Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Hashim: Danantara Merupakan Gagasan Orang Tua Kami 40 Tahun Lalu – Halaman all

    Hashim: Danantara Merupakan Gagasan Orang Tua Kami 40 Tahun Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan orang tua mereka sejak 40 tahun lalu.

    Hashim mengatakan, peresmian Danantara beberapa hari lalu oleh Prabowo menjadi momen yang emosional bagi mereka berdua.

    “Saya bisa bersaksi bahwa berdirinya Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Ia mengatakan, gagasan orang tua mereka tidak terealisasi karena pemerintah saat itu disebut belum berkenan mewujudkannya.

    “Sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami 40 tahun lalu, tahun 80-an, terus 90-an. Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami,” ujar Hashim.

    Namun, 40 tahun kemudian, ia mengatakan Prabowo dipercaya oleh rakyat menjadi orang nomor satu di Indonesia dan ia menggunakan kesempatan itu untuk mewujudkan cita-cita Soemitro Djojohadikusumo.

    “Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. 40 tahun kemudian, anaknya, putranya Profesor Soemitro diberikan mandat oleh Rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tua kami,” ucap Hashim.

    “Pak Prabowo emosional, dia emosional. Saya juga emosional. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang berkuasa untuk betul-betul berbuat yang menurut orang tua kami, salah satu solusi untuk menanggulangi, mengentaskan kemiskinan, juga ketidakadilan yang dialami oleh sebagian dari rakyat Indonesia,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 

  • Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik: Uang Siap, Mulai Secepatnya!

    Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik: Uang Siap, Mulai Secepatnya!

    Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik: Uang Siap, Mulai Secepatnya!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan tugas kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) untuk membangun tanggul laut raksasa (
    giant sea wall
    ) di
    Pulau Jawa
    .
    Prabowo mengakui bahwa ini adalah tugas yang berat.
    Namun, ia meminta agar tidak ragu segera memulai proyek ini karena dana sudah siap.
    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo dalam Kongres Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Kepala Negara meminta AHY membangun
    giant sea wall
    dari perairan Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
    Menurut Prabowo, tanggul laut raksasa perlu untuk menyelamatkan pantai utara Jawa.

    Giant sea wall
    yang akan selamatkan pantai utara Jawa.
    Giant sea wall
    harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” ucap Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo meyakini proyek
    giant sea wall
    dapat diwujudkan di Indonesia.
    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” tegasnya.
    Sebelumnya, perihal tanggul laut raksasa ini pernah disampaikan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo.
    Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km mulai dari Banten sampai Jawa Timur.
    “Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Hashim di Jakarta, Jumat (31/1/2025), seperti dilansir Antara.
    Program tersebut bertujuan melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa.
    Kekhawatiran masyarakat mengenai peristiwa pagar laut juga diangkat.
    Nelayan merasa terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat masalah perubahan iklim.
    Hashim memaparkan bahwa desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994.
    Pemerintah Orde Baru telah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tetapi proyek belum terealisasi hingga saat ini.
    Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.
    Menurut Hashim, pembangunan food estate di Kalimantan atau Papua tidak ada gunanya apabila jutaan lahan sawah terbenam karena air laut yang naik.
    Masyarakat pun diajak untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa ini.

    It’s never too late
    (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektar lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Potensi terjadinya kerenggangan hubungan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri harus segera diatasi. Jika tidak, bisa terjadi ketegangan politik yang dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik internasional.

    Langkah meredakan ketegangan juga untuk mengatasi adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari merenggangnya hubungan dua patriot bangsa yang dihormati hingga ke level internasional tersebut.

    Seperti diketahui, indikasi merenggangnya hubungan kedua tokoh bangsa itu terjadi pasca penahanan Sekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang disusul dengan keluarnya instruksi bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Berikut diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia Nana Rukmana saat diwawancarai pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurut Nana, inisiasi untuk mengatasi ketegangan itu bisa dilakukan dengan segera mempertemukan keduanya yang diawali melalui komunikasi intensif kalangan terdekatnya.

    “Dari pihak Prabowo ada beberapa nama yang pantas mewakili, semisal Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo atau Sjafrie Samsoeddin. Atau mengutus Menko Polkam Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Megawati,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Megawati, ada beberapa nama yang sangat dipercayanya, seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) atau bahkan mengutus putrinya Puan Maharani.

    Pertemuan keduanya bisa dilaksanakan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dengan menghadirkan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tokoh penengah sekaligus perekat. 

    “Keduanya akan merasa dihormati. Presiden Prabowo tetap jadi tuan rumah, Megawati lahir dan punya sejarah panjang di Yogyakarta dan sempat tinggal di Gedung Agung,” katanya.

    Menghadirkan Sultan sebagai penengah, lanjut Nana, karena Sultan merupakan tokoh yang disegani.

    “Sultan miliki reputasi yang baik. Baik itu secara integritas dan kredibelitas, sultan pun dikenal sangat independen dan dihormati kedua pihak. Terlebih sultan juga merupakan seorang kepala daerah (Gubernur DIY) yang bisa merepresentasikan keberadaan para kepala daerah,” katanya.

    Di sisi lain kata Nana, ketegangan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicermati.

    “Saat surat penundaan retret beberapa hari ke belakang muncul, Megawati memberikan pesan tersirat. Kepala daerah dari PDIP diminta menunda retret tersebut, kata kuncinya adalah menunda,” katanya.

    Jika dicermati maka kata menunda ini merupakan pesan untuk berdialog yang disampaikan Megawati kepada Prabowo.

    “Melalui kata menunda itu, Megawati memberikan sinyal bahwa dia masih membuka ruang dialog dengan Prabowo. Tentunya dengan tujuan mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan politik,” katanya.

    Namun apabila ketegangan ini tidak teratasi atau cenderung berlarut-larut kata Nana, akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik dan geostrategis internasional.

    “Padahal jika kedua tokoh ini dipersatukan justru menjadi kekuatan hebat Indonesia. Megawati sangat dihormati di dunia Internasional, sehingga justru bisa memperkuat Prabowo dalam diplomasi Internasionalnya bagi kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

    Perkuat Diplomasi Internasional

    Megawati Soekarnoputri memang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah negara dan tokoh internasional. Belum lama, pada awal Februari 2025, Megawati diundang secara khusus Pemimpin Negara Vatikan Paus Fransiscus. 

    Selama berada di Vatikan, Megawati juga diundang menghadiri forum World Leaders Summit on Children’s Right. Forum ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional diantaranya Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara dan Paus Fransiskus.

    “Luasnya jaringan internasional Megawati itu sangat bisa membantu memperkuat diplomasi internasinal pemerintahan Prabowo sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan strategis di kancah internasional,” katanya.

    Selain karena berbagai perannya di berbagai forum internasional, ketokohannya semakin kuat juga karena dipengruhi nama besar ayahandanya Presiden Pertama RI Soekarno.

    Presiden Soekarno itu tokoh besar yang hingga saat ini namanya masih sangat dihormati di banyak negara karena berbagai peran strategis internasionalnya. 

    “Banyak negara besar di kawasan Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, sangat menghormatinya. Bahkan banya negara membuat berbagai monumen dan nama jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Sukarno,” katanya.*****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

  • APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nomura Holdings dalam laporan Nomura Asia Insights – Indonesia: Fiscal risk monitor #1 telah mengungkapkan besarnya risiko defisit APBN 2025 membengkak sekitar 0,9% poin dari target pemerintah tahun ini 2,5% produk domestik bruto (PDB).

    Dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang tak banyak bisa mendorong secara signifikan penerimaan negara, sedangkan kebutuhan untuk belanja negara kian membengkak untuk memenuhi kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Defisit fiskal bisa meningkat sebesar 0,9% PDB dari anggaran sebesar 2,5%, sehingga melanggar batas defisit yang ditetapkan (UU Keuangan Negara) sebesar 3,0%,” dikutip dari laporan Nomura yang ditulis ekonom Nomura Euben Paracuelles dan Nabila Amani, Kamis (20/2/2025).

    Nomura mencatat, kebijakan yang berpotensi mendorong pembengkakan defisit itu di antaranya ialah program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun (0,4% dari PDB), dari alokasi saat ini sebesar Rp 71 triliun (0,3% dari PDB).

    Lalu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk semua objek, menjadi hanya untuk objek barang yang selama ini terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), menurut catatan Nomura membuat potensi penerimaan negara dari sisi PPN yang mulanya ditargetkan sebesar Rp 65 triliun, menjadi merosot sekitar Rp 2,5 triliun atau setara 0,3% dari PDB.

    Selanjutnya ialah paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun (0,16% dari PDB) yang diumumkan pada 16 Desember oleh pemerintah, yang mulanya dimaksudkan untuk mengimbangi dampak inflasi dari kenaikan PPN. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN itu tidak lagi berlaku untuk sejumlah barang, akan tetapi paket stimulus ekonomi ini tetap dilaksanakan.

    “Kami memperkirakan alokasi tambahan sekitar Rp 14,3 triliun (0,06% PDB) akan diperlukan. yang tidak tercakup dalam anggaran 2025 yang disahkan DPR,” tulis tim ekonom Nomura.

    Selain itu, ada juga kebijakan kenaikan gaji guru. Sebagaimana diketahui, pada Hari Guru Nasional 28 November 2024, Presiden Prabowo berjanji untuk menaikkan gaji guru mulai 2025.

    Guru PNS akan menerima tunjangan bulanan senilai gaji pokok mereka, sementara guru yang bukan pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta (US$126) setiap bulan.

    Presiden Prabowo menurut catatan Nomura telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp16,7 triliun (0,1% dari PDB) untuk kenaikan ini.

    “Kami menganggap jumlah tambahan ini sebagai langkah baru, mengingat presiden baru mengumumkannya setelah anggaran tahun anggaran 2025 disahkan pada bulan September,” tulis Nomura.

    Adapula kebijakan program 3 juta rumah per tahun. Pada bulan November, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan Kementerian Keuangan bahwa, untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025, diperlukan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 48,4 triliun di atas anggaran kementerian sebesar Rp 5,3 triliun.

    Nomura mencatat, angka ini berdasarkan rekomendasi Satgas Perumahan Rakyat yang diketuai oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

    Nomura berasumsi anggaran tambahan ini sebagian telah diperhitungkan dalam alokasi Rp28,2 triliun untuk anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menargetkan 220 ribu unit.

    “Maka, harus ada alokasi untuk selisih Rp20,2 triliun (0,1% dari PDB), menyiratkan target total 380 ribu unit yang akan dibangun; meskipun ini jauh di bawah target 3 juta, ini menunjukkan apa yang secara realistis dapat dicapai pemerintah tahun ini,” menurut tim ekonom Nomura.

    Terakhir ialah suntikan modal Danantara dan renovasi sekolah. Nomura berpendapat pembentukan perusahaan induk investasi negara menambah risiko fiskal, mengingat pengalihan dividen BUMN, yang merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.

    Namun, karena undang-undang tersebut baru saja ditandatangani dan peraturan pelaksanaannya kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan atau lebih untuk diselesaikan, untuk saat ini Nomura tidak memperhitungkan dampak anggarannya terhadap tahun anggaran 2025.

    “Demikian pula, renovasi sekolah, yang merupakan bagian dari program ‘quick win’ Prabowo, sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan kami tidak mengetahui adanya dorongan kuat dari pejabat baru-baru ini untuk menambah anggaran untuk ini,” tulis Nomura.

    (arj/mij)

  • Siap-Siap RI Bakal Bangun 7 Giga Watt Listrik per Tahun

    Siap-Siap RI Bakal Bangun 7 Giga Watt Listrik per Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Indonesia berencana menambah kapasitas listrik hingga 7 Giga Watt (GW) tiap tahunnya. Rencana itu akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) selama 15 tahun ini.

    “Mereka (PLN) ingin menghasilkan 7 GW setahun selama 15 tahun ke depan,” katanya dalam acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Rencana penambahan kapasitas listrik, kata Hashim, bisa mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8% hingga tahun 2029.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa kapasitas listrik nasional ditargetkan dapat mencapai 107 Gigawatt (GW). Khususnya dalam waktu 15 tahun ke depan.

    Menurut Bambang, kapasitas listrik sebesar itu diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dari 107 GW tersebut, 75% diharapkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Dalam 15 tahun ke depan Indonesia bangun 107 GW 75% dari energi EBT. Dari 107 GW untuk mendukung ekonomi 8%,” kata Bambang dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, ia mengakui bahwa beberapa jenis pembangkit EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) misalnya, mempunyai kelemahan. Dimana jenis pembangkit ini bersifat intermiten atau tak selalu bisa diandalkan karena bergantung pada cuaca.

    “Kelemahan energi solar dari matahari dan angin bergantung dengan alam butuh sehingga tidak pengaruh dengan supply,” katanya.

    Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan pembangkit listrik berbasis baseload dengan minimal kapasitas 57 GW guna mengatasi persoalan intermiten dari pembangkit EBT tersebut.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 100 Triliun, Dongkrak Ekonomi 2 Persen

    Prabowo Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 100 Triliun, Dongkrak Ekonomi 2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp 100 triliun. Dengan tambahan anggaran itu, diproyeksikan nantinya bisa memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 2%.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo saat mengisi Indonesia Economic Summit (IES) 2025. Dia menyebut dari nilai sebelumnya, presiden menambah anggaran hingga mencapai Rp 100 triliun.  

    “Ketika Prabowo menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober, anggaran untuk makan gratis adalah Rp 71 triliun, yaitu sekitar US$ 4 miliar. Dalam dua minggu terakhir, dia telah menambahkan Rp 100 miliar lagi, yaitu sekitar US$ 6 miliar,” kata Hashim di Hotel Shangrila, Rabu (19/2/2025).

    Dia menyebut, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memperkirakan pada Oktober dengan belanja makanan gratis sebesar Rp 71 triliun, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,83%.

    “Dengan penambahan anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 100 triliun, prognosisnya adalah pertumbuhan tambahan sebesar 2%,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, penambahan pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi lantaran pengeluaran MBG berputar di daerah. Terlebih, sasaran MBG ke depannya adalah sebanyak 82 juta orang apalagi anggaran akan dibelanjakan untuk berbagai bahan makanan.

    “Dengan 82 juta orang harus diberi makan setiap hari. Kita membutuhkan 82 juta telur setiap hari. Kita membutuhkan 82 juta stik ayam, stik drum, sayap ayam setiap hari. Kita akan membutuhkan sayuran setiap hari. Kita akan membutuhkan beras setiap hari. Kami membutuhkan tahu dan tempe setiap hari,” katanya.

    Dia menilai bahwa program ini merupakan perangsang yang sangat besar dan sebuah stimulus yang besar bagi perekonomian.

    “Kami memperkirakan hanya dengan sebagian program saja, itu sudah merupakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Itu hanya aritmatika dasar, matematika dasar,” pungkasnya dalam menanggapi penambahan anggaran makan bergizi gratis.
     

  • Hashim Sebut Toyota Ingin Jadikan Indonesia Sebagai Pusat Manufaktur di Kawasan Selatan Dunia – Halaman all

    Hashim Sebut Toyota Ingin Jadikan Indonesia Sebagai Pusat Manufaktur di Kawasan Selatan Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha yang juga adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Toyota ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur di kawasan selatan dunia.

    Hal itu diungkap Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Saya sudah bertemu dengan Toyota. Mereka bilang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur untuk kawasan selatan dunia,” katanya.

    Ia mengatakan, Toyota Indonesia telah melakukan ekspor kepada 80 negara di dunia.

    Pada 2024, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), jumlah ekspor mobil dari Indonesia ke berbagai negara sebanyak 472.194 unit.

    Selama 12 bulan itu, Toyota menjadi produsen dengan jumlah ekspor terbanyak, yaitu 166.531 unit. Angka ini naik 21 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dari 2023 sebanyak 137.661 unit.

    Hashim mengatakan Toyota Indonesia juga mengekspor mobil ke Meksiko. Mereka berniat meningkatkan jumlahnya.

    Namun, agar bisa merealisasikan hal tersebut, Toyota Indonesia disebut membutuhkan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara RI dan Meksiko.

    Hashim menyatakan siap membantu terciptanya perjanjian perdagangan tersebut.

    “Mereka butuh free trade agreement dengan Meksiko. Di situlah saya berperan. Saya bisa membantu perusahaan yang membutuhkan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain,” ujar Hashim. 

  • Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan penerimaan negara US$90 miliar atau sekitar Rp1.464,75 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.275 per dolar AS) per tahunnya.

    Target tersebut diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ketika menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

    Hashim menjelaskan bahwa persentase penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara besar yaitu sekitar 12,2%.

    Dia pun membandingkan Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam. Menurutnya, persentase penerimaan negara terhadap PDB Kamboja mencapai 18% sementara Vietnam mencapai 23%.

    “Jadi, pemerintah akan segera memulai program untuk meningkatkan penerimaan negara dan target kami adalah [seperti] Kamboja dan akhirnya Vietnam,” jelas Hashim.

    Elite Partai Gerindra itu mengungkapkan caranya yaitu dengan memajaki ekonomi bayang alias shadow economy. Dia mengungkap bahwa PDB Indonesia saat mencapai sekitar US$1,5 triliun.

    Hashim pun mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB. Oleh sebab itu, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis.

    Dia mengungkapkan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan dengan bantuan teknologi terbaru berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga pemantauan elektronik yang terus ditingkatkan.

    “Jadi untuk memberi Anda contoh, 6% dari US$1,5 triliun adalah US$90 miliar tambahan setiap tahun. Itu adalah target Presiden Prabowo, untuk meningkatkan pendapatan kita sebesar US$90 miliar setahun selama beberapa tahun ke depan dan kami optimis,” tutup Hashim.

  • Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045

    Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dikawasan Asia Tenggara menurut pengusaha Arsjad Rasjid berada digaris terdepan untuk mendorong sinergi lintas sektor, investasi strategis dan adopsi teknologi inovatif.

    “Atas dasar hal tersebut guna mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis nasional, internasional dan pengambil kebijakan serta memposisikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan, Indonesia Business Council (IBC) akan menggelar forum tingkat internasional yang dinamakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025,” ujar Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dalam keterangannya di Shangri-La, Jakarta pada Rabu (12/2).

    Arsjad Rasjid pun menambahkan, IES 2025 yang akan digelar pada 18 sampai 19 Februari 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta mengambil tema “The New Era of High Growth and Prosperity”.

    Menurut Arsjad IES 2025 dirancang sebagai wadah bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk membahas strategi konkret dalam menavigasi tantangan global seperti investasi, manufaktur, energi berkelanjutan, talenta, inovasi dan keuangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kemitraan yang erat lintas sektor. Keselarasan kebijakan publik, swasta dan masyarakat menjadi kunci tercapainya pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” lanjut Arsjad.

    Menurut Arsjad IES 2025 dapat menjadi wadah untuk merumuskan dan mempercepat implementasi kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi. Arsjad pun mengungkapkan, IES 2025 akan menghadirkan pemimpin bisnis, pengambil kebijakan dan pemikir global sebagai pembicara yang akan membahas strategi-strategi pertumbuhan yang efektif ditengah dinamika situasi geopolitik saat ini. Adapun diantara para tokoh yang diagendakan hadir antara lain, Co-founder Air Asia Tony Fernandes, CEO and Co-founder Silicon Box Byung Joon Han serta Co-founder dan CEO Paragon Group Harman Subakat.

    Selain itu diagendakan akan hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mantan Wakil Presiden RI Boediono, Founder Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Sementara itu, COO IBC William Sabandar mengatakan, IES 2025 menawarkan program-program yang akan membahas berbagai topik penting. Diantara topik penting tersebut meliputi industrialisasi, kebijakan fiskal dan moneter, investasi, ketahanan pangan, transisi energi, diversifikasi perdagangan dan pengembangan talenta manusia. 

    Selain itu, akan ada beberapa sesi round table untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dan mitra strategis guna mendiskusikan kolaborasi bisnis dan investasi di Indonesia. “IES akan diselenggarakan setiap tahun untuk mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Penyelenggaraan IES yang pertama secara khusus akan memberikan pandangan mendalam mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang baru,” jelas William. 

    Informasi resmi yang dibagikan kepanitiaan IES menyebutkan, hingga saat ini 100 pembicara nasional dan internasional telah mengkonfirmasi kehadirannya di IES 2025. Pembicara tersebut berasal dari Indonesia, China, Amerika Serikat, Belanda, Singapura, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, Perancis, India, Jepang, Malaysia, Vietnam, dan Inggris. 

    Selain itu, lebih dari 1.000 pemimpin bisnis akan berpartisipasi di IES 2025. “IBC mengundang berbagai mitra, asosiasi perdagangan dan industri, perwakilan pemerintah asing, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bergabung dalam forum ini,” ungkap William. 

    Selain program utama, peserta lanjut William dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin bisnis dan pejabat tinggi pemerintah.

    Sumber : Elshinta.Com