli tentang masa depan generasi penerus kita,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan tambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 100 GW sampai 2040. Dari rencana tersebut, sekitar 75% atau 75 GW ditargetkan berasal dari energi terbarukan. Lalu, sekitar 22 GW berasal dari gas dan 5 GW berasal dari energi nuklir.

    (wia)

  • PLN galang kolaborasi di COP 29 untuk swasembada energi berkelanjutan

    PLN galang kolaborasi di COP 29 untuk swasembada energi berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam Conference of the Parties (COP) 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024, sehingga upaya ini searah dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan transisi energi menuju swasembada energi berkelanjutan.

    Dalam forum itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penambahan pembangkit yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi berkelanjutan dengan menyiapkan peta jalan, serta terus memperluas kolaborasi dengan mitra lokal dan global.

    “Sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional, PLN optimistis Indonesia dapat mencapai target ini dengan strategi peralihan menuju energi terbarukan dan pengembangan berkelanjutan yang terus-menerus,” kata Darmawan dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

    Dijelaskannya, PLN telah merancang jalur transmisi hijau (Green Enabling Transmision Line) untuk mengevakuasi listrik hijau dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang mayoritas berada di wilayah terisolir.

    Transmisi itu terbentang sepanjang 70 ribu kilometer, dan akan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan menyalurkan listrik bersih ke pusat permintaan di perkotaan.

    Lebih lanjut, Darmawan menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berasal dari EBT dan memanfaatkan seluruh potensi energi bersih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia.

    “PLN juga berkomitmen pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti transmisi listrik yang pintar, sistem kendali pintar, distribusi pintar, serta sistem penyimpanan energi baterai untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan,” katanya.

    Oleh karena itu guna mewujudkan transisi energi ini, pihaknya aktif dalam agenda-agenda penting tingkat global seperti COP 29 untuk meluaskan kolaborasi demi kesuksesan swasembada energi berkelanjutan.

    “Diperlukan upaya konkret dari komunitas global, termasuk investasi berkelanjutan, transfer teknologi, dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan,” kata Darmawan.

    Sementara itu Utusan Khusus Indonesia dalam COP 29, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan semua komitmen yang telah dibuat oleh Presiden-Presiden sebelumnya terkait program transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

    Pemerintah Indonesia kata Hashim menyambut baik pihak internasional untuk berpartisipasi dalam mengatasi pemanasan global. Pasalnya kata Hashim dampak dari pemanasan global yang terjadi di Indonesia pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia.

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menambahkan lewat Paviliun Indonesia di COP 29, dirinya optimistis dapat menjadi wadah penting tidak hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia untuk berkolaborasi bersama dan menemukan solusi mitigasi iklim.

    Sementara dalam forum tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perlindungan lingkungan, khususnya kelestarian hutan. Ia mendorong semua stakeholder harus memainkan peran tersebut demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024