Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hashim Sebut Efisiensi Anggaran buat Pangkas Program Konyol

    Hashim Sebut Efisiensi Anggaran buat Pangkas Program Konyol

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengalokasikan hasil efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun atau sekitar US$ 20 miliar pada program-program prioritas. Langkah ini diharapkan bisa mendatangkan dampak lebih besar bagi masyarakat.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sebelumnya anggaran tersebut dipergunakan untuk program yang tidak terlalu dibutuhkan. Ia juga menekankan, langkah efisiensi ini bukanlah pengurangan, melainkan realokasi anggaran ke program yang lebih berdampak.

    Adapun langkah efisiensi sendiri dilakukan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    “Itu bukan pengurangan, itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Itu ada realokasi, dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang (program) konyol,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, ditulis Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, langkah realokasi ini menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi kebocoran pada APBN. Kini, anggaran-anggaran tersebut dialokasikan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan anggaran untuk MBG di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Hashim mengatakan, akan ada alokasi tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menggenjot program tersebut beberapa waktu ke depan.

    “Kita tambah lagi dari Rp 171 triliun, menambah lagi bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,99%. Itu hanya dari MBG,” kata dia.

    Di sisi lain, Hashim juga mengungkapkan rencana Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran US$ 20 miliar setiap tahun. Dengan demikian, apabila diasumsikan efisiensi dilakukan dalam 5 tahun kepemimpinan Prabowo, maka akan dihasilkan efisiensi sebesar US$ 100 miliar.

    “Tahun depan Pak Prabowo dan pemerintah optimis ada tambahan US$ 20 miliar lagi. Dan US$ 20 miliar setiap tahun. Kenapa? Karena APBN kita tetap akan bertumbuh. Tapi kebocoran-kebocoran, lemak-lemak, fat-fat, program konyol, itu tetap akan dihapuskan. Jadi US$ 20 miliar ini setiap tahun,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya apabila dana efisiensi ini bisa dikelola di dalam Danantara untuk diinvestasikan, menurut Hashim, dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat. Bahkan Indonesia bisa saja menghasilkan lebih dari US$ 100 miliar dalam satu tahun.

    “Danantara co-invest 50% dengan asing. US$ 20 miliar plus (dari asing) US$ 20 miliar, itu US$ 40 miliar dolar kan? Itu ekuitas, kita. Dan kemudian kita leverage 3 kali, 4 kali. Mungkin negara bisa lebih, kalau swasta kan nggak bisa. Artinya proyek, US$ 40 miliar dolar ekuitas, dikali 3-4. Itu US$ 160 miliar dolar satu tahun,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Danantara gagasan orang tua kami

    Danantara gagasan orang tua kami

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam. 

    Kala itu, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), melihat perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi. 

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Ia menilai bahwa peluncuran Danantara bukan sekadar perwujudan visi ekonomi ayahnya tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang kini mendapat restu untuk dijalankan.

    Selain itu, ia berharap sebagai badan yang mengelola investasi nasional maka Danantara mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. 

    Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu (24/2) akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. 

    Badan ini berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif  – Halaman all

    Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan empat tantangan investasi energi hijau di Indonesia. 

    Keempat tantangan tersebut perlu segera diatasi agar tidak menghambat percepatan transisi energi di dalam negeri.

    Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar, menyebutkan tantangan pertama berupa kepastian hukum dan perbaikan regulasi. 

    Dalam kasus Indonesia, misalnya, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan. 

    Hal ini pun membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

    Menurut Bobby, Kadin berharap pemerintahan baru saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

    “Kami melihat Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu perlu perlu kepastian hukum,” kata Bobby dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue yang digelar oleh Kadin dan Katadata Green di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Tantangan lainnya yakni subsidi dan insentif terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi. 

    Menurut Bobby, harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. 

    Sedangkan, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

    “Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian. Ini yang perlu kita cari solusinya,” ujarnya.

    Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi investasi energi hijau, terutama insentif fiskal. 

    “Misalnya diberikan tax holiday selama 15 tahun,” ujarnya.

    Dua tantangan investasi energi hijau lainnya adalah program pemanfaatan SDA untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak kepada keekonomian program.

    Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan optimismenya tentang pertumbuhan investasi energi hijau di masa mendatang.

    Melalui Danantara, lanjutnya, pemerintah bakal menyuntikkan dana hingga US$20 miliar per tahun untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT). 

    Nilai tersebut bisa bertambah dengan melibatkan investor rekanan untuk setiap proyek investasi.

    “Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim dalam sesi Leadership Speech.

    Hashim menjelaskan dengan melibatkan investor rekanan, Danantara bisa meningkatkan modal investasinya hingga US$ 40 miliar per tahun. 

    Hashim optimistis kucuran dana dari Danantara akan menumbuhkan investasi di sektor energi hijau.

    Sebab, permintaan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia termasuk tinggi.

    Selain itu, kata Hashim potensi EBT di Indonesia juga besar, mengutip data Kementerian ESDM, potensi energi bersih mencapai 3.687 Gigawatt.

    “Jika kita bisa melakukan leverage tiga sampai empat kali untuk setiap proyek, kita dapat memiliki dana untuk membiayai berbagai project sekitar US$160 miliar per tahun,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. 

    Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 Gigawatt, saat ini  pemanfaatannya baru mencapai 144 Gigawatt.

    “Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya. 

    “Apalagi pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.”

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 Gigawatt berasal dari EBT. 

    Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada 2024 menjadi 34,6 persen pada 2034.

    Todotua mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT dan, serta insentif pajak.

    Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin, Aryo Djojohadikusumo, mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

    “Presiden menyebutkan energi terbarukan, energi hijau berkali-kali. Dan dia secara khusus menyebutkan tambahan dana segar. Sebagian besar (dana) mungkin akan disuntikkan ke dalam energi hijau dan terbarukan serta industri yang penting bagi energi hijau seperti mineral,” ujarnya.

    Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 terdiri dari beragam sesi, mulai dari Keynote Speech oleh Todotua Pasaribu dan Leadership Speech dari Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden di bidang Iklim dan Energi.

    Acara yang sama menghadirkan pula sesi diskusi tematik dengan pembicara dari para pemimpin di bidangnya, baik swasta maupun pemerintah. 

    Diskusi tematik tersebut membahas sejumlah tema, di antaranya investasi hijau, rantai pasok energi hijau, target iklim dan pertumbuhan ekonomi, serta kendaraan listrik.

  • Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum.

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.

    “Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

    Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.

    Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.

    Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

    Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

    “Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.

    Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.

    Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.

    “Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.

    Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.

    Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.

    Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

    Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.

    Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.

    “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Rencana pemerintah untuk mendorong sektor perumahan kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, dengan target 3 juta rumah per tahun, maka di era Presiden Prabowo Subianto, jumlah rumah yang akan dibangun adalah 15 belas juta rumah.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 27/02/2025) berikut ini.

  • Hashim: Jerman gantikan AS terkait kepemimpinan di JETP

    Hashim: Jerman gantikan AS terkait kepemimpinan di JETP

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengungkapkan Jerman menggantikan Amerika Serikat (AS) dalam kepemimpinan di Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Saya bertemu dengan delegasi pemerintah Jerman pada pekan lalu dan delegasi Jerman menyampaikan bahwa pemerintah Jerman memutuskan untuk menggantikan Amerika Serikat terkait kepemimpinan (lead member) dalam JETP,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Perubahan besar terjadi saat Amerika Serikat menarik diri secara resmi dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, dan kemudian menarik diri dari JETP.

    JETP merupakan kemitraan global untuk mempercepat transisi energi yang adil. JETP bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Sebagai informasi, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta menyatakan bahwa Jerman mengambil alih kepemimpinan bersama International Partners Group (IPG) dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) di Indonesia bersama Jepang mulai awal 2025.

    Sejak peluncuran JETP pada KTT G20 Tahun 2022 di Indonesia, Jerman telah menjadi pendukung setia transisi energi Indonesia.

    Dengan salah satu portofolio proyek bilateral terbesar dalam kerja sama pembangunan yang didedikasikan untuk upaya itu, Jerman memperdalam keterlibatannya dengan mengambil tanggung jawab kepemimpinan bersama, dan membantu mendorong fase berikutnya dari implementasi JETP.

    Sementara itu, IPG, yang terdiri dari negara-negara G7, Uni Eropa, Denmark, dan Norwegia, bersama Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – koalisi global lembaga keuangan terkemuka – berjanji memobilisasi dana 20 miliar dolar AS (sekitar Rp326,1 triliun) guna mendukung tujuan JETP Indonesia.

    Komitmen tersebut bertujuan untuk membatasi emisi, mempercepat pengembangan energi terbarukan secara signifikan, dan mencapai emisi nol bersih di sektor listrik pada 2050.

    Untuk memperkuat komitmen itu, disebutkan bahwa delegasi tingkat tinggi dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Christine Toetzke, mengunjungi Jakarta dari 17–21 Februari.

    Delegasi tersebut berinteraksi dengan pemerintah Indonesia, Co-Lead Jepang, IPG, Sekretariat JETP, dan komunitas JETP yang lebih luas untuk meninjau kemajuan dan mengidentifikasi langkah-langkah penting untuk mempercepat implementasi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (26/2/2025) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari pernyataan Menteri ESDM mengenai skema pencampuran atau blending bahan bakar minyak (BBM) hingga pendirian bank emas pertama di Indonesia.

    Berikut rangkuman beritanya.

    Bahlil: “Blending” BBM tak menyalahi aturan selama “speknya” sesuai

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending—proses pencampuran—bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    “Boleh (blending) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya (spesifikasinya) sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

    Baca selengkapnya.

    Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi

    PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

    “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Ketua BPKN: Dugaan pengoplosan Pertamax mencederai hak konsumen

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok mengatakan, apabila dugaan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax terbukti benar, maka hal ini mencederai dan menyebabkan hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah jelas terpinggirkan.

    “Yang mana hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,” ujar Mufti di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Prabowo: Bank emas tingkatkan pengendalian stabilitas moneter

    Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pendirian bank emas pertama di Indonesia akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter nasional.

    “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo saat berpidato dalam peresmian layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Qatar Mulai Bangun 1 Juta Apartemen di Indonesia setelah Lebaran 2025

    Qatar Mulai Bangun 1 Juta Apartemen di Indonesia setelah Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor Qatar akan memulai pembangunan 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, setelah Lebaran. Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama investasi untuk mendukung program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, proyek ini tidak hanya terbatas pada pembangunan rumah tapak, tetapi juga mencakup apartemen di berbagai wilayah.

    “Proyek pertama nanti bulan April (2025) setelah Lebaran. Investor dari Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Nilai investasi yang dikucurkan Qatar untuk proyek 1 juta apartemen ini mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun (dengan kurs saat ini).

    Tak hanya itu, Qatar juga berencana untuk membawa tambahan investasi guna membangun 3 hingga 5 juta unit rumah dan apartemen di wilayah pedesaan Indonesia. 

    “Nanti akan ada lagi dari pemerintah Qatar untuk 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan,” tambah Hashim.

    Tak hanya Qatar, investasi besar pada program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini juga menarik perhatian investor dari Abu Dhabi, India, Singapura, dan Turki. Perinciannya, Abu Dhabi, melalui Mubadala Investment Company, akan membangun 1 juta apartemen.

    Sementara itu, India, Singapura, dan Turki juga telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek perumahan di Indonesia. “Kawan-kawan di sektor perumahan semakin optimis. Dana akan tersedia, investor banyak. India, Singapura, dan Turki juga siap mendukung,” ungkap Hashim.

    Program 3 juta rumah per tahun ini diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2% hingga 3% per tahun.

    “Saya telah berkonsultasi dengan beberapa konsultan asing dan mereka memperkirakan proyek ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi 2% hingga 3% per tahun,” jelas Hashim.

    Dengan investasi besar dari Qatar, Abu Dhabi, dan investor global lainnya, program 3 juta rumah dan apartemen ini akan mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, membuka lapangan kerja dan mendukung sektor konstruksi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 3% per tahun.

    Program 3 juta rumah dan apartemen ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia sekaligus menarik investasi asing dalam skala besar.