Tag: Hartanto

  • Banten Waspada Cuaca Ekstrem Hingga 25 Desember 2025, Siklon Tropis Terpantau di Samudera Hindia

    Banten Waspada Cuaca Ekstrem Hingga 25 Desember 2025, Siklon Tropis Terpantau di Samudera Hindia

    Liputan6.com, Jakarta – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Banten pada periode 18–25 Desember 2025. Penyebabnya, bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Timur.

    Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto menyatakan, kecepatan angin maksimum 35 knot atau sekitar 65 km/jam dengan tekanan minimum 1.000 hPa.

    “Bibit siklon tropis ini berpotensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis dengan kategori sedang hingga tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan curah hujan dan angin kencang di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya di Kota Serang, Jumat (19/12/2025). Dilansir Antara.

    BMKG mencatat pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar wilayah Banten, yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

    Selain itu, gelombang dengan frekuensi rendah (low frequency) di Pulau Jawa, kelembapan udara tinggi, dan atmosfer yang relatif labil berpotensi memperkuat hujan konvektif di skala lokal.

    Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak bagian timur dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

    Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Serang bagian barat dan selatan.

    Selain hujan, BMKG memperingatkan potensi angin kencang hingga 45 km/jam di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

  • KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    Bisnis.com, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, memberikan penjelasan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

    Ade Agus Hartanto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK lebih bersifat silaturahmi sekaligus mempertanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus yang tengah beredar. Namun demikian, dia meminta agar penjelasan lebih detail disampaikan langsung oleh pihak KPK.

    “Kalau bahasanya tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang masih beredar sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung bicara ke KPK,” kata Ade Agus Hartanto dalam rekaman video yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025) malam.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK juga membawa sejumlah berkas dari Kantor Bupati Indragiri Hulu. Disebutkan penyidik membawa dua koper, satu koper besar berwarna merah, serta satu koper kecil yang berisi dokumen.

    “Itu berkas-berkas. Secara spesifik saya kurang tahu isinya, karena memang mereka melakukan olah TKP. Namun ya, kita percayakan semua kepada KPK,” ujarnya.

    Ade Agus menjelaskan, berkas yang dibawa penyidik berasal dari Kantor Bupati Inhu dan jumlahnya cukup banyak. Selain koper, tim KPK juga membawa beberapa tas berisi dokumen.

    “Mereka juga membawa tas-tas, saya lihat, jadi saya tidak perhatikan satu per satu secara detail. Mungkin nanti akan diekspos oleh KPK,” katanya.

    Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, sebagai kepala daerah dan warga negara, dirinya siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Kita mendukung penegakan hukum. Apabila saya diperlukan dalam memberikan keterangan atau hal-hal lain untuk membuka masalah ini menjadi lebih terang, saya sebagai warga negara akan taat terhadap hukum yang ada. Kita tetap kooperatif. Apa pun yang ditetapkan, insyaallah kita siap,” tegasnya.

    Terkait keterkaitannya dengan tersangka Abdul Wahid, Ade Agus tidak menampik adanya hubungan dekat secara personal. Dia menyebut hubungan tersebut sudah terjalin lama dan bersifat kekeluargaan.

    “Saya memang dengan salah satu pihak tersangka (Abdul Wahid) memiliki hubungan baik dan dekat, sudah seperti abang kandung saya sendiri. Jadi wajar apabila saya dimintai keterangan terkait kedekatan selama ini,” katanya..

    Menurut Ade Agus, hubungan tersebut telah terjalin selama lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

    “Hubungan tersebut sudah hampir 25 tahun lebih kami bersama. Saya rasa hal itu wajar ketika saya dimintai dan ditanya-tanya tentang hubungan dan kedekatan tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

  • Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

    Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

    Jakarta

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB kali ini diselenggarakan di Kantor Pusat BRI Jakarta dan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan kinerja Perseroan menunjukkan tren yang konsisten menuju capaian akhir tahun yang solid. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diupayakan dapat berada di kisaran guidance tahun 2025 Perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik. Sementara kualitas aset diperkirakan tetap berada pada level yang terkendali.

