Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Prabowo Ajukan 20.000 Hektare Lahan untuk Lindungi Gajah di Aceh

    Prabowo Ajukan 20.000 Hektare Lahan untuk Lindungi Gajah di Aceh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi gajah di Takengon, Aceh.

    Juli menjelaskan Prabowo telah menawarkan 20.000 hektare lahan miliknya untuk dijadikan tempat perlindungan gajah.

    Menurut Raja, hal tersebut merupakan permintaan pihak WWF (World Wide Fund for Nature). WWF awalnya meminta lahan seluas 10,000 hektare, namun Prabowo justru berinisiatif ingin memberikan 20,000 lahan pribadinya.

    “Mereka meminta 10 ribu hektare dari tanah milik Pak Prabowo, Pak Presiden. Namun beliau mengatakan ‘saya tidak mau 10 ribu, saya maunya 20 ribu’,” ungkap Juli dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result yang digelar di Jakarta, Selasa (10/12), .

    Ia juga menambahkan diskusi dengan WWF telah dimulai, dan minggu depan pihaknya bersama WWF akan langsung meninjau lokasi yang diusulkan tersebut.

    Langkah ini sejalan dengan inisiatif WWF Internasional untuk menciptakan sanctuary atau tempat perlindungan bagi gajah di kawasan Takengon, Aceh.

    Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, mengonfirmasi kabar yang disampaikan Menteri Kehutanan tersebut.

    “Saya pikir Pak Menteri sudah menyebutkan Pak Prabowo telah memberikan 20.000 hektare properti pribadinya sebagai sanctuary untuk gajah. Jadi, Pak Prabowo Subianto yang adalah kakak kandung saya adalah penyayang binatang,” ujar dia.

    “Saya bersaksi. Prabowo Subianto sebagai pecinta satwa liar. Di rumahnya, di tanah miliknya di Hambalang, serangga tidak boleh diganggu. Semut tidak boleh dibunuh,” ujar Hashim menambahkan.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Hashim Tegaskan Jalan Terus

    Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Hashim Tegaskan Jalan Terus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengakui program ketahanan pangan food estate sempat mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Meski begitu, Hashim menegaskan program ini bakal terus berjalan demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Hashim mengatakan kritik dari dunia internasional terhadap program food estate itu muncul saat Indonesia hadir dalam konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu.

    “Saya harus mengakui, di Baku memang ada beberapa kritikan dari berbagai pihak yang ditujukan terutama kepada program pangan kita, program food estate, khususnya yang ada di Merauke, di Papua Selatan,” ujar Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    Hashim menegaskan program ini bakal terus berjalan, meski banyak mendapat kritik. Menurut dia program ini bukanlah kebijakan baru, melainkan visi lama Presiden Prabowo Subianto selama dua dekade terakhir.

    “Program pangan nasional kita tidak bisa ditawar lagi. Sudah diputuskan bahwa itu adalah salah satu program Pak Prabowo sejak 20 tahun lalu,” ujar dia.

    Menurut Hashim dampak geopolitik seperti perang di Ukraina, Gaza, dan potensi konflik di Lebanon sebagai pengingat akan pentingnya kemandirian pangan. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai kebutuhan pokok seperti gandum, beras, dan gula.

    “Kita sangat rentan. Kita mengimpor beberapa juta ton beras saat kita harus melakukannya. Kita mengimpor gula. Kita mengimpor banyak sekali bahan pangan pertanian. Dalam banyak hal, kita sangat rapuh, sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemerintah memahami kekhawatiran, terutama terkait dampak lingkungan dari program food estate. Oleh karena itu, pemerintah akan mengimbanginya dengan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang akan dikelola Kementerian Kehutanan.

    Hasyim menambahkan bahwa reforestasi ini dirancang tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif, tetapi juga memenuhi tanggung jawab Indonesia terhadap dunia.

