Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah masifnya digitalisasi saat ini, ternyata berbanding terbalik dengan kecepatan internet yang ada di Indonesia.
Selengkapnya saksikan liputan Jurnalis CNBC Indonesia Chrisania Hartanto di Program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (17/02/2025).
Depok (ANTARA) – Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.
“Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi konsumen,” kata Maino Dwi Hartanto di Depok, Senin.
Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.
Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi.
Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.
Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan tahun ini kita tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberikan edukasi mengenai kebijakan pangan serta langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Lebih lanjut Maino menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional serta tantangan distribusi pangan di berbagai wilayah, termasuk kota dengan keterbatasan lahan seperti Depok.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus tetap terjamin, baik dari produksi dalam negeri maupun dari sumber luar negeri, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Produksi pangan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang harus dipenuhi dari luar negeri karena tidak semua daerah memiliki kapasitas produksi yang cukup. Depok, misalnya, dengan lahan terbatas menghadapi tantangan dalam distribusi dan harga pangan yang stabil,” jelasnya.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima KTA khusus partai dari Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto. ANTARA/Tim LMI
Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Februari 2025 – 12:23 WIB
Elshinta.com – Anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, terlihat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Dari perwakilan wakil menteri hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka. Pada hari Sabtu ini Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut turut dihadiri tidak hanya anggota Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah pemimpin partai seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Adapun sehari sebelum perayaan HUT, tepatnya pada hari Jumat (14/2), diadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Sumber : Antara
Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, residen RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)
Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Februari 2025 – 13:57 WIB
Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan mengapit Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra. Berdasarkan pantauan tayangan langsung akun YouTube Gerindra melaporkan Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berdiri di sebelah kiri Prabowo.
Ketiganya juga diapit oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Prabowo, Gibran dan Jokowi kompak memakai kemeja putih, sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam di kepala. Acara dimulai dengan dinyanyikannya Mars dan Hymne Partai Gerindra.
Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut dikumandangkan dalam acara tersebut. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan menundukkan kepala. Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Sumber : Antara
Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara. Eropa memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah “kabinet gemuk” yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.
Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
“Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.
Eropa, kata Prabowo, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara.
“Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!,” tegas Prabowo.
Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan.
Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.
Adapun sejumlah anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Banyuwangi (beritajatim.com) – Puluhan rumah di Banyuwangi mengalami kerusakan akibat angin kencang yang melanda sejak Minggu (9/2/2025) hingga Kamis (13/2/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi segera bergerak menyalurkan bantuan material kepada warga terdampak untuk memperbaiki rumah mereka.
Kalaksa BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan bahwa fenomena angin kencang ini mengakibatkan kerusakan pada sekitar 80 rumah dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, sedikitnya 54 pohon tumbang tercatat di berbagai wilayah.
“Akibat dari bencana angin kencang tersebut, kerugian kerusakan ditaksir sekitar Rp360 juta,” ujar Danang.
Kerusakan rumah tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Banyuwangi Kota, Sempu, Kalipuro, Rogojampi, dan beberapa wilayah lainnya. BPBD Banyuwangi segera menyalurkan bantuan material guna membantu warga yang rumahnya terdampak.
BPBD menyalurkan berbagai material bangunan yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah warga. Bantuan yang diberikan meliputi semen, asbes, kayu, pasir, spandek, dan baja ringan. Selain itu, bantuan sembako telah lebih dulu didistribusikan sejak bencana terjadi.
“Bantuan diberikan secara bertahap, per desa atau kelurahan. Minggu ini bantuan material kami berikan di beberapa titik, salah satunya Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro,” jelas Danang.
BPBD Banyuwangi berharap bantuan ini dapat membantu warga segera memperbaiki rumah mereka. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem selama musim pancaroba.
“Semoga lancar, semua warga yang rumahnya terdampak bisa dengan cepat terlayani dan kembali memperbaiki huniannya,” tandasnya. [alr/beq]
Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi mengalami pelemahan jelang akhir pekan, Jumat (14/2/2025).
Pada perdagangan Kamis (13/2/2025), IHSG ditutup melemah sebesar -32.21 poin (-0.48%) menuju level psikologis 6.613. Sebanyak Rp 14.311 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 11,19 triliun.
Secara teknikal, William menyampaikan IHSG mengalami rebound tepat pada area support trend line. Tren IHSG masih melemah, namun ada potensi technical rebound.
Sementara itu, posisi candlestick IHSG membentuk pola hammer, mengindikasikan peluang rebound. Diperkirakan rebound bisa terjadi sampai IHSG menutup gap pada 6.830 di akhir pekan.
“Memperhatikan faktor-faktor di atas, kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak melemah dalam range 6.531-6.700,” ujarnya dalam riset harian di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Dalam analisis berbeda, Phintraco Sekuritas menjelaskan IHSG masih menjaga peluang rebound lanjutan dengan pembentukan long lower shadow pada Kamis (13/2/3025).
Selama bertahan di atas 6.600, IHSG berpeluang kembali menguji pivot area 6.650-6.700 pada Jumat (14/2/2025).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4991937/original/045553000_1730802470-IMG_20241105_154513.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Polisi Benarkan Anak Bos Prodia Kembali Terseret Kasus Kepemilikan Senjata – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret Arif Nugroho, anak dari bos Prodia.
“Ada (laporan), masih jalan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, di Polda Metro, Senin (10/2/2025).
Wira mengaku masih terus mendalami kasus ini. Dia menyebut, kasus itu telah masuk tahap penyidikan, dan Arif juga ditetapkan sebagai tersangka.
“Sudah tahap penyidikan, sudah tersangka,” ucap dia.
Saat ditanya lebih jauh mengenai perkembangan kasusnya, Wira mengaku tak mengingat secara detail. “Aduh, lupa ya. Nanti kita buka lagi berkasnya. Pokoknya, prosedur berjalan,” tandas dia.
Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap lima oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia, menguak fakta baru.
Muncul kembali dugaan pelanggaran anggota saat penanganan kasus kepemilikan senjata api. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut memantau jalannya sidang etik tersebut.
Anam menjelaskan, Komisi Etik memang lebih condong membahas dugaan pelanggaran anggota yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan pembunuhan. Adapun, tersangkanya adalah Muhammad Bayu Hartanto dan Arif Nugroho, anak pemilik Prodia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan sebanyak lima polisi, termasuk Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, menolak putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus dugaan penyuapan, Jumat (7/2/2025).
Dalam sidang KKEP itu, kelima polisi mengajukan banding dengan harapan mendapat sanksi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.
“Atas keputusan yang telah dibacakan ini, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (10/2/2025).
Adapun tiga orang yang dipecat, yaitu:
Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro
Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Zakaria
Mantan Kanit Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP M.
Selain ketiga orang itu, dua polisi lainnya, yaitu mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda ND juga diberikan sanksi demosi 8 tahun.
Mereka dijatuhi hukuman, karena diduga menyalahgunakan wewenang saat bertugas.
Berikut ini profil lengkap
AKBP Bintoro
AKBP Bintoro adalah seorang perwira menengah Polri.
AKBP Bintoro adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004 atau yang disebut Tatag Trawang Tungga.
AKBP Bintoro diketahui pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Depok pada 2018.
Saat itu, pangkat alumni Akpol 2004 ini masih Komisaris Polisi atau Kompol.
Di tahun yang sama, Bintoro juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Kala itu, ia menggantikan posisi Kompol Andi Sinjaya yang didapuk menjadi Pj. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan.
Ia juga tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Penyidik Madya 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Setelah itu, Bintoro diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggantikan Kompol Irwandhy Idrus pada Agustus 2023.
Barulah pada Agustus 2024 ia dimutasi menjadi Penyidik Madya 6 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
AKP Zakaria
AKP Zakaria memiliki nama lengkap AKP Ahmad Zakaria, S.H., M.H., sempat aktif sebagai perwira pertama (Pama) di Polri.
Sebelum dipecat, Zakaria sempat menduduki posisi jabatan yang strategis di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
Di sana, ia sempat menjadi anak buah AKBP Bintoro dengan jabatan sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Dari penelusuran Tribunnews, Zakaria tercatat aktif menjabat sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Jaksel sejak 2023 hingga 2025.
Saat masih aktif menduduki jabatan tersebut, Zakaria telah berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal yang terjadi di Jaksel.
Ia bersama jajarannya pernah mengusut kasus pengeroyokan seorang kru YouTuber Laurendra Hutagalung yang membuat ‘cegat motor lawan arah’ di salah satu restoran di Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jaksel, pada 2023.
Di bawah kepemimpinan AKP Ahmad Zakaria, Polres Metro Jaksel berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial YS (45).
Namun, jabatan strategis itu tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Zakaria.
Ia justru terseret di lingkaran kasus dugaan pemerasan oleh mantan bosnya di Polres Jaksel, AKBP Bintoro.
AKP Mariana
Sebelum dipecat, AKP Mariana tercatat aktif sebagai polisi wanita (polwan) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia menyandang pangkat di golongan perwira pertama (Pama) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP.
Di Polri, polwan berpangkat balok tiga di pundaknya ini sempat menduduki posisi jabatan yang strategis di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
AKP Mariana sempat menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Sebagai Kanit PPA Polres Jaksel, AKP Mariana memiliki tugas untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.
Pada 2022 silam, AKP Mariana pernah mengusut kasus dugaan pelecehan seksual di dalam angkot.
Selain itu, ia juga pernah mengusut kasus dugaan pelecehan yang menimpa seorang jurnalis wanita berinisial QHS di dalam gerbong KRL pada 2024.
Tak hanya itu, baru-baru ini AKP Mariana juga sempat mengusut kasus rudapaksa seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang dilakukan ayah tirinya di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Januari 2024.
Namun, jabatan strategis sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jaksel itu tak dimaksimalkan secara baik oleh Mariana.
AKP Mariana terseret di lingkaran kasus dugaan penyuapan mantan bosnya di Polres Jaksel, AKBP Bintoro.
Selain AKP Mariana dan AKBP Bintoro, ada juga eks Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, AKBP Gogo Galesung; eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel, AKP Ahmad Zakaria; dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel, berinisial ND.
AKBP Gogo Galesung
AKBP Gogo Galesung merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2006.
Sebelum menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, dia sempat menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Dia juga sempat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi dan Kasat Narkoba Polres Lebak Banten.
Gogo pun turut bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Tangerang Kota.
Karir Gogo tercatat begitu baik ketika menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat pun pernah dibongkarnya seperti perkara anak bunuh ayah di Lebak Bulus pada November 2024 lalu.
Selain itu, dia juga sempat menangani kasus koboi Pasar Minggu yang menodongkan pistol ke petugas PPSU pada Oktober 2024.
Selain itu, dia juga sempat memimpin pengungkapan kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi saat masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi.
Ipda ND
Ipda ND terlibat juga dalam kasus ini.
Ipda ND terakhir menjabat sebagai Kasubnit Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Perjalanan Kasus
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, bermula dari laporan perdata yang dilayangkan oleh korban pemerasan pada 6 Januari 2025. Dalam laporan tersebut, korban menuntut pengembalian uang sebesar Rp5 miliar dan aset yang disita secara tidak sah terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto.
Pada April 2024, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif dan Bayu atas dugaan keterlibatan dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang pekerja seks komersial anak.
Kedua tersangka diduga lalai dalam pengawasan dan juga mencemari korban dengan narkoba.
Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara.
Penyalahgunaan Wewenang oleh AKBP Bintoro
Kasus ini kemudian diambil alih oleh AKBP Bintoro yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Dalam proses penyelidikan, Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp20 miliar dari keluarga tersangka sebagai imbalan untuk menghentikan penyidikan.
Selain itu, Bintoro juga dikabarkan membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson yang menjadi bagian dari tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Bisnis.com, JAKARTA — Kasus pemerasan, suap, hingga pungutan liar terus mendera Polri. Sebagai institusi strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polri perlu berbenah diri untuk mengikis citra negatif yang melekat sekian lama.
Apalagi, sejumlah lembaga survei menempatkan citra positif Polri berada di bawah lembaga penegak hukum lainnya. Litbang Kompas, misalnya, menempatkan Polri di peringkat paling buncit dengan angka 65,7%. Tingkat kepuasannya juga sama, hanya di angka 63,9%.
Angka itu sangat jomplang jika dibandingkan dengan citra positif lembaga penegak hukum lainnya. KPK, misalnya, menempati peringkat pertama dengan angka 72,6%. Kejaksaan Agung diperingkat kedua dengan angka 79%. Tingkat kepuasan terhadap keduanya juga cukup tinggi masing-masing sebesar 68,5% dan 66,9%.
Adapun salah satu kasus terbaru yang mendera Polri adalah kasus pemerasan bos Prodia. Sebanyak 3 polisi dipecat dan 2 lainnya memperoleh sanksi demosi dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.
Tiga polisi yang dipecat itu antara lain, AKBP Bintoro, AKP Zakaria dan AKP M. Sementara itu, dua polisi yang memperoleh sanksi demosi adalah AKBP Gogo Galesung danIpda Novian Dimas.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengatakan Bintoro telah dipecat tidak hormat setelah menjalani sidang etik yang digelar Bidpropam Polda Metro Jaya. “Dari terlanggar, tambah satu lagi yang sudah diputuskan yaitu AKBP B ya, PTDH dia, jadi dia kena PTDH,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat pekan lalu.
Anam menambahkan, dalam sidang etik itu Bintoro juga terbukti telah menerima uang kisaran Rp100 juta. Oleh karenanya, Anam menekankan aliran dana miliaran ke Bintoro tidak benar. “Kurang lebih ya tidak jauh dari angka yang beredar terakhir di publik. Bukan yang awal Rp20 miliar, Rp5 miliar, Rp17 miliar. Macem-macem angkanya ngga seperti angka, ya Rp100 [juta] lebih lah,” imbuhnya.
Adapun, Anam juga mengemukakan bahwa Bintoro telah mengajukan banding terkait putusan etik dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Selain Bintoro, komisi etik Polri telah menjatuhkan sanksi terhadap eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas disanksi demosi 8 tahun.
Senasib dengan Bintoro, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Zakaria telah disanksi PTDH. AKP M juga bernasib sama. “Dia [Zakaria] adalah bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahun, dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu,” jelasnya.
Prodia Bantah Terlibat
Sementara itu, PT Prodia Widyahusada Tbk menegaskan bahwa direksi perusahaan tak terlibat dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartanto maupun dugaan pemerasan oleh mantan Kasatreskrim Polres Metro Jaksel, AKBP Bintoro.
“Tidak ada kaitan Direksi dan Dewan Komisaris Prodia saat ini dengan kasus tersebut,” kata Sekretaris Perusahaan Prodia, Marina Amalia dilansir dari Antara.
Marina menegaskan Direksi dan Komisaris Prodia yang terdiri dari para pendiri dan kalangan profesional tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan maupun pemerasan.
“Permasalahan ini merupakan masalah pribadi, maka kami tidak tahu-menahu kasus tersebut,” ucapnya.
36 Disanksi di Kasus DWP
Di sisi lain, Mabes Polri memberikan sanksi etik kepada 36 oknum anggota polisi dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project alias DWP 2024.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tiga dari 36 anggota itu telah dihukum pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH.
“Tiga di antaranya diputuskan PTDH dan 33 lainya diputuskan demosi, antara selama 1-8 tahun di luar fungsi penegakan hukum,” ujarnya di Mabes Polri, Jumat (7/2/2025).
Dia menambahkan bahwa puluhan anggota yang telah di sanksi etik itu telah mengajukan banding. Dalam hal ini, komisi banding Polri telah memberikan waktu 21 hari untuk persiapan banding.
“Komisi banding akan memberikan waktu 21 hari kepada masing-masing, membuat atas bandingnya pada putusan KKEP,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tiga polisi telah dijatuhkan hukuman PTDH. Tiga orang itu adalah, eks Dirresnarkoba Polda Metro, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Metro AKBP Malvino Edward Yusticia dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro, dan AKP Yudhy Triananta Syaeful.
Adapun, mayoritas anggota telah terbukti melakukan pelanggaran saat melakukan pengamanan terhadap penonton DWP 2024 yang diduga menggunakan narkoba.
Namun, saat melakukan pengamanan itu, oknum korps Bhayangkara telah meminta imbalan uang kepada penonton DWP 2024. Total, uang yang dikumpulkan oleh oknum anggota dalam acara itu ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.
Perlu Efek Jera
Kompolnas mendesak Polri harus mengusut unsur pidana dari para personel polisi yang melakukan pungutan liar (pungli), untuk memberikan efek jera.
“Untuk memberikan pesan yang kuat terhadap anggota agar tidak melakukan pelanggaran lagi, kalau memang ada pelanggaran atau ada kejahatan pidana, pidananya juga diusut,” ujar Anam dilansir dari Antara.
Anam mengatakan bahwa sejatinya kepolisian telah menindak dengan cepat personel yang melakukan pungli dengan memberikan sanksi administrasi etik, seperti di kasus dugaan pemerasan di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Polri juga telah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan polisi yang melanggar.
“Pak Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) dan rekan-rekan kepolisian yang lain sudah berupaya dengan sangat keras untuk mengubah sistem dan tata kelola agar menjadi kepolisian yang semakin lama, semakin baik,” ujar Anam.
Namun, kata dia, kasus pungli seolah berulang dengan masih adanya oknum personel polisi lain yang melakukan tindakan serupa. Sehingga menurutnya, perlu ada tindak lanjut yang lebih tegas agar kasus serupa tidak terulang.
Dengan memberikan hukuman pidana, menurutnya, akan tersampaikan pesan kepada personel lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan tindak pidana.