Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • DKI bakal beri pelatihan kepada eks penghuni kolong tol

    DKI bakal beri pelatihan kepada eks penghuni kolong tol

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri Bakti Sosial Natal 2024 bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (26/12/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI bakal beri pelatihan kepada eks penghuni kolong tol
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun (rusun) termasuk mereka yang baru direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

    “Nanti bukan hanya warga yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kami berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menuturkan, pelaksanaan program strategis pemerintah terus diupayakan untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Selain itu, pihaknya juga akan mengusahakan bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk belajar atau bersekolah di kawasan rusun sehingga memudahkan anak-anak penghuni rusun mendapatkan pendidikan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Satuan Tugas Perumahan.

    “Sungguh kami sangat mendukung program-program strategis pemerintahan pusat dan kami Pemprov DKI Jakarta komitmen untuk melaksanakan program strategis yang terkait dengan perumahan,” katanya.

    Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Bakti Sosial Natal 2024 bersama jajaran Kementerian PKP di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (26/12). Teguh bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyapa warga di sana.

    Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI juga membagikan sebanyak 2.810 paket sembako pada seluruh keluarga dan pengurus rusun. Paket sembako terdiri dari beras, minyak goreng, gula, susu kental manis, biskuit, kopi, mi instan dan teh. Acara tersebut turut dihadiri seluruh penghuni Rumah Susun Tegal Alur dan Rumah Susun Daan Mogot serta pengurus rusun dengan total 3.400 orang.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Optimistis Program 3 Juta Rumah Setahun Tercapai

    Pemerintah Optimistis Program 3 Juta Rumah Setahun Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sangat optimistis bisa membangun 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Investor asing turut membantu dalam menyukseskan progam pemerintah ini. 

    Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo. “Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya. Pak Prabowo kan lima tahun jadi presiden, jadi kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam lima tahun,” kata Hashim Djojohadikusumo saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Kamis (26/12/2024). 

    Hasim menambahkan, dalam progam 3 juta rumah setiap tahun ini, sejumlah investor asing menyatakan komitmennya. “Banyak yang menyatakan minatnya. Dari Tiongkok, dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab. Pesan kita adalah pemerintah sangat serius menyelesaikan program pemerintah membangun 15 juta rumah,” tambah Hashim. 

    Sementara itu, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama dua bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun. 

    “Kami mendapatkan dukungan dari Satgas Perumahan. Bagi kami 3 juta unit per tahun itu berat, tetapi berkat bantuan Pak Hashim jadi mudah. Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” kata Muarar Sirait yang optimistis target 3 juta rumah setiap tahun ini akan tercapai.

  • Segini Besaran Gaji PNS 2024, Jadi Naik di 2025?

    Segini Besaran Gaji PNS 2024, Jadi Naik di 2025?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara perihal kepastian kenaikan gaji para aparatur sipil negara (ASN) di 2025.

    Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan persentase kenaikan gaji para ASN untuk 2025. Hal ini, menurut Rini, dikarenakan fokus pemerintah saat ini masih merampungkan penataan kementerian dan lembaga yang baru dibentuk.

    Fokus inilah yang membuat Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan belum mengadakan rapat atau pertemuan teknis untuk membahas kenaikan gaji para ASN.

    “Secara teknis belum ada pembicaraan mengingat masih fokus penataan kementerian yang baru,” kata Rini kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (27/12/2024).

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2025 beberapa waktu lalu (16/8/2024), ternyata sama sekali tidak membahas soal kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, TNI, dan Polri.

    Namun, rupanya kenaikan ASN ini akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dipastikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, kepada CNBC Indonesia.

    “Tadi memang di pidato Pak Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, saya kira nanti bapak Presiden Terpilih akan dapat menyampaikan mengenai hal ini,” kata Suminto dalam acara khusus di CNBC Indonesia, dikutip Jumat (27/12/2024).

    Presiden Prabowo sebelumnya telah memutuskan menaikkan gaji guru PNS dan non-ASN atau honorer mulai tahun depan. Kabar baik ini disampaikan Presiden dalam puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024, minggu lalu (28/11/2024).

    Menyusul kebijakan itu, gaji hakim juga akan kembali dinaikkan hingga 100% pada 2025. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo selepas Rapimnas Kadin Indonesia 2024, Minggu (1/12/2024).

    Sayangnya, empat hari menjelang tutup tahun, pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan kenaikan gaji PNS. Kendati demikian, bagi yang penasaran berapa gaji PNS tahun ini, berikut rinciannya:

    1. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I

    – Golongan Ia: Rp 1.685.664 – Rp 2.522.664

    – Golongan Ib: Rp 1.840.860 – Rp 2.670.732

    – Golongan Ic: Rp 1.918.728 – Rp 2.783.700

    – Golongan Id: Rp 1.999.944 – Rp 2.901.420

    2. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan II

    – Golongan IIa: Rp 2.183.976 – Rp 3.643.488

    – Golongan IIb: Rp 2.385.072 – Rp 3.797.604

    – Golongan IIc: Rp 2.485.944 – Rp 3.958.200

    – Golongan IId: Rp 2.591.136 – Rp 4.125.600

    3. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan III

    – Golongan IIIa: Rp 2.785.752 – Rp 4.575.312

    – Golongan IIIb: Rp 2.903.580 – Rp 4.768.848

    – Golongan IIIc: Rp 3.026.484 – Rp 4.970.592

    – Golongan IIId: Rp 3.154.464 – Rp 5.180.760

    4. Daftar Gaji PNS 2024 Golongan IV

    – Golongan IVa: Rp 3.287.844 – Rp 5.400.000

    – Golongan IVb: Rp 3.426.948 – Rp 5.628.420

    – Golongan IVc: Rp 3.571.884 – Rp 5.866.452

    – Golongan IVd: Rp 3.722.976 – Rp 6.114.636

    – Golongan IVe: Rp 3.880.548 – Rp 6.373.296

    (haa/haa)

  • Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

    “Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

    Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

    Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

    Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

    (agt/agt)

  • Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.

