Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.

    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.

    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.

    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.

    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.

    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.

    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.

    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”

    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.

    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.

    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Baca Juga :

    CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
     
    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.
     
    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.
     
    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.
     
    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.
     
    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.
     
    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.
     
    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.
     
    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”
     
    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.
     
    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.
     
    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    GELORA.CO – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2029. Optimisme itu ia dasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik (approval rating) dalam sejumlah survei terbaru.

    “Saya yakin kita akan menang pemilu lagi tahun 2029. Ada alasannya kenapa tingkat approval rating Pak Prabowo sangat tinggi,” kata Hashim dalam acara 13 th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Ia memaparkan bahwa dalam dua pekan terakhir terdapat empat survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada pada kisaran 77,8 persen hingga 82 persen. “Kalau dilihat dari rentang 77,8 persen sampai 82 persen, bisa dikatakan bahwa approval rating dia (Prabowo) sekitar 80 persen,” ujarnya.

    Dengan berseloroh, Hashim membandingkan capaian tersebut dengan approval rating Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Sebagai perbandingan, approval rating Presiden Trump di 45 persen. Jadi ini tidak buruk, karena itu saya pikir kita akan berada dalam posisi yang baik ke depannya,” katanya.

    Hashim menilai, tingginya tingkat kepuasan masyarakat berkaitan erat dengan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai memberi dampak langsung, seperti pembangunan 3 juta rumah hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, merujuk pada pengalaman China yang mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi selama tiga dekade.

    Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah susun di kawasan perkotaan serta dua juta rumah bagi masyarakat perdesaan, termasuk keluarga nelayan. Saat ini, sekitar 15 juta keluarga tercatat dalam daftar tunggu rumah layak huni, sementara 27 juta keluarga lainnya tinggal di hunian substandar.

    “Inilah alasan mengapa kami yakin bisa mencapai pertumbuhan 8 persen dan mempertahankannya, bahkan melampauinya. Angka 8 persen itu bukan hal yang mustahil. China sudah melakukannya selama 30 tahun, dan salah satu pendorong utamanya adalah sektor perumahan,” jelasnya.

    Hashim juga menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk menekan angka tengkes (stunting) sejak dini. “Gagasannya adalah (MBG) menyediakan susu, telur, protein hewani dan nabati, agar anak-anak memiliki kesempatan yang baik untuk tumbuh sehat dan mampu menyerap pendidikan di sekolah,” ujarnya.

    Selain perumahan dan MBG, Hashim menyebut hilirisasi serta penyediaan internet berbiaya rendah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya.

    Ia mengatakan penetrasi internet yang efektif di Indonesia baru sekitar 15 persen, jauh di bawah Malaysia, Filipina, dan Thailand yang telah mencapai sekitar 50 persen. Padahal, studi McKinsey menunjukkan setiap peningkatan 10 persen akses internet murah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 hingga 1,3 persen.

    “Jadi empat penggerak pertumbuhan (ekonomi) itu, menurut saya, adalah program makan bergizi (MBG), program perumahan, hilirisasi, serta ketersediaan dan aksesibilitas internet murah,” tambahnya.

  • Waspada Akun Palsu Catut Nama Hashim Djojohadikusumo Ajak Investasi

    Waspada Akun Palsu Catut Nama Hashim Djojohadikusumo Ajak Investasi

    Dengan begitu, kata Ariseno, akun yang memakai nama, foto, video, atau citra diri Hashim untuk tujuan apa pun, termasuk ajakan investasi, adalah akun palsu. Akun-akun tersebut tidak ada kaitannya dengan Hashim, adik Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Dengan ini kami menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar,” kata Ariseno, dilansir Antara.

    Dia kembali menegaskan segala aktivitas, unggahan, maupun pernyataan yang muncul dari akun-akun yang mengatasnamakan Hashim Djojohadikusumo berada di luar tanggung jawab pihaknya.

  • Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Pimpinan MPR tegaskan komitmen Indonesia untuk transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi dalam KTT Iklim Pemimpin Dunia yang dikenal dengan Conference of the Parties (COP 30) di Brazil.

    “COP 30 menjadi ajang penting untuk menyampaikan komitmen Indonesia kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk akselerasi transisi energi sekaligus mempercepat target dekarbonisasi. Hal ini adalah komitmen yang berulang kali disampaikan beliau Presiden Prabowo dalam berbagai forum pertemuan pemimpin dunia,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam KTT tersebut, Eddy akan menjadi pembicara dalam tiga kesempatan, antara lain di Asia Climate Solutions Pavilion dan juga di event yang diselenggarakan Paviliun Indonesia.

    Beberapa tema yang akan dibahas Eddy adalah karbon sebagai pilar ekonomi baru dan peluang Indonesia sebagai produsen Sustainable Aviation Fuel (SAF) kelas dunia.

    Eddy menjelaskan sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, ia akan menjelaskan komitmen Indonesia untuk melakukan akselerasi atau percepatan transisi energi.

    Eddy menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal besar dalam transisi menuju ekonomi hijau. Dengan luas kawasan kehutanan mencapai 126 juta hektare—terbesar ketiga di dunia—dan 3,3 juta hektare hutan mangrove, Indonesia disebut berkomitmen mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan.

    “Diantara poin yang penting disampaikan nanti adalah mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai climate leader dalam aksi iklim global,” ujarnya.

    Lebih lanjut Eddy menjelaskan, di forum yang dihadiri stakeholders dari berbagai negara tersebut, ia akan menyampaikan potensi Indonesia dalam pengembangan ekonomi karbon sebagai pilar ekonomi baru di Indonesia.

    “Perpres ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi guna mendukung pertumbuhan hijau,” ujarnya.

    Dalam kesempatan bicara di forum COP 30 nanti, Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga terus membahas beberapa RUU krusial dalam upaya percepatan energi terbarukan. Beberapa RUU itu diantaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

    “Kami ingin menyampaikan juga bahwa legislatif di Indonesia mendorong percepatan akselerasi energi terbarukan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hashim Potong Tumpeng Buka Paviliun Indonesia di KTT COP30 Brasil

    Hashim Potong Tumpeng Buka Paviliun Indonesia di KTT COP30 Brasil

    Belem –

    Paviliun Indonesia di KTT COP30 resmi dibuka. Pembukaan ditandai dengan potong tumpeng.

    Pemotongan tumpeng pertama dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Hashim berharap, paviliun Indonesia bisa menjadi ajang bertukar pengalamam hingga ide.

    “Ini adalah untuk menjadi suatu tempat, untuk yang tadi saya katakan exchange experience, exchange ideas untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia yang sudah ditetapkan oleh dunia dan masyarakat dunia pada perjanjian Paris 2015,” kata Hashim usai membuka Paviliun Indonesia, Senin(10/11/2025) waktu setempat.

    “Yang terakhir sesuai Second NDC (dokumen komitmen iklim terbaru) untuk menanggulangi dan mitigasi perubahan iklim, ” Tambah Hashim.

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki turut menemani Hashim.

    KTT COP30 digelar di Belem, Brasil, dari 10-21 November 2025. Ada sejumlah agenda penting yang dibawa Indonesia, salah satunya perdagangan karbon.

    Menteri Hanif berharap, sepulang dari Brasil, Indonesia bisa membawa pulang Rp 16 triliun dari hasil perdagangan karbon.

    Tak lupa Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Indonesia juga akan memamerkan capaian dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

    (ygs/ygs)

  • Umar Hasibuan Sorot Pengganti Presiden Prabowo di Pertemuan Antar Pemimpin Dunia

    Umar Hasibuan Sorot Pengganti Presiden Prabowo di Pertemuan Antar Pemimpin Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyorot ke Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Ini berkaitan dengan sosok Wapres Gibran yang tidak menggantikan Presiden Prabowo Subianto di pertemuan Pimpinan Dunia.

    Dimana, acara yang mempertemukan seluruh pemimpin dari seluruh dunia ini berlangsung di Brazil.

    KTT COP ke-30 digelar di pusat konvensi utama kota, di Hangar Centro de Convenções da Amazônia pada 10-21 November. 

    Acara diawali dengan pertemuan para pemimpin dunia pada 6-7 November 2025.

    Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara ini sebagai pengganti Presiden Prabowo.

    Ini yang kemudian disorot oleh Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan soal sosok Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebagai sosok pengganti Presiden Prabowo.

    “Siapa dia koq bisa wakili Prabowo di pertemuan pemimpin dunia?,” tulisnya dikutip Minggu (9/11/2025).

    Hanya saja, ia menyindir sosok Hashim Djojohadikusumo lebih baik dibanding Wapres Gibran yang hadir di acara tersebut.

    “Tp drpd gibran mending dia sih wkwkwkkw,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US Miliar dalam TFFF

    Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US$1 Miliar dalam TFFF

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor utama perlindungan hutan tropis dunia.

    Menurutnya, komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif global yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.

    Dalam forum Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025), sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

    “Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem.

    Raja Antoni menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar US$1 miliar, setara dengan kontribusi awal Brasil.

    Langkah ini, kata Raja Antoni, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

    “Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” tutur Raja Antoni.

    Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberanian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam perlindungan iklim global.

    “Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” tambahnya.

    Raja Antoni menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sendiri menjadi penggagas utama TFFF, sebuah mekanisme pendanaan global yang menyalurkan sebagian dananya langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Dalam forum pra-COP30 di Belem, Lula mengumumkan investasi awal sebesar US$1 miliar dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.

    Sebagai bagian dari delegasi Indonesia di forum tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.

    Dalam COP30 UNFCCC, Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertema “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace” — sejalan dengan terobosan kebijakan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

    Kebijakan tersebut mempertegas kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional dan memperkuat perannya sebagai pusat solusi iklim dunia.

  • Indonesia Targetkan Penurunan 92–118 Juta Ton CO₂ di 2030, Ini Jurusnya

    Indonesia Targetkan Penurunan 92–118 Juta Ton CO₂ di 2030, Ini Jurusnya

    Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.

    “Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.

    Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.

    Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.

    Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.

    “Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.

    Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).

    Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.

    Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.

    Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

    Baca Juga :

    Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    “Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.

    Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.
     
    “Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.

    Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.
     
    Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
     
    Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.
     
    “Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.
     
    Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).
     
    Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.
     
    Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.
     
    Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

    “Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Menhut: 1,4 Juta Ha Hutan Adat Wujud Kepedulian Prabowo

    Menhut: 1,4 Juta Ha Hutan Adat Wujud Kepedulian Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat. 

    Hal tersebut disampaikan Menhut Antoni saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025).

    “Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” ujar Antoni dikutip Jumat (11/4/2025).

    Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” tandas Antoni. 

    Dalam acara tersebut, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selain didampingi Raja Juli Antoni, Hashim juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol selama rangkaian COP 30 ini. Ketiganya merupakan delegasi yang diutus oleh Prabowo. 

    Dalam pidatonya di acara tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Hasyim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.

    “Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” jelas Hashim. 

    Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11/2025) yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil, Menhut Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menurut dia, satgas tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. 

    “Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” pungkas Antoni.

  • Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Akan Diakui Jadi Hutan Adat Baru

    Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Akan Diakui Jadi Hutan Adat Baru

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Belem Climate Summit, Brasil. Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah Indonesia menyerahkan 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat adat.

    “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” ujar Menhut usai acara, Kamis, (6/11/2025).

    Menurutnya, pemberian 1,4 juta hektare hutan adat menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

    “Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termarjinalkan,” tuturnya.

    Dalam acara ini, diketahui Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo. Selama rangkaian acara COP30, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Juli dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Prabowo.

    “Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyatakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim.

    Raja Juli menegaskan hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Ia menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029.

    Raja Juli juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    (gra/fca)