Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Prabowo Sudah Rencanakan Makan Bergizi Gratis Sejak 2006, kata Sang Adik Hashim

    Prabowo Sudah Rencanakan Makan Bergizi Gratis Sejak 2006, kata Sang Adik Hashim

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut telah merencanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 2006. Hal ini disampaikan oleh Utusan Presiden, Hashim Djojohadikusumo.

    Ia mengungkapkan, program prioritas utama pemerintah tersebut sebenarnya telah dicetuskan lama sekali oleh Prabowo. Hashim menegaskan bahwa ini adalah impian Prabowo jauh sebelum memenangkan Pilpres 2024.

    Hashim menyampaikannya dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta bulan lalu, yang kemudian dibagikan dalam siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto, Minggu, 2 Februari 2025.

    Hashim Djojohadikusumo.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu, yang pertama kali dilahirkan pada 2006,” ujar Hashim.

    Rekaman video itu menunjukkan bahwa Prabowo telah konsisten mengusung program ini sejak kampanye Pilpres 2014, dengan tujuan mewujudkan Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak.

    “Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak, mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah,” kata Prabowo, dalam pidatonya saat kampanye tersebut.

    Target Program MBG Prabowo Subianto

    Program MBG dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada 6 Januari 2025. Pada hari pertama pelaksanaannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi untuk menyediakan makan bergizi bagi sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    SPPG berfungsi sebagai unit yang mengelola dapur umum untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah sekitar.

    Setiap SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Jumlah SPPG dan penerima manfaat MBG terus meningkat. Berdasarkan pengumuman Badan Gizi Nasional (BGN) per 17 Januari 2025, terdapat 238 SPPG yang beroperasi di 31 provinsi, dengan total penerima manfaat mencapai 650.000 orang.

    Presiden menargetkan agar jumlah penerima MBG pada periode Januari hingga April 2025 dapat mencapai 3 juta orang, yang meliputi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Target ini akan meningkat menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, dan mencapai 15 hingga 17 juta orang pada Agustus hingga September 2025.

    Pada akhir tahun 2025, Presiden berharap 82,9 juta orang dapat menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hashim Klaim Prabowo Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

    Hashim Klaim Prabowo Gagas Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

    Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa kakaknya telah lama memiliki gagasan makan bergizi gratis.

    Hashim bahkan mengatakan gagasan Prabowo, terutama soal Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digaungkan sejak 2006.

    “Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (2/2/2025).

    Menurutnya, komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupkan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pun pernah dia sampaikan saat berkampanye di Pemilu 2014. 

    Dia melanjutkan melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

    Hashim menyebut bahwa kakaknya itu percaya melalui program tersebut Indonesia bisa menjadi negara yang hebat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. 

    Sekadar informasi, setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat MBG. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 Provinsi di Tanah Air.

  • Cerita Prabowo Temukan Program Konyol Senilai Rp 306 Triliun dalam APBN 2025

    Cerita Prabowo Temukan Program Konyol Senilai Rp 306 Triliun dalam APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menemukan program “konyol” saat mengecek langsung komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Program itu akhirnya dihapus demi penghematan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo pada acara ESG Sustainable Forum 2025 bertema “ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta dikutip dari video Youtube, Sabtu (1/2/2025).

    Hasim yang merupakan adik Prabowo mengatakan, presiden memangkas anggaran-anggaran tidak penting dalam APBN untuk membiaya program-program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis.

    Menurutnya ada Rp 306 triliun anggaran yang dipangkas dari program-program “konyol” dalam APBN 2025 dan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat untuk rakyat serta percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    “Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas ditarik dan tidak dikucur ke ekonomi, ini kan pertumbuhan ekonomi akan terhambat,” kata Hashim.

    Hasim mengatakan Prabowo sangat menguasai masalah ekonomi karena belajar puluhan tahun dari orang tuanya yang merupakan guru besar ekonomi. 

    “Dia puluhan tahun belajar ekonomi dari orang tuanya yang juga orang tua saya,” ujar Hashim.

    Prabowo, kata Hashim, memangkas berbagai pos anggaran dari program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Misalnya dari program perjalanan ke luar negeri, seperti kunjungan kerja maupun studi banding yang dipangkas anggarannya Rp 21 trliun sampai Rp 22 trilun.

    “Ada program konyol dihapus, dipangkas. Saya cerita ya sama Pak CT (Chairul Tanjung), banyak yang konyol ternyata,” ujar Hashim.

    “Pak Prabowo cerita sama saya beberapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada yang sembilan tingkat, biasanya presiden dan menteri hanya periksa dari tiga ke empat,” sambungnya.

