Jakarta Macet Parah Rabu Petang, Warga: Biasanya 10 Menit Jadi Berjam-jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kemacetan parah melumpuhkan sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Rabu (28/5/2025) petang. Salah satu warga yang terjebak dalam situasi tersebut yakni Dwi Prabudi (31).
Dwi menyebut, kemacetan Jakarta kemarin malam adalah salah satu yang paling buruk yang pernah ia alami.
“Satu kata buat macet tadi malam, kacau!” ucap Dwi kepada
Kompas.com
, Kamis (29/5/2025).
Dwi mengatakan, perjalanan pulangnya dari kawasan Senayan menuju Sampoerna Strategic Square di Semanggi, Jakarta Selatan, biasanya hanya memakan waktu 10 menit naik mobil.
Namun, Rabu petang, perjalannya yang kurang dari 5 kilometer itu menjadi 45 menit.
“Normalnya 10 menit, dan kalau macet normal 15-20 menit doang. Kalau semalam itu kacau banget berjam-jam,” kata dia.
Menurut Dwi, laju kendaraannya nyaris tak bergerak. Ia bahkan harus terus-menerus menginjak rem karena kendaraanya hanya melaju sekitar 10 km per jam.
“Sebenarnya dari pagi
feeling
udah enggak enak karena sampai setidak bergerak itu. Kejadian pas di puncak kemacetan itu campur aduk sih, kesel iya, lucu juga iya,” lanjut dia.
Alih-alih hanya duduk kesal, Dwi mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membuat konten video selama terjebak di tengah kemacetan.
Tak disangka, dari proses perekaman hingga pengeditan video selesai, ia belum juga tiba di tujuan dan masih terjebak macet.
“Kacau. Saya sampai ngonten dan bahkan bisa selesai ngedit selama macet tadi malam,” ungkap Dwi.
Namun, Dwi tak bisa berbuat banyak. Untuk meredam emosi yang mulai memuncak, ia memilih mendengarkan musik dengan genre yang menenangkan.
“Hal kecil yang bikin tetap waras tentunya adalah mendengarkan musik. Kalau bisa genrenya juga
slow
, kayak jazz atau keroncong biar tetap adem. Kalo rock bisa cepat emosi nanti, soalnya udah enggak bisa sabar lagi,” kata dia.
Dwi juga sempat mencari tahu penyebab macet horror Jakarta pada Rabu malam.
Dari informasi yang ia dapat, salah satu faktor utama kemacetan adalah pengalihan arus lalu lintas untuk pengamanan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Kondisi itu diperparah oleh meningkatnya volume kendaraan menjelang libur panjang.
“Emang salah situasi sih. Mana menuju
long weekend
, eh pemerintah malah nutup tol utk tamu negara. Itu sih yang bikin
kecot
(ricuh) tadi malem,” kata dia.
Ia pun berharap pemerintah lebih transparan dan sistematis dalam menginformasikan pengalihan arus lalu lintas agar masyarakat bisa mempersiapkan diri dan tidak jadi korban kemacetan mendadak.
“Tolong buat pemerintah, kalau mau bikin peraturan yang random lagi, diinfo dari jauh hari, biar ada simulasi buat ngatasi kemacetan. Dan tolong perbanyak akses transportasi umum dari daerah ke pusat kota biar enggak makin banyak volume kendaraan,” ungkap Dwi.
Sebelumnya diberitakan,
macet Jakarta
mulai terjadi sejak Rabu sore dan kian memburuk menjelang malam. Akses dari Jalan Gatot Subroto ke Sudirman sempat dialihkan ke arah Slipi.
Jalan baru dibuka kembali sekitar pukul 18.50 WIB setelah iring-iringan Presiden Macron melintasi kawasan tersebut.
Kepadatan juga terjadi di Jalan Basuki Rahmat (Basura), Jakarta Timur. Arus dari Basura ke underpass DI Panjaitan menuju Tebet nyaris lumpuh, dengan kendaraan hanya mampu merayap sekitar 5 kilometer per jam. Arah sebaliknya terlihat lebih lancar.
Sementara, di Jalan MT Haryono, antrean kendaraan dari Simpang Susun Cawang menuju Stasiun Cawang mengular hingga sepanjang 1,1 kilometer.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Haryono
-
/data/photo/2025/05/28/6836f6586c81d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jakarta Macet Parah Rabu Petang, Warga: Biasanya 10 Menit Jadi Berjam-jam
Megapolitan
29 Mei 2025")
Jakarta Macet Parah Rabu Petang, Warga: Biasanya 10 Menit Jadi Berjam-jam Megapolitan 29 Mei 2025
-
4 Kemacetan “Horor” Jakarta Rabu Sore hingga Malam, Ini Sebabnya Megapolitan
Kemacetan “Horor” Jakarta Rabu Sore hingga Malam, Ini Sebabnya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta lumpuh pada Rabu (28/5/2025) sore hingga malam hari.
Kemacetan
parah mengular di sejumlah ruas jalan utama, terutama di kawasan Jalan Gatot Subroto hingga Jalan MT Haryono.
Pihak kepolisian menyebut ada dua penyebab utama
kemacetan
horor ini, yakni libur panjang dan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan, bahwa banyak warga memilih untuk pulang lebih awal menyambut libur panjang yang dimulai Kamis (29/5/2025).
“Selain memang peningkatan volume (kendaraan), besok tanggal merah, banyak masyarakat yang pulang lebih cepat,” kata Argo saat dikonfirmasi.
Namun, bukan hanya itu. Pengalihan jalur imbas pengamanan iring-iringan Presiden Macron juga dinilai sebagai faktor signifikan.
“Ada imbas pengalihan jalan perjalanan rangkaian kenegaraan Presiden Prancis, sudah berimbas di beberapa ruas jalan,” tambah Argo.
Jalan Gatot Subroto Lumpuh
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin menyebutkan, bahwa lonjakan volume kendaraan menjadi penyebab utama kemacetan parah, terutama di Jalan Gatot Subroto.
Titik padat terpantau mulai dari Exit Tol Semanggi hingga tikungan menuju Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Markas Polda Metro Jaya.
Komaruddin, yang turun langsung ke lapangan, tidak menyebutkan secara pasti lokasi dirinya saat dihubungi.
Namun, seorang anggota Ditlantas Polda Metro Jaya menduga ia sedang berada di kawasan ASEAN, Jakarta Selatan, lokasi lintasan Presiden Macron setelah kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
“Pak Dirlantas memang biasa di lapangan. Kalau sekarang kan ada Presiden Prancis kunjungan, kemungkinan Pak Dirlantas di ASEAN jaganya,” ujar petugas yang enggan disebutkan namanya.
Pengalihan Arus dan Antrean Mengular
Pantauan di lokasi menunjukkan, kemacetan terjadi sejak sore hari dan makin parah menjelang malam.
Akses dari Jalan Gatot Subroto ke Sudirman sempat dialihkan ke arah Slipi dan baru dibuka kembali sekitar pukul 18.50 WIB setelah rombongan Presiden Macron melintasi jalur tersebut.
Kepadatan juga terjadi di Jalan Basuki Rahmat (Basura), Jakarta Timur. Arus dari Basura ke underpass D.I.
Panjaitan menuju Tebet
macet
total, dengan kendaraan hanya mampu melaju sekitar 5 km per jam. Sementara arah sebaliknya terpantau lebih lancar.
Di Jalan MT Haryono, antrean kendaraan dari Simpang Susun Cawang menuju Stasiun Cawang mengular hingga 1,1 kilometer.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi, serta kehadiran bus, truk logistik, dan angkot yang ikut menyumbang kepadatan.
Imbas Agenda Kenegaraan
Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengumumkan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol pada 27–29 Mei 2025 untuk mendukung kelancaran agenda kenegaraan Presiden Macron.
Pengalihan jalur dilakukan di berbagai titik strategis seperti:
Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan keamanan bagi tamu negara. Namun, dampaknya terhadap lalu lintas ibu kota tak bisa dihindari.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik di mata dunia,” demikian imbauan dari unggahan resmi akun X @
TMCPoldaMetro
.
Hingga Rabu malam, polisi masih berjibaku mengurai kemacetan yang terjadi di berbagai titik.
Polda Metro Jaya juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul.
(Reporter: Hanifah Salsabila, Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com
Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIBElshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.
Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.
“BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).
“Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.
Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah.
“Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.
“Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.
“Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.
Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”
Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.
Sumber : Elshinta.Com
-
Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon 2, Senin (26/5/2025). Namun, lembaga antirasuah ternyata belum menahan Herry.
Herry diketahui masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB pagi ini. Kemudian, dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.20 WIB. Padahal, dia sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa tahun yang lalu.
Pria itu tidak mengutarakan sepatah kata pun kepada awak media kendati ditanyakan ihwal pemeriksaannya selama seharian itu. Dia hanya bungkam dan berjalan menuju pintu keluar bersama dengan penasihat hukumnya.
“Permisi ya. Sudah fotonya, ya, terima kasih,” kata penasihat hukum Herry kepada awak media sambil berjalan keluar area KPK.
Herry enggan merespons pertanyaan apabila dia mengetahui soal proyek PLTU Cirebon 2, yang dikerjakan oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dia juga tak merespons pertanyaan ihwal dugaan yang disangkakan kepadanya ihwal pemberian suap ke Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadisastra.
Dia tetap bungkam sampai berjalan keluar KPK menuju arah Hotel Kuningan, Jakarta Selatan.
Adapun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik akan mendalami keterangan Herry terkait dengan kasus yang sudah diusut sejak 2019 itu. Namun, Budi masih enggan memerinci lebih lanjut soal pengembangan kasus bekas Bupati Cirebon Sunjaya itu.
Budi juga masih enggan memastikan dalam kapasitas apa pemeriksaan Herry hari ini oleh tim penyidik KPK.
“Hal ini [kapasitas pemeriksaan sebagai apa] belum bisa kita konfirmasi. KPK juga tentu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak lain dalam perkara ini di hari ini juga,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK.
Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.
Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto.
Kronologi Perkara
Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.
Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.
Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.
Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.
Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.
-
KPK Periksa Petinggi Hyundai Engineering dan Eks Bupati pada Kasus Suap PLTU Cirebon
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC) Herry Jung terkait dengan kasus suap izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon, Senin (26/5/2025).
Untuk diketahui, Herry merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kini, dia telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan ditemani kuasa hukumnya.
“Herry Jung datang jam 08.10 bersama PH-nya [penasihat hukum],” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK.
Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.
Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto.
Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.
Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.
Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.
Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.
Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.
-
Ganjil genap pekan depan hanya tiga hari
tanggal 29-30 Mei 2025 gage (ganjil genap) ditiadakan karena Hari Libur Nasional (Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama)
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi di Jakarta pada pekan depan hanya berlangsung tiga hari yakni 26, 27, dan 28 Mei 2025, sementara pada 29 dan 30 Mei 2025 ditiadakan.
“Pekan depan, tanggal 29-30 Mei 2025 gage (ganjil genap) ditiadakan karena Hari Libur Nasional (Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama),” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Peniadaan sistem ganjil genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 bahwa sistem gage tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.
Selain itu, ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2024, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025.
Syafrin mengatakan penerapan sistem ganjil genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, alih-alih kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).
Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.
Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.
Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kasus Penculikan Anak di Kota Malang Terbongkar, Orangtua Sempat Beri Tebusan
Malang(beritajatim.com) – Polresta Malang Kota mengungkap kasus penculikan anak yang terjadi di Perumahan Pesona Mutiara Tidar pada Kamis, 21 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku penculikan adalah AEP (35 tahun) dengan korban adalah AD anak dari ACA (34 tahun).
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono mengatakan bahwa modus yang dilakukan AEP adalah berpura-pura mengajak ACA untuk membicarakan bisnis. Saat ACA pergi untuk menemui AEP justru menuju rumah ACA untuk menculik AD.
“Setelah ibu korban keluar, pelaku ini menuju rumah korban untuk menculik anak tersebut,” ujar Nanang.
Dalam penculikan itu, AEP sempat mengancam asisten rumah tangga ACA dengan pisau saat sudah di depan rumah. Setelah AEP pergi membawa AD barulah ART menelpon ACA selanjutnya melapor ke Polresta Malang Kota.
“Pelaku sempat mengancam menggunakan pisau ke ART-nya setelah sudah di depan pintu. Dan pelaku akhirnya membawa anak itu ke mobil dan kabur,” ujar Nanang.
Polresta Malang Kota yang melakukan pengejaran bekerjasama dengan Polsek Batu karena diketahui pelaku dan korban ada di kawasan Junrejo Kota Batu. Sekitar pukul 14.00 WIB pelaku berhasil diamankan dan AD berhasil diselamatkan.
“Tidak sampai 4 jam kita amankan. Kita dapati pelaku, mobil dan korban. Langsung kita tangkap,” ujar Nanang.
Dalam penculikan ini pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta kepada ibu korban. ACA bahkan telah mentransfer Rp20 juta sebanyak dua kali. Pelaku pun dijerat dengan Pasal 83 junto Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 328 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kalau tidak ditebus, katanya mau dijual. QRIS itu, akunnya nyambung ke akun judi online (judol) milik pelaku,” ujar Nanang. [luc/aje]
-
Anggaran Seragam Rp313 Juta, DPRD: Kewenangan Ada di Pelaksana Anggaran
Magetan (beritajatim.com) – Anggaran pengadaan seragam dinas untuk anggota DPRD Magetan yang mencapai Rp313 juta mendapat sorotan. Banyak yang menilai anggaran tersebut sebagai pemborosan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menjelaskan bahwa pengadaan seragam tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan. Dia pun mengaku baru mengetahui hal tersebut.
“Saya juga baru tahu karena saya anggota DPRD baru. Ternyata setiap tahun memang ada anggaran pakaian. Enggak tahu apakah tahun-tahun berikutnya tetap ada atau tidak,” ujar Didik saat dikonfirmasi.
Didik menegaskan bahwa keberadaan anggaran tersebut memang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurutnya, pelaksanaan anggaran tersebut bergantung pada kebijakan kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretaris DPRD.
“Kalau anggaran itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berkorelasi dengan kinerja DPRD, ya monggo saja (tidak dijalankan). Apalagi sekretaris DPRD berada di bawah bupati, jadi kalau dianggap perlu diefisiensikan dan tidak direalisasikan, bagi saya pribadi tidak masalah,” jelasnya.
Ia pun menyatakan bahwa seragam yang dimilikinya sebelumnya masih layak digunakan. “Baju saya yang kemarin itu masih bisa dipakai juga, gitu loh,” tambahnya.
Didik menekankan bahwa pernyataannya merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili Badan Anggaran (Banggar) maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Menurutnya, selama sudah tercantum dalam APBD, pelaksanaan anggaran tetap bisa dipertimbangkan kembali berdasarkan urgensi dan efisiensi penggunaannya.
“Silakan kuasa anggaran mempelajari. Kalau memang dianggap itu pemborosan dan tidak memiliki kaitan dengan kinerja DPRD, dihilangkan juga enggak apa-apa,” pungkasnya. [fiq/beq]
-
Polres Mojokerto Kota Gelar Patroli Skala Besar Cegah Premanisme
Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar patroli skala besar dalam rangka Operasi Pekat II Semeru 2025 pada Senin (12/5/2025). Kegiatan ini merupakan upaya preventif dan preemtif guna mencegah aksi premanisme serta kejahatan jalanan pada malam hari di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.
Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri melalui Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Slamet Haryono, menjelaskan bahwa Operasi Pekat II Semeru 2025 digelar bertepatan dengan libur panjang perayaan Hari Raya Waisak. Patroli dilakukan secara rutin setiap malam hingga pagi hari untuk menekan potensi tindak kejahatan.
“Patroli skala besar malam hari ini dilakukan bertepatan dengan libur panjang Waisak, di mana masyarakat sedang melaksanakan kegiatan liburan. Kami terus mengembangkan lokasi-lokasi yang rawan premanisme, pemalakan, penjambretan, dan tindak kejahatan lainnya,” ungkapnya, Selasa (13/5/2025).
Kegiatan patroli ini menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta menjaga Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) agar tetap kondusif. Masyarakat yang memiliki keluhan terkait aksi premanisme juga dihimbau untuk segera melapor.
“Polres Mojokerto Kota siap menerima laporan terkait premanisme. Silakan hubungi Hotline 110 atau No WA Lapor Kapolres 082144130110 dan kami akan menindaklanjuti sesegera mungkin,” tegas Ipda Slamet. [tin/beq]
-
Truk Pengangkut Kertas Terguling di Simpang MT Haryono Semarang, 1 Orang Tewas
JAKARTA – Satu orang tewas dalam kecelakaan truk pengangkut kertas yang terguling di persimpangan Jalan MT Haryono dan Jalan Tentara Pelajar, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan satu korban tewas diduga merupakan pengendara sepeda motor.
“Korban meninggal, pengendara sepeda motor,” katanya dilansir ANTARA, Kamis, 8 Mei.
Yunaldi belum bisa memastikan kronologis maupun penyebab pasti kecelakaan.
Menurut dia, hal utama yang dilakukan yakni melakukan evakuasi truk beserta muatan, serta korban yang terjepit.
“Setelah itu kami akan minta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” katanya.
Sebelumnya, truk bernomor polisi K 8446 OD terguling di persimpangan antara Jalan Tentara Pelajar dan MT Haryono, Kota Semarang, pada Kamis malam.
Truk diduga melaju tak terkendali dari arah Jalan Dr. Wahidin.
Truk sempat menabrak lampu lalu lintas sebelum akhirnya terguling tepat di tengah persimpangan jalan.