    Adapun, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang terjaga hingga Triwulan III Tahun 2025, ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang pruden. Secara konsolidasian, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp2.123 triliun, didorong oleh pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 6,26% secara tahunan (year on year/yoy).

    Dari sisi pendanaan, Perseroan mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, tumbuh 8,25% yoy yang sebagian besar terbentuk dari dana murah (giro dan tabungan) dengan komposisi 67,7%, sehingga mendukung efisiensi biaya dana Perseroan. Kualitas aset Perseroan tetap terjaga, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berada pada level 3,1%, dengan NPL Coverage mencapai 183,1%. Hal ini mencerminkan kehati-hatian Perseroan dalam mengelola risiko kredit di tengah dinamika perekonomian.

    Dari sisi funding, struktur DPK diproyeksikan masih ditopang oleh dana murah dengan rasio Current Account & Saving Account (CASA) yang mendukung efisiensi biaya dana secara berkelanjutan. Adapun profitabilitas diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan kinerja asset.

    “Dari sisi profitabilitas, laba bersih konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp 41,23 triliun, didukung oleh capaian Return on Asset (ROA) sebesar 2,7% dan Return on Equity (ROE) sebesar 17,0%. Sementara itu, tingkat permodalan Perseroan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) konsolidasi dan bank only masing-masing sebesar 25,4% dan 23,0%, yang memberikan ruang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang,” ungkapHery, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Adapun RUPSLB menyetujui tiga mata acara rapat, yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

    Dalam agenda pertama, RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk pengaturan mengenai hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

    Selain itu, perubahan Anggaran Dasar juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

    Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026, termasuk perubahannya.

    Pada agenda ketiga, RUPSLB menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana telah ditetapkan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama

    Kartika WirjoatmodjoWakil Komisaris Utama / Komisaris IndependenParman NataatmadjaKomisarisHelvi Yuni MorazaKomisarisAwan Nurmawan NuhKomisaris IndependenLukmanul KhakimKomisaris IndependenEdi Susianto

    *Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Direksi

    Direktur Utama Hery GunardiWakil Direktur UtamaViviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*Direktur MicroAkhmad PurwakajayaDirektur Commercial Banking Alexander Dippo Paris Y.SDirektur Treasury and International BankingFarida ThamrinDirektur Corporate BankingRiko TasmayaDirektur Network and Retail Funding Aquarius RudiantoDirektur Information Technology Saladin Dharma Nugraha EffendiDirektur Operations Hakim PutratamaDirektur Legal and ComplianceMahdi Yusuf*Direktur Manajemen RisikoEty Yuniarti*Direktur Finance and StrategyAchmad Royadi*Direktur Consumer Banking Aris Hartanto*

    *Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (akn/ega)

  • Jelang Libur Nataru 2025, Menko Airlangga Usulkan Pekerja WFA pada 29-31 Desember

    Jelang Libur Nataru 2025, Menko Airlangga Usulkan Pekerja WFA pada 29-31 Desember

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengusulkan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja atau yang dikenal sebagai work from anywhere (WFA) tanggal 29-31 Desember 2025.

    Usulan ini disampaikan oleh Airlangga Hartanto kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang seperti dilihat pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 17 Desember 2025

    Jika usulan ini disetujui oleh Presiden, pekerja tidak diharuskan ke kantor selama seminggu dari hari Kamis 25 Desember 2025 hingga tahun baru 2026. Hal tersebut diusulkan karena bersamaan dengan adanya tanggal merah beserta cuti bersama.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang di antara libur. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga tidak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya, tidak jalan,” ujar Airlangga.

    Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa mobilitas keluarga menjadi terbatas jika orang tua tetap harus bekerja di kantor ketika libur sekolah berlangsung. Melalui kebijakan WFA ini, keluarga diharapkan dapat melakukan kegiatan yang mendorong sektor transportasi, pariwisata, serta konsumsi masyarakat.
     

    Selama periode Natal dan Tahun Baru akan terjadi lonjakan perjalanan masyarakat yang diperkirakan sebanyak 100 juta perjalanan, hal ini menciptakan potensi untuk meningkatkan roda perekonomian nasional. Dalam mewujudkan potensi ini, pemerintah juga telah berencana untuk memberikan diskon transportasi umum.

    Pemerintah memberikan adanya potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen, diskon angkutan laut 20 persen, penyeberangan ASDP 19 persen, dan tiket pesawat 13-14 persen. Program ini akan diberlakukan dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Adapun peningkatan konsumsi masyarakat juga akan ditingkatkan oleh pemerintah dengan melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025. Pemerintah membuatkan target nilai transaksi mencapai Rp 35 triliun dengan sekitar 30 persen dari total transaksi yang terdapat pada e-commerce nasional.

    Selain itu, pemerintah juga merilis program belanja lainnya, yaitu Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale dengan nilai transaksi RP 30 triliun sebagai target. Harapan pemerintah terhadap kebijakan ini adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi pada libur panjang akhir tahun. 

    (Fany Wirda Putri)

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengusulkan agar seluruh pekerja di Indonesia dapat melakukan pekerjaannya dari mana saja atau yang dikenal sebagai work from anywhere (WFA) tanggal 29-31 Desember 2025.
     
    Usulan ini disampaikan oleh Airlangga Hartanto kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang seperti dilihat pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 17 Desember 2025
     
    Jika usulan ini disetujui oleh Presiden, pekerja tidak diharuskan ke kantor selama seminggu dari hari Kamis 25 Desember 2025 hingga tahun baru 2026. Hal tersebut diusulkan karena bersamaan dengan adanya tanggal merah beserta cuti bersama.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang di antara libur. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga tidak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya, tidak jalan,” ujar Airlangga.
     
    Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa mobilitas keluarga menjadi terbatas jika orang tua tetap harus bekerja di kantor ketika libur sekolah berlangsung. Melalui kebijakan WFA ini, keluarga diharapkan dapat melakukan kegiatan yang mendorong sektor transportasi, pariwisata, serta konsumsi masyarakat.
     

     
    Selama periode Natal dan Tahun Baru akan terjadi lonjakan perjalanan masyarakat yang diperkirakan sebanyak 100 juta perjalanan, hal ini menciptakan potensi untuk meningkatkan roda perekonomian nasional. Dalam mewujudkan potensi ini, pemerintah juga telah berencana untuk memberikan diskon transportasi umum.
     
    Pemerintah memberikan adanya potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen, diskon angkutan laut 20 persen, penyeberangan ASDP 19 persen, dan tiket pesawat 13-14 persen. Program ini akan diberlakukan dari tanggal 20 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
     
    Adapun peningkatan konsumsi masyarakat juga akan ditingkatkan oleh pemerintah dengan melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025. Pemerintah membuatkan target nilai transaksi mencapai Rp 35 triliun dengan sekitar 30 persen dari total transaksi yang terdapat pada e-commerce nasional.
     
    Selain itu, pemerintah juga merilis program belanja lainnya, yaitu Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale dengan nilai transaksi RP 30 triliun sebagai target. Harapan pemerintah terhadap kebijakan ini adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi pada libur panjang akhir tahun. 
     
    (Fany Wirda Putri)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (15/12/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat ribuan kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

    “Berdasarkan laporan sementara, tiga kecamatan terdampak banjir luapan, yaitu Kecamatan Sempu, Srono dan Muncar,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, Selasa (16/12/2025).

    Di Kecamatan Sempu, terdapat tiga dusun terdampak yaitu Dusun Karangrejo, Dusun Karanganyar, dan Dusun Mangki dengan total 22 kepala keluarga (KK) terdampak.

    Di Kecamatan Srono, hanya satu KK terdampak, namun hingga saat ini meski kondisi air di permukiman telah surut, namun debit air di sungai masih tinggi sehingga warga tetap perlu meningkatkan kewaspadaan.

    “Di Kecamatan Muncar ada empat desa yang terdampak yaitu Desa Tembokrejo, Desa Kedungringin, Desa Wringinputih, dan Desa Tapanrejo,” terang Danang.

    Di Desa Tembokrejo dan Desa Tapanrejo total warga yang terdampak, masing-masing 44 KK dan 35 KK.

    Sementara di Desa Kedungringin, jumlahnya meningkat, total warga yang terdampak sekitar 610 KK.

    “Untuk Desa Wringinputih, total ada sekitar 800 KK terdampak di dua dusun,” ujar Danang.

    Kini, selain terus mengumpulkan data warga terdampak, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan nasi bungkus, terutama ke titik-titik paling terdampak banjir.

    BPBD Banyuwangi menyalurkan 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak banjir. Selain bantuan logistik, BPBD juga menerjunkan satu unit eskavator untuk membersihkan sedimen dan lumpur yang menyelimuti jalan desa akibat luapan air sungai.

    Danang mengatakan upaya penanganan difokuskan pada pemulihan akses warga dan pencegahan banjir susulan.

    “Kami sudah menyalurkan sekitar 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak. Alat berat juga kami turunkan untuk membersihkan lumpur dan sedimen yang menutup jalan,” ujar Danang.

    BPBD juga melakukan evakuasi terhadap tiga orang warga yang sempat terjebak di dekat kandang ayam di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. Ketiganya terisolasi akibat luapan Kaliwagud yang naik secara tiba-tiba.

    “Evakuasi dilakukan karena luapan Kaliwagud. Alhamdulillah seluruh warga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat,” terang Danang.

    Untuk mencegah banjir kembali terulang, BPBD bersama pihak terkait telah membuat tanggul sementara di sejumlah titik rawan. Selain itu, dilakukan pembenahan jalur air dengan membuka lintasan sungai dan saluran yang tertutup sedimen serta lumpur.

    Danang menambahkan, air banjir mulai surut sejak Selasa dini hari, namun warga tetap diminta waspada mengingat kondisi cuaca dan debit sungai yang masih fluktuatif.

    “Kondisi air sudah mulai surut sejak dini hari, tapi kami tetap mengimbau masyarakat untuk waspada,” pungkasnya.

  • Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo Megapolitan 5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan dijadikan berstandar internasional.
    Namun, hal itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk memasukkan
    RS Sumber Waras
    menjadi
    proyek strategis nasional
    (PSN).
    “Saya sedang menjajaki rumah sakit ini untuk kita bangun menjadi salah satu rumah sakit internasional, dan kami sudah mengajukan menjadi Proyek Strategis Nasional. Kementerian Kesehatan sudah menyetujui, Menko Perekonomian sudah menyetujui, dan sudah diajukan kepada Bapak Presiden,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta dalam tahun-tahun dekat ini akan mempunyai rumah sakit yang berstandar internasional. Satu, Sumber Waras, yang kedua adalah Rumah Sakit Cakung,” lanjutnya.
    Jakarta sendiri saat ini sudah memiliki 31 rumah sakit.
    Tetapi menurut Pramono, hal itu belum cukup karena Jakarta akan berkembang menjadi kota global.
    “Komitmen kita untuk menjadi kota global sekaligus akan menjadi top twenty di tahun 2030, kesehatan menjadi kata kunci. Karena inilah yang kemudian menjadi ukuran. Maka persoalan-persoalan lapangannya harus ditangani secara baik,” tutur Pramono.
    Menurut dia, rumah sakit berstandar internasional harus bekerja sama dengan pemerintah.
    “Salah satu hal yang saya dorong betul kepada Ibu Kepala Dinas (Dinas Kesehatan) untuk segera mewujudkan rumah sakit internasional yang dikelola secara langsung oleh Pemda DKI Jakarta, yang mungkin juga bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
    Sebelumnya, Pramono telah membicarakan soal PSN RS Sumber Waras dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).
    Selain RS Sumber Waras, Pramono juga membahas usulan Kota Tua masuk dalam PSN.
    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” terang Pramono usai bertemu Airlangga, Senin.
    Ia meyakini, pemerintah pusat akan mendukung kedua usulan Pemprov Jakarta, selagi pihaknya melengkapi kebutuhan administrasi untuk pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dipanggil Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Masjid Agung, Eks Bupati Karanganyar Juliyatmoi Tak Hadir
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Desember 2025

