Tag: Haryanto

  • 8 ASN Kemnaker Didakwa Peras Agen Tenaga Kerja Asing Rp 135 Miliar

    8 ASN Kemnaker Didakwa Peras Agen Tenaga Kerja Asing Rp 135 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak delapan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa memeras agen perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebesar Rp 135,29 miliar terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di lingkungan Kemenaker pada kurun waktu 2017-2025.

    Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nur Haris Arhadi menyebutkan kedelapan terdakwa juga meminta para agen untuk memberikan barang berupa satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T dan satu unit mobil Innova Reborn.

    “Para terdakwa memaksa para pemberi kerja serta agen pengurusan RPTKA yang mengajukan permohonan untuk memberikan sejumlah uang atau barang dan apabila tidak dipenuhi maka pengajuan RPTKA tidak akan diproses,” kata JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/12) seperti dilansir Antara.

    Kedelapan terdakwa dimaksud, yakni Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, dan Gatot Widiartono.

    JPU menjelaskan pemerasan dilakukan bertujuan untuk memperkaya para ASN Kemenaker tersebut, yaitu memperkaya Putri sebesar Rp 6,39 miliar; Jamal Rp 551,16 juta; Alfa Rp 5,24 miliar; Suhartono Rp 460 juta; Haryanto Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn; Wisnu Rp 25,2 miliar dan satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T; Devi Rp 3,25 miliar; serta Gatot Rp 9,48 miliar.

    Atas perbuatannya, para terdakwa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    JPU membeberkan RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kemenaker kepada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia.

    Adapun proses permohonan RPTKA dilakukan secara daring dengan cara pihak pemohon mengajukan pengesahan RPTKA melalui laman resmi tka-online.kemnaker.go.id.

    “Pada proses itu, pihak pemohon diwajibkan untuk mengunggah seluruh berkas kelengkapan yang dipersyaratkan pada laman tersebut,” ungkap JPU.

     

  • Kisruh PBNU Menguat, Tokoh NU Nilai Muktamar Luar Biasa Bisa Jadi Jalan Terbaik

    Kisruh PBNU Menguat, Tokoh NU Nilai Muktamar Luar Biasa Bisa Jadi Jalan Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama, Herry Haryanto Azumi, menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu ia sampaikan disela diskusi publik dan konferensi pers Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama di Sofyan Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

    Herry menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang lahir dari ulama dan tidak dapat meninggalkan peran ulama dalam setiap prosesnya. Namun, sebagai organisasi besar, NU juga tidak terlepas dari dinamika internal.

    “Kami pastinya prihatin dengan adanya konflik di tubuh PBNU, karena kami yakin NU itu adalah ulama, NU tidak bisa meninggalkan ulama, tapi NU adalah organisasi, inilah terjadi komplekstasi yang harus kita terima,” ujar salah satu Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU ini.

    Ia menekankan pentingnya orientasi pada solusi untuk meredakan ketegangan di internal PBNU. Menurutnya, banyak kiai dan tokoh NU yang menyerukan agar organisasi kembali ke jalur konstitusional.

    “Artinya apa, kita harus berorientasi pada solusi, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang membuat kita semua secara emosi menjadi haru biru, banyak kyai yang menyatakan keprihatinannya, banyak tokoh yang menginginkan ayo kembali ke jalan yang benar,” kata Herry.

    Ketua PP ISNU bidang Investasi ini juga memandang bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme resmi. Karena itu, ia menilai wacana islah hanya dapat berjalan baik jika dilakukan secara konstitusional.

  • Pejabat Kementerian Pariwisata yang Meninggal di Siksorogo Lawu Ultra 2025 Akan Dimakamkan Siang Ini

    Pejabat Kementerian Pariwisata yang Meninggal di Siksorogo Lawu Ultra 2025 Akan Dimakamkan Siang Ini

    Liputan6.com, Solo Dua peserta ajang lari lintas alam Siksorogo Lawu Ultra (SLU) 2025 meninggal dunia saat mengikuti perlombaan di kawasan lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu 7 Desember 2025.

    Diketahui, salah satu pelari yang meninggal adalah Sigit Joko Poernomo yang merupakan pejabat di Kementerian Pariwisata.

    “Mas Sigit itu di Kementerian Pariwisata sebagai Kepala Biro Umum dan Hukum,” kata adik ipar almarhum, Janes Cucuk Haryanto di rumah duka, Karanganyar, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan pantuan Liputan6.com di rumah duka, sejumlah pelayat diantaranya pegawai Kemenpar mulai berdatangan sejak pukul 12.00 WIB.

    Tak hanya itu, kerabat lainnya juga mendatangi rumah yang beralamat di Dusun Buran Wetan, RT 2 RW 2, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu.

    Rencananya prosesi upacara pelepasan jenazah akan dilakukan pukul 14.00 WIB. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Buran yang tak jauh dari rumah duka.

    Sebelumnya, Keduanya diduga mengalami serangan jantung ketika berada di jalur lomba trail run tersebut.

    Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, membenarkan insiden tersebut.

    “Saat mendapatkan laporan ada peserta yang meninggal, langsung dilakukan evakuasi. Personel dari BPBD mengevakuasi salah satu peserta itu dan memang saat di atas sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Hendro.

    Sementara itu dari pihak penyelenggara, Dewan Pembina Siksorogo Lawu Ultra 2025, Tony Harmoko, turut mengonfirmasi peristiwa itu. Menurutnya, kedua pelari tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan sebelum lomba berlangsung.

    “Sebelum race dimulai mereka keadaannya fit bugar, tidak ada masalah apapun,” ujar Tony.

    Ia menambahkan seluruh peserta yang mengikuti ajang lari lintas alam tahunan itu diwajibkan mengantongi surat keterangan sehat dari dokter sebelum mengikuti perlombaan.

    “Terkait surat dokter itu menjadi kewajiban masing-masing, peserta memang harus memiliki surat sehat,” ucapnya.

  • Harga Saham Rp 168, RLCO Listing di BEI pada Senin 8 Desember

    Harga Saham Rp 168, RLCO Listing di BEI pada Senin 8 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) akan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (8/12/2025). Dengan demikian, RLCO menjadi emiten ke-25 yang melantai di BEI sepanjang tahun ini.

    BEI mengumumkan bahwa harga penawaran umum perdana saham RLCO ditetapkan sebesar Rp 168 per lembar, dengan jumlah saham tercatat mencapai 3,125 miliar lembar. Nilai tersebut menempatkan kapitalisasi pasar perusahaan di kisaran Rp 525 miliar.

    Dalam proses IPO, RLCO melepas 625 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan atau setara dengan dana penghimpunan sekitar Rp 105 miliar. Masa penawaran berlangsung pada 2-4 Desember 2025 dengan Samuel Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

    Struktur manajemen RLCO menarik perhatian karena dipimpin oleh generasi muda. Direktur utama sekaligus pemegang kendali, Edwin Pranata, berusia 34 tahun. Dua direktur lainnya, Witny Widjaja dan Ayu Amanda, masing-masing berusia 34 dan 35 tahun, sementara Dwiadi Prastian Hadi yang turut duduk sebagai direktur berusia 49 tahun.

    Pada jajaran komisaris, terdapat nama Jenifer Puspitasari Widjaja yang baru berusia 32 tahun. Komisaris utama RLCO dijabat Achmad Baiquni, mantan direktur utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), sedangkan posisi komisaris independen ditempati Syarifriandi Armand Saleh yang pernah menjabat managing director PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

    IPO RLCO menuai respons besar dari pasar. Berdasarkan data BEI, jumlah investor yang tercatat membeli saham RLCO mencapai 518.152 pihak, mencerminkan tingginya minat terhadap emiten baru ini.

    Sebelum IPO, kepemilikan saham perusahaan didominasi oleh PT Realco Omega Investama sebesar 97%, diikuti Edwin Pranata 2,9%, serta Budiono dan Edy Haryanto masing-masing 0,05%.

    Edwin Pranata, pemegang kendali sekaligus direktur utama RLCO, merupakan lulusan sarjana administrasi bisnis bidang Keuangan dari Seattle University, AS, pada 2013. Ia memiliki pengalaman panjang di bisnis sarang burung walet melalui PT Realfood Winta Asia dan jabatan sebelumnya sebagai wakil direktur RLCO periode 2014-2024.

    Realfood, merek yang berada di bawah naungan PT Realfood Winta Asia, anak usaha RLCO bermula dari pengalaman pribadi Edwin yang kesulitan mendapatkan sarang burung walet saat sakit di Amerika Serikat. Setelah kembali ke Indonesia pada 2012, ia melakukan riset intensif hingga menemukan formula produk Realfood pertama pada 2016.

    Kini RLCO berkembang dari eksportir sarang burung walet menjadi perusahaan kesehatan konsumen. Portofolionya mencakup minuman sarang burung, kaldu ayam protein tinggi, suplemen kolagen, hingga nutrisi berbasis protein untuk energi harian dan pemulihan. Produk olahan untuk pasar Tiongkok dipasarkan langsung oleh perseroan, sementara ekspor ke negara lain dilakukan anak usaha.

    Pada laporan keuangan hingga 31 Mei 2025, RLCO membukukan laba bersih Rp 12,38 miliar, melonjak 579% dibandingkan Rp 1,82 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga meningkat menjadi Rp 231,31 miliar, naik 47,5% dari Rp 156,76 miliar pada 2024.

  • Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2025

    Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis Megapolitan 4 Desember 2025

    Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pria bernama Rino (40) menjual koran di lampu merah perempatan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
    Saat pengendara berhenti, ia langsung bangkit dari trotoar, menggenggam beberapa eksemplar
    koran
    yang mulai lecek di tangannya.
    Langkahnya cepat. Tubuhnya melenggang di antara barisan kendaraan.
    Ia mengetuk kaca mobil yang sedikit terbuka, lalu merentangkan koran ke arah pengendara memperlihatkan tajuk utama yang terpampang besar di halaman depan.
    Sesekali ia mencoba mendekati pengendara motor yang berhenti di garis depan.
    Namun, sebagian besar pengendara hanya merespons dengan gelengan kepala, isyarat tangan menolak, atau memilih memalingkan wajah ke layar ponsel.
    Ketika lampu kembali hijau, suara klakson dan deru mesin kembali menguasai udara, ia mundur pelan ke tepi jalan.
    Ia membungkuk, merapikan kembali dagangannya yang terlipat-lipat, lalu menunggu siklus berikutnya.
    Selama tiga jam
    Kompas.com
    melakukan pengamatan, Rabu (3/12/2025), tak satu pun koran yang dijual
    Rino
    laku terjual.
    Masih duduk di trotoar, Rino menatap jauh ke arah gedung-gedung tinggi yang berdiri megah di sekitar kawasan
    Tugu Tani
    .
    Hujan yang sempat turun sebelumnya membuat permukaan jalan masih basah.
    Kakinya yang telanjang tampak kedinginan, sesekali ia menggerakkannya untuk mengusir gemetar.
    Ia mengenakan kaus coklat kusam yang robek di beberapa bagian dan celana selutut yang warnanya hampir pudar.
    “Saya dari zaman Presiden Megawati sudah jualan di sini. Kurang lebih sudah 20 tahun,” ujar Rino saat dihampiri Kompas.com tersenyum samar.
    Selama dua dekade itu, ia tidak pernah berpindah lokasi. Tugu Tani adalah tempatnya bertahan hidup.
    Dulu, katanya, ia bisa menjual puluhan eksemplar koran hanya dalam beberapa jam. Pagi hari adalah waktu panen.
    Sopir kantor, pekerja swasta, hingga pegawai negeri, hampir semua mengambil satu eksemplar saat melintas. Namun sekarang situasinya terbalik.
    “Sekarang 10 koran saja sehari susah laku,” tutur Rino lirih.
    Rino tidak memiliki agen tetap. Tiap pagi ia mengumpulkan modal seadanya untuk membeli koran dari berbagai penerbit.
    “Biasanya saya beli paling 20 eksemplar. Kadang cuma punya uang Rp 20 ribu,” ucapnya.
    Untuk setiap koran Kompas yang ia ambil, modalnya kini Rp 8.000 dengan harga jual Rp 12.000, dan Rino hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.000 per eksemplar.
    Jika tidak laku, koran itu dibawa pulang. Sebagian ia kumpulkan hingga setengah bulan lalu dijual kiloan tentu dengan harga jauh di bawah modal.
    Rino tertawa kecil saat ditanya apakah ia pernah mencoba pekerjaan lain.
    “Pernah tiga tahun jaga toko. Tapi saya enggak sanggup, soalnya penghasilannya nggak harian,” katanya.
    Bagi Rino, pekerjaan harus memberikan makan hari itu juga. Jika tidak, ia tak bisa membawa apa pun untuk keluarganya.
    Ia tinggal di wilayah Pasar Gembong, Jakarta Pusat. Ia memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya sehari-hari.
    Namun ia tak menjelaskan lebih jauh tentang kondisi keluarganya.
    Dalam perbincangan, Rino mengatakan bahwa ia berusaha bertahan hidup dengan cara apa pun yang halal.
    Ia mengaku tak ingin menjadi tunawisma di sudut kota, atau mengemis kepada pengendara seperti yang kerap ia lihat dilakukan sebagian orang lain yang bernasib serupa.
    “Kalau saya cuma duduk minta-minta, saya malu. Saya masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa usaha. Walaupun susah, lebih baik saya jualan koran. Ini kerjaan jujur,” ucapnya.
    Lebih jauh, ia menyebut bertahan sebagai pedagang koran adalah satu-satunya cara agar ia tetap merasa menjadi bagian dari masyarakat meski penjualan merosot, konsumen makin jarang melirik, dan kehadirannya di jalan sering dianggap mengganggu.
    “Kalau enggak kerja begini, saya jadi apa? Jadi gelandangan? Enggak lah. Saya masih punya harga diri,” kata Rino menegaskan.
    Kemunduran dunia koran cetak pastinya sangat terasa bagi Rino.
    “Sudah 10 tahun terakhir makin susah, sejak orang-orang mulai pakai HP pintar,” tutur dia.
    Hidup di jalanan pun membuatnya tak terlepas dari kejar-kejaran dengan Satpol PP.
    Penertiban menjadi risiko yang hampir pasti hadir dalam pekerjaannya.
    “Kalau ada penertiban ya kita bingung, lari-larian. Tapi saya nggak pernah dibawa paling lari kecil-kecil saja,” katanya sambil terkekeh kecil.
    Perubahan kebiasaan masyarakat menjadi tantangan terbesar pedagang koran jalanan.
    Kompas.com menghubungi Dayat Hidayah (40), seorang pekerja kantoran di Gondangdia yang masih berlangganan koran fisik.
    “Rasanya ada yang kurang kalau tidak buka koran di pagi hari,” katanya.
    Dayat mengakui bahwa ia juga membaca berita melalui ponsel, tetapi koran lebih memberinya fokus dan kedalaman.
    “Kalau di ponsel baru baca dua paragraf sudah ada notifikasi. Kalau koran, saya bisa duduk tenang, lebih paham isinya,” ujarnya.
    Ia kemudian menyinggung nasib pedagang koran seperti Rino.
    “Saya kasihan lihat mereka. Kadang saya sengaja beli satu dari mereka biar bisa bantu,” tutur Dayat.
    “Saya pesimis koran bisa kembali seperti dulu. Mungkin akan tetap ada, tapi jumlahnya kecil,” lanjutnya.
    Ignatius Haryanto, peneliti media Universitas Multimedia Nusantara, mengamini kondisi tersebut. Oplah koran kini relatif kecil.
    Bahkan banyak media besar hanya mampu mencetak kurang dari 20.000 eksemplar per hari sangat jauh dari masa kejayaan yang bisa mencapai 500.000eksemplar harian.
    “Orang ingin cepat mendapatkan informasi. Kalau menunggu koran terbit besok, dianggap ketinggalan zaman,” tutur Ignatius.
    Di sisi lain, menurutnya, media tetap mempertahankan versi cetak karena ada kelompok pembaca loyal, berita cetak lebih terstruktur dan terverifikasi, dan koran dianggap memiliki kredibilitas lebih tinggi.
    Namun digitalisasi jelas mengubah cara penyebaran berita. Media harus menyeimbangkan keduanya agar tetap relevan.
    “Digital dianggap ancaman, tapi juga harus dimanfaatkan,” ujarnya.
    Dalam regulasi ketertiban umum, pedagang koran di jalan raya juga termasuk dalam kategori yang harus ditertibkan.
    Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan Panggabean menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
    “Semua termasuk di Perda 8 Tahun 2007. Kita halau dan kita tertibkan,” tegas Purnama.
    Ia menyebut, larangan mencakup menjadi pedagang asongan di jalan raya, menyuruh orang lain berjualan secara liar, dan memberi uang atau membeli dari pedagang liar.
    Dalam konteks ini, pedagang koran seperti Rino berada dalam posisi rentan antara melanggar aturan atau kehilangan mata pencaharian.
    Di tengah kenyataan yang terus menyulitkan, Rino mengaku tetap memiliki kebahagiaan kecil dari pekerjaannya.
    “Saya suka baca koran. Saya selalu baca dari koran sisa,” ujarnya sambil tersenyum.
    Ia membaca tentang politik, kriminal, olahraga, hingga hiburan. Meski bukan pelanggan resmi, ia menikmati informasi yang ia jual.
    Di trotoar yang menjadi tempatnya menunggu rezeki, Rino membuka lembar demi lembar berita sambil menunggu pengendara berhenti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    KPK Periksa 3 Saksi Kasus RPTKA, Dalami Prosedur-Aset Eks Sekjen Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Ketiga saksi diperiksa pada Senin, (1/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saksi pertama adalah istri dari eks Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto berinisial RS. Dia didalami terkait aset-aset yang dimiliki oleh Hery sudarmanto dan keluarganya.

    Saksi kedua adalah RAH selaku Direktur PPTKA Tahun 2015-2017 didalami terkait prosedur pengurusan RPTKA yang masih manual atau belum melalui online.

    “Selain itu saksi juga dimintai keterangan perihal adanya permintaan uang tidak resmi kepada para agen TKA,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (3/12/2025).

    Saksi ketiga adalah MH selaku Dirjen Binapenta & PKK Tahun 2016-2020. MH diperiksa terkait prosedur pengurusan RPTKA di Kemenaker. 

    Budi menjelaskan, penyidik juga meminta keterangan kepada saksi terkait dengan aturan atau regulasi yang mendasari agen TKA mendapat badge/ID khusus dari Kemenaker sehingga dapat mewakili perusahaan pengguna TKA mengurus RPTKA.

    Dalam perkara ini, KPK telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk 8 tersangka, sehingga siap untuk disidang.

    Mereka adalah Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe;

    Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin; dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad.

    Selain itu, kata Budi, penyidik juga sudah melakukan hal yang sama pada 12 November 2025 untuk empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto;

    Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. Uang ini digunakan untuk makan-makam para pegawai.

  • Gangguan Listrik Picu Krisis Sinyal Internet, Aceh Paling Parah

    Gangguan Listrik Picu Krisis Sinyal Internet, Aceh Paling Parah

    Medan

    Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, melaporkan perkembangan terbaru jumlah Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak gangguan akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam paparan di rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Balai Monitoring Medan, Wayan mengungkapkan bahwa data pemulihan jaringan telekomunikasi di lokasi bencana ini terus bergerak dinamis mengikuti kondisi suplai listrik di lapangan. Wayan mengatakan data laporan ini merupakan rekap langsung dari operator seluler.

    “Tanggal 29 November 2025, BTS yang terdampak adalah 1.756. Kemudian di 30 November 2025, naik sebesar 593, menjadi 2.349 BTS. Dan kemudian hari ini meningkat lagi 455, menjadi 2.804,” ujar Wayan, Senin (1/12/2025).

    Secara khusus ia menyoroti kondisi per wilayah lokasi bencana. Untuk Aceh, pada 1 Desember 2025, terjadi kenaikan 361 BTS, dari 1.608 menjadi 1.963. Sementara itu, Sumatera Utara mengalami tambahan 14 BTS down, dan Sumatera Barat bertambah 80 BTS, dari 74 menjadi 154.

    Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Angka menara telekomunikasi yang lumpuh ini memperlihatkan kondisi jaringan di Aceh yang mengalami kenaikan. Sedangkan Sumut relatif stabil meski ada penambahan, begitu juga di Sumbar.

    Lebih lanjut, Wayan menjelaskan, pergerakan jumlah BTS yang terdampak akan terus berubah mengikuti kondisi pasokan listrik.

    “Datanya terus bergerak, naik turun, naik turun, tergantung teman-teman bagaimana up and down terhadap listriknya,” ungkap Wayan.

    Penyebab utama belum stabilnya jaringan telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini masih berkaitan dengan gangguan daya listrik.

    “Jadi memang dampaknya karena listrik, beberapa yang tadinya sudah pakai genset, mungkin bahan bakarnya nggak bisa, jadinya down juga,” jelasnya.

    Selain itu, suplai bahan bakar untuk genset dan distribusi catu daya yang belum stabil menjadi persoalan lainnya dalam upaya pemulihan jaringan telekomunikasi ini.

    (rns/rns)

  • Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban banjir dan longsor di tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh dilakukan selama 24 jam.

    Suharyanto mengatakan operasi SAR ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh.

    Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

    Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

    “Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil,” ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

    Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

    “Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

    Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

    Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

    Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

    Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

    Korban Jiwa

    Sementara itu, BNPB melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

    Suharyanto mengatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai 174 orang. Kemudian, 79 orang masih hilang dan 12 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

    Adapun, Provinsi Sumut tercatat sebagai daerah yang mengalami dampak bencana paling parah. Jumlah korban jiwa dari provinsi tersebut mencapai 116 korban.

    Kemudian, Provinsi Sumbar mencatat jumlah korban jiwa mencapai 23 orang, dan Provinsi Aceh mencapai 35 orang yang meninggal dunia.

  • Ini 3 Instruksi Kepala BNPB soal Penanganan Darurat Bencana Sumatra-Aceh

    Ini 3 Instruksi Kepala BNPB soal Penanganan Darurat Bencana Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

    Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

    Suharyanto menegaskan, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) agar diupayakan selama 24 jam. Operasi ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan.

    “Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil,” ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

    Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

    “Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

    Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

    Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

    Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

    Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

  • Kasus Pemerasan TKA Asing, KPK Geledah Dua Rumah dan Tempat Usaha

    Kasus Pemerasan TKA Asing, KPK Geledah Dua Rumah dan Tempat Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang dilakukan salah satu tersangka yakni eks Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto.

    Lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di dua rumah dan tempat usaha di Kota Batu, Kota Malang, dan Kab Malang yang berkaitan dengan Hery.

    “Dalam penggeledahan di dua rumah dan lokasi usaha yang dilakukan pada 26-27 November 2025 tersebut, penyidik menyita dokumen terkait dugaan kepemilikan aset tersangka, aliran uang dari dan ke tersangka, serta barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Budi menyampaikan, sebelumya penyidik KPK memeriksa Hery pada Senin (24/11/2025). Dalam pemeriksaan itu, Hery didalami mengenai latar belakang dikeluarkannya peraturan di Kemenaker yang mengharuskan para pemohon RPTKA wajib terdaftar di Kemenaker.

    Adanya aturan tersebut melegalkan agen TKA mewakili perusahaan pengguna TKA mengurus RPTKA, di mana aturan ini dibuat saat Hery menjabat sebagai Dirjen Binapenta tahun 2016.

    Dalam perkara ini, KPK telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk 8 tersangka, sehingga siap untuk disidang.

    Mereka adalah Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe;

    Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin; dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad.

    Selain itu, kata Budi, penyidik juga sudah melakukan hal yang sama pada 12 November 2025 untuk empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto;

    Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari permohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. Uang ini digunakan untuk makan-makan para pegawai.