Xcloud.id

Tag: Hashim Sujono Djojohadikusumo

  • Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) bersama Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, dan Northstar Group mengungkap langkah strategis lanjutan setelah resmi membentuk perusahaan patungan FiberCo dengan nilai investasi Rp14,6 triliun. 

    Fokus utama pascapembentukan entitas ini adalah penguatan infrastruktur serat optik sebagai fondasi konektivitas digital nasional, sekaligus membuka akses pemanfaatan jaringan bagi ekosistem telekomunikasi yang lebih luas.

    President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menegaskan strategi Indosat ke depan bertumpu pada peran fiber sebagai tulang punggung infrastruktur digital Indonesia.

    “Yang paling penting bagian belakang infrastruktur digital adalah fiber,” kata Vikram di Kantor Indosat pada Selasa (23/12/2025).  

    Dia menjelaskan, melalui kemitraan strategis ini, Indosat mengandalkan kekuatan eksekusi dan pengembangan platform untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional gross domestic product (GDP) 8%. Menurut Vikram, strategi FiberCo juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan broadband rumah, pengembangan 5G, hingga kesiapan adopsi AI.

    Komisaris Utama Indosat Nezar Patria menyampaikan, pembentukan FiberCo merupakan bagian dari strategi struktural Indosat mengikuti tren global industri telekomunikasi, khususnya pemisahan fungsi infrastruktur dan layanan.

    Dia menilai langkah ini akan memperkuat sisi infrastruktur sekaligus mendorong konsumsi digital di Indonesia. “Saya kira adalah satu strategic partnership yang akan memberikan dampak cukup besar dalam konsumsi digital kita ke depan,” katanya.

    Dari sisi mitra strategis, Deputy CEO and COO Arsari Group Aryo P.S. Djojohadikusumo mengatakan, investasi di FiberCo merupakan bagian dari strategi jangka panjang Arsari dalam membangun ekosistem AI yang terintegrasi.

    Dia menegaskan infrastruktur fiber menjadi komponen kunci dalam pengembangan AI nasional. Aryo menambahkan, strategi tersebut akan disinergikan dengan investasi Arsari di energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan. 

    “Ini juga akan kami padukan dengan investasi Arsari di clean energy, atau energi terbarukan yang nanti akan kami bangun di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Adapun, FiberCo akan mengelola jaringan serat optik sepanjang lebih dari 86.000 kilometer dengan komposisi sekitar 45% di Pulau Jawa dan 55% di luar Jawa. Dengan model open-access, entitas ini disiapkan sebagai platform infrastruktur netral yang dapat dimanfaatkan berbagai penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital nasional.

  • Politik kemarin, PAN soal Pilkada DPRD hingga Prabowo tak punya sawit

    Politik kemarin, PAN soal Pilkada DPRD hingga Prabowo tak punya sawit

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya PAN menyatakan setuju terhadap usulan agar Pilkada dipilih oleh DPRD hingga Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak memiliki lahan sawit di Sumatera.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    PAN setuju pilkada lewat DPRD asal parpol sepakat-publik tak kontra

    Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD atau dikenal dengan pilkada tidak langsung, asalkan seluruh partai politik bersepakat dan tidak ada pro kontra di publik.

    Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya menyetujui usulan itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih oleh rakyat.

    “Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan oleh partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” ucap dia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Anggota DPR: Hasil Rapimnas Golkar tegaskan partai bersifat egaliter

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Rizki Faisal mengatakan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar, menegaskan bahwa partainya itu bersifat egaliter.

    Hal itu, kata dia, tercermin dari arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang meminta agar Golkar dikelola secara terbuka, dan berkeadilan, serta menjadi rumah besar bagi seluruh kader.

    “Tidak boleh ada lagi sekat-sekat yang membatasi kader berdasarkan asal proses, latar belakang, atau kedekatan struktural,” kata Rizki di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ketua DPR ajak perempuan turut berperan lestarikan lingkungan

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk turut berperan menjaga dan melestarikan lingkungan, saat berbicara soal peran perempuan dalam isu keberlanjutan di momen Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

    “Hari Ibu di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu yang memiliki ciri khas yang unik yang tidak boleh kita lupakan sejarahnya,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, perempuan memiliki peran untuk melindungi bumi dan masa depan generasi mendatang. Dia menilai peran besar perempuan dalam keberlanjutan tidak hadir tiba-tiba, namun lahir dari pengalaman hidup, tanggung jawab sosial, dan kedekatan perempuan dengan sumber-sumber kehidupan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Tinjau gereja posko bencana, Gibran tegaskan rumah rusak dibangun lagi

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibalanga, Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin, yang saat difungsikan sebagai salah satu posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor.