    “Namun, kita bisa mengurangi dampak negatifnya [Food Estate] dengan program-program baru. Salah satunya adalah reboisasi yang ingin kita lakukan. Ini akan dipercayakan kepada Menteri Kehutanan agar kita bisa mandiri dan memenuhi kewajiban Indonesia kepada dunia. Dengan lahan seluas 12 juta hektare kita bisa melakukan itu,” ujar dia.

    Hasyim menegaskan bahwa program food estate akan tetap dilanjutkan, namun diimbangi dengan reboisasi yang besar-besaran.

    “Ketahanan pangan selalu menjadi prioritas bagi Prabowo, dan hal ini akan terus berlanjut.Namun, kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Jakarta –

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

    Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

    “Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

    Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

    Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

    “Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja,” jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

    Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

    Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

    “Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Nyaris 11 Juta Keluarga Masih Antre Dapatkan Rumah Layak

    Nyaris 11 Juta Keluarga Masih Antre Dapatkan Rumah Layak

    Jakarta –

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

    “Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

    “Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

    “Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga,” terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

    Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

    Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

    “Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif,” tutupnya

    (hns/hns)

  • Respons Adik Prabowo soal Istana Belum Bahas Kementerian Penerimaan Negara

    Respons Adik Prabowo soal Istana Belum Bahas Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sempat dimintai respons soal istana yang menyatakan belum ada pembahasan Kementerian Penerimaan Negara. Termasuk soal Anggito Abimanyu, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan, dikabarkan bakal menjadi Menteri Penerimaan Negara.

    Pernyataan pihak Istana tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara,” tegas Hasan Nasbi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Lalu Bagaimana respons Hashim? Ditemui di Hotel Raffles Jakarta, Hashim hanya tertawa dan melontarkan kata ‘gimana’. Hashim enggan berkomentar lebih lanjut dan segera bergegas memasuki lift.

    “Gimana, gimana?” kata adik Presiden Prabowo Subianto ini sambil tertawa.

    Sebagai informasi, informasi pembentukan kementerian baru itu mulanya dilontarkan Hashim saat menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Minggu (1/12) lalu.

    Hashim menyebut jabatan Menteri Penerimaan Negara akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III. Kementerian itu akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi pun merespons kabar tersebut. Hasan mengklaim sampai saat ini tidak ada satu pun pembahasan dalam rapat kabinet mengenai pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

    Hasan menegaskan per hari ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa. Tak ada yang berubah, menteri dan tiga wakil menteri bekerja seperti biasa.

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara,” tegas Hasan Nasbi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Dikonfirmasi lebih rinci soal Wamenkeu Anggito Abimanyu yang diisukan diangkat jadi Menteri Penerimaan Negara, Hasan pun menekankan sejauh ini tak ada pembahasan soal hal tersebut.

    “Belum ada pembahasan, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini,” sebut Hasan.

    “Yang saya tahu yang ada di Rapat Kabinet, sejauh ini tak ada arahan apa-apa soal itu,” tegasnya melanjutkan.

    (hns/hns)

  • Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Puji Kabinet Merah Putih

    Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Puji Kabinet Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri pertemuan US-ASEAN Business Council (US-ABC) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Pertemuan ini terdiri dari perwakilan bisnis US-ASEAN.

    Prabowo mengatakan, selama 44 hari masa kerja dan 16 hari dirinya pergi dinas ke luar negeri, Kabinet Merah Putih telah banyak melaksanakan komitmen mereka.

    “Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat puas dengan kinerja pemerintahan saya dalam 44 hari ini. Sebagian besar target yang kami tetapkan sedang dikerjakan, banyak komitmen yang telah kami penuhi dan saya harus mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada tim saya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Selasa (3/12/2024).

    Prabowo bahkan mengaku terkejut ketika kembali ke Tanah Air dan menterinya melaporkan apa yang telah mereka lakukan. “Saya pikir mereka bekerja sangat cepat,” lanjut dia.

    Pertemuan US-ABC tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor bisnis dan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN serta Amerika Serikat.

