Xcloud.id

Tag: Hasan Basri

  • Bupati Pamekasan Minta ASN Jadikan Sumpah Jabatan sebagai Inspirasi dan Motivasi

    Bupati Pamekasan Minta ASN Jadikan Sumpah Jabatan sebagai Inspirasi dan Motivasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman kembali mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi yang dipimpinnya, agar menjadikan sumpah jabatan sebagai inspirasi dan sumber motivasi dalam meningkatkan kinerja guna memberikan pengabdian terbaik bagi Pamekasan.

    Hal tersebut disampaikan pasca melantik dan mengukuhkan 8 (delapan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Peringgitan Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Selasa (23/9/2025).

    “Kami berharap sumpah (jabatan) itu tidak hanya sekedar diucapkan di lisan, tetapi juga harus dipahami dengan hati tulus dengan penuh keyakinan. Sehingga sumpah jabatan dapat menjadi janji dan komitmen untuk melakukan pengabdian terbaik sesuai tugas dan jabatan masing-masing,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Sumpah dan janji yang diucapkan dalam prosesi pengukuhan juga harus menjadi tanggungjawab, baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Sumpah jabatan itu harus menjadi komitmen untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

    “Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya karir dari seorang ASN kedepan, seluruhnya akan bergantung terhadap kinerja maupun iktikad baik untuk bekerja tulus dan ikhlas. Ketika bekerja dengan tulus dan ikhlas, kami yakin kedepan akan berhasil,” sambung Kiai Kholil.

    Para P3K yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan jujur, teliti dan cermat serta bertanggung jawab untuk kepentingan negara. “Sumpah yang diucapkan akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi untuk bekerja dengan baik, tanpa merasa terbebani dengan adanya pengawasan, baik oleh atasan maupun pihak lain. Karena sumpah itu menjadi pengawas pribadi,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu, kami berharap para ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab kesempatan itu datang hanya untuk orang tertentu atau hanya kepada orang yang beruntung, apalagi masih banyak rekan sejawat yang belum mendapatkan pengakuan sebagai P3K,” pungkasnya.

    Dari total 8 P3K yang dilantik, masing-masing Nurul Lailatus Saqiyah (UPT Instalasi Farmasi Kesehatan Dinkes Pamekasan), Anni Laili Farihah (RO Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Farmasi RSUD Smart Pamekasan), dr Moh Hasan Basri dan dr Shofi Nur Aidah Husen (Bidang Pelayanan Medis RSUD Smart Pamekasan), Faridatun Sriwahyuni (RMIK RSUD Waru), Orizal Bahtiar (S Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Kowel), Agus Fajariyati Ningsih (Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran), serta Sri Wahyuni (guru SMP Negeri 1 Kadur). [pin/kun]

  • Banjir Bali, Anggota DPR Minta Tata Kota hingga Daerah Aliran Sungai Ditinjau Ulang Nasional 14 September 2025

    Banjir Bali, Anggota DPR Minta Tata Kota hingga Daerah Aliran Sungai Ditinjau Ulang Nasional 14 September 2025

    Banjir Bali, Anggota DPR Minta Tata Kota hingga Daerah Aliran Sungai Ditinjau Ulang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hasan Basri Agus mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah konstruktif jangka menengah dan panjang merepons bencana banjir di Bali.
    Hasan menegaskan bahwa langkah jangka menengah dan panjang itu penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
    “Kita perlu meninjau ulang tata kelola daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana,” kata Hasan dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2025).
    Menurut dia, perubahan iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi, maka harus disiapkan mitigasinya.
    “Karena itu mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama dan bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bali,” ujarnya.
    Hasan menyebut, langkah konstruktif dan mitigasi ini perlu dilakukan usai fase tanggap darurat digelar.
    Dia juga mendorong fase tanggap darurat digelar seoptimal mungkin.
    Distribusi bantuan, termasuk kebutuhan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tenda pengungsian yang layak, harus dipastikan sampai kepada semua penerima tanpa terkecuali.
    Lebih lanjut, Hasan mengatakan, bencana banjir ini adalah ujian yang sangat berat sehingga semua pihak perlu hadir bersama untuk meringankan beban korban.
    “Kami seluruh keluarga besar Fraksi Partai Golkar menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Juga, solidaritas dan empati kami untuk para pengungsi yang harus kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya,” katanya.
    Politikus Partai Golkar ini juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah langsung meninjau lokasi bencana.
    Menurut dia, kunjungan Prabowo tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan memberikan semangat serta kepastian bagi korban dan para relawan di lapangan.
    Selain itu, dia menyoroti soal pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani dan membantu korban terdampak banjir.
    “Kita tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kondisi,” ujar Hasan.
    Hasan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergotong royong membantu semua orang yang terdampak bencana banjir tersebut.
    “Mari kita saling menguatkan. Bagi yang mampu, bisa memberikan bantuan melalui saluran-saluran yang terpercaya. Doa dan
    support
    kita semua sangat berarti untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat Bali. Kita pasti bisa melalui ini bersama-sama,” katanya.
    Diketahui, bencana banjir yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025, dini hari telah menelan korban jiwa, serta menimbulkan kerusakan material yang cukup besar.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat hingga Jumat, 12 September 2025, pukul 06.00 WITA, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Pulau Bali mencapai 18 orang.
    “Total meninggal dunia 18 orang, dari Kota Denpasar 12, Kabupaten Gianyar tiga, Kabupaten Jembrana dua, dan Kabupaten Badung satu orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, di Denpasar dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain 18 korban tersebut, masih terdapat dua orang lainnya yang masuk daftar pencarian tim SAR gabungan.
    Kemudian, banyak daerah di Bali mengalami dampak cukup parah. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan titik banjir terbanyak, yakni 81 titik.
    Selain itu, banjir juga tercatat di Kabupaten Gianyar (15 titik), Badung (12 titik), Tabanan (28 titik), Jembrana (23 titik), dan Karangasem (4 titik).
    BPBD Bali memperkirakan total kerugian akibat kerusakan 514 unit bangunan mencapai Rp 28,9 miliar.
    “Dengan rincian Kota Denpasar 474 los, kios, dan ruko bangunan rusak di Jalan Sulawesi dan Pasar Kumbasari senilai Rp25,5 miliar, Bangli tiga bangunan rusak dengan estimasi kerusakan Rp292 juta,” kata Agung Teja.
    Di Kabupaten Tabanan, ditemukan 29 bangunan rusak dengan estimasi kerugian Rp 3,08 miliar. Sementara di Karangasem tercatat enam bangunan rusak, dengan nilai kerugian masih dalam proses penghitungan.
    Kemudian, di Gianyar, juga ada sejumlah bangunan yang rusak namun data detail kerugiannya masih dikalkulasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ISI Surakarta Resmi Dibuka di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Wujudkan Mimpi Para Seniman

    ISI Surakarta Resmi Dibuka di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Wujudkan Mimpi Para Seniman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perjuangan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama para seniman selama bertahun-tahun akhirnya terwujud, dengan dimulainya perkuliahan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta di Banyuwangi.

    Telah lama para seniman dan budayawan di Banyuwangi memiliki harapan ada kampus seni di Bumi Blambangan.

    “Ini merupakan harapan bertahun-tahun dari para seniman dan budayawan, agar ada kampus seni di Banyuwangi,” ungkap Ipuk saat menghadiri inaugurasi mahasiswa baru kampus ISI Surakarta kelas Banyuwangi bersama Rektor ISI Surakarta Prof. I Nyoman Sukerna di Jl. Dr. Soetomo Banyuwangi, Kamis (11/9/2025).

    Sejak dekade 90-an wacana untuk mendirikan kampus seni di Banyuwangi telah dilontarkan oleh budayawan dan pegiat seni. Kekayaan potensi seni dan budaya di ujung timur Jawa itu menjadi salah satu pemicu mimpi tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan. Akhirnya di era kepemimpinan Ipuk, mimpi itu kini bisa terwujud.

    “Alhamdulillah, atas dukungan para seniman dan banyak pihak, kami berhasil meyakinkan ISI Surakarta untuk bisa membuka cabang perkuliahan di Banyuwangi. Ini dedikasi untuk para seniman Banyuwangi, utamanya para seniman yang telah mendahului kita,” terang Ipuk.

    Ipuk mengatakan, sambil perkuliahan berjalan Pemkab Banyuwangi akan melengkapi berbagai fasilitas.

    ISI Banyuwangi membuka Fakultas Pertunjukan dengan Prodi Ethnomusikologi dan Tari untuk perkuliahan Strata Satu (S1). Ke depan akan terus berkembang dengan berbagai prodi dan fakultas lainnya.

    “Semoga dari kampus ini akan melahirkan generasi seniman-seniman Banyuwangi dan Indonesia yang handal,” harap Ipuk.

    Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Hasan Basri menyambut antusias dibukanya ISI Surakarta di Banyuwangi tersebut. “Cita-cita yang lama diimpikan ini akhirnya terwujud. Kita perlu mendukung bersama-sama suksesnya ISI Banyuwangi ini,” pintanya.

    Satu praktisi seni yang turut mengajar, Elvin Hendrata menjelaskan, ISI Banyuwangi nantinya akan dikolaborasikan antara para pengajar dari Surakarta, maupun dengan para praktisi seni di Banyuwangi. Sejumlah seniman dijadwalkan mengajar.

    Di antaranya maestro tari Subari Sufyan, Suko Prayitno, M. Ikhwan hingga Adlin Mustika Alam. Selain itu juga ada sejumlah musisi tradisi yang ikut mengajar. Seperti Juwono, Elvin Hendrata, Pungky Hartono dan lainnya.

    “Ini akan menjadi candradimuka untuk mendedar para seniman di Banyuwangi. Tak hanya belajar secara otodidak, tapi juga secara akademis. Sehingga ruh seni Banyuwangi akan semakin kokoh,” jelasnya. [tar/ian]

  • Bakal Didemo Aliansi Masyarakat Miskin, DPRD Kota Bekasi: Kami Fasilitasi untuk Diterima Megapolitan 10 September 2025

    Bakal Didemo Aliansi Masyarakat Miskin, DPRD Kota Bekasi: Kami Fasilitasi untuk Diterima Megapolitan 10 September 2025

    Bakal Didemo Aliansi Masyarakat Miskin, DPRD Kota Bekasi: Kami Fasilitasi untuk Diterima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPRD Kota Bekasi menanggapi rencana demo yang akan digelar Aliansi Rakyat Miskin Kota di depan kantor DPRD Kota Bekasi pada hari ini, Rabu (10/9/2025).
    Sekretaris DPRD Kota Bekasi Lia Erliani mengatakan, pihaknya terbuka dengan adanya demo tersebut apabila berlangsung tertib dan damai.
    “Tentunya unjuk rasa yang akan datang ke DPRD yang dilaksanakan dengan tertib dan menyampaikan aspirasi masyarakat akan kami fasilitasi untuk diterima oleh DPRD,” katanya ketika dikonfirmasi, Rabu.
    Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disuarakan dalam demo tersebut akan diterima sebagai bahan masukan bagi para anggota dewan.
    “Terhadap substansi yang disuara kan pasti menjadi bahan masukan yang akan diterima oleh para anggota dewan terhormat dengan baik,” terangnya.
    Sebelumnya, Aliansi Rakyat Miskin Kota bakal menggelar demo di depan Kantor DPRD Kota Bekasi pada Rabu (10/9/2025) siang.
    Koordinator Lapangan Hasan Basri mengatakan, aliansi yang berisi mahasiswa, pemuda, dan sopir angkot serta sejumlah warga dari berbagai profesi ini akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kota Bekasi, khususnya soal tunjangan rumah.
    “Salah satu tuntutan evaluasi soal tunjangan perumahan Ketua DPRD itu Rp 53 juta per bulan, wakil ketua DPRD itu Rp 49 juta per bulan dan anggota DPRD itu Rp 46 juta. Selain itu yang kita soroti juga tunjangan operasional dan tunjangan komunikasi intensif,” ucapnya ketika dikonfirmasi, Rabu.
     
    Menurut Hasan, evaluasi tunjangan DPRD Kota Bekasi perlu dilakukan karena tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    “Teman-teman Aliansi Rakyat Miskin Kota maupun masyarakat Kota Bekasi secara umum saya yakin sangat berharap adanya evaluasi, adanya efisiensi adanya rasionalitas atas gaji plus tunjangan yang kini diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi, wakil rakyat kita,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aliansi Rakyat Miskin Akan Demo di Kantor DPRD Kota Bekasi, Tuntut Evaluasi Tunjangan Dewan Megapolitan 10 September 2025

    Aliansi Rakyat Miskin Akan Demo di Kantor DPRD Kota Bekasi, Tuntut Evaluasi Tunjangan Dewan Megapolitan 10 September 2025

    Aliansi Rakyat Miskin Akan Demo di Kantor DPRD Kota Bekasi, Tuntut Evaluasi Tunjangan Dewan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aliansi Rakyat Miskin Kota bakal menggelar demo di depan Kantor DPRD Kota Bekasi pada Rabu (10/9/2025) siang.
    Koordinator Lapangan Hasan Basri mengatakan, aliansi yang berisi mahasiswa, pemuda, dan sopir angkot serta sejumlah warga dari berbagai profesi ini akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kota Bekasi, khususnya soal tunjangan rumah.
    “Salah satu tuntutan evaluasi soal tunjangan perumahan Ketua DPRD itu Rp 53 juta per bulan, wakil ketua DPRD itu Rp 49 juta per bulan dan anggota DPRD itu Rp 46 juta. Selain itu, yang kita soroti juga tunjangan operasional dan tunjangan komunikasi intensif,” ucapnya ketika dikonfirmasi, Rabu.
    Menurut Hasan, evaluasi tunjangan DPRD Kota Bekasi perlu dilakukan karena tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    “Teman-teman Aliansi Rakyat Miskin Kota maupun masyarakat Kota Bekasi secara umum saya yakin sangat berharap adanya evaluasi, adanya efisiensi adanya rasionalitas atas gaji plus tunjangan yang kini diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi, wakil rakyat kita,” katanya.
    Hasan menambahkan, besarnya tunjangan tersebut kontras dengan kondisi sosial di Kota Bekasi yang masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya anak putus sekolah, angka kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang tinggi, serta masalah genangan dan banjir.
    Rencananya, demo tidak hanya digelar hari ini, tetapi juga besok, Kamis (11/9/2025).
    “Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kembang kempis, susah, sementara anggota DPRD-nya menikmati fasilitas gaji plus tunjangan, agak miris ya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pecandu Judi "Online" Bunuh Pimpinan Media di Bangka, Motifnya demi Mobil Regional 13 Agustus 2025

    Pecandu Judi "Online" Bunuh Pimpinan Media di Bangka, Motifnya demi Mobil Regional 13 Agustus 2025

    Pecandu Judi “Online” Bunuh Pimpinan Media di Bangka, Motifnya demi Mobil
    Tim Redaksi

    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Polisi menahan dua tersangka terkait pembunuhan pimpinan media
    online
    di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
    Direktur Reserse Kriminal Polda Bangka Belitung Kombes Arvan Rivai mengatakan motif pembunuhan yang dilakukan para tersangka didorong faktor ekonomi. “Tersangka ingin menguasai mobil korban dan barang-barang lainnya,” kata Arvan di Mapolda Bangka Belitung, Rabu (13/8/2025).
    Korban Adityawarman (47) merupakan wartawan aktif sekaligus pimpinan media online okeyboz.com. Arvan menjelaskan, tersangka telah menerima uang muka sebesar Rp 1 juta untuk penjualan mobil milik korban. Hal itu mendorong pelaku untuk segera menguasai mobil hingga merencanakan pembunuhan.
    “Motif ekonomi, judi online. Yang bersangkutan pecandu judi online. Kemudian ingin mendapatkan mobil korban,” tegas Arvan.
    Mobil Daihatsu Terios milik korban rencananya dijual ke luar Bangka, namun polisi lebih dulu menangkap salah satu tersangka. Tersangka utama Hasan Basri (33) merupakan pekerja di kebun milik korban. Ia ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin (11/8/2025).
    Dua hari sebelumnya, polisi menangkap tersangka lainnya, Martin alias Akmal, di Kalidoni, Ogan Komering Ilir (OKI), bersama mobil milik korban.
    Arvan memastikan kasus ini murni berupa pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan berencana. Dalam aksinya, tersangka memukul kepala korban menggunakan kayu balok dan membuang jasadnya ke sumur di sekitar kebun.
    “Hubungan korban dengan tersangka normal saja, datar saja. Hanya tersangka ingin menguasai harta sehingga merencanakan pembunuhan,” ujar Arvan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Kelaparan, Pembunuh Wartawan Media Online Ditangkap di Palembang Regional 11 Agustus 2025

    Diduga Kelaparan, Pembunuh Wartawan Media Online Ditangkap di Palembang Regional 11 Agustus 2025

    Diduga Kelaparan, Pembunuh Wartawan Media Online Ditangkap di Palembang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Hasan Basri (33), terduga utama pelaku pembunuhan wartawan sekaligus pimpinan media online di Pangkalpinang, ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (11/8/2025).
    Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah mengonfirmasi adanya penangkapan tersebut dan mengatakan pelaku malam ini langsung dibawa ke Pangkalpinang.
    “Informasi yang kami terima bahwa Hasan Basri terduga pelaku pembunuhan berhasil ditangkap siang tadi di Palembang,” kata Fauzan di Mapolda Bangka Belitung, Senin sore.
    Fauzan menjelaskan, pelaku Hasan Basri ditangkap oleh tim gabungan Polda Babel dan Polda Sumatera Selatan serta Polres Oki saat berada di salah satu rumah makan di wilayah Palembang.
    Polisi melacak keberadaan pelaku yang sempat menumpang truk. Kemudian, pelaku diduga kelaparan dan sempat tidak membayar saat makan di sebuah rumah makan.
    “Saat ini tim masih di Palembang memastikan pelaku telah diamankan. Dengan demikian, sudah dua pelaku yang berhasil ditangkap,” ujar Fauzan.
    “Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kembali,” imbuh Fauzan.
    Diketahui sebelumnya, terduga pelaku Hasan Basri sempat melarikan diri saat disergap tim gabungan bersama Polres Oki dan Polda Sumsel.
    Dalam penggerebekan itu, rekannya Martin alias Akmal berhasil diamankan beserta mobil korban yang dibawa kabur.
    Hasan disebut-sebut sebagai pelaku utama pencurian dengan kekerasan (curas) hingga mengakibatkan korban Adityawarman, pimpinan media online okeyboz.com, meninggal dunia.
    Jenazah korban saat itu ditemukan dalam sumur dekat kebun miliknya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Tak hanya membawa uang baru, tim ERB juga akan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah. Edukasi ini menjadi penting, terutama di wilayah-wilayah yang masih terbatas akses perbankannya.

    Dari sisi logistik, tantangan geografis Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau menjadi alasan kuat Bank Indonesia menggandeng TNI AL sejak 2012 untuk melaksanakan ekspedisi ini melalui jalur laut.

    “Tahun ini, kami menargetkan 18 lokasi. Misi dari Batam ini merupakan pelayaran ke-11 dari 14 ekspedisi yang dijadwalkan sepanjang 2025,” ungkap Anwar.

    Sementara itu Pemerintah Provinsi Kepri, yang di wakili Staf Akhi Pemerintahan Gubernur Ansar Ahmad yang dibacakan oleh staf ahli, Misni, turut menyampaikan apresiasi. Ia menyebut ekspedisi ini tidak hanya soal uang, melainkan juga soal kedaulatan bangsa.“Melalui penukaran uang di daerah 3T, kita bukan hanya melayani masyarakat, tapi juga menjaga kekuatan simbol negara: rupiah,” tegasnya.

    Ekspedisi ini berlangsung selama sepekan, mulai 22 hingga 28 Juli 2025. Masyarakat di pulau-pulau sasaran akan mendapatkan layanan penukaran uang baru secara langsung, sekaligus penguatan literasi keuangan dan nasionalisme melalui mata uang negara.

    Hal yang sama Komandan Lantamal IV, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko melui dukungannya menyatakan Melaui Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025, TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia kembali menyatukan kekuatan menembus batas geografis untuk mengawal mata uang negara ke Wayan Terdepan Terluar, Terpencil di kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan.

    “Perjalanan ini bukan sekedar distribusi yang layak edar tetapi juga simbol nyata kedaulatan Bangsa, ” Ucapannya. Ia menyebutkan ekpedisi kali ini menggunakan KRI Hasan Basri – 384. Jarak yang di tempuh sekitar 1.150 Not mile dengan rute, Pulau Tarempa, Pulau Midai, Pulau Subi Besar, Pulaua Tambelan, Pualai Singkep , hingga kembali Batam.

  • Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Hanura Sulsel telah menjaring enam calon ketua formatur. Tiga diantaranya merupakan figur eksternal.

    Ketua SC Musda Hanura Sulsel, Safaruddin Ahmad mengatakan, keenam nama tersebut merupakan pihak-pihak yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara dua lainnya tidak mengembalikan formulir, sehingga dianggap terdiskualifikasi.

    “Jadi yang mendaftar ada delapan, kemudian yang mengembalikan formulir ada enam. Jadi hanya 6 bakal calon ketua formatur,” ujarnya, saat konferensi pers, Senin, 21 Juli, malam.

    Lebih lanjut diaenyampaikan, keenam bakal calon ketua DPD Hanura Sulsel tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya panitia akan mengirim nama-nama mereka ke DPP untuk mendapat persetujuan sebagai calon formatur.

    “Dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk didorong ke Dewan Pemimpinan Pusat Partai Hanura, di Jakarta,” lanjutnya.

    Dia juga mengatakan, tiga dari enam nama tersebut merupakan figur ekaternal. Masing-masing Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Ahmad Dg Tonang, dan Abdullah Nanda.

    Sementara dari internal Hanura Sulsel yakni Muhammad Hasan Basri Ambarala, Andi Mappatunru, dan Jack Sardes.

    “Jadi tiga internal, tiga eksternal. Enam nama ini akan dibawa ke DPP, untuk dikeluarkan rekomendasi. Kalau semua diberikan rekomendasi, berarti enam calon ini ikut di pemilihan. Tapi kalau misalnya hanya tiga, maka itu yang ikut, Kalau hanya satu, maka itu yang akan kita pilih, kira-kira seperti itu,” kata dia.