    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.

    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 

     

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.

    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.

    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.

    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.

    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).
     
    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.
     
    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.
     
    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.
     
    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
     
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.
     
    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 
     
     

     
    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.
     
    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
     
    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.
     
    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.
     
    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.
     
    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.
     
    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Hashim Djojohadikusumo Tegaskan RI Tidak Akan Suntik Mati Semua PLTU Batu Bara di 2040

    Hashim Djojohadikusumo Tegaskan RI Tidak Akan Suntik Mati Semua PLTU Batu Bara di 2040

    Jakarta: Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, meluruskan salah paham yang berkembang terkait wacana penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa Indonesia tidak akan langsung menghentikan (phase out) semua PLTU, melainkan hanya akan mengurangi (phase down) secara bertahap.
     
    “Saya harus mengklarifikasi apa yang telah dikutip secara keliru di media. Apa yang telah saya baca dan yang telah dibaca orang lain bahwa pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Itu sepenuhnya salah. Kami tidak berencana untuk menghentikan, tetapi mengurangi,” kata Hashim saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Hasil COP 29 Azerbaijan di Ritz Carlton Pacific Place, Selasa 10 Desember 2024.
     
    Baca juga: Tak hanya Hasilkan Listrik Ramah Lingkungan, Co-firing PLTU Berdampak Ganda ke Masyarakat
    Menurut Hashim, kebijakan Indonesia dalam transisi energi tidak akan dilakukan secara ekstrem. Pemerintah memilih jalan tengah untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian lingkungan dengan keberlanjutan sektor industri. 
     
    Menutup semua PLTU pada 2040, menurutnya, bukan hanya akan merugikan sektor ekonomi industri, tetapi juga menjadi risiko besar secara politik.
     
    “Kami memilih jalan tengah. Menutup semua PLTU pada 2040 adalah langkah bunuh diri bagi sektor industri dan, saya berani katakan, bunuh diri politik bagi pemimpin di masa depan,” ujar Hashim.
     
    Hashim menegaskan bahwa pembangkit listrik batu bara, termasuk yang baru dibangun, tidak akan dimatikan secara langsung. Namun, intensitas penggunaan PLTU akan dikurangi melalui pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi.
     
    “Kami tidak akan mematikan pembangkit listrik tenaga batu bara kami pada tahun 2040. Kami tidak akan mengganggu pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru jadi saya pikir ini sangat penting, karena pesan ini disampaikan secara keliru kepada publik, terutama kepada masyarakat internasional,” ujar Hashim.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    loading…

    Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat RBC-4 untuk pengurangan emisi akibat deforestasi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4). Peluncuran ini sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta.

    RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran RBC-2 dan 3 sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (12/12/2024).

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan,dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta, kata Hanif, telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum.

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

  • Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

    Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    “Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

    Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).  

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    China Dukung Program 3 Juta Rumah, Wamen PKP: Sanggup Bangun Sejuta Rumah!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

    “Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

    Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

    Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

    “Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). 

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Hashim Bantah RI Bakal Tutup Semua PLTU Batu Bara 2040, Lirik Nuklir

    Jakarta, CNN Indonesia

    Utusan khusus presiden Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintah tidak berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040.

    Klarifikasi tersebut untuk menepis isu yang berkembang bahwa Indonesia berkomitmen untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Hashim menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak akurat.

    “Apa yang saya baca dan yang orang lain baca, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. Ini dimuat di media berbahasa Inggris,”kata Hashim dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

    “Itu sepenuhnya salah. Indonesia tidak percaya pada phase out. Kami percaya pada phase down,” tambahnya.

    Menurut Hashim, maksud dari phase down atau pengurangan bertahap adalah secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara tanpa sepenuhnya menutup seluruh pembangkit listriknya.

    “Kami tidak akan menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040. [Tetapi] kami tidak akan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Jadi menurut saya ini sangat penting,” tambahnya.

    Ia juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia memilih jalur moderat dalam transisi energi.

    “Kita memilih jalan tengah, kita tidak memilih ekstrem. Untuk menutup semua coal power plant pada tahun 2040 akan menjadi penyakit ekonomi industri, dan saya berani mengatakan penyakit politik bagi para pemimpin yang akan mengikuti Prabowo di masa depan” tutur Hashim.

    Sebagai bagian dari strategi transisi energi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan.

    Hashim menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 hingga 2040, sekitar 75 persen dari kapasitas listrik yang dihasilkan akan berasal dari energi baru terbarukan. Sisanya, 25 persen, akan berasal dari energi transisi seperti gas alam dan tenaga nuklir.

    “Itu tidak benar. Dan saya baca beberapa kritik di media internasional itu ambisi tidak realistis dan sebagainya. Memang benar, memang itu tidak realistis,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk beralih ke energi bersih dengan menutup seluruh PLTU batu bara pada 2050. Hal ini ia katakan saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman.

    “Pada 2025, 23 persen energi berasal dari EBT. Di 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/4).

    Dalam kesempatan itu, Jokowi membuka peluang investasi bagi pengusaha atau investor Jerman untuk turut berkontribusi dalam transisi energi di Indonesia.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]