Tag: Hasan Basri

  • Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Ketua Umum: Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh 1. Ketua : Hasanudin Wahid

    2. Ketua : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

    3. Ketua : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si

    4. Ketua : Aqib Ardiansyah

    5. Ketua : Syiq Samsul Huda

    6. Ketua : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i

    7. Ketua : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si

    8. Ketua : Rivqy Abdul Halim

    9. Ketua : Toriqul Haq

    10. Ketua : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si

    11. Ketua : Yunus Razak

    12. Ketua : Akhmad Gozali Harahap, M.Si

    13. Ketua : Siti Mukaromah

    14. Ketua : Mulyadi Prayitno

    15. Ketua : Heri Haryanto Azzumi

    16. Ketua : Mulyadi Tawik

    17. Ketua : Dr. Saleh, SH., MH

    18. Ketua : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si

    19. Ketua : MF. Nur Huda Yusro

    20. Ketua : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.

    21. Ketua : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi

    22. Ketua : Juwanda, Spdi.

    23. Ketua : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.

    24. Ketua : H. Hasan Basri Segala

    25. Ketua : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.

    26. Ketua : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal: Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

    1. Wakil Sekretaris Jenderal : Ulil Albab

    2. Wakil Sekretaris Jenderal : Kaisar Abu Hanifah

    3. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Insan Purnama, M.Si

    4. Wakil Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulya, SIP

    5. Wakil Sekretaris Jenderal : Yusra Alhabsyi

    6. Wakil Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

    7. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Rani

    8. Wakil Sekretaris Jenderal : Saipul Adam

    9. Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifudin Salwani, SE.

    10. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Maryati Sholihah

    11. Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Rojak, SH.

    12. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Hamid Bula

    13. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nurcholis, S.Th

    14. Wakil Sekretaris Jenderal : Irma Muthoharoh 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Faisal Amir, SE, MM.

    16. Wakil Sekretaris Jenderal : Marwan Zaenuddin, MM.

    17. Wakil Sekretaris Jenderal : Septi Rahmawati

    18. Wakil Sekretaris Jenderal : Harry Saputra Gani

    19. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti

    20. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Rifai Darus

    21. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mohammad Syarif

    22. Wakil Sekretaris Jenderal : Lukmanul Hakim al-Jambi

    23. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasan Taftanjanji

    24. Wakil Sekretaris Jenderal : Anies Hidayah

    25. Wakil Sekretaris Jenderal : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH

    26. Wakil Sekretaris Jenderal : Danang Sanggabuana, M.Si

    27. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Abd Basir, M.Pd.I

    28. Wakil Sekretaris Jenderal : Mashudi

    29. Wakil Sekretaris Jenderl : Zainal Abidin

    Bendahara Umum: Arif Rahman

    Bendahara : Syaeful Amin

    Bendahara : Dahlia Umar

    Bendahara : Ratu Dian Hatifah

    Bendahara : Enung Maryati

    Bendahara : Deta Anggraeni

    Bendahara : Farried Akhmad Yani SE

    Bendahara : Ali Suro

    Bendahara : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME

    Bendahara : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.

    Bendahara : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.

    Bendahara : Ervan Satriya, S.T

    Bendahara : Wijayanti, M.Ap.

     

  • Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Masa Tunggu Haji di RI Tembus Puluhan Tahun, Ini Kata PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz membeberkan solusi untuk masa tunggu (waiting list) Ibadah Haji yang mencapai puluhan tahun bagi jemaah Indonesia. 

    Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengurangi masa tunggu hanya dengan menambah kuota Haji. Akan tetapi, dia menyebut Indonesia belum bisa menjalankannya sekarang meskipun kuota ditambah menjadi 250 ribu jemaah haji. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian tentang bagaimana seharusnya mengelola bila ada tambahan kuota. 

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar penyelenggaraan haji berbasisnya layanan. Berbasis jamaah itu berbasis layanan,” tuturnya dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Ishfah melanjutkan konsekuensi di Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaatnya saja.

    “Karena Bipih-nya akan berbeda-beda karena berbasis layanan. Maka kemudian yang ditetapkan adalah pagu nilai manfaat. Sesuai kemudian tahapannya tahun ini nilai manfaat 35%, tahun berikutnya 30%, tahun berikutnya 25% dan seterusnya,” urainya.

    Menurut dia, tidak mungkin memberikan layanan terhadap jemaah tanpa mengasumsikan bahwa angka yang akan diterima kuotanya berapa. 

    “Kita asal-asalan kan enggak mungkin, Pak. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi [waiting list] dengan penambahan kuota yang bisa sampai di angka 500 ribu. Tapi kita harus jelas dulu. Mengelolanya kayak apa ini 500 ribu ini?” tegasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus menuturkan persoalan data yang tak dapat dipungkiri saat ini adalah soal daftar tunggu haji.

    “Sebenernya nggak bisa dipungkiri apa yang diharapkan oleh masyarakat, kita di lapangan waktu sosialisasi juga begitu. ‘Pak bisa ga dikurangi daftar tunggu?’ saya bilang, ‘pak sebenernya harapan bapak dengan harapan kami terutama anggota DPR sama, tapi kita memaklumi juga Arafah itu tidak bisa diperluas’,” ucapnya dalam rapat.

    Sebagaimana diketahui, masa tunggu haji reguler di Indonesia saat ini bervariasi dari 11 hingga 47 tahun, tergantung daerah dan kuota yang tersedia. 

  • Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pada 20 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik dua kepala daerah yang memiliki nama depan Bobby di Istana Negara.
    Bobby pertama adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby dikenal sebagai pengusaha. Pria kelahiran 1991 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sejak 2019.
    Pada saat itu, Bobby telah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
    Dalam upayanya maju di Pilkada Medan, Bobby mencari dukungan dari berbagai partai politik.
    PDIP sendiri mendukung pencalonannya meskipun petahana saat itu, Akhyar Nasution, merupakan kader partai tersebut.
    Akhyar kemudian dipecat dari PDIP karena tetap maju sebagai calon, yang akhirnya didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.
    Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman, kader Partai Gerindra, serta mendapat dukungan dari berbagai partai seperti PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP.
    Selama kampanye, Bobby menghadapi kritik terkait dugaan politik dinasti karena hubungannya dengan Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
    Ia juga dituding jarang tinggal di Medan dan lebih sering berada di ibu kota.
    Namun, Bobby menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi kota kelahirannya.
    Dalam Pilkada Medan, Bobby-Aulia memenangkan kontestasi dengan 393.327 suara, mengungguli Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara.
    Tak berhenti di sana, Bobby kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama Surya, Bupati Asahan dari Partai Golkar.
    Lawannya adalah petahana, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri.
    Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, Bobby sempat diusulkan untuk dipecat dari PDIP oleh DPC PDIP Kota Medan pada November 2023.
    Hal ini terjadi karena ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berbeda dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah itu, Bobby resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 10 Mei 2024 dan kembali mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai, termasuk PSI, Perindo, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan PKS.
    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri didukung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
    Pada akhirnya, Bobby-Surya memenangkan Pilkada Sumut dengan 3.645.611 suara (64,46%), mengungguli Edy-Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
    Bobby kedua adalah Bobby Maulana, seorang aktor dan entertainer yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi, mendampingi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
    Bobby Maulana lahir pada 12 Juni 1988 dan memulai kariernya di dunia seni peran. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan acara komedi, salah satunya Kampung Kendang.
    Ia juga merupakan anggota Trio Ubur-Ubur, bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin.
    Di luar dunia hiburan, Bobby aktif sebagai presenter dan komedian.
    Ia menikah dengan Desi Florita pada 1 Oktober 2010, dan dikaruniai dua anak laki-laki.
    Keputusan Bobby Maulana untuk masuk ke dunia politik terjadi pada 2023, dengan tujuan membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.
    Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi dalam Pilkada 2024.
    Dalam pemilihan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana unggul di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, dengan total 78.257 suara. 
    (Penulis: Kontributor Medan Rahmat Utomo|Editor: Sari Hardiyanto, Andika Aditia)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK

    Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ulama Teluk Naga harap warga tak ragukan nasionalisme pengembang PIK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Ulama sekaligus pendakwah asal Teluk Naga, Tangerang, Kiai Hasan Basri, mengatakan, agar masyarakat tidak meragukan nasionalisme pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).  Hal ini tercermin dengan dibangunnya simbol-simbol tokoh nasional di sana.

    “Kita lihat di sini (PIK) ada patung proklamator kita, Soekarno-Hatta, yang dibuat dengan megah. Ada juga patung jenderal besar kita, Jenderal Soedirman,” kata tokoh agama Teluk Naga tersebut.

    Dalam pandangan kiai Hasan Basri, pengembang PIK mengakomodasi nilai-nilai kebhinekaan yang ada di sana. Sehingga isu PIK hanya untuk etnis tertentu tidaklah berdasar. 

    “Di sini juga ada masjid yang indah, tempatnya bersih, yang bisa mengakomodasi umat Islam yang datang ke sini. Ada juga menara syariah. Ini artinya pengembang memperhatikan kebhinekaan. Menjaga NKRI agar tidak terpecah-belah,” ungkapnya.

    Hal yang takkalah penting, lanjutnya, masyarakat sekitar PIK sudah merasakan manfaarnya. Menurutnya, ribuan warga sekitar bisa mencari nafkah dengan terbukanya lapangan kerja di sana.

    “Kemarin saya baca ada watsapp bahwa dibutuhkan tenaga kerja, tidak ada kualifikasi pendidikan, yang penting warga Pakuhaji. Ini artinya kan menjadi penghidupan warga sekitar,” paparnya.

    Kiai Hasan Basri juga menyinggung soal kampanye negatif PIK hanya karena di sana ada patung naga. Dikatakannya, patung naga itu hanya benda mati yang tidak ada mudharatnya untuk aqidah umat Islam.  “Hal yang bahaya itu justru kalau kita mendirikan naga-naga kesombongan dalam hati kita,” ungkap Kiai. 

    Ditambahkannya, jika memang ada hal-hal yang secara budaya dan keyakinan dari masyarakat etnis lain, semestinya hal itu dihargai. “Kan di sini juga ada patung Jenderal Soedirman, patung Soekarno-Hatta. Ini kan artinya mereka juga memperhatikan kebhinekaan,” kata dia.

    Kiai Hasan Basri mengajak masyarakat pesisir laut utara, Tangerang, agar bersatu dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang. “Jangan sampai kita terpecah belah, yang justru akan merugikan masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Warga Rela Antre dan Izin Tidak Kerja Demi Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Cengkareng – Halaman all

    Warga Rela Antre dan Izin Tidak Kerja Demi Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Cengkareng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lina, menggendong anaknya yang berusia 1 tahun 4 bulan untuk mengikuti cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin (10/2/2025). Lina menemani anaknya untuk cek kesehatan demi mencegah dini potensi penyakit yang mungkin muncul.

    Saat ditanya awak media ketika menunggu nomor antreannya dipanggil petugas, Lina mengaku pelaksanaan program cek kesehatan gratis, khususnya di Puskesmas Cengkareng sudah rapi. Ini karena setiap tahapan yang dilalui pasien sudah terbagi-bagi, seperti meja pemeriksaan anak yang dipisahkan dengan meja untuk orang dewasa atau lansia.

    “Sudah rapi sih saya lihatnya,” kata Lina.

    Ia juga mengaku tidak kesulitan untuk mendaftar pemeriksaan gratis ini lewat aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya pendaftaran secara daring memudahkan karena bisa melalui gawai, dan proses pemeriksaan di lokasi juga bisa berlangsung lebih cepat.

    “Mudah gampang, lewat handphone bisa,” ucap dia.

    Sementara itu, Hasan Basri (58) yang juga tengah menunggu antrean pemeriksaan kesehatan, mengatakan dirinya baru pertama kali mengikuti pemeriksaan menyeluruh. Sebab selama ini ia hanya memeriksa tensi darah dan asam urat di apotek. 

    Selain itu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh punya biaya yang mahal. Hasan pun rela izin kerja demi bisa memeriksa tubuhnya. Mumpung gratis katanya.

    “Soalnya kan kalau ngecek semua itu mahal bayarnya. Makanya nih mumpung ada yang gratis saya daftar,” kata Hasan.

    Niatnya memeriksakan tubuhnya pada program cek kesehatan gratis ini lanjutnya, bermula dari kabar tetangganya yang kerap mengkonsumsi minuman energi. Dokter menyatakan tetangganya alami penyakit ginjal.

    Kemudian Hasan melihat tayangan di televisi yang menginformasikan adanya pemeriksaan kesehatan gratis. Setelahnya Hasan mencari tahu lokasi-lokasi pelaksanaannya.

    “Saya ulang tahun tanggal 8 Februari hari Sabtu kemarin. Makanya langsung daftar di hari pertama karena takut nggak bisa kalau udah kelamaan,” kata Hasan.

    Tapi setibanya di Puskesmas pada pukul 08.00 WIB, Hasan mendapat informasi dari petugas Puskesmas bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku selama H+30 sejak hari ulang tahun. Kepalang tanggung, Hasan tetap mengantre.

    “Sudah sampai sini baru tahu kalau bisa di hari lain asal belum lewat sebulan. Ya sudah nanggung sudah di sini,” ucapnya.

  • Warga Cengkareng antusias ikut Program Cek Kesehatan Gratis

    Warga Cengkareng antusias ikut Program Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Warga Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, antusias mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis yang dilaksanakan di Puskesmas setempat pada Senin.

    Warga bernama Hasan Basri (58) rela izin tidak masuk kerja untuk mengikuti program bagi warga yang berulang tahun tersebut.

    Hasan yang mengendarai sepeda motor sudah tiba di Puskesmas Cengkareng pada pukul 08.00 WIB. Dia pun langsung mengambil nomor antrean di fasilitas kesehatan tersebut.

    “Ane udah dari jam 8 pagi antre di sini. Saya antrean nomor 37. Sekarang aja udah jam 11.30 baru antrean 17,” kata Hasan.

    Hasan mengaku mengetahui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ini dari pemberitaan di berbagai media termasuk media elektronik.

    “Ini baru pertama nih dicek keseluruhan. Biasanya mah cuma periksa tensi darah aja sama asam urat di apotek,” katanya.

    Dia mengaku antusias apalagi mengingat program tersebut gratis. “Soalnya kan kalau ngecek semua itu mahal bayarnya. Makanya nih mumpung ada yang gratis saya daftar,” ujarnya.

    Selain karena pernah mengalami operasi mata, kondisi tetangganya yang mengidap penyakit gagal ginjal di usia muda membuat Hasan Basri langsung tertarik untuk mengikuti program tersebut.

    “Tetangga saya yang suka minuman energi kena ginjal. Makanya pas saya nonton di TV ada pemeriksaan gratis, saya mau periksa biar bisa antisipasi,” kata dia.

    Hasan dibantu oleh anaknya untuk mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT. Namun, ia mengira pemeriksaan untuknya hanya bisa dilakukan hari ini.

    “Saya kan ulang tahunnya tanggal 8 Februari, hari Sabtu kemarin. Makanya langsung daftar di hari pertama karena takut enggak bisa kalau udah kelamaan,” kata Hasan.

    Ketika tiba di Puskesmas Cengkareng ternyata program tersebut bagi yang berulang tahun berlaku sampai H+30 dari hari ulang tahunnya.

    “Pas udah sampai sini baru tahu kalau bisa di hari lain asalkan belum lewat sebulan. Ya udah nanggung udah di sini, saya antre aja dah,” tuturnya.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kesiapan Puskesmas untuk melaksanakan Program CKG di seluruh Indonesia.

    Kesiapan tersebut berupa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur Puskesmas, reagen (senyawa yang memfasilitasi reaksi untuk tes kesehatan) serta alat kesehatan lainnya.

    “Kami selalu mengadakan koordinasi dengan semua Puskesmas,” ujar Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia usai meninjau hari pertama Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Cengkareng, Jakarta, Senin.

    Koordinasi dilakukan meliputi berbagai hal termasuk kesiapan SDM. Kemudian infrastrukturnya, alat kesehatan maupun reagen dan penanganan bahan medis habis pakai.

    Selain itu, Rizka juga memastikan kesiapan anggaran program tersebut. “Semua kita lengkapi, ada yang dilengkapi dari anggaran dari Puskesmas. Mereka punya ada yang namanya APBD ataupun Banper, Bantuan Pemerintah dari pusat,” ungkap Rizka.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Antre Panjang Cek Kesehatan Gratis Bikin Lapar, Warga Usul Disediakan Camilan – Halaman all

    Antre Panjang Cek Kesehatan Gratis Bikin Lapar, Warga Usul Disediakan Camilan – Halaman all

    Pemerintah memutuskan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimulai 10 Februari 2025. Menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia.

    Tayang: Senin, 10 Februari 2025 17:16 WIB

    Tribunnews/Danang Triatmojo

    ANTRE CEK KESEHATAN GRATIS – – Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). Masyarakat antusias menunggu nomor antreannya dipanggil. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Salah seorang warga bernama Hasan Basri (58) sudah tiba sejak pukul 08.00 WIB pada Senin (10/2/2025) di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat yang turut menyelenggarakan program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG).

    Saat mendaftarkan diri untuk pengecekan kesehatan gratis ia mendapat urutan antrean nomor 37. Tapi sampai waktu menunjukkan pukul 11.30 WIB atau 3 jam lebih berlalu nomor antrean yang dipanggil oleh petugas baru di angka 17. Masih ada 20 antrean lagi yang berada di depannya.

    “Saya antrean nomor 37. Sekarang saja sudah jam 11.30 baru antrean 17,” keluh Hasan di lokasi.

    Hasan sendiri mengaku tak masalah jika harus mengantre lama. Sebab dirinya juga memprediksi peminat program ini akan membludak.

    Namun menunggu lebih dari 3 jam membuatnya lapar. Sementara di lokasi tidak disediakan camilan untuk mengganjal perutnya yang keroncongan.

    Dia pun mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan program kesehatan gratis ini juga dibarengi dengan tersedianya camilan bagi masyarakat yang menunggu nomor antreannya dipanggil.

    “Sarannya sih ada makanan ringan buat ganjel-ganjel perut, karena lapar juga,” kata Hasan seraya tertawa.

    Pemerintah memutuskan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimulai 10 Februari 2025. Cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. 

    CKG diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. Pemeriksaan ini tahap awal bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. 

    Ada juga CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu. CKG juga digelar di sekolah dengan menyasar para pelajar. CKG di sekolah  dimulai Juli 2025 saat tahun ajaran baru. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pemkab Banyuwangi Tanggapi Viral Penari Gandrung Berpakaian Adat dengan Musik Remix

    Pemkab Banyuwangi Tanggapi Viral Penari Gandrung Berpakaian Adat dengan Musik Remix

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Media sosial dihebohkan dengan video viral yang menampilkan penari karnaval mengenakan pakaian Gandrung, tarian tradisional khas Banyuwangi, namun menari dengan iringan musik remix. Fenomena ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

    Untuk meredam polemik yang terjadi, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait permasalahan tersebut. Bertempat di Lounge Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diskusi ini melibatkan Dewan Kesenian Blambangan (DKB), pengurus paguyuban Pelatih Seni Tari Banyuwangi, serta SKPD terkait.

    “Dalam menari Gandrung itu ada pakem-pakemnya untuk dilakukan, termasuk dalam mengenakan pakaian Gandrung tidak bisa seenaknya. Mudah-mudahan masyarakat dimanapun bisa mengerti apa batasan dalam mengenakan pakaian adat tradisional daerah manapun,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Taufik Rohman.

    Taufik menjelaskan bahwa untuk menjadi penari Gandrung profesional, seseorang harus menguasai teknik gerakan serta beberapa gendhing atau tembang yang dibawakan. Mereka juga harus melewati ritual sakral Meras Gandrung sebagai prosesi kelulusan.

    “Setelah memenuhi kriteria tersebut, para penari harus mengikuti ritual sakral Meras Gandrung, yaitu ritual sebagai wujud prosesi kelulusan penari Gandrung,” imbuhnya.

    Ketua Dewan Kesenian Blambangan, Hasan Basri, turut menyayangkan kejadian ini. Melalui saluran telepon, ia menghubungi penari yang viral dan menjelaskan pakem-pakem pakaian Gandrung yang memiliki makna tersendiri.

    “Jadi begini mbak Dela, setiap pakaian Gandrung mulai dari atas hingga bawah itu ada maknanya. Bahkan untuk menjadi Gandrung profesional ini memiliki ritual-ritual khusus. Kami berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa. Kita harus tetap menjaga dan menjunjung norma adi luhung,” ungkap Hasan Basri.

    Menanggapi hal tersebut, penari viral bernama Dela menyampaikan permohonan maaf melalui telepon.

    “Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kurangnya pengetahuan dalam hal tari Gandrung. Mengingat saya waktu itu diundang untuk menari dan mengenakan pakaian yang telah disiapkan oleh panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Banyuwangi. Ini merupakan pembelajaran penting bagi saya,” ungkap Dela.

    Sementara itu, Ketua Pelatih Seni Tari Banyuwangi, Suko Prayitno, mengimbau agar panitia karnaval lebih bijak dalam pemilihan kostum untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan.

    “Saya sangat senang jika tari Gandrung dibawakan dalam karnaval apapun dengan gerakan dan pakaian sesuai pakem. Namun, jika memang tidak sesuai norma-normanya, saya harap tidak untuk menggunakan pakaian adat tradisional manapun supaya tidak terkesan negatif,” pungkas Suko. [alr/beq]

  • Sah! KPU Tetapkan Bobby-Surya Gubernur dan Wagub Sumut Terpilih

    Sah! KPU Tetapkan Bobby-Surya Gubernur dan Wagub Sumut Terpilih

    Bisnis.com, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut) resmi menetapkan Bobby Nasution dan Surya sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih dalam Pilgub Sumut tahun 2024, Rabu (5/2/2025).

    Penetapan dilakukan pasca Mahkamah Konstitusi No.247/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Selasa (4/2/2025) menolak permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.

    Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Sumut Nomor 139 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumut tahun 2024.

    “Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Nomor Urut 1, Saudara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Saudara Surya dengan perolehan suara 3.645.611 suara atau 64,46% dari total suara sah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumut periode tahun 2025-2030,” kata Agus saat membacakan surat Keputusan KPU Sumut dalam rapat pleno terbuka di Medan, Rabu (5/2/2025).

    Dengan pembacaan keputusan tersebut, maka Bobby Nasution dan Surya resmi menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan memimpin Sumut selama 5 (lima) tahun ke depan, periode 2025-2030.

    Dikatakan Agus, Keputusan KPU Sumut itu berlaku sejak ditetapkan.

    Dia juga menyinggung soal hasil Pilgub Sumut tahun 2024 yang baru bisa ditetapkan hari ini. Agus mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 9 Desember 2024.

    Namun sesuai ketentuan, lanjutnya, diberikan kesempatan kepada para pihak yang keberatan dengan hasil perolehan tersebut untuk mengajukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi.

    “Gugatan itu ditindaklanjuti MK dengan menggelar sidang pendahuluan pada tanggal 13 Januari 2025,” jelas Agus.

    Pada Selasa (4/2/2025), MK mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dismissal atau tidak dapat diterima.

    Agus menyebut pihaknya diberi waktu kurang lebih 24 jam untuk menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih dalam Pilgub Sumut tahun 2024. (K68).