Xcloud.id

Tag: Hartanto

  • PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    PKB Karanganyar Hengkang dari Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari Koalisi Kebersamaan Kabupaten Karanganyar yang dibentuknya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi yang dibentuk untuk memenangkan Pilbup Karanganyar, Jateng ini dianggap stagnan serta tanpa progres.

    Padahal, PKB tak punya banyak waktu memasangkan kadernya di posisi calon wakil bupati ke parpol mitra koalisi menjelang pendaftaran di KPU.

    Sekretaris DPC PKB Karanganyar, Offi Hartanto, mengatakan, tak lagi mengharapkan hasil menggembirakan dari Koalisi Kebersamaan. Di koalisi ini, PKB tak menemukan pergerakan signifikan untuk mengusung calon bupati-wakil bupati.

    “Kurang dari dua bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Di Koalisi Kebersamaan, dua kader PKB yang maju pada Pilbup tak segera diusung,” kata Offi di DPRD Karanganyar, Rabu, (3/7).

    Khawatir PKB bakal ketinggalan jika terus-terusan berada di Koalisi Kebersamaan, maka parpol ini mengambil sikap tegasnya. Selain hengkang dari koalisi tiga parpol itu, PKB juga blak-blakan bergantung PDI Perjuangan.

    Pada masa penjaringan cabup cawabup di PDI Perjuangan, PKB menandatangani MoU dengan parpol berlambang banteng moncong putih itu untuk nge-gas berasama memenangkan pilbup. Asalkan, satu dari kader PKB dipasangkan dengan calon bupati dari PDI Perjuangan. Dua nama kader PKB yang disodorkan adalah Ketua DPC PKB Sulaiman Rosjid dan Pimpinan Dewan Syuro DPC PKB Toni Hatmoko.

    “Bersama PDI Perjuangan, PKB sudah jelas. Ada MoU yang kita teken bersama. Namun kalau di Koalisi Kebersamaan, enggak ada perkembangan sama sekali,” kata Offi.

    Ia mengatakan, hanya rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang diharapkannya membawa kader PKB memenangkan Pilbup. Ia menyudahi harapan yang sama di kubu Golkar yang notabene sudah memiliki format koalisi bersama Demokrat yang mengusung Ilyas Akbar Almadani (Ketua DPD II Golkar Karanganyar) bersanding dengan cawabup Tri Haryadi (Ketua DPC Demokrat Karanganyar).

    “Ilyas-Tri Haryadi sepertinya sudah enggak bisa diubah. Maka, Toni atau Sulaiman harus bisa maju jadi wakil mendampingi calon bupati dari PDIP,” katanya.

    Ketua Tim Penjaringan Cabup Cawabup PKB, Tiara Puspitasari, mengatakan, belum ada komitmen apapun yang disepakati di Koalisi Kebersamaan. Sehingga, PKB merasa tak perlu pamit secara administratif di koalisi itu.

    “Kita tinggalkan koalisi kebersamaan karena ingin tetap solid dengan PDI Perjuangan. Dulu kita ngikut ke koalisi kebersamaan agar kader kita, yakni Sulaiman Rosjid dan Toni Hatmoko diusung jadi calon. Eh malah enggak,” katanya.

    Ketua Dewan Syuro DPC PKB Karanganyar, Muh Irsyam, mengatakan, mendukung parpol manapun asalkan mampu mengusung Sulaiman Rosjid atau Toni Hatmoko di pencalonan kepala daerah.

    “Siapapun yang bawa (kader) PKB jadi wabup, akan saya bela,” singkatnya.

    151

  • Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Bisnis Kapal Perintis, Tunggu Trayek Kemenhub?

    Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Bisnis Kapal Perintis, Tunggu Trayek Kemenhub?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) masih mempertimbangkan masuk dalam bisnis kapal perintis saat Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah trayek kapal perintis di tahun depan. 

    Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan peluang pengoperasian kapal perintis. Namun, volume angkutan yang kecil dengan biaya lebih tinggi menjadi pertimbangan perusahaan. 

    “Kami akan mengkaji dan mempertimbangkan minatnya, kita senang-senang saja mengkaji layanan perintis. Namun tergantung sama visibility masing-masing rute dari trayek yang ditawarkan Kemenhub,” kata Bani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024. 

    Bani menjelaskan trayek kapal perintis biasanya memiliki rute lebih menantang dibandingkan dengan rute-rute ‘gemuk’. Layanan kapal perintis juga disebut biasanya memiliki volume angkutan yang lebih kecil dengan biaya lebih tinggi. 

    Hal ini membuat trayek kapal perintis selalu diiringi dengan kebijakan subsidi maupun insentif dari pemerintah. Meski demikian, Bani menyebut bisnis kapal perintis belum menjadi prioritas SMDR tahun depan. 

    Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.  

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.  

    “Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

    Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

  • Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

    “Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

    Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

    “Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

    “Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Prabowo Bakal Lanjutkan Program Tol Laut Jokowi?

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

    “Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

    Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

    “Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun,” kata Hartanto.

    Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

    Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

    Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

    (fdl/fdl)

  • Eksaminasi Perkara Mardani H. Maming, Pakar Hukum: SK Bupati Tidak Langgar UU Minerba

    Eksaminasi Perkara Mardani H. Maming, Pakar Hukum: SK Bupati Tidak Langgar UU Minerba

    Jakarta (beritajatim.com) Putusan pengadilan terhadap terpidana kasus suap izin pertambangan, Mardani H Maming mendapat sorotan dari sejumlah pakar hukum. Mereka menyebut SK Bupati tidak melanggar UU Minerba.

    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menegaskan jika SK Bupati itu belum tentu melanggar UU Minerba. Karena itu, pengadilan yang akan menguji putusan tersebut.

    “SK Bupati itu harus diuji di PTUN apakah melanggar UU atau tidak? Nanti, PTUN akan menjelaskan bagian mana yang melanggar dan bagian mana yang tidak, itu terkait kewenangannya atau materinya. Jadi, memang belum tentu melanggar UU Minerba,” ungkapnya, Minggu (6/10/2024).

    Pada awal tahun 2024 ini, Centre for Local and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) telah mengadakan eksaminasi kasasi MA atas perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.

    Ada sepuluh eksaminator yang hadir dan memberikan catatan di antaranya Hanafi Amrani, Ridwan, Mudzakkir Eva Achjani Zulfa, Mahrus Ali, Karina Dwi Nugrahati Putri, Ratna Hartanto, Ridwan Khairandy, Arif Setiawan, dan Nurjihad.

    Anotasi dari para pakar tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah karya buku berjudul “Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim Dalam Menangani Perkara Mardani H Maming’”.

    Saat acara bedah buku di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (5/10/2024), salah satu eksaminator sekaligus editor Mahrus Ali menilai perbuatan Mardani Maming yang mengeluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL kepada PT PCN, tidak melanggar aturan.

    “Norma pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu ditujukan kepada pemegang IUP, bukan pada jabatan Bupati. Sepanjang syarat dalam ketentuan tersebut terpenuhi, maka peralihan IUP diperbolehkan,” kata pengajar Hukum Pidana FH UII itu.

    Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII, Ridwan mengatakan, permohonan peralihan IUP-OP itu tidak perlu melampirkan syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Pasalnya, persyaratan tersebut melekat pada izin yang telah dialihkan.

    Menurut eksaminator lainnya yang merupakan dosen Departemen Hukum Bisnis FH UGM, Karina Dwi Nugrahati Putri, jika dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang oleh PT TSP dan PT PAR murni berasal dari keuntungan pengoperasian pelabuhan PT ATU berdasar perjanjian yang sah, maka asumsi bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan peralihan IUP-OP melalui SK Bupati menjadi tidak berdasar.

    “Judex Facftie telah mengesampingkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan mengenai adanya penerimaan uang oleh PT TSP dan PT PAR tidak ada kaitannya dengan peralihan IUP-OP dan bukan sebagai hadiah,” jelas Karina.

    Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, Mardani H Maming dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

    Mardani juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar. Dia dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. [hen/aje]

  • Ingat Polisi Ganteng dan Stylish saat Bom Sarinah? AKBP Arsya Khadafi Dapat Tugas Baru dari Kapolri 

    Ingat Polisi Ganteng dan Stylish saat Bom Sarinah? AKBP Arsya Khadafi Dapat Tugas Baru dari Kapolri 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru dari polisi ganteng dan stylish, AKBP Teuku Arsya Khadafi.

    Kini AKBP Teuku Arsya Khadafi dapat tugas baru dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Melalui telegram yang beredar pada Rabu (26/6/2024), AKBP Teuku Arsya Khadafi bakal menjabat Wakapolres Metro Jakarta Barat.

    Adapun jabatan yang diemban sementara ini AKBP Teuku Arsya Khadafi yakni Kapolres Tulungangung Jawa Timur.

    Pada tahun 14 Januari 2016 lalu, Indonesia dikejutkan dengan aksi terorisme yang terjadi di Sarinah, Jl MH Thamrin Jakarta.

    Aksi brutal terorisme ini cukup dikenang dengan nama tragedi Bom Sarinah.

    Yang cukup menyita perhatian saat itu lantaran terjadi aksi saling tembak antara pihak Kepolisian dengan para pelaku teror.

    Beberapa saat setelah kejadi,  berbagai tagar bermunculan di media di antaranya #PrayForJakarta, #IndonesiaBrave, dan #KamiTidakTakut.

    Masing-masing mengungkapkan rasa duka, prihatin, dan doa dari masyarakat Indonesia maupun mancanegara.

    Hastag #prayforjakarta bermunculan setelah tragedi bom di kawasan Sarinah Thamrin Jakarta. (Instagram)

    Namun muncul satu tagar menarik, yakni #KamiNaksir, yang menjadi tren yang hangat diperbincangkan.

    Di luar ketakutan masyarakat setelah peristiwa ini, tagar #KamiNaksir menampilkan perbincangan seputar sosok polisi laki-laki yang ikut dalam penyergapan saat peristiwa peledakan bom dan baku tembak di Sarinah.

    Polisi ini ramai diperbincangkan karena dianggap sebagai polisi ganteng pemberani yang memiliki wajah rupawan serta penampilan yang stylish.

    Foto yang muncul terkait dengan #KamiNaksir menampilkan sosok polisi berikut meme yang menampilkan foto kolase sang polisi yang diketahui bernama Teuku Arsya Khadafi.

    Jejak Karier AKBP Teuku Arsya Khadafi

    Sebelum kariernya mentereng, alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 lahir di Jakarta pada Mei 1982 dalam satuan kepolisian, AKBP Teuku Arsya Khadafi sarat berpengalaman di dalam bidang reserse.

    Mantan Kapolres Probolinggo, Polda Jawa Timur itu pun menceritakan ketika bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan salah satu penyergap teroris Thamrin dan mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara.

    “Saya pernah bertugas menjadi salah satu Kanit di Resmob Ditreskrimun Polda Metro Jaya.”

    “Selama itu berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan seperti dari begal, jambret yang bikin resah di jalan, jual beli senjata ilegal, namun dari kesemuanya itu paling menonjol saat ungkap kasus perampokan dan pembunuhan sadis ibu dan anak di Cilincing pada tahun 2015 silam,” ucapnya, Senin (23/10/2023).

    Teuku Arsya Khadafi bersama artis Ramzi (path)

    “Pada Januari 2015, saya merupakan salah satu polisi yang turut menyergap teroris Thamrin Jakarta Pusat,” imbuhnya.

    AKBP Teuku Arsya Khadafi, S.H., S.I.K., M.Si., menambahkan atas prestasinya tersebut akhirnya pada 2016 ia promosi sebagai Kanit IV Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Menjadi lulusan terbaik dalam Pendidikan Sespimen Polri Angkatan 57, sambung dia, ia meraih tiga predikat Terbaik, Serdik Terbaik, Naskap (Naskah Strategi Perorangan) Terbaik dan Berkepribadian Terbaik.

    “Penghargaan itu saya terima sebagai lulusan terbaik Pendidikan Sespimen Polri Angkatan 57 di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada Oktober 2017 saat itu berpangkat Komisaris Polisi (Kompol),” tambahnya.

    Lalu pada 2020, lebih lanjut Arsya menjelaskan ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

    “Tak berselang lama, dua belas bulan kemudian, saya mendapatkan mandat untuk menduduki jabatan sama yaitu sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat,” terangnya.

    “Singkat cerita atas prestasi yang cemerlang itu saya akhirnya dipromosikan menjadi Kapolres Probolinggo, Polda Jawa Timur pada 2021,” sambungnya.

    “Sesuai Surat Telegram dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1214/VI/KEP.2022 ter tanggal 20 Juni 2022, menjadi Kapolres Tulungagung menggantikan AKBP Eko Hartanto,” pungkasnya.

    Berikut perjalanan karier AKBP Teuku Arsya Khadafi :

    Tahun 2016 sebagai Kanit II Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Kanit IV Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2016.

    Kanit III Subdit III/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat tahun 2020.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tahun 2021.

    Tangkap Pelaku Pencekik Polantas

    AKSI seorang perwira polisi ganteng sempat membuat heboh ketika peristiwa bom sarinah. 

    Lama menghilang, bahkan mungkin sudah banyak lupa, kini polisi ganteng di kasus bom sarinah kembali beraksi. 

    Polisi ganteng bom sarinah kini ikut berperan dalam penangkapan pemobil yang mencekik dan menantang polisi usai ditilang

    Pria yang melawan petugas itu adalah Tohap Silaban. 

    Video Tohap Silaban melawan petugas ramai di media sosial sejak Jumat (7/2/2020). 

    Ia pun lalu diringkus polisi pada malam hari usai videonya viral. 

    Penangkapan Tohap Silaban ternyata berada di bawah pimpinan seorang polisi yang dahulu pernah viral saat kasus Bom Sarinah. 

    Perwira polisi itu viral saat kasus bom sarinah lantaran wajahnya yang ganteng. 

    Bahkan satu hari usai peristiwa bom sarinah, tagar yang trending justru polisiganteng.

    Sosok polisi yang dulu viral kasus bom Sarinah kembali usut kasus polantas dicekik (Path, capture picture/ Wartakotaliva.com)

    Ya, perwira polisi tersebut adalah Komisaris Teuku Arsya Khadafi. 

    Arsya kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. 

    Artinya sebentar lagi pangkat Arsya akan naik menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). 

    Dulu ketika kasus bom sarinah, Arsya menjabat sebagai Kanit II Kasubdit Jatanras Ditkrimum Polda Metro Jaya. 

  • Petahana Wali Kota Mojokerto Belum Kantongi Rekom Partai Golkar

    Petahana Wali Kota Mojokerto Belum Kantongi Rekom Partai Golkar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Petahana Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendapatkan surat tugas dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai bakal calon Wali Kota Mojokerto 2024-2025.

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto pun menggelar deklarasi dukungan untuk Ning Ita (sapaan akrab, red), Minggu (12/5/2024).

    Deklarasi dukungan yang digelar di kantor DPC Partai Golkar Kota Mojokerto di Jalan Jawa Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, dikemas dalam Konsolidasi Partai Golkar dalam Rangka Menyukseskan Pilgub dan Pilwali Kota Mojokerto Tahun 2024.

    Namun hingga saat ini Ning Ita belum kantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon Wali Kota Mojokerto.

    Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, Sony Basuki Raharjo mengatakan, deklarasi dukungan tersebut digelar untuk penerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    “Iya kita memberikan dukungan kepada penerima surat tugas sebagai calon kepala daerah. Semua saya yakin, seluruh partai belum mengeluarkan rekom,” ungkapnya.

    Masih kata anggota DPRD Kota Mojokerto 2019-2024 ini, Partai Golkar hampir di Jawa Timur menggunakan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Partai Golkar melakukan survei sebanyak tiga kali hingga akhirnya rekomendasi dari DPP Partai Golkar akan diberikan kepada bakal calon kepala daerah sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dukungan Partai Golkar untuk Ning Ita

    “Indonesia beda-beda. Hanya Jawa Timur, seluruh kepala daerah harus menggunakan lembaga survei namanya LSI. Hasil survei yang pertama nanti dibacakan, tiga kali kita survei. Kalau sudah survei dan menyatakan Ning Ita adalah calon terbaik di Kota Mojokerto, rekomendasi akan segera diturunkan berikut juga wakilnya,” katanya.

    Sony menjelaskan, jika DPP Partai Golkar memberikan tugas kepada satu kepala daerah yaitu Ika Puspitasari dari eksternal Partai Golkar dan dua wakil kepala daerah dari internal Partai Golkar. Yakni Sony Basuki Raharjo dan Dr Suryo Gading. Menurutnya, Ketua DPD secara langsung diberikan surat tugas dari DPP Partai Golkar.

    “Iya nanti Golkar menggunakan lembaga survei. Insya Allah Ning Ita. Iya (wakil) diwajibkan melalui lembaga survei. Usulan sudah masuk, Ning Ita sampai keluar surat tugas itu berdasarkan usulan. Wakil sudah, DPP yang menentukan. Saya sendiri tidak tahu, tiba-tiba ditunjuk dapat surat tugas. Karena dari internal Ketua DPD diwajibkan untuk dicalonkan,” jelasnya.

    Sony menambahkan, survei masih dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Mojokerto. Menurutnya, bulan Mei-Juni 2024, survei sudah selesai dilakukan dan rekomendasi kemungkinan turun bulan Agustus sebelum pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus 2024. Menurutnya, hingga saat ini ia yakin seluruh partai belum mengeluarkan rekomendasi.

    “Iya kita memberikan dukungan kepada penerima surat tugas sebagai calon kepala daerah (deklarasi dukungan). Semua saya yakin seluruh partai belum mengeluarkan rekom,” tegasnya. [tin/ted]

  • PJ Gubernur Adhy Karyono: Kontribusi Pers di Jatim Luar Biasa Saat Pemilu

    PJ Gubernur Adhy Karyono: Kontribusi Pers di Jatim Luar Biasa Saat Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Adhy Karyono menyebut kontribusi pers di Jawa Timur luar biasa. Bukti kontribusi tersebut terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun ini.

    “Terbukti pesta demokrasi yang begitu besar, pemilu pada Februari kemarin, yang diprediksi Jawa Timur penuh dengan potensi konflik, potensi kekacauan, battleground dan sebagainya. Tapi semua bisa berjalan dengan kondusif, lancar, dan aman, salah satunya berkat mata tajam pers yang mengawal demokrasi berjalan baik,” kata Adhy, dalam malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Hall New Sari Utama, Kabupaten Jember, Minggu (28/4/2024) malam.

    Adhy menyampaikan, Hari Pers Nasional tak hanya dilihat dari perayaan setiap tahun. “Tapi tanggung jawab pers itu sendiri sebagai insan organisasi yantg profesional dan independen, dan bagaimana perannya berkontribusi dalam pembangunan dan memajukan bangsa. Dalam demokrasi, pers adalah pilar keempat, yaitu sebagai watch dog-nya demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa sangat terbantu selama proses pemilu. “Kami mengikuti dari awal mulai dari pembentukan KPU, penganggaran, logistik, DPT, sosialisasi, kemudian masa tenang, pencoblosan, perhitungan yang kami hadapi ternyata berjalan aman. Ini karena pers memberitakan dan mengawal demokrasi secara obyektif, nyata, dan menjaga stabilitas, kondusivitas keamanan dan sosial di Jawa Timur,” kata Adhy.

    Namun, Adhy mengingatkan, masih ada perhelatan pemilihan kepala daerah langsung serentak pada 27 November 2024. “Tapi saya yakin pers bisa mengawal lagi. Sudah terbukti, serangkaian pemilu, pileg, pilpres, yang begitu besar bisa berlalu dengan baik, maka kami berharap dan yakin, bahwa dalam pilkada serentak adalah bagian kecil dari Pemilu 2024, pers betul-betul menjadi mata rakyat dan mata semua pihak, sehingga keadilan dan obyektivitas menjadi sesuatu yang prinsip,” katanya.

    Adhy Karyono menerima penghargaan PWI Jatim Award 2024 karena dianggap telah berhasil dalam menjalankan tugasnya di masa transisi kepemimpinan di Jatim dan menjaga kelangsungan pemerintahan dengan baik. Dia dinilai banyak aktif turun ke lapangan dalam menjaga kelancaran proses demokrasi yang dihelat, 14 Februari 2024 lalu, Pileg dan Pilpres.

    Adhy berterima kasih terhadap penghargaan yang diberikan untuknya. Dia berharap penghargaan yang diberikan tidak hanya untuknya, tapi juga pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya, bisa memacu semua pihak untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak.

    Selain Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, AKs, MAP, juga diberikan award kepada Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Mayjen Rafael Granada Baay, Pangdam V Brawijaya, yang sukses dalam pengamanan Pemilu, Kajati Mia Amiati, sosok yang tegas menjaga netralitas di Pemilu.

    Selain itu ada jawara favorit dan spesial award, di antaranya Inspektur Jenderal Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, MTr Han, Sekjen Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Ketua DPD RI La Nyala M Matalitti, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan, MKes.

    Kemudian ada sederet bupati yakni, Bupati Jember Hendyk Siswanto, Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro, Pj Bupati Jombang Sugiat, mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi, Edi Priyanto Dirut SDM PT Pelindo Multi Terminal, ada pula Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kadishub Jatim DR Nyono, Kadis BPUBM Malang Khairul Isnaidi Kusuma, ada nama pula M Nabil, Ketua KONI Jatim, ada pula Johanes Kunto, pembina Cabor terbaik, dan atlet terbaik Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember. [wir]

  • Antisipasi Kriminalitas, Satgas Preventif Ops Ketupat Semeru 2024 Polres Lamongan Patroli Rumah Kosong

    Antisipasi Kriminalitas, Satgas Preventif Ops Ketupat Semeru 2024 Polres Lamongan Patroli Rumah Kosong

    Lamongan (beritajatim.com) – Polres Lamongan melalui Sat Samapta menggelar patroli di Perumahan kosong yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kriminal yang terjadi.

    Diketahui, Sat Samapta merupakan satgas preventif Ops Ketupat Semeru 2024 yang melaksanakan patroli di berbagai lokasi strategis, utamanya di kawasan perumahan.

    Patroli ini melibatkan Kasat Samapta Polres Lamongan AKP Asik Samsul Hadi, bersama Aiptu Munawar dan anggota patroli, Bripda Wahyu Victor Wijaya, Bripda Duan Wahyu Hartanto, Bripda Elang Satria Permana, Bripda Muhammad Fikri Musthofa, serta Bripda Rendi Fanani Alfuansyah.

    “Patroli ini difokuskan pada perumahan kosong yang ditinggal pemiliknya karena mudik, di antaranya di Jalan Veteran, Gang Anggrek Tlogoanyar, Perumahan Planet, Jalan Sumargo, Jalan Sukarno Hatta, Perumahan Griya Pagerwojo Indah, dan Jalan Pahlawan,” kata AKP Asik, Senin (8/4/2024).

    Mengenai tujuan dari patroli, tutur Asik, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat yang sedang mudik. Dengan demikian, warga lebih merasa aman dan nyaman.

    “Patroli ini khususnya untuk mencegah terjadinya tindak kriminal di wilayah hukum Polres Lamongan seperti pencurian dan lain sebagainya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Asik menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan patroli ini berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. “Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen Satgas Preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya. [riq/aje]

  • Usai Pemilu, Puluhan Pejabat Pemkab Blitar Kena Mutasi

    Usai Pemilu, Puluhan Pejabat Pemkab Blitar Kena Mutasi

    Blitar (beritajatim.com) – Usai gelaran Pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar langsung bergerak merombak komposisi pejabat di lingkupnya. Bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Bupati Blitar, Rini Syarifah memutasi 43 pejabat.

    Para pejabat yang dimutasi ini merupakan eselon 3 dan eselon 4. Bupati Blitar menegaskan bahwa mutasi ini hanya untuk penyegaran di satuan kerja tanpa unsur politis apapun. Meskipun mutasi ini dilakukan di tahun politik.

    “Khusus bagi njenengan yang baru saja dilantik, jadikan hari ini sebagai catatan sejarah bahwa Anda akan melakukan hal-hal yang bukan biasa namun luar biasa,” kata Rini Syarifah, Bupati Blitar, Jumat (22/3/2024).

    Adapun rincian pejabat yang dilakukan mutasi meliputi 4 orang pejabat eselon 3 a seperti camat dan sekretaris OPD. Sementara 13 orang pejabat lainnya eselon 3 B setara kepala bidang, serta 17 orang pejabat eselon 4a seperti kasi di OPD dan 9 orang eselon 4b seperti kasi di lingkup kecamatan.

    Mutasi jabatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Bupati Blitar di tahun 2024 ini. Terakhir Rini Syarifah melakukan mutasi adalah pada tanggal 20 November 2023 lalu.

    “Meski banyak capaian positif yang telah kita lakukan di tahun 2023, termasuk prestasi dan hadirnya berbagai inovasi guna percepatan pelayanan publik. Namun demikian, jangan berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” tegasnya.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM kabupaten Blitar Budi Hartanto menyebut pelaksanaan mutasi dan rotasi ini dilakukan juga untuk mengisi kekosongan jabatan lingkup Pemkab Blitar di level eselon 3 dan 4.

    “Pejabat yang baru dilantik ini diharapkan segera beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru dan menyesuaikan tugas yang baru sehingga pelayanan publik di Kabupaten Blitar menjadi lebih bagus,” kata Budi.

    BKPSDM memastikan pelaksanaan mutasi dan rotasi ini secara rutin selalu dilakukan di lingkup Pemkab Blitar. Sehingga satuan kerja di lingkup Pemkab Blitar bisa tetap segar, dan kinerjanya bisa meningkat. [owi/beq]