    Usai menyelesaikan kunjungan kerja di Nias Selatan, Sumatera Utara, Gibran bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara guna memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana tanah longsor berjalan optimal, termasuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

    Saat menyapa warga yang tengah bersiap menyambut Natal, Wapres menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, serta memohon maaf atas bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara “Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025” di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin.

    Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indosat, Northstar, dan Arsari Group Hashim Bangun Perusahaan Serat Optik Terbuka

    Indosat, Northstar, dan Arsari Group Hashim Bangun Perusahaan Serat Optik Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) bekerja sama dengan Northstar Group, dan Arsari Group, perusahaan investasi multisektor milik Hashim Djojohadikusumo, menjalin kemitraan bersama untuk mengembangkan infrastruktur digital Indonesia melalui sebuah platform infrastruktur digital berbasis serat optik yang independen atau akses terbuka.

    Penandatanganan Perjanjian Investasi antara Indosat dengan Arsari Group dan Northstar Group rencananya akan diadakan hari ini, Selasa (23/12/2025) MX Center Indosat, Jakarta. President Director & CEO Indosat Vikram Sinha  dan Komisaris Utama Indosat Nezar Patria kabarnya akan hadir dalam MoU tersebut.

    Sementara itu, dalam dokumen yang diterima Bisnis, perusahaan infrastruktur terbuka itu diharapkan dapat memberi dampak terhadap Indonesia, dunia usaha, dan komunitas.

    Dokumen menyebut peningkatan 10% dalam penetrasi fixed broadband diasosiakan dengan pertumbuhan PDB inkremental sebesar 0,9-1,5 poin atau 1,5 kali efek limpahan (spillover effects) lintas sektor dalam jangka menengah.

    Indonesia yang saat ini penetrasi fixed broadbandnya masih rendah, menjadi peluang bagi perusahaan gabungan Indosat, Northstar, dan Arsari Group.

    Perusahaan itu juga diharapkan dapat berdampak pada ketenagakerjaan. Tolok ukur internasional memperkirakan terciptanya 10.000-17.000 lapangan kerja per USD 1 miliar investasi broadband jika memperhitungkan efek langsung, tidak langsung, dan imbasan. Jika diterapkan secara konservatif, FiberCo dapat mendukung 8.000 tahun kerja (job years) yang mencakup konstruksi, operasi, layanan digital, dan industri hilir.

    Diketahui, Indosat telah mengucurkan belanja modal lebih dari Rp10 triliun sepanjang Januari-September 2025 yang mayoritas digunakan untuk bisnis selular.

    Berdasarkan info memo Indosat, belanja modal (capital expenditure/capex) sepanjang 9 bulan 2025 mencapai Rp10,73 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk belanja modal aset hak guna yang mencapai Rp4,47 triliun.

    Manajemen ISAT menyampaikan sekitar 79,5% dari pengeluaran modal ini dialokasikan untuk bisnis selular untuk mendukung permintaan layanan data dan sisanya dialokasikan pada pengeluaran modal untuk MIDI dan telekomunikasi tetap.

    Belanja modal Indosat sepanjang 9 bulan 2025 setara dengan 26,06% dari pendapatan perseroan pada periode yang sama yang mencapai Rp41,16 triliun.

    Dibandingkan dengan 9 bulan 2024, capex Indosat mengalir lebih deras pada tahun ini. ISAT tercatat menghabiskan belanja modal Rp7,26 triliun per kuartal III/2024, tidak termasuk Rp5,48 triliun aset hak guna.

    Pada periode yang sama tahun lalu, Indosat menggulirkan sekitar 84,2% dari pengeluaran modal ini dialokasikan untuk bisnis selular untuk mendukung
    permintaan layanan data dan sisanya dialokasikan pada pengeluaran modal untuk MIDI dan TI.

    Di sisi kinerja keuangan, Indosat mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih selama 9 bulan 2025. Laba bersih ISAT turun 7,5% year-on-year (YoY) menjadi Rp3,58 triliun per 9 bulan 2025, dari sebelumnya sebesar Rp3,87 triliun.