    Dipanggil Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Masjid Agung, Eks Bupati Karanganyar Juliyatmoi Tak Hadir Regional 2 Desember 2025

    Dipanggil Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Masjid Agung, Eks Bupati Karanganyar Juliyatmono Tak Hadir
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Eks Bupati Karanganyar, Juliyatmono, batal hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (2/12/2025).
    Dalam sidang sebelumnya,
    Juliyatmono
    disebut-sebut menerima aliran dana yang diduga berasal dari praktik korupsi dalam proyek pembangunan masjid tersebut, dengan total mencapai Rp 5 miliar yang diberikan secara bertahap.
    Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karanganyar, Hartanto, menyatakan bahwa Juliyatmono seharusnya hadir bersama tiga saksi lainnya pada hari ini.
    “Ada empat saksi yang hari ini. Untuk satu saksi lagi yaitu mantan Bupati Karanganyar tidak hadir,” kata Hartanto saat ditemui di Pengadilan Tipikor Semarang.
    Hartanto juga menjelaskan bahwa Juliyatmono telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang menjelaskan ketidakhadirannya.
    “Kita terima secara surat,” ujarnya.
    Menyusul ketidakhadirannya, jaksa berencana untuk memanggil Juliyatmono kembali sebagai saksi pada sidang yang dijadwalkan minggu depan.
    “Intinya ada kegiatan. Maka karena itu ya kita akan kembali lagi untuk persidangan berikutnya,” ungkap Hartanto.
    Kasus ini melibatkan empat terdakwa, yaitu Direktur Operasional PT MAM Energindo Nasori, Kepala Cabang PT MAM Energindo Jateng-DIY Agus Hananto, Direktur Utama PT MAM Energindo Ali Amri, dan mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar Sunarto.
    Keempat terdakwa diduga terlibat dalam tindakan korupsi terkait proyek pembangunan
    Masjid Agung Madaniyah
    Karanganyar yang bernilai Rp 78,9 miliar.
    Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasien di Puskesmas Klecorejo Madiun Tiba-Tiba Melonjak, Diduga Akibat Keracunan Menu MBG

    Pasien di Puskesmas Klecorejo Madiun Tiba-Tiba Melonjak, Diduga Akibat Keracunan Menu MBG

    Madiun (beritajatim.com) – Jumlah pasien di Puskesmas Klecorejo, Kabupaten Madiun, mendadak melonjak setelah puluhan siswa dari tiga SD datang dengan keluhan serupa yang diduga akibat keracunan makanan.

    Kepala Puskesmas Klecorejo, Catur Gatot Hartanto, menjelaskan bahwa lonjakan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB ketika beberapa siswa tiba di Unit Gawat Darurat dengan gejala yang sama. Tidak lama berselang, pasien terus berdatangan hingga total mencapai 49 siswa.

    “Pada awalnya hanya satu-dua siswa, tetapi kemudian datang berturut-turut sampai total 49 orang,” jelasnya, Kamis (27/11/2025).

    Situasi darurat tersebut ditangani secara kolaboratif oleh petugas Puskesmas Klecorejo, Puskesmas Bilang Kenceng, dan aparat kepolisian yang membantu proses evakuasi serta pendataan. Para siswa menjalani pemeriksaan, menerima obat, dan diobservasi untuk memastikan kondisi mereka stabil.

    Dari total 49 pasien, sebanyak 42 siswa diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik setelah mendapatkan perawatan awal. Namun, 7 siswa lainnya harus dirujuk ke rumah sakit karena membutuhkan penanganan yang lebih intensif.

    Catur menyebut indikasi awal mengarah pada food intolerance, yakni reaksi terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa. Gejala diketahui muncul sekitar dua jam setelah jam makan siang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dan uji laboratorium.

    Sebelumnya, puluhan siswa dari tiga sekolah dasar yaitu SDN Klecorejo, SDN Darmorejo 1, dan SDN Kebonagung 2 mengalami gejala serupa setelah menyantap menu nasi goreng dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). [rbr/beq]

  • Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim, mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
    Gugatan praperadilan
    ini tercatat di sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 152/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
    Pihak tergugat adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cq Bareskrim Polri cq Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortas Tipikor).
    “Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon
    Hartanto Yohanes Lim
    ,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel pada Minggu, (23/11/2025).
    Gugatan perdana untuk perkara ini akan diadakan pada Selasa (2/12/2025) pada pukul 09.00 WIB.
    Dalam kasus ini, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
    Mereka adalah Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla; Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim; Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar; dan Direktur PT Bakti Reka Nusa, RR.
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus ini diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Berdasarkan perhitungan saat ini,
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Layanan Asuransi Jiwa, BRI Life Buka Kantor Layanan di BSD Serpong

    Perkuat Layanan Asuransi Jiwa, BRI Life Buka Kantor Layanan di BSD Serpong

    TANGERANG SELATAN – Perusahaan asuransi jiwa BRI Life terus memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui peresmian Kantor Layanan BRI Life BSD Serpong yang berlokasi di Komplek Ruko Bidex BSD City Blok F9, Jl. Pahlawan Seribu, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan.

    Pembukaan kantor layanan baru ini dihadiri oleh jajaran manajemen, antara lain Direktur Utama Aris Hartanto, Direktur Pemasaran Sutadi, Direktur Operasional Andrew Bain, serta Komisaris Utama Muhammad Syafri Rozi. Hadir pula perwakilan Bank BRI, di antaranya RCEO BRI Region 8 Muhammad Suratin dan RCA BRI Region 8 Jakarta 3 Agus Firmansyah.

    Perkuat Akses Nasabah  

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menjelaskan bahwa kehadiran Kantor Layanan BSD merupakan bagian dari strategi perusahaan memperluas jangkauan dan meningkatkan standar layanan kepada nasabah di kawasan BSD, Tangerang Selatan, dan wilayah sekitarnya.

    “Pembukaan kantor ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan kemudahan bagi nasabah untuk berkonsultasi langsung maupun melalui WhatsApp dan telepon dengan customer service atau agen,” ujar Aris.

    Ia menegaskan bahwa perusahaan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang cepat, personal, dan humanis guna memenuhi kebutuhan perlindungan finansial masyarakat.

    “Semua kemudahan tersebut adalah wujud komitmen kami untuk selalu mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan sehingga mampu memberikan peace of mind kepada nasabah,” tambahnya.

    Melayani Masyarakat Lebih Dekat

    Hingga saat ini, BRI Life telah memiliki 27 Kantor Layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh kantor ini didukung oleh lebih dari 2.000 agen asuransi yang siap memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Aris menilai, BSD merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki ekosistem bisnis yang kuat, dan menjadi salah satu pusat perkembangan sektor usaha di Tangerang Selatan. Hal ini menjadikan pembukaan Kantor Layanan BSD sebagai langkah strategis dan tepat sasaran.

    Wilayah BSD juga memiliki basis nasabah asuransi yang besar sekaligus memperkuat sinergi BRI Life dengan kantor wilayah BRI Region 8.

    Perkuat Target Perusahaan di 2025

    Aris menjelaskan bahwa peresmian Kantor Layanan BSD melengkapi pembukaan kantor layanan sebelumnya di Padang pada Oktober 2025. Keberadaan kantor-kantor baru ini diharapkan mendorong pencapaian target BRI Life sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terkemuka di Indonesia.

    “BRI Life terus berupaya memenuhi kebutuhan nasabah melalui produk perlindungan asuransi jiwa dan keamanan finansial terbaik. Kami juga fokus mengembangkan profesionalisme agen agar nasabah maupun calon nasabah dapat terbantu dalam merancang strategi keuangan masa depan,” tutup Aris.