    “Terima kasih telah menghadiri pertemuan pagi ini. Saya rasa saat ini sebagian besar program saya sudah dijelaskan. Secara publik, saya juga telah bertemu dengan Duta Besar Osius di Washington DC dan banyak anggota dewan bisnis US-ASEAN,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, sejumlah pihak hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Rosan Roeslani, Perwakilan dari KADIN Hashim Djojohadikusumo, Presiden CEO US-ABC Ted Osius, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamal Shirin Lakhdhir.

    (rah/rah)

  • Istana Tegaskan Belum ada Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dan Kemenkeu

    Istana Tegaskan Belum ada Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dan Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan belum ada pembahasan dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam waktu dekat.

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan Negara,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Hasan juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berjalan seperti biasa. “Kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” tandas Hasan.

    Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai pimpinan BPN.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapimnas Kadin versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia menjelaskan BPN kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara lainnya seperti royalti dari pertambangan dan lainnya.

  • Istana: Tak ada pembahasan badan penerimaan negara di rapat kabinet

    Istana: Tak ada pembahasan badan penerimaan negara di rapat kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa tidak ada pembahasan soal pembentukan badan atau kementerian penerimaan negara pada rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin ini.

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara,” kata Hasan dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota kabinet, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Hasan pun menegaskan bahwa pembentukan badan penerimaan negara tidak menjadi pembahasan dalam rapat kabinet tersebut.

    Hingga saat ini, Kementerian Keuangan pun masih bekerja seperti biasa dengan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan dibantu tiga wakil menteri keuangan, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

    “Sampai saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” kata Hasan.

    Adapun wacana pembentukan kementerian penerimaan negara diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo.

    Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12), adik Presiden Prabowo Subianto itu menuturkan kementerian penerimaan negara nantinya bakal ditugaskan untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk sistem perpajakan, cukai, hingga kebocoran anggaran.

    Ia pun menyebut Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara.

    Saat ini, Anggito menjadi salah satu Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, bersama dengan Suahasil Nazara serta Thomas Djiwandono yang telah mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet sebelumnya.

    Namun, menurut Hashim, jabatan itu hanya untuk sementara, sebelum nantinya ditugaskan menjadi Menteri Penerimaan Negara.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito Abimanyu.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata adik Prabowo itu dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun, Hashim mengklaim posisi wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” ujarnya.

    Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)

  • Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Adik Presiden Prabowo Subianto Bocorkan Pemerintah Siap Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Guna membiayai sejumlah program dalam alokasi belanja negara, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan penerimaan negara maka pemerintah akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

    Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan masih banyak sejumlah sektor yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara. Nantinya pemerintah akan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara.

    “Nanti itu ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai menteri penerimaan negara yang baru. Beliau sekarang sebagai wakil menteri, itu sementara, nanti dia diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.005 triliun yang terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun; penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 301 triliun; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 513 triliun; dan hibah senilai Rp 581,1 miliar.

    Hashim mengatakan bahwa kementerian tersebut akan fokus mengejar penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini pemerintah akan mengejar setoran penerimaan negara melalui royalti komoditas sumber daya alam dan  sejumlah sektor potensial lainnya.

    “Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

    Sebelumnya,  Anggito Abimanyu mengimbau agar aparat pajak bekerja lebih keras dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor-sektor yang terkait dengan underground economy. Salah satu sektor yang terkait dengan underground economy adalah judi online.

    Menurut dia  banyak masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, Misalnya  melakukan taruhan tentang soal skor sepak bola dalam pertandingan klub-klub liga  Inggris, maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh (Pajak Penghasilan],”  ucap Anggito.

    Dalam hal ini petugas pajak harus bisa bekerja lebih lihai agar bisa meraup penerimaan pajak lebih besar.  Apalagi target pajak terus meningkat setiap tahunnya.  “Jadi teman-teman pajak mesti pinter itu, Untuk mencari tambahan super income yang berasal dari underground economy,” kata Anggito.

    Selain itu underground economy juga terjadi dari  permainan secara daring. Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara. “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu,” kata Anggito yang disebut akan memimpin Kementerian Penerimaan Negara itu.