Xcloud.id

Tag: Harris Turino

  • DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengkritik keras kinerja penerimaan pajak yang dinilai tidak sejalan dengan narasi optimisme pemerintah.

    Harris menyebut kenaikan penerimaan pajak bruto sebesar 1,8% yang kerap disampaikan pemerintah tak berarti apa-apa karena tidak mencerminkan penerimaan riil yang tersedia untuk menopang APBN 2025.

    Menurutnya, data terakhir menunjukkan penerimaan pajak neto baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1.517,5 triliun.

    Dengan capaian yang baru 70,2% dari outlook penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp2.077 triliun, Haris menilai ruang fiskal semakin tertekan.

    “Yang saya ngeri, target [penerimaan pajak] 2026 kita semua sepakat bahwa ini besarnya Rp2.357,7 triliun atau naik lagi 13,5% dibandingkan dengan kalau kita mencapai target outlook Lapsem. Nah ini menjadi pertanyaan besar,” ujarnya dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Masalahnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai outlook maka target tahun depan akan semakin sulit tercapai. Misalnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 85% dari outlook maka target tahun depan naik 28,5%.

    Kondisi akan semakin memburuk apabila penurunan penerimaan pajak tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap belanja. Jika penerimaan pajak tersendat namun belanja terus berjalan maka defisit APBN akan semakin melebar.

    Adapun, outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78% terhadap PDB dan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Dengan defisit APBN yang mendekati batas 3% terhadap PDB itu, dia menilai ketergantungan fiskal terhadap PPh Badan semakin riskan. 

    “Apalagi banyak program-program strategis yang kita tahu perlu pendanaan yang besar,” wanti-wanti legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Harris menyoroti lonjakan restitusi yang menurutnya tidak normal. Berdasarkan paparan, restitusi pajak penghasilan (PPh) Badan melonjak 80%, sementara restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri naik hampir 24%.

    “Ini harus ada penjelasan yang bening dan transparan. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah Dirjen Pajak punya early warning system terhadap hal ini?” tanyanya.

    Dia mengingatkan bahwa pola yang sama terjadi tahun lalu, ketika peningkatan penerimaan bruto digenjot di akhir tahun namun diikