Xcloud.id

Tag: Haryono

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Cegah Keberangkatan 2 Calon Pekerja Ilegal ke Kamboja dari Bandara Manado

    Polisi Cegah Keberangkatan 2 Calon Pekerja Ilegal ke Kamboja dari Bandara Manado

    Liputan6.com, Manado – Aparat Polsek Kawasan Bandara Sam Ratulangi Manado kembali mengamankan dua orang pemuda yang diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Kamboja untuk bekerja sebagai scammer. Dalam sebulan terakhir ini, sudah lebih dari empat kali kasus serupa terjadi.

    Keduanya diamankan pada Selasa pagi (10/6/2025) pukul 06.05 Wita saat hendak melakukan boarding di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulut.

    Kedua pemuda tersebut masing-masing berinisial GP (19 tahun), warga Desa Lilang, Kabupaten Minahasa Utara, dan FR (23 tahun), warga Kota Bitung.

    Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mereka diketahui akan berangkat ke Kamboja melalui Jakarta tanpa dokumen resmi sebagai pekerja migran.

    Kapolsek Bandara Ipda Masry bersama personel Polsek Bandara Polresta Manado langsung bertindak cepat setelah menerima informasi mengenai rencana keberangkatan keduanya.

    “Petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap manifest penerbangan dan mendapati nama GP dan FR terdaftar sebagai penumpang,” ujar Masry.

    Keduanya langsung diamankan di area boarding dan dibawa ke Unit PPA Polresta Manado untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Dalam interogasi, GP mengaku ditawari pekerjaan oleh temannya yang sudah lebih dahulu bekerja di Kamboja sebagai “admin” perusahaan, meski tidak mengetahui identitas perusahaan tersebut.

    “Dia tergiur dengan tawaran gaji tinggi serta dijanjikan biaya keberangkatan ditanggung pihak perekrut,” ujarnya.

    Sementara itu, FR mengungkapkan bahwa dirinya diajak oleh seorang teman perempuan untuk bekerja sebagai scammer di Kamboja dengan janji gaji besar dan fasilitas keberangkatan gratis. Sama halnya, ia tidak mengetahui secara pasti nama perusahaan tempat ia akan bekerja.

    Diduga Kuat keduanya merupakan korban dari jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi belakangan ini, khususnya di wilayah Sulut.

    Sindikat ini umumnya merekrut korban melalui grup Telegram dengan iming-iming gaji besar dan tanpa memerlukan dokumen resmi, menyasar rentang usia 20 hingga 25 tahun.

    Kasi Humas Polresta Manado Iptu Agus Haryono menyatakan pentingnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna membongkar jaringan perekrutan ilegal ini.

    “Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas asal-usul dan legalitasnya,” ujarnya.

    Agus Haryono mengingatkan agar waspada terhadap rekrutmen ilegal yang dapat menjebak menjadi korban eksploitasi atau jaringan kriminal internasional.

    Sementara itu, Pihak Polsek Bandara juga menekankan perlunya koordinasi intensif dengan BP3MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna melindungi calon pekerja migran dari jeratan sindikat TPPO.

     

  • Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik terkait kemungkinan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

    Sebagaimana diketahui, ruangan kerja Perry Warjiyo menjadi salah satu lokasi penggeledahan tim penyidik KPK pada akhir Desember 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, penyidik belum menjadwalkan permintaan keterangan kepadanya ihwal bukti yang ditemukan di ruangan kerjanya.

    Setyo mengatakan, tim penyidiknya akan memutuskan apabila perlu untuk memeriksa Perry setelah pemeriksaan saksi-saksi lain dituntaskan.

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Setyo membantah apabila rencana pemanggilan Perry terkendala lantaran sampai dengan saat ini belum dijadwalkan. Dia menyebut kebutuhan untuk memeriksa gubernur bank sentral itu akan disesuaikan.

    Perwira tinggi Polri bintang tiga itu juga memastikan independensi tim penyidiknya yang menangani kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

    “Enggak ada [kendala], sementara tidak ada. Cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik. Penyidik independen,” tegasnya.

    Adapun belakangan ini penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat bank sentral sebagai saksi pada kasus tersebut. Pada pekan lalu, Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI.

    Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut.

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK.

    Saat ditanya mengenai alasan pemanggilan saksi-saksi tersebut, lembaga antirasuah masih enggan memberikan jawaban secara terperinci. Pasal yang digunakan untuk kasus tersebut pun belum diungkap.

    “Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena penyidik masih fokus untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • 32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui Megapolitan 13 Juni 2025

    32 Ruas Jalan di Jakarta Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Jalur Alternatif yang Bisa Dilalui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas sehubungan penutupan 32 ruas jalan pada Minggu, (29/6/2025).
    Penutupan jalan tersebut karena ada pelaksanaan
    Jakarta International Marathon 2025
    yang digelar pada Minggu, (29/6/2025).
    Kegiatan ini akan dimulai pukul 03.30 WIB hingga 11.30 WIB dengan titik start di Monumen Nasional (Monas) dan finis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
    Kepala
    Dishub DKI Jakarta
    Syafrin Liputo menyatakan bahwa kegiatan ini akan melibatkan penutupan dan pengalihan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilintasi oleh peserta lari.
    “Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dengan menutup jalan menggunakan barikade, water barriers, dan traffic cone,” ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Adapun 32 ruas jalan yang akan ditutup sebagai berikut:
    1.  Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur
    2. Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    3. Simpang Jalan Kebon Sirih – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    4. Simpang Jalan Wahid Hasyim – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur
    5. Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (Bundaran HI sisi Timur)
    6. Simpang Jalan Agus Salim – Jalan Imam Bonjol
    7. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Imam Bonjol
    8. Jalan Imam Bonjol Jalan H.O.S. Cokroaminoto
    9. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan DR Kusuma Atmaja
    10. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Cianjur
    11. Simpang Jalan H.O.S. Cokroaminoto – Jalan Sumenep
    12. Simpang Jalan Gembira – Jalan H.R. Rasuna Said
    14. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Timur (jalur cepat)
    15. Jalan H.R. Rasuna Said sisi Barat (jalur Transjakarta)
    16. Jalan Underpass Mampang Kuningan
    17. Jalan Mampang Prapatan Raya (jalur Transjakarta)
    18. Jalan Jenderal Sudirman
    19. Jalan Dr. Satrio
    20. Jalan Senopati
    21. Jalan Underpass Pattimura
    22. Jalan Sultan Hasanudin
    23. Jalan Iskandarsyah Raya
    24. Jalan Prapanca Raya
    25. Jalan Pangeran Antasari
    26. Jalan Sisingamangaraja
    27. Jalan Semanggi
    28. Jalan Terowongan Semanggi sisi Timur
    29. Jalan Gatot Subroto
    30. Jalan Gerbang Pemuda sisi Timur
    31. Jalan Gelora Bung Karno (GBK)
    32. Jalan Pattimura
    Dishub DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas selama acara berlangsung, sebagai berikut:
    – Harmoni ke Senen via Juanda – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Ridwan Rais – Jalan Arief Rahman Hakim – Jalan Kwitang Raya dan seterusnya.
    – Harmoni menuju Semanggi dapat melalui Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Kyai Caringin – Jalan Tomang Raya – Jalan S Parman – Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.
    – Dari arah Timur (Taman Suropati) menuju Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Teuku Umar – Jalan Cut Mutia – Jalan Menteng Raya – Jalan Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Penjernihan menuju ke Stasiun Manggarai dapat melalui Jalan Penjernihan – Jalan R.M Margono Djojohadikoesomo – Jalan Galunggung – Jalan Sultan Agung dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari Timur (Stasiun Manggarai) menuju ke Timur (Benhil) dapat melalui Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    – Warga sekitar Kawasan Jalan Blora, Jalan Sumenep, Jalan Purworejo, dan Jalan Blora dapat menggunakan Jalan Latuharhary – Jalan Sultan Agung – Jalan Galunggung.
    – Lalu lintas dari Timur (Taman Suropati) menuju ke Timur (Stasiun Karet) dapat menggunakan Jalan Madiun – Jalan Galunggung – Jalan Karet Pasar Baru Timur III – Jalan Karet Pasar Baru Timur II – Jalan Penjernihan.
    -Warga sekitar Kawasan Pedurenan dan Setiabudi untuk menuju Utara (Taman Menteng) dapat melalui Jalan H. R.
    Rasuna Said sisi Barat – Jalan Sumenep – Jalan Latuharhary – Jalan Cimahi – Jalan Taman Sunda Kelapa – Jalan Taman Suropati – dan seterusnya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pasar Rumput) menuju ke Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan Galunggung – Jalan Gembira – Jalan Kuningan Persada – Jalan H.R. Rasuna Said jalur lambat – Jalan terusan H. R Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Barat (Karet) menuju Timur (Kampung Melayu) dapat menggunakan Jalan Mas Mansyur – Jalan Layang Non Tol Kasablanka – Jalan Kasablanka Raya – Jalan Abdullah Syafei.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Barat (Stasiun Palmerah) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – JLNT Dr. Satrio atau Jalan Dr. Satrio – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Jalan Palmerah Timur 1.
    – Lalu lintas dari Barat (Slipi) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat.
    – Lalu lintas dari Selatan (Benhil) menuju Utara (Monas) dapat menggunakan Jalan Sudirman sisi Barat – Jalan M.H. Thamrin sisi Barat – dst.
    – Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju Selatan (Mampang Prapatan) dapat menggunakan Jalan KH. Abdullah Syafei – Jalan Casablanka Raya – Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Terusan Rasuna Said – Jalan Mampang Prapatan.
    – Lalu lintas dari Selatan (Simpang Kuningan) menuju Utara (Setiabudi) dapat menggunakan Jalan H.R. Rasuna Said – Jalan Pedurenan.
    – Lalu lintas dari Barat (Patra) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono – Cawang.
    – Lalu lintas dari Timur (Cawang) menuju Barat (Slipi) dapat menggunakan Kupingan Besar Semanggi – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Mas Mansyur – Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan Raya – Kupingan Pejompongan Raya – Jalan Gatot Subroto.
    – Lalu lintas dari Selatan (Blok M) menuju Utara (Semanggi) dapat menggunakan Jalan Panglima Polim – Jalan Kyai Maja – Jalan Pakubuowo – Jalan Hang Lekir – Jalan Asia Afrika – Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Gatot Subroto – Semanggi.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan Dharmawangsa dan Brawijaya yang ingin bepergian ke arah Utara (Blok M) dapat menggunakan Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – dst.
    – Lalu lintas dari Selatan (Antasari) menuju Utara (Mabes Polri) dapat menggunakan Jalan Brawijaya – Jalan Fatmawati Raya – Jalan Panglima Polim – Jalan Trunojoyo.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Prapanca Raya (Jalan Bangka, Jalan Wijaya 1, Jalan Kemang Raya) yang ingin bepergian ke arah barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Bangka Raya – Jalan Kapten Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Timur (Mampang Prapatan) menuju Barat (Blok M) dapat menggunakan Jalan Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Lalu lintas dari Utara (Senopati) menuju Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Suryo – Jalan Tendean – Jalan Gatot Subroto – Jalan M.T. Haryono.
    – Lalu lintas dari arah Selatan (Kemang) menuju Utara (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Terusan H. R. Rasuna Said – Jalan H.R. Rasuna Said.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Mampang VIII) menuju Barat (Mampang VII) dapat menggunakan Jalan Mampang Prapatan Raya – berputar di U-turn Simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Raya.
    – Lalu lintas dari arah Timur (Pancoran) menuju Barat (Kemang) dapat menggunakan Jalan KH Guru Amin – Jalan Duren Tiga Raya – Jalan Mampang Prapatan Raya – simpang Jalan Duren Tiga Selatan – Jalan Mampang Prapatan Raya – Jalan Duren Bangka.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Pattimura (Jalan Galuh, Jalan Mataram Raya, Jalan Kertanegara) yang ingin bepergian ke arah Selatan (Blok M) dapat menggunakan Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Panglima Polim.
    – Masyarakat di sekitar Kawasan sisi Timur Jalan Sisingamangaraja yang ingin bepergian ke arah timur (Kuningan) dapat menggunakan Jalan Sisingamangaraja sisi Timur – Jalan Raden Patah II – Jalan Raden Patah I – Jalan Trunojoyo – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Gunawarman – Jalan Senopati – Jalan Suryo – Jalan Kapten Tendean.
    Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan menyesuaikan jadwal aktivitas agar tidak terdampak oleh pengalihan arus akibat Jakarta International Marathon 2025.
    “Masyarakat kami minta untuk menghindari kawasan rute marathon selama pelaksanaan acara, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Koordinasi juga telah dilakukan bersama kepolisian, Satpol PP, dan panitia untuk memastikan kelancaran kegiatan ini,” ujar Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    BPKH Limited
    menyampaikan permohonan maaf kepada
    jemaah haji
    Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca Armuzna,” ujar Direktur BPKH Limited
    Sidiq Haryono
    , dikutip dalam keterangan pers, Jumat (13/6/2025).
    Pihaknya mengaku menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
    “Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” imbuh dia.
    Sidiq menyampaikan, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Selain menyiapkan makanan utama dan pengganti, BPKH Limited juga menyediakan kompensasi sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam bagi jemaah haji yang tidak menerima makanan.
    “Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghargaan terhadap kesabaran dan pengertian jemaah,” kata dia.
    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan distribusi makanan di lapangan.
    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benarkah Bung Karno Lahir di Ploso Jombang? Ini Temuan Sejarah yang Menguatkan

    Benarkah Bung Karno Lahir di Ploso Jombang? Ini Temuan Sejarah yang Menguatkan

    Jombang (beritajatim.com) – Sejumlah literatur sejarah menyingkap sebuah kemungkinan yang menggugah rasa ingin tahu: benarkah Ir. Soekarno atau Bung Karno, Sang Proklamator Republik Indonesia, lahir di Ploso, Jombang?

    Penelusuran ini merujuk pada dua buku sejarah penting yang dianggap sebagai ‘pintu gerbang’ sejarah kelahiran Bung Karno, yakni Candradimuka karya Dian Sukarno dan Ida Ayu Nyoman Rai Ibu Bangsa karya Profesor Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dkk.

    Pemerhati sejarah asal Jombang, Arif Yulianto atau Cak Arif, menyampaikan hal ini dalam wawancaranya. Ia menyebut bahwa buku Ida Ayu Nyoman Rai Ibu Bangsa yang terbit tahun 2012 adalah karya yang fenomenal.

    “Di buku tersebut dicantumkan ‘beseluit’ atau SK tugas ayah kandung Bung Karno, Raden Soekeni Sosrodihardjo mulai dari Bali, Ploso, Sidoarjo, Mojokerto, dan Blitar,” kata Cak Arif, Kamis (12/6/2025).

    “Jadi ketika dokumen-dokumen tersebut ditampilkan di buku itu, maka dapat disimpulkan jika Raden Soekeni dan keluarga pernah tinggal di Bali, Ploso, Sidoarjo, Mojokerto, dan Blitar,” ulas dia.

    Lebih lanjut dijelaskan bahwa Raden Soekeni tercatat mulai bertugas di Ploso—yang saat itu bagian dari Karesidenan Surabaya dan kini berada di wilayah Kabupaten Jombang—pada tanggal 28 Desember 1901. Ia kemudian pindah tugas ke Sidoarjo pada bulan November 1907.

    “Kemudian ada data tulisan tangan Raden Soekeni yang menuliskan Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1902. Maka itu ketika orang tuanya di Ploso, sehingga Bung Karno lahir di Ploso 6 Juni 1902,” urai Cak Arif.

    Fakta ini berbeda dengan informasi dalam otobiografi Penjambung Lidah Rakjat karya Cindy Adams yang terbit tahun 1966. “Di buku Cindy bahkan, Ploso dan Sidoarjo sama sekali tidak ditulis,” tutur Cak Arif.

    Sementara itu, buku Candradimuka karya Dian Sukarno yang terbit pada tahun 2013 juga turut memberikan legitimasi atas keberadaan Ndalem Pojok di Kediri, rumah keluarga ayah angkat Bung Karno, RM. Soerati Soemosewojo.

    Tempat tersebut diyakini menyimpan banyak kenangan masa kecil Bung Karno. “Ndalem Pojok adalah keluarga ayah angkat Bung Karno yang bernama RM. Soerati Soemosewojo,” ujar Cak Arif.

    “Di buku itu dikupas peran-peran Ndalem Pojok. Salah satunya adalah tempat pergantian nama Koesno menjadi Soekarno. Di rumah itu juga ada kamar Bung Karno ketika bayi, kamar Bung Karno remaja, dan kamar Bung Karno ketika menjadi presiden,” papar Cak Arif.

    Dalam buku tersebut juga dimuat pengantar dari Guruh Soekarnoputra. Cak Arif menyebut, Ndalem Pojok pernah dikunjungi oleh keluarga Bung Karno.

    “Ndalem Pojok juga pernah dikunjungi oleh putra putri dan cucu Bung Karno seperti, Mas Guruh, Mbak Mega, Mbak Puti, Mas Romy dan lainnya,” beber Cak Arif.

    Penulis buku Candradimuka, Dian Sukarno, mengisahkan proses penulisan buku tersebut memakan waktu delapan bulan. Ia merasa beruntung bisa bertemu dan mewawancarai generasi ketiga keluarga Ndalem Pojok.

    “Namanya RM. Kusumo Haryono. Beliau adalah putra dari RM. Sayid Sumodihardjo adik dari ayah angkat Bung Karno, RM. Soerati Soemosewojo. RM. Kusumo Haryono ini menceritakan semua yang saya tulis di buku Candradimuka,” ungkap Dian Sukarno.

    Proses pengumpulan data dilakukan secara intensif dengan mengunjungi berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Bali. Menurutnya, ada banyak pelajaran berharga selama menyusun buku tersebut.

    “Hikmah dari penyusunan buku itu salah satunya saya bisa kenal dan akrab dengan banyak nama-nama besar, salah satunya adalah Profesor Peter Carrey,” tutur Dian Sukarno.

    Dian menutup dengan refleksi sejarah yang mendalam. “Jadi kalau kemudian bukti-bukti menunjukkan Bung Karno lahir di Ploso Jombang, makin menunjukkan jika Jombang adalah ‘Historical Landscape’, setiap jengkal tanahnya memiliki sejarah,” pungkasnya. [suf]

  • KPK Ungkap Progres Kasus CSR Bank Indonesia, Sudah Sampai Mana?

    KPK Ungkap Progres Kasus CSR Bank Indonesia, Sudah Sampai Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tengah mendalami soal penganggaran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR BI melalui pemeriksaan sejumlah pejabat maupun mantan pejabat bank sentral tersebut.

    Kasus itu hingga saat ini belum diungkap ke publik, baik mengenai konstruksi perkaranya maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pejabat maupun mantan pejabat BI yang belakangan ini diperiksa mengenai hal tersebut adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) BI Erwin Haryono dan mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI Irwan. 

    Pada pekan lalu, Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI. Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut. 

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK. 

    Saat ditanya mengenai alasan pemanggilan saksi-saksi tersebut, KPK masih enggan memberikan jawaban secara terperinci. Pasal yang digunakan untuk kasus tersebut pun belum diungkap. 

    “Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena penyidik masih fokus untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025). 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka. 

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Saat ditanya mengenai peluang untuk memeriksa gubernur bank sentral itu, Budi mengaku tim penyidik masih terus mendalami para keterangan saksi.

    “KPK masih terus mendalami para saksi yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Siapapun gitu ya, beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan bahkan penggeledahan, tentu dari setiap keterangan dan informasi yang diperoleh oleh penyidik akan dilakukan analisis dan pendalaman,” tuturnya.  

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.   

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.   

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.   

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat di lingkungan Bank Indonesia (BI) Irwan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Irwan diperiksa untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 26 Mei 2025 lalu. Pada pemeriksaan hari ini, Selasa (10/6/2025), penyidik memeriksanya terkait dengan proses pembahasan anggaran tahunan bank sentral itu. 

    Irwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Irwan sebagai Mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia. Saksi hadir dan didalami terkait proses pembahasan anggaran tahunan Bank indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/6/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, belakangan ini KPK tengah fokus memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus tersebut dari lingkungan BI. Pada Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) BI Erwin Haryono. 

    Saat itu, penyidik memeriksa Erwin ihwal proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Penyidik KPK pun telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.   

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.   

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.   

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • AKP Galih Yasir Jabat Kasatlantas Mojokerto Kota, Ke Mana AKP Mulyani?

    AKP Galih Yasir Jabat Kasatlantas Mojokerto Kota, Ke Mana AKP Mulyani?

    Mojokerto (beritajatim.com) – Rotasi jabatan kembali dilakukan di lingkungan Polres Mojokerto Kota. Posisi Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) kini resmi dijabat oleh AKP Galih Yasir Mubaroq menggantikan AKP Mulyani, Selasa (10/6/2025). Serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri di Lapangan Patih Gajah Mada.

    Pergantian jabatan ini menjadi bagian dari mutasi internal Polri dalam rangka penyegaran organisasi dan promosi karier. AKP Galih Yasir sebelumnya bertugas di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur, dan kini dipercaya memimpin Satlantas di wilayah hukum Mojokerto Kota.

    Sementara itu, AKP Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatlantas Polres Mojokerto Kota mendapat penugasan baru sebagai Kapolsek Jombang Kota. Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, menyampaikan apresiasi atas pengabdian AKP Mulyani selama bertugas di Mojokerto.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada AKP Mulyani atas dedikasi dan pengabdiannya. Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kapolsek Jombang Kota,” ujar AKBP Daniel dalam sambutannya.

    Ia juga menyambut pejabat baru, AKP Galih Yasir, dengan harapan bisa membawa semangat dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat Mojokerto. “Selamat datang, semoga cepat beradaptasi dan memberikan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Kasihumas Polres Mojokerto Kota, Ipda Slamet Haryono, menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi Polri. “Mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran, promosi, serta peningkatan efektivitas kinerja,” jelasnya.

    Pergantian pimpinan di satuan lalu lintas ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam bidang lalu lintas yang menjadi ujung tombak interaksi Polri dengan masyarakat di jalan raya. [tin/beq]

  • Kapolres Pimpin Pengamanan Takbir Keliling Malam Idul Adha di Inhu Riau

    Kapolres Pimpin Pengamanan Takbir Keliling Malam Idul Adha di Inhu Riau

    Indragiri Hulu –

    Kapolres Indragiri Hulu (Inhu) AKBP Fahrian Saleh Siregar memimpin langsung pengamanan takbir keliling malam Idul Adha 1446 H. Pawai takbir keliling ini diikuti oleh ratusan warga.

    “Personel kami telah disebar di titik-titik strategis sepanjang rute pawai. Kami juga berkolaborasi dengan pihak TNI, Satpol PP, Dishub, dan stakeholder terkait lainnya guna memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh khidmat,” ujar Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

    Pawai takbir keliling dimulai dari depan Gedung Sejuta Sungkai, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat pukul 20.00 WIB. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat serta jajaran pemerintah kabupaten turut hadir dalam pawai tersebut.

    Polres Inhu menurunkan 140 personel untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama jalannya pawai tersebut. Pawai ini tidak hanya menjadi ajang tahunan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha.

    Bupati Inhu Agus Hartanto turut hadir melepas peserta pawai takbir keliling. (dok. Istimewa)

    Adapun rute pawai takbir keliling melewati jalan-jalan protokol, dimulai dari Jalan Ahmad Yani-Jalan Ade Irma Surya-Jalan MT Haryono-Jalan Kapten Piere Tandean-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Hang Lekir-Jalan Rumah Tinggi-Jalan Narasinga-Jalan Sultan-Jalan H Agus Salim dan berakhir di RTH Rengat.

    Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Inhu Sabtu P Sinurat, Wakil Ketua I DPRD Inhu H Adek Chandra, Kasdim 0302/Inhu Mayor Inf. Kabul, Sekda Paino, dan perwakilan dari Kemenag serta tokoh masyarakat dan agama.

    “Kesediaan berqurban merupakan bukti keimanan dan kepasrahan total seorang hamba terhadap Tuhannya. Nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan ini yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari,” ucap Ade.

    Ade juga mengajak seluruh peserta pawai untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari syiar Islam, sembari menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan pawai takbir keliling tahun ini.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini