Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat di Istana Kepresidenan pada hari Kamis kemarin. Ada banyak isu yang dibahas antara presiden dengan konglomerat.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian safari yang sudah menjadi ciri khasnya. Warnanya krem. Kalau melihat foto-foto yang beredar, pembicaraan Prabowo dengan para taipan cukup intens.

    Momen pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam. 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda,” demikian bunyi foto yang diunggah Seskab Teddy. 

    Para pengusaha yang terlihat hadir adalah Anthoni Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.), dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

    Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

    Pada kesempatan tersebut, tulis Teddy, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global. Prabowo juga membahas program-program utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, perkembangan sektor industri sampai dengan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara. 

    “[Serta turut dibahas, red] infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” terang Teddy. 

    Pada pertemuan tersebut, lanjut Teddy, Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Adapun, rencana pertemuan itu sebelumnya sempat dimintai konfirmasi ke pihak Istana Kepresidenan. Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Yusuf Permana. 

    Hanya Ariyo dan Yusuf yang menjawab permintaan konfirmasi Bisnis. Namun, keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut karena tidak berada di jadwal kegiatan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis hingga Kamis (6/3/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Kepresidenan, tidak ada tamu maupun kendaraan yang terlihat datang melalui Pilar Istana, di mana umumnya tamu Kepresidenan seperti menteri, pejabat negara maupun kalangan swasta dan tokoh masyarakat lewati sebelum masuk ke area kantor presiden. 

    Pernah Ikut ke China 

    Dalam catatan Bisnis, sebagian konglomerat yang bertemu dengan Prabowo malam tadi pernah ikut dalam lawatan ke China. Waktu itu, Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh penting mulai dari Perdana Menteri China, Li Qiang hingga Presiden China Xi Jinping.

    Adapun para taipan yang ikut dalam kunjungan Prabowo antara lain, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Franky Widjaja, Hashim Djojohadikusumo, Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. 

    Keberadaan para konglomerat tersebut diunggah oleh akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024). Mereka tampak berfoto bersama di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣
    ⁣
    “Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak,” jelasnya.

    Boy Thohir dan Dukungan Konglomerat 

    Nama-nama Konglomerat yang ikut Prabowo ke China sejatinya bukan nama baru. Boy Thohir, Hashim dan Anindya Bakrie bahkan tampak hadir dalam acara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis awal 2024 lalu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

    Pernyataan Boy Thohir tersebut diungkapkan dalam acara relawan Etas endu yang berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup,” kata Boy Thohir dilansir dari Antara, Selasa (23/1/2024).

    Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Thohir sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun laju Erick terhenti, karena koalisi partai pendukung Prabowo lebih memilih putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

    “Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy.

    Pada waktu itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. “Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

    Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

    “Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

  • Angan-angan Internet Murah di Tengah Era Ongkos Regulasi Mahal

    Angan-angan Internet Murah di Tengah Era Ongkos Regulasi Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menghadirkan layanan internet murah dengan harapan perekonomian dapat terdongkrak. Terdapat sejumlah hambatan yang harus dilewati, salah satunya biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi, yang berdampak pada harga di masyarakat. 

    Dalam sebuah acara, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyinggung mengenai layanan internet yang terjangkau dan makin luas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim mengatakan internet yang terjangkau berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi RI hingga 0,7%-1,3% per 10 persen populasi Indonesia.

  • Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

    Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo,  mengungkapkan Presiden Prabowo tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

    Menurutnya negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.
     
    “Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tegas Hashim dalam acara “Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
     
    Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik.

    “Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini,” ujarnya.

    Tentang Power Wheeling

    Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. 

    Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. 
     
    Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. 

    “Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat,” kata Akmaluddin Rachim. 
     
    Menurut Akmaluddin, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat.

    “Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling,” jelasnya.

    Ikut arahan presiden

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

    “Ya kita pasti ikuti arahan presiden. kita ikuti arahan presiden sudah jelas,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2/2025).

    Saat ini, DIM RUU EBET telah diserahkan ke Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    Dadan menilai perubahan dalam proses legislasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

    “Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana, nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu,” jelasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kontan.co.id

     

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Kementerian ESDM siap laksanakan perintah Prabowo tolak power wheeling

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menolak skema penyaluran listrik swasta (power wheeling).

    “Ya, kami pasti ikuti arahan Presiden. Pasti kami ikuti arahan Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut terkait dengan skema power wheeling yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan bahwa konsep power wheeling ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan agar kelistrikan di Indonesia tetap dikendalikan oleh pemerintah melalui PLN.

    Hashim menyampaikan kekhawatirannya apabila skema power wheeling diberlakukan, sebab akan membuka kesempatan bagi negara lain untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di dalam negeri.

    “Pertimbangan dari presiden bahwa negara tetap harus menjadi pengendali (kelistrikan) dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali. Itu pertimbangannya,” kata Hashim.

    RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan DPR RI selama empat tahun terakhir. Berbagai isu seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

    Batalnya rapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 18 September 2024, yang diakibatkan belum disepakatinya norma tentang power wheeling, mengakibatkan RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019–2024.

    Power wheeling sendiri merupakan mekanisme di mana pihak swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hashim Sebut Efisiensi Anggaran buat Pangkas Program Konyol

    Hashim Sebut Efisiensi Anggaran buat Pangkas Program Konyol

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengalokasikan hasil efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp 306 triliun atau sekitar US$ 20 miliar pada program-program prioritas. Langkah ini diharapkan bisa mendatangkan dampak lebih besar bagi masyarakat.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sebelumnya anggaran tersebut dipergunakan untuk program yang tidak terlalu dibutuhkan. Ia juga menekankan, langkah efisiensi ini bukanlah pengurangan, melainkan realokasi anggaran ke program yang lebih berdampak.

    Adapun langkah efisiensi sendiri dilakukan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    “Itu bukan pengurangan, itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Itu ada realokasi, dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang (program) konyol,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, ditulis Kamis (27/2/2025).

    Menurutnya, langkah realokasi ini menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi kebocoran pada APBN. Kini, anggaran-anggaran tersebut dialokasikan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan anggaran untuk MBG di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Hashim mengatakan, akan ada alokasi tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menggenjot program tersebut beberapa waktu ke depan.

    “Kita tambah lagi dari Rp 171 triliun, menambah lagi bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,99%. Itu hanya dari MBG,” kata dia.

    Di sisi lain, Hashim juga mengungkapkan rencana Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran US$ 20 miliar setiap tahun. Dengan demikian, apabila diasumsikan efisiensi dilakukan dalam 5 tahun kepemimpinan Prabowo, maka akan dihasilkan efisiensi sebesar US$ 100 miliar.

    “Tahun depan Pak Prabowo dan pemerintah optimis ada tambahan US$ 20 miliar lagi. Dan US$ 20 miliar setiap tahun. Kenapa? Karena APBN kita tetap akan bertumbuh. Tapi kebocoran-kebocoran, lemak-lemak, fat-fat, program konyol, itu tetap akan dihapuskan. Jadi US$ 20 miliar ini setiap tahun,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya apabila dana efisiensi ini bisa dikelola di dalam Danantara untuk diinvestasikan, menurut Hashim, dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat. Bahkan Indonesia bisa saja menghasilkan lebih dari US$ 100 miliar dalam satu tahun.

    “Danantara co-invest 50% dengan asing. US$ 20 miliar plus (dari asing) US$ 20 miliar, itu US$ 40 miliar dolar kan? Itu ekuitas, kita. Dan kemudian kita leverage 3 kali, 4 kali. Mungkin negara bisa lebih, kalau swasta kan nggak bisa. Artinya proyek, US$ 40 miliar dolar ekuitas, dikali 3-4. Itu US$ 160 miliar dolar satu tahun,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Danantara gagasan orang tua kami

    Danantara gagasan orang tua kami

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam. 

    Kala itu, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), melihat perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi. 

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Ia menilai bahwa peluncuran Danantara bukan sekadar perwujudan visi ekonomi ayahnya tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang kini mendapat restu untuk dijalankan.