    Penurunan laba bersih ini salah satunya diakibatkan oleh penurunan pendapatan perseroan menjadi Rp41,16 triliun sampai akhir September 2025, dari sebelumnya sebesar Rp41,8 triliun. Pendapatan ini turun 1,6% secara tahunan.

    Penurunan pendapatan ini diakibatkan oleh penurunan pendapatan selular sebesar Rp34,5 triliun atau turun 1,9% YoY, pendapatan MIDI yang naik menjadi Rp6 triliun, dan pendapatan telekomunikasi tetap yang turun 9,9% menjadi Rp604 miliar.

    Manajemen ISAT dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan pendapatan selular perseroan menurun sebesar 1,9% dibandingkan 9 bulan 2024, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan data, telepon, dan SMS yang diimbangi kenaikan jasa nilai tambah dan jasa interkoneksi.

    Di sisi lain, ISAT mencatatkan beban sebesar Rp33,32 triliun pada 9 bulan 2025, turun sebesar Rp23,7 miliar atau 0,1% lebih rendah dibanding 9 bulan 2024 sebesar Rp33,34 triliun.

  • Hashim Djojohadikusumo Bongkar Dalang Penyebar Isu Prabowo Miliki Lahan Sawit Jutaan Hektare di Sumatera

    Hashim Djojohadikusumo Bongkar Dalang Penyebar Isu Prabowo Miliki Lahan Sawit Jutaan Hektare di Sumatera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki ratusan ribu hingga jutaan hektare kebun sawit di Sumatera dan sejumlah daerah lain merupakan fitnah yang sengaja disebarkan melalui media sosial.

    Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gekira di Jakarta. Ia menekankan bahwa Prabowo sama sekali tidak memiliki lahan sawit di Indonesia, bahkan tidak satu hektare pun.

    “Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektare lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran,” ujar Hashim dikutip pada Senin (22/12/2025).

    “Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Dimanapun di Indonesia, tidak punya. Ini fitnah,” tambahnya.

    Hashim menekankan bahwa narasi tersebut bukan sekadar kesalahan informasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merusak reputasi Presiden Prabowo.

    Terutama di tengah kebijakan pemerintah yang tengah melakukan penertiban dan pembenahan sektor sumber daya alam.

    “Tiap hari di sosial media, fitnah-fitnah dan fitnah terus. Ya, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam,” tukasnya.

    Ia menyebut ada indikasi kuat adanya gerakan terorganisir yang sengaja menggiring opini publik untuk mendiskreditkan pemerintah.

    “Ya, so ini, ini ada indikasi. Ada indikasi, ada gerakan masif untuk menjelekin pemerintah,” lanjut Hashim.

  • 6 Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia Nasional

    6 Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia Nasional

    Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia.
    “Prabowo tidak punya lahan
    sawit
    satu hektar pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025″ di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Senin (22/12/2025).
    Hashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit.
    Aktor itu disebutnya merupakan koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.
    Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
    Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.
    “Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” katanya.
    Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.
    “Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.
    Adik Prabowo ini mengamati bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau
    influencer
    yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.
    “Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar
    influencer-influencer
    atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.
    Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
    “Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

    Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara “Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025” di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin.

    Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

    Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

    Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

    “Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” katanya.

    Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

    “Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.

    Dari pengamatan yang ada, Hashim memaparkan bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau influencer yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.

    “Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

    “Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hashim Bantah Tudingan Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit: Itu Fitnah

    Hashim Bantah Tudingan Prabowo Miliki Jutaan Hektare Kebun Sawit: Itu Fitnah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Hashim Djojohadikusumo membantah keras tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki jutaan hektare kebun sawit di Sumatra maupun wilayah lain di Indonesia.

    Hashim menegaskan, isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang terus diproduksi serta disebarkan melalui media sosial.

    Pernyataan itu disampaikan Hashim saat memberikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 GEKIRA di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Minggu (21/12/2025).

    “Tidak benar. Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit, di Sumatra maupun di mana pun di Indonesia,” tegas Hashim di hadapan kader dan tamu undangan.

    Hashim menilai narasi mengenai kepemilikan kebun sawit sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi Presiden Prabowo, terutama di tengah langkah pemerintah yang tengah menertibkan sektor sumber daya alam, termasuk penanganan kebun sawit ilegal dan penguasaan lahan oleh negara.

    Menurutnya, serangan berbasis disinformasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan penertiban tersebut.

    “Ini bukan kritik yang sehat, tetapi fitnah yang disebarkan secara sistematis,” ujar Hashim.

    Dalam kesempatan itu, Pria yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim itu mengungkapkan bahwa serangan terhadap Presiden Prabowo di media sosial terjadi hampir setiap hari dan mencakup berbagai tuduhan yang dinilainya menyesatkan publik.

    “Tiap hari di media sosial itu isinya fitnah. Macam-macam tuduhannya, mulai dari disebut punya kebun sawit, menguasai hacker, sampai dituding bertanggung jawab atas berbagai bencana alam,” katanya.

    Dia menegaskan, arus informasi yang tidak terverifikasi di ruang digital berpotensi membentuk opini publik yang keliru apabila tidak disikapi secara kritis.

    “Media sosial harus disikapi dengan hati-hati. Banyak kebohongan dan ujaran kebencian,” tegas Hashim.

    Hashim pun meminta kader GEKIRA serta Partai Gerindra untuk aktif meluruskan informasi yang beredar dengan menyampaikan fakta secara konsisten dan bertanggung jawab.

    “Tolong sebarkan kebenaran. Jangan biarkan fitnah menjadi konsumsi publik setiap hari,” tandas Hashim.

  • Purbaya Pastikan Peruri Masih Terlibat di Proyek Pita Cukai, Tapi..

    Purbaya Pastikan Peruri Masih Terlibat di Proyek Pita Cukai, Tapi..

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tetap akan melibatkan PT Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri dalam pengadaan pita cukai rokok.

    Kabar ini sekaligus membantah adanya kemungkinan penunjukkan vendor baru dalam pengadaan pita cukai. “Masih Peruri lagi ke depan, belum ada,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Kendati membantah, Purbaya tidak menampik mengenai kemungkinan kerja sama antara Peruri dengan perusahaan lain. Apalagi spesifikasi pita cukai yang bakal diterapkan ke depan jauh lebih canggih dan dibuat lebih presisi. 

    “Cuma dikerjasamakan dengan satu perusahaan kalau jadi ya. Ada coding yang lebih canggih dari yang ada sekarang,” imbuhnya.

    Adapun, Purbaya sebelumnya mengisyaratkan ada vendor baru dalam proyek pengadaan pita cukai. Pernyataan Purbaya itu muncul pasca adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengkritisi kinerja Bea Cukai dan pajak. 

    Purbaya menyebut adik Presiden Prabowo itu setidaknya mengusulkan otomatisasi dua sistem penerimaan yakni cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok dan pajak perdagangan luar negeri. 

    Otomatisasi CHT itu melalui pengawasan atau monitoring produksi rokok secara digital. Purbaya mengakui sudah melihat sistem digitalisasi yang akan digunakan olehnya. Dia menyebut sistem tersebut bakal diadakan dari pihak ketiga alias vendor dan masih dinegosiasi untuk harganya. 

    “Tinggal masalah negosiasi harganya, jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah. Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap nantinya sistem itu akan dibekali kode khusus untuk pengenaan cukai rokok tersebut. Kode itu akan memungkinkan pengawasan secara digital dan lebih mudah bahkan melalui aplikasi. 

    “Yang saya harapkan dengan itu berjalan, nanti pendapatan cukai rokoknya akan naik, dan pada saat yang sama kami berhasil juga di lapangannya. Lebih gampang. Itu sedang dalam tahap negosiasi harganya,” terang Purbaya.

    Adapun mengenai otomatisasi pajak, mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu juga sedang mempelajari peluang untuk mendigitalisasi pajak perdagangan luar negeri. Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik terkait dengan digitalisasi dimaksud. 

    Hanya saja, dia mengakui sistem pengawasan secara digital untuk pajak ini lebih sulit diterapkan apabila dibandingkan dengan pengawasan produksi rokok. 

    “Digitalisasi pajak yang perdagangan ke luar negeri, itu sedang kami pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya,” ujar Menkeu lulusan ITB itu.

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.

     

  • Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

    Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

     

    Liputan6.com, Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

    Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

    “Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali,” ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika” digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

    Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan,” lanjut Hashim.

    Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. “Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan,” tegas dia.