    Prabowo, lanjut Hashim, ternyata memeriksa APBN 2025 sampai ke tingkat sembilan, pak, sehingga ditemukan Rp 603 triliun yang dianggap mubazir. Kemudian Rp 100 triliun dari anggaran itu dialihkan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

    Hashim lalu bicara soal pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya sumber dana itu berasal dari kerja sama dengan investor.

    “Nah untuk perumahan, dana itu dari beberapa sumber, yang pertama dari developer dari luar negeri, investor dari Qatar, dari Abu Dhabi. Mereka akan bawa uang, mereka akan bangun apartemen-apartemen 30 lantai,” ujarnya.

    Hashim mengatakan proyek pertama pembangunan apartemen tersebut akan dilakukan di kompleks perumahan jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. 

    Saat ini, kata dia, kompleks tersebut sudah hampir kosong karena anggota DPR telah mendapat tunjangan untuk sewa rumah dan selanjutnya akan dibangun apartemen di lokasi tersebut.

    “Investor Qatar akan bangun tower-tower. Ini adalah untuk gen Z dan gen milenial yang belum punya rumah. Ternyata ada ratusan ribu gen Z dan gen milenial tidak mampu sewa rumah atau sewa apartemen di Jakarta. Mereka banyak tinggal di Karawang, tinggal di Serang, tinggal di Purwakarta,” ujarnya.

  • Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km dari Banten sampai Jatim

    Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km dari Banten sampai Jatim

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun.

    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

    Program tersebut, kata Hashim, bertujuan untuk melindungi sawah-sawah yang terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat ihwal peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

    “Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ujar Hashim dalam acara bertajuk ‘ESG Sustainable Forum 2025’ pada Jumat (31/1/2025).

    Hashim memaparkan tanggul laut raksasa tersebut sudah mulai dirancang sejak 1994. Pemerintah Orde Baru saat itu sudah melihat ancaman berupa kenaikan permukaan laut. Namun, belum tereksekusi hingga saat ini.

    Hashim memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa tersebut akan memakan waktu 10 sampai 20 tahun.

    Menurut dia, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua, apabila jutaan lahan sawah terbenam karena ditutup oleh air laut yang naik. Oleh karena itu, Hashim mengajak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan tanggul raksasa tersebut.

    “It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai program strategis nasional (PSN) 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN 2024–2025.

    Airlangga menjelaskan nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

    Dalam pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon, Presiden Prabowo memberi arahan untuk disiapkan dengan pembiayaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

    Tanggul laut raksasa ini, kata Airlangga, masuk dalam daftar PSN 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan.

  • Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia

    Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyoroti Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement setelah Donald Trump resmi menjadi Presiden AS, dan Hashim  menilai perjanjian itu tidak adil untuk Indonesia.

    “Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025” dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

    Hashim membandingkan emisi karbon antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat menghasilkan kurang lebih 13 ton karbon per kapita per tahun. Sedangkan, Indonesia menghasilkan 3 ton karbon per kapita per tahun.

    Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS yang lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia.

    “Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Utusan Presiden di Bidang Iklim tersebut.

    Oleh karena itu, Hashim menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi.

    Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” kata Hashim.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan.

    Bahlil menyoroti tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan apabila dibandingkan dengan menggunakan energi fosil di Indonesia.

    Dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Paris Agreement dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, Bahlil mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

    Meskipun demikian, untuk saat ini, Bahlil menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas udara.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/1) memastikan bahwa Amerika Serikat (AS) telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.

    Perjanjian Paris tentang perubahan iklim diadopsi pada 2015 oleh 195 anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

    Tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah dua derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius.

    Sumber : Antara

  • Hashim Klaim Prabowo Kecewa BUMN Pesan Kapal dari Luar Negeri

    Hashim Klaim Prabowo Kecewa BUMN Pesan Kapal dari Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut geram lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) yang malah memesan kapal dari luar negeri alih-alih membangun di Tanah Air.

    Kegusaran Prabowo itu disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Hashim mengklaim Prabowo mengetahui banyak galangan kapal di Indonesia menganggur. Ini karena ada BUMN yang malah memesan kapal di negara lain. Oleh karena itu, Prabowo pun telah memerintahkan agar BUMN membangun kapal sendiri di Indonesia.

    “Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintah kepada BUMN itu kapal-kapal itu harus dibuat di dalam negeri, di galangan kapal di dalam negeri. Kalau kita bangun di luar negeri, GDP [gross domestic product] negara itu yang hidup,” kata Hashim.

    Kendati demikian, Hashim tak mengatakan lebih detail terkait BUMN mana yang dimaksud. Dia hanya menekankan bahwa pembuatan kapal sebaiknya dilakukan di dalam negeri agar ekonomi RI pun bisa meningkat.

    Di sisi lain, Hashim mengakui biaya pembuatan kapal di Indonesia memang lebih mahal. Menurutnya, hal itu disebabkan aturan perizinan ruwet yang sebenarnya bisa diperbaiki.

    “Kalau kita pangkas, pangkas, dan pangkas kita hapus, hapus, dan hapus dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal,” ujarnya.

    Hashim pun menuturkan pemerintah RI tak anti asing. Dia mengatakan bahwa Prabowo ingin industri kapal di dalam negeri terus berdenyut.

    Oleh karena itu, setidaknya instansi pemerintah harus ikut berkontribusi. Dengan begitu, kata dia, target pertumbuhan ekonomi RI sebesar 8% bisa tercapai.

    “Sekarang perintah dan arahan presiden semua harus dibuat di dalam negeri. Nah ini kita pro industri nasional. Saya semakin optimis, semakin yakin kita bisa capai minimal 8% [pertumbuhan ekonomi], maksimal 9%-10%,” ucap Hashim.

  • Hashim Djojohadikusumo: Kalau AS Keluar dari Paris Agreement Kenapa Indonesia Juga Harus Patuh? – Page 3

    Hashim Djojohadikusumo: Kalau AS Keluar dari Paris Agreement Kenapa Indonesia Juga Harus Patuh? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement. Tindakan dari Donald Trump ini menarik perhatian Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo.

    Menurut Hashim, dengan keluarnya AS ini membuat Perjanjian Iklim Paris tidak adil untuk Indonesia.

    “Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Hashim membandingkan emisi karbon antara AS dengan Indonesia. Amerika Serikat menghasilkan kurang lebih 13 ton karbon per kapita per tahun. Sedangkan, Indonesia menghasilkan 3 ton karbon per kapita per tahun.

    Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS yang lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia.

    “Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Utusan Presiden di Bidang Iklim tersebut.

    Oleh karena itu, Hashim menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi.

    Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” kata Hashim.

     

  • Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah segera membangun tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa.

    Menurutnya, pembangunan tanggul laut itu akan membentang sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten hingga Jawa Timur. Hashim menyebut, pembangunan tanggul laut dibutuhkan demi melindungi jutaan hektare sawah dari kenaikan air laut.

    “Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah ingin melindungi jutaan hektare sawah di utara Jawa. Jika tidak, percuma saja pembangunan food estate di Kalimantan dan Papua. Sebab, rusaknya sawah di utara Jawa bisa membuat kekurangan pangan.

    “Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke di Papua Selatan kalau nanti jutaan hektare lahan sawah terbenam ditutup dengan laut,” ucap Hashim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah ada sejak 1994 atau orde baru. Menurutnya, saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah melihat ancaman kenaikan air laut.

    Oleh karena itu, Hashim menilai rencana pembangunan tanggul laut masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. 

    “Mungkin sedikit terlambat tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif, paling subur. Itu terdapat di pantai utara jawa,” kata Hashim.

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.

  • Hashim Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

    Hashim Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konektivitas internet ternyata mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini diungkapkan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat ditanya apa saja yang bisa membuat ekonomi bertumbuh 8%.

    Ucapannya itu berasal dari laporan McKinsey yang ia kutip. Menurutnya, sudah banyak bukti makin banyak masyarakat yang memiliki konektivitas internet bisa menambah ekonomi suatu negara.

    “Menurut McKinsey, mereka sudah ada bukti bahwa semakin banyak rakyat kita yang dapat konektivitas, itu bisa menambah ekonomi 0,7-1,3%,” jelasnya dalam ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Hashim mengatakan dengan jaringan internet, bisa mendorong bisnis dalam Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). “Jadi kalau rakyat kita bisa mendapatkan internet connectivity, bisa mendorong UMKM, koperasi untuk bisa menjadi usahawan,” ucap Hashim menambahkan.

    Selain itu, Hashim juga mengatakan konstruksi dan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pemerintah China bisa mendorong ekonominya di atas 10% juga berkat bidang perumahan dan konstruksi properti.

    Berdasarkan data yang dia kutip, perumahan dan konstruksi China menyumbang 25% ekonomi selama 30 tahun. Sedangkan Indonesia masih 14%.

    “Jadi kita mau tambah 25% atau lebih untuk memicu. Saya sangat optimis. Kita sudah hitung dari perumahan,” ujar dia.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut bisa mendorong ekonomi. Sebab dana yang dialokasikan sampai ke produsen kecil.

    “Target kita kan Rp 300-an triliun untuk 82,9 juta jiwa. Dengan itu stimulus ekonomi. Dan ini uangnya sampai ke produsen kecil,” jelas Hashim.

    (npb/fab)