    Selain itu, ia berharap sebagai badan yang mengelola investasi nasional maka Danantara mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. 

    Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu (24/2) akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. 

    Badan ini berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif  – Halaman all

    Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan empat tantangan investasi energi hijau di Indonesia. 

    Keempat tantangan tersebut perlu segera diatasi agar tidak menghambat percepatan transisi energi di dalam negeri.

    Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar, menyebutkan tantangan pertama berupa kepastian hukum dan perbaikan regulasi. 

    Dalam kasus Indonesia, misalnya, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan. 

    Hal ini pun membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

    Menurut Bobby, Kadin berharap pemerintahan baru saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

    “Kami melihat Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu perlu perlu kepastian hukum,” kata Bobby dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue yang digelar oleh Kadin dan Katadata Green di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Tantangan lainnya yakni subsidi dan insentif terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi. 

    Menurut Bobby, harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. 

    Sedangkan, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

    “Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian. Ini yang perlu kita cari solusinya,” ujarnya.

    Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi investasi energi hijau, terutama insentif fiskal. 

    “Misalnya diberikan tax holiday selama 15 tahun,” ujarnya.

    Dua tantangan investasi energi hijau lainnya adalah program pemanfaatan SDA untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak kepada keekonomian program.

    Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan optimismenya tentang pertumbuhan investasi energi hijau di masa mendatang.

    Melalui Danantara, lanjutnya, pemerintah bakal menyuntikkan dana hingga US$20 miliar per tahun untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT). 

    Nilai tersebut bisa bertambah dengan melibatkan investor rekanan untuk setiap proyek investasi.

    “Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim dalam sesi Leadership Speech.

    Hashim menjelaskan dengan melibatkan investor rekanan, Danantara bisa meningkatkan modal investasinya hingga US$ 40 miliar per tahun. 

    Hashim optimistis kucuran dana dari Danantara akan menumbuhkan investasi di sektor energi hijau.

    Sebab, permintaan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia termasuk tinggi.

    Selain itu, kata Hashim potensi EBT di Indonesia juga besar, mengutip data Kementerian ESDM, potensi energi bersih mencapai 3.687 Gigawatt.

    “Jika kita bisa melakukan leverage tiga sampai empat kali untuk setiap proyek, kita dapat memiliki dana untuk membiayai berbagai project sekitar US$160 miliar per tahun,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. 

    Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 Gigawatt, saat ini  pemanfaatannya baru mencapai 144 Gigawatt.

    “Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya. 

    “Apalagi pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.”

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 Gigawatt berasal dari EBT. 

    Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada 2024 menjadi 34,6 persen pada 2034.

    Todotua mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT dan, serta insentif pajak.

    Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin, Aryo Djojohadikusumo, mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

    “Presiden menyebutkan energi terbarukan, energi hijau berkali-kali. Dan dia secara khusus menyebutkan tambahan dana segar. Sebagian besar (dana) mungkin akan disuntikkan ke dalam energi hijau dan terbarukan serta industri yang penting bagi energi hijau seperti mineral,” ujarnya.

    Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 terdiri dari beragam sesi, mulai dari Keynote Speech oleh Todotua Pasaribu dan Leadership Speech dari Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden di bidang Iklim dan Energi.

    Acara yang sama menghadirkan pula sesi diskusi tematik dengan pembicara dari para pemimpin di bidangnya, baik swasta maupun pemerintah. 

    Diskusi tematik tersebut membahas sejumlah tema, di antaranya investasi hijau, rantai pasok energi hijau, target iklim dan pertumbuhan ekonomi, serta kendaraan listrik.

  • Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau

    Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum.

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.

    “Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

    Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.

    Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.

    Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

    Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

    “Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.

    Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.

    Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.

    “Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.

    Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.

    Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.

    Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

    Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.

    Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.

    “Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Video: Hashim Ungkap Rencana Bangun 15 Juta Rumah di Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Rencana pemerintah untuk mendorong sektor perumahan kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, dengan target 3 juta rumah per tahun, maka di era Presiden Prabowo Subianto, jumlah rumah yang akan dibangun adalah 15 belas juta rumah.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 27/02/2025) berikut ini.