Xcloud.id

Tag: Harun Masiku

  • Video Elite Politik Milik Hasto Disebut Melebihi Skandal Watergate Amerika, PDIP: Valid dan Sah – Halaman all

    Video Elite Politik Milik Hasto Disebut Melebihi Skandal Watergate Amerika, PDIP: Valid dan Sah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengklaim video skandal elite politik Indonesia yang dimiliki Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyantio, melebihi skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).

    Sebab, video itu, kata Guntur, memuat soal rekayasa hukum hingga menyalahgunakan aparat negara untuk membunuh lawan politik.

    Ia juga menyebut ada video khusus mengenai kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan bukti-bukti pertemuan.

    “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara, dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” kata Guntur, Minggu (29/12/2024).

    Sebagai informasi, skandal Watergate merupakan skandal paling spektakuler dalam sejarah politik AS yang pecah pada 1972.

    Skandal itu mengakibatkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon hingga berbuntut krisis konstitusi Di AS.

    Guntur mengaku sudah menonton beberapa video milik Hasto itu.

    Ia beranggapan bukti-bukti yang dimiliki Hasto terkait skandal elite politik Indonesia, valid dan sah.

    Lantaran, kata Guntur, Hasto telah berkecimpung di dunia politik sejak lama.

    Sekjen PDIP itu juga telah berada di pusaran kekuasaan selama lebih dari sembilan tahun.

    “Saya sudah menonton beberapa, beserta bukti-bukti yang valid, kuat, dan sah.”

    “Karena bagaimanapun, Saudara Sekjen itu ada di pusaran kekuasaan selama sembilan tahun tanpa harus menjadi pejabat publik,” tuturnya.

    Video Ada di Connie Bakri

    Terkait video skandal elite politik Indonesia milik Hasto Kristiyanto, Guntur Romli mengungkapkan telah diamankan pengamat militer, Connie Bakrie, di Rusia.

    Video-video itu disebutkan Guntur bakal segera dirilis sebagai bentuk solidaritas terhadap kader PDIP, Yasonna Laoly, yang dinilai tengah mengalami kriminalisasi.

    “Saudara Sekjen mau merilis video-video itu sebagai bentuk solidaritas atas pencekalan terhadap Bapak Yasonna Laoly yang juga korban kriminalisasi tanpa alasan yang jelas,” kata Guntur.

    Terkait ancaman tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, tak tahu-menahu soal video Hasto itu.

    Meski demikian, Hadi mengaku tak masalah jika Hasto bakal blak-blakan di hadapan publik mengenai video tersebut.

    Ia bahkan meminta Hasto untuk benar-benar mengeluarkan video yang disimpan jika memang memilikinya.

    “Ah emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui usai acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada Sabtu (28/12/2024).

    Indonesia, lanjut Hadi, merupakan negara yang berlandaskan hukum.

    Karenanya, video itu tentunya harus bisa dibuktikan secara hukum.

    “Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” tukas dia.

    KPK Minta Langsung Laporkan Saja

    Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, meminta supaya Hasto Kristiyanto langsung melaporkan bukti video skandal elite politik kepada aparat penegak hukum.

    Ia menjelaskan, segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan ke aparat.

    Tessa pun menyarankan kepada Hasto untuk melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), ataupun KPK, agar bisa segera diproses.

    Dia memastikan, aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur.

    “KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” ujar Tessa, Minggu.

    “Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku,” sambungnya.

    Sebelumnya, Hasto lewat Guntur Romli, mengatakan akan merilis video skandal elite politik Indonesia sebagai bentuk perlawanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui telah menjadikan Hasto tersangka dalam kasus dugaan suap anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024 yang menyeret mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Atas penetapan itu, Hasto dan PDIP menilai KPK telah melakukan kriminalisasi.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rahmat Fajar Nugraha/Rifqah)

  • PDIP Bicara soal Alasan Dibalik Pernyataannya yang Selalu Sebut Kasus Hasto Bermuatan Politik – Halaman all

    PDIP Bicara soal Alasan Dibalik Pernyataannya yang Selalu Sebut Kasus Hasto Bermuatan Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengungkapkan pandangannya terkait penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurutnya, keputusan tersebut bernuansa politik dan menunjukkan bahwa KPK tidak fokus pada kasus yang lebih mendesak, yaitu pencarian Harun Masiku.

    Ronny menyatakan bahwa PDIP merasa KPK seharusnya lebih memprioritaskan pencarian Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

    “Kenapa kami selalu sampaikan ini politis? Kami melihat fokus KPK seharusnya mencari buron Harun Masiku.”

    “Tetapi fokus itu berubah dengan memanggil serta memeriksa Mas Hasto tanpa kejelasan mau apa dan terkesan seperti teror,” ungkap Ronny, dilansir dari Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

    Ronny juga mengungkit bocornya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelum KPK resmi mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka.

    Ia menilai kebocoran tersebut sengaja dilakukan untuk menarik perhatian publik.

    “Proses pemanggilan ini sendiri selalu diwarnai drama. Kebocoran SPDP terakhir ini juga seperti drama politik yang diciptakan KPK untuk memframing agar viral,” jelasnya.

    Ronny menambahkan bahwa setiap kali ada dinamika politik tertentu, pemberitaan mengenai kasus Harun Masiku akan kembali muncul.

    Ia menilai penetapan Hasto sebagai tersangka berkaitan dengan sikap kritis Hasto terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi.

    “Ketika Sekjen bersuara kritis, maka dipanggil soal HM.”

    “Terakhir, ketika partai secara tegas mengambil sikap terhadap kader yang dianggap merusak konstitusi dan demokrasi, beliau langsung ditersangkakan.”

    “Ini semua sangat kental politisasinya,” tutur Ronny.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bukan Gertak Sambal, Ini Bom Nuklir!

    Bukan Gertak Sambal, Ini Bom Nuklir!

    loading…

    Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah membuat video-video terkait skandal korupsi yang bakal membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – PDI-Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal permintaan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman agar Hasto Kristiyanto segera mengungkap video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara.

    Boyamin meminta Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP tak hanya sekadar melakukan gertak sambal saja usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Baca Juga

    Respons PDIP menanggapi pernyataan Boyamin disampaikan oleh Jubir DPP PDIP, Guntur Romli.

    “Ini bukan sambal, ini bom nuklir, mati bersama kalau dirilis,” kata Jubir DPP PDIP, Guntur Romli saat dihubungi SINDOnews, Minggu (29/12/2024).

    Kendati demikian, saat disinggung lebih jauh ihwal kapan Hasto akan mengungkap video tersebut kepada publik, Guntur tak menjelaskan lebih jauh soal waktunya. Menurutnya, soal rilis video itu murni keputusan Hasto.

    “Semua tergantung Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto, kapan video-video itu akan dirilis. Bisa kapan saja,” ujarnya.

    Baca Juga

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah membuat video-video terkait skandal korupsi. Video itu bakal membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.

  • Tak Tinggal Diam, Hasto Ancam Bongkar Video Skandal Pejabat Negara, KPK Minta Langsung Laporkan Saja – Halaman all

    Tak Tinggal Diam, Hasto Ancam Bongkar Video Skandal Pejabat Negara, KPK Minta Langsung Laporkan Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak tinggal diam atau bakal melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.

    Hasto disebutkan memiliki video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elite politik di Tanah Air.

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan video-video itu menunjukkan tindakan para elite politik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakkan hukum.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

    “Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Sabtu (28/12/2024).

    Guntur mengatakan, Hasto bisa mempublikasikan video tersebut kapan saja.

    Mengenai hal ini, KPK meminta agar Hasto langsung melaporkan bukti video skandal korupsi elite politik itu kepada aparat penegak hukum (APH).

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan ke aparat.

    Tessa pun menyarankan kepada Hasto untuk melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), ataupun KPK, agar bisa segera diproses.

    Dia memastikan, aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur.

    “KPK berharap siapapun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” ujar Tessa kepada Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

    “Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku,” sambungnya.

    Relawan Jokowi Yakin Hasto Tak Punya Video Skandal yang Dimaksud

    Ketua Umum barisan relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, meminta PDIP membuktikan soal ancaman video terkait skandal tersebut.

    Karena menurutnya, klaim Hasto memiliki video skandal itu tidak akan terbukti.

    Bahkan, kata Noel, bisa saja menjadi blunder dan malah berbalik kepada Hasto sendiri.

    “Nanti malah jadi blunder buat dia (Hasto dan PDIP), ketika nanti penegak hukum tanya di mana bukti-bukti itu, kalau dia nggak bisa buktiin gimana?” kata Noel, Jumat (27/12/2024). 

    Noel meyakini Hasto sebenarnya tidak memiliki bukti video skandal tersebut.

    Dia pun menantang PDIP untuk membuktikan klaim Hasto tersebut. 

    “Satu juta persen nggak ada tuh (bukti video), satu juta persen juga kami tuntut supaya itu ada, buktikan,” pinta Noel.  

    Karena hal ini, Noel meminta agar PDIP tidak sembarangan melemparkan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan, kalau saya dari dulu kan dibuktiin terus,” kata Noel. 

    Noel justru mencurigai, ancaman PDIP tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas penetapan tersangka Hasto dalam kasus Harun Masiku.

    “Jangan-jangan hal ini hanya kegundahan Mas Hasto karena menjadi tersangka. Jangan membuat orkestrasi yang sebetulnya saya yakin beliau tidak mampu membuktikannya.”

    “Dia tidak akan berani mengeluarkannya tapi kita juga ingin tahu, yang pasti saya katakan tidak mungkin ada, kalau dia bilang banyak ya buktiin aja,” tantang Noel. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Milani) (Kompas.com)

  • KPK Bicara Soal Kemungkinan Yasonna Laoly jadi Tersangka Kasus PAW DPR RI Harun Masiku

    KPK Bicara Soal Kemungkinan Yasonna Laoly jadi Tersangka Kasus PAW DPR RI Harun Masiku

  • Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bertemu Presiden Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Apa yang dibahas?

    Pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 16.46 WIB. Namun, detail pembahasan mereka sampai sekarang masih belum banyak diketahui publik. 

    Ada kabar menyebut mereka membahas isu-isu terkini dihadapi pemerintah seperti libur Nataru 2025 hingga kenaikan pajak penghasilan nilai (PPN) 12 persen. Ada rumor juga mereka turut membahas soal PDIP yang sedang dirundung kasus Harun Masiku hingga isu masuk kabinet Prabowo.

    Ketum parpol yang hadir di kediaman Prabowo adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan,  Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

    Para ketum parpol tersebut kompak tak mau buka mulut mengungkap secara gamblang apa saja isi pertemuan dengan Prabowo. 

    AHY mengaku pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya membahas hal-hal bersifat internal. Ia membantah pertemuan itu turut membahas soal PDIP.

    “Enggak ada (bahasa soal PDIP),” kata AHY. 

    Zulkifli Hasan menyebut pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya agenda rutin ketum parpol untuk melaporkan hasil kerja masing-masing. “Kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan,” katanya.

    Zulhas yang juga menko pangan juga menyangkal pertemuan itu membahas isu PDIP akan masuk kabinet Prabowo. 

    Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya untuk diskusi ringan, tidak menyinggung soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku oleh KPK.

    “Ya diskusi biasa karena mau akhir tahun, bagaimana ke depan,” ujar Bahlil yang juga menteri ESDM saat ditanya wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dirinya dengan para ketum parpol KIM plus di Kertanegara tersebut merupakan agenda tiap minggu dan sudah berlangsung beberapa kali. 

    “Saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo kepada wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024) malam.

    “Pertemuan kan sudah beberapa, saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta.

  • Hendri Satrio Dukung Hasto Bongkar Skandal Korupsi Pejabat Negara: Dibuka Saja

    Hendri Satrio Dukung Hasto Bongkar Skandal Korupsi Pejabat Negara: Dibuka Saja

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendapat dukungan untuk membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Foto/Dok SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mendukung Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara . Diketahui, Hasto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara sebagaimana diungkap Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    Hensat menilai sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik. “Kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku,” ujar Hensa dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (29/12/2024).

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga berpendapat, penyanderaan politik sering kali dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa saat ini, terutama ketika kedua belah pihak sedang berseteru.

    “Sanderaan-sanderaan politik ini, hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia tuh, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan,” katanya.

    “Nah, biasanya, kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi. Sebetulnya ini harus dihentikan. Karena akhirnya politiknya jadi nggak sehat,” sambungnya.

    Ia pun menyoroti politik sandera ini acapkali menggunakan situasi ini untuk mengancam penguasa, agar yang melakukan ini dapat kembali berkuasa atau mempertahankan kekuasaan mereka dan sebaliknya.

    “Ada penguasa yang terancam, kemudian supaya kekuasaannya tidak dilepas, dia bergabung dengan penguasa lagi, makanya ketika ada video-video itu, saya, Hendri Satrio bilang, buka aja, jadi tidak ada lagi penyanderaan dalam politik, soalnya jadi ancam-mengancam saja iklimnya,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Hensat mengajak semua pihak termasuk partai politik besar seperti PDP harus berani membuka semua informasi yang ada. Pasalnya, ia percaya bahwa keterbukaan informasi akan membawa dampak positif bagi iklim politik di Tanah Air.

    “PDI Perjuangan waktu itu berkuasa, makanya dia punya catatan-catatan ini, makanya kan tadi saya katakan ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa, jadi buka saja agar iklim demokrasi kita semakin sehat,” tandas pungkasnya.

    (rca)

  • Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    loading…

    Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK berpotensi melemahkan sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berpotensi melemahkan sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku .

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto berpeluang menurunkan sikap kritis PDIP yang saat ini memilih jalan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran . Ray mengatakan, kasus tersebut membuat PDIP sibuk dengan urusan internal.

    “Kasus ini membuat PDIP sibuk dengan urusan internal. Bahkan berpotensi menurunkan sikap kritis baik pengurus PDIP maupun PDIP sendiri sebagai partai. Isu soal PPN 12% misalnya terlihat tidak lagi jadi isu yang akan diangkat oleh PDIP untuk ditolak,” kata Rangkuti melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12/2024).

    Dengan disibukkannya PDIP dengan urusan internal, Rangkuti menyatakan pemerintahan Prabowo akan berjalan tanpa pengawasan kritis. “Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis di tengah masyarakat, alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang memadai,” ujarnya.

    Rangkuti melanjutkan, PDIP juga berpotensi kemasukan isu yang memecah-belah. Terlebih, dalam waktu dekat partai berlambang banteng dengan moncong putih itu akan menggelar kongres.

    “Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” pungkasnya.

    (rca)

  • Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (28/12/2024). Berita pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait PDIP yang menegaskan Megawati tak ada kaitan dengan kasus Harun Masiku, Prabowo yang meminta rakyat bersabar dan menegaskan tak akan persulit rakyat, Prabowo yang membantah akan memaafkan koruptor, hingga perjalanan dinas luar negeri pejabat dibatasi.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo di Kertanegara
    Sejumlah ketua umum partai politik bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Selepas magrib, satu per satu ketua umum partai yang mayoritas dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mulai meninggalkan kediaman Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarpartai pendukung.

    2. PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tidak Ada Kaitan dengan Megawati
    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kasus Harun Masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Said terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang memanggil Megawati untuk dimintai keterangan terkait kasus Harun Masiku.

    Said berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum karena NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini. Menurutnya Hasto sudah menyatakan akan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selalu hadir saat dipanggil KPK.

    3. Tak Ingin Mempersulit, Presiden Prabowo Minta Rakyat Bersabar
    Selain berita pertemuan ketua umum parpol dengan Presiden Prabowo, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden Prabowo Subianto meminta kepada rakyat untuk bersabar karena dia baru menjadi menjadi presiden selama 2 bulan 8 hari. Dengan tegas Prabowo mengatakan dirinya sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit kehidupan rakyat.

    Prabowo mengatakan dirinya merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu Prabowo bersama menteri-menteri yang tergabung dalam pemerintahan, sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras melayani masyarakat Indonesia.

    4. Bantah Bakal Maafkan Koruptor, Prabowo: Saya Mau Sadarkan Mereka
    Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. Bantahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pesannya dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu tetapi kalau koruptornya sudah tobat bagaimana? Orang bertobat tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertobat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo yang disambut riuh jemaat yang hadir.

    Sebelumnya, wacana Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dicuri menuai polemik.

    5. Perjalanan Luar Negeri Pejabat Kini dalam Pengawasan Ketat, Sanksi Tegas Mengancam jika Dilanggar
    Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait perjalanan dinas luar negeri dengan pengawasan yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas pemerintah.

    Kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh Indonesia.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo.

  • Rocky Gerung Duga Penetapan Tersangka Hasto Karena Dendam Jokowi, Akibat Kebijakannya Dipreteli PDIP

    Rocky Gerung Duga Penetapan Tersangka Hasto Karena Dendam Jokowi, Akibat Kebijakannya Dipreteli PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menduga penetapan Hasto Kristiyanto ada hubungannya dengan Jokowi. Ia menyebutnya sebagai pemerasan politik.

    “Dengan muda kita simpulkan ini pemerasan politik,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (28/12/2024).

    Ia mengungkapkan, Hasto mestinya ditetapkan tersangka sejak empat tahun lalu karena terkait dalam kasus Harun Masiku. Tepat saat Jokowi masih menjabat Presiden ke-7.

    Namun saat itu, Jokowi secara bersamaan juga adalah kader PDIP.

    “Karena mestinya 4 tahun lalu ditangkap Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi jadi petugas Partai PDIP, kenapa dia tidak lakukan operasi. Kan itu masalahnya,” ucapnya.

    Kini, kondisinya berbeda. Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, belakangan kerap mengkritik Jokowi.

    Begitu pula dengan kader PDIP lainnya. Bahkan Jokowi bersama anak dan menantunya dipecat dari partai tersebut.

    “Jadi sekarang, ketika Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, tentu dendam Jokowi menjadi perintah politik,” ujarnya.

    Karena saat ini Jokowi tak punya lagi kekuasaan. Ia menduga Jokowi menggunakan pimpinan partai untuk melakukan perintah.

    “Kita bisa tahu itu perintahnya lewat siapa, atau bisa kita duga lewat siapa. Yang penting itu Hasto harus ditersangkakan,” jelasnya.

    “Atau ada yang mengambil inisiatif, seseorang di petinggi partai untuk mentersangkakan Hasto. Karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot PPN 12 persen harus diturunkan,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)