Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

    “Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

    Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

    Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

    Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

    (agt/agt)

  • Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.

    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.

    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 

     

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.

    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.

    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.

    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.

    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).
     
    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.
     
    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.
     
    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.
     
    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
     
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.
     
    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 
     
     

     
    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.
     
    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
     
    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.
     
    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.
     
    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.
     
    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.
     
    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Hashim Djojohadikusumo Tegaskan RI Tidak Akan Suntik Mati Semua PLTU Batu Bara di 2040

    Hashim Djojohadikusumo Tegaskan RI Tidak Akan Suntik Mati Semua PLTU Batu Bara di 2040

    Jakarta: Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, meluruskan salah paham yang berkembang terkait wacana penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa Indonesia tidak akan langsung menghentikan (phase out) semua PLTU, melainkan hanya akan mengurangi (phase down) secara bertahap.
     
    “Saya harus mengklarifikasi apa yang telah dikutip secara keliru di media. Apa yang telah saya baca dan yang telah dibaca orang lain bahwa pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Itu sepenuhnya salah. Kami tidak berencana untuk menghentikan, tetapi mengurangi,” kata Hashim saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Hasil COP 29 Azerbaijan di Ritz Carlton Pacific Place, Selasa 10 Desember 2024.
     
    Baca juga: Tak hanya Hasilkan Listrik Ramah Lingkungan, Co-firing PLTU Berdampak Ganda ke Masyarakat
    Menurut Hashim, kebijakan Indonesia dalam transisi energi tidak akan dilakukan secara ekstrem. Pemerintah memilih jalan tengah untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian lingkungan dengan keberlanjutan sektor industri. 
     
    Menutup semua PLTU pada 2040, menurutnya, bukan hanya akan merugikan sektor ekonomi industri, tetapi juga menjadi risiko besar secara politik.
     
    “Kami memilih jalan tengah. Menutup semua PLTU pada 2040 adalah langkah bunuh diri bagi sektor industri dan, saya berani katakan, bunuh diri politik bagi pemimpin di masa depan,” ujar Hashim.
     
    Hashim menegaskan bahwa pembangkit listrik batu bara, termasuk yang baru dibangun, tidak akan dimatikan secara langsung. Namun, intensitas penggunaan PLTU akan dikurangi melalui pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi.
     
    “Kami tidak akan mematikan pembangkit listrik tenaga batu bara kami pada tahun 2040. Kami tidak akan mengganggu pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru jadi saya pikir ini sangat penting, karena pesan ini disampaikan secara keliru kepada publik, terutama kepada masyarakat internasional,” ujar Hashim.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    loading…

    Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat RBC-4 untuk pengurangan emisi akibat deforestasi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4). Peluncuran ini sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta.

    RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran RBC-2 dan 3 sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (12/12/2024).

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan,dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta, kata Hanif, telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum.

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

  • Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

    Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    “Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

    Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).  

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

    “Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

    Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

    Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

    “Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). 

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan khusus presiden Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040.

    Klarifikasi tersebut untuk menepis isu yang berkembang bahwa Indonesia berkomitmen untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak akurat.

    “Apa yang saya baca dan yang orang lain baca, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Ini dimuat di media berbahasa Inggris,”kata Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    “Itu sepenuhnya salah. Indonesia tidak percaya pada phase out. Kami percaya pada phase down,” tambahnya.

    Menurut Hashim, maksud dari phase down atau pengurangan bertahap adalah secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara tanpa sepenuhnya menutup seluruh pembangkit listriknya.

    “Kami tidak akan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. [Tetapi] kami tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Jadi menurut saya ini sangat penting,” tambahnya.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur moderat dalam transisi energi.

    “Kita memilih jalan tengah, kita tidak memilih ekstrem. Untuk menutup semua coal power plant pada tahun 2040 akan menjadi penyakit ekonomi industri, dan saya berani mengatakan penyakit politik bagi para pemimpin yang akan mengikuti Prabowo di masa depan” tutur Hashim.

    Sebagai bagian dari strategi transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan.

    Hashim menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 hingga 2040, sekitar 75 persen dari kapasitas listrik yang dihasilkan akan berasal dari energi baru terbarukan. Sisanya, 25 persen, akan berasal dari energi transisi seperti gas alam dan tenaga nuklir.

    “Itu tidak benar. Dan saya baca beberapa kritik di media internasional itu ambisi tidak realistis dan sebagainya. Memang benar, memang itu tidak realistis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih ke energi bersih dengan menutup seluruh PLTU batu bara pada 2050. Hal ini ia katakan saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman.

    “Pada 2025, 23 persen energi berasal dari EBT. Di 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/4).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi membuka peluang investasi bagi pengusaha atau investor Jerman untuk turut berkontribusi dalam transisi energi di Indonesia.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Ajukan 20.000 Hektare Lahan untuk Lindungi Gajah di Aceh

    Prabowo Ajukan 20.000 Hektare Lahan untuk Lindungi Gajah di Aceh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi gajah di Takengon, Aceh.

    Juli menjelaskan Prabowo telah menawarkan 20.000 hektare lahan miliknya untuk dijadikan tempat perlindungan gajah.

    Menurut Raja, hal tersebut merupakan permintaan pihak WWF (World Wide Fund for Nature). WWF awalnya meminta lahan seluas 10,000 hektare, namun Prabowo justru berinisiatif ingin memberikan 20,000 lahan pribadinya.

    “Mereka meminta 10 ribu hektare dari tanah milik Pak Prabowo, Pak Presiden. Namun beliau mengatakan ‘saya tidak mau 10 ribu, saya maunya 20 ribu’,” ungkap Juli dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result yang digelar di Jakarta, Selasa (10/12), .

    Ia juga menambahkan diskusi dengan WWF telah dimulai, dan minggu depan pihaknya bersama WWF akan langsung meninjau lokasi yang diusulkan tersebut.

    Langkah ini sejalan dengan inisiatif WWF Internasional untuk menciptakan sanctuary atau tempat perlindungan bagi gajah di kawasan Takengon, Aceh.

    Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, mengonfirmasi kabar yang disampaikan Menteri Kehutanan tersebut.

    “Saya pikir Pak Menteri sudah menyebutkan Pak Prabowo telah memberikan 20.000 hektare properti pribadinya sebagai sanctuary untuk gajah. Jadi, Pak Prabowo Subianto yang adalah kakak kandung saya adalah penyayang binatang,” ujar dia.

    “Saya bersaksi. Prabowo Subianto sebagai pecinta satwa liar. Di rumahnya, di tanah miliknya di Hambalang, serangga tidak boleh diganggu. Semut tidak boleh dibunuh,” ujar Hashim menambahkan.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Hashim Tegaskan Jalan Terus

    Food Estate Dikritik Dunia Internasional, Hashim Tegaskan Jalan Terus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengakui program ketahanan pangan food estate sempat mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Meski begitu, Hashim menegaskan program ini bakal terus berjalan demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Hashim mengatakan kritik dari dunia internasional terhadap program food estate itu muncul saat Indonesia hadir dalam konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu.

    “Saya harus mengakui, di Baku memang ada beberapa kritikan dari berbagai pihak yang ditujukan terutama kepada program pangan kita, program food estate, khususnya yang ada di Merauke, di Papua Selatan,” ujar Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    Hashim menegaskan program ini bakal terus berjalan, meski banyak mendapat kritik. Menurut dia program ini bukanlah kebijakan baru, melainkan visi lama Presiden Prabowo Subianto selama dua dekade terakhir.

    “Program pangan nasional kita tidak bisa ditawar lagi. Sudah diputuskan bahwa itu adalah salah satu program Pak Prabowo sejak 20 tahun lalu,” ujar dia.

    Menurut Hashim dampak geopolitik seperti perang di Ukraina, Gaza, dan potensi konflik di Lebanon sebagai pengingat akan pentingnya kemandirian pangan. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai kebutuhan pokok seperti gandum, beras, dan gula.

    “Kita sangat rentan. Kita mengimpor beberapa juta ton beras saat kita harus melakukannya. Kita mengimpor gula. Kita mengimpor banyak sekali bahan pangan pertanian. Dalam banyak hal, kita sangat rapuh, sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemerintah memahami kekhawatiran, terutama terkait dampak lingkungan dari program food estate. Oleh karena itu, pemerintah akan mengimbanginya dengan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang akan dikelola Kementerian Kehutanan.

    Hasyim menambahkan bahwa reforestasi ini dirancang tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif, tetapi juga memenuhi tanggung jawab Indonesia terhadap dunia.

    “Namun, kita bisa mengurangi dampak negatifnya [Food Estate] dengan program-program baru. Salah satunya adalah reboisasi yang ingin kita lakukan. Ini akan dipercayakan kepada Menteri Kehutanan agar kita bisa mandiri dan memenuhi kewajiban Indonesia kepada dunia. Dengan lahan seluas 12 juta hektare kita bisa melakukan itu,” ujar dia.

    Hasyim menegaskan bahwa program food estate akan tetap dilanjutkan, namun diimbangi dengan reboisasi yang besar-besaran.

    “Ketahanan pangan selalu menjadi prioritas bagi Prabowo, dan hal ini akan terus berlanjut.Namun, kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Kontraktor Kecil Garap Proyek 2 Juta Rumah di Desa

    Jakarta –

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

    Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

    “Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh,” kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

    Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

    Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

    “Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja,” jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

    Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

    Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

    “Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya,” tegasnya.

    (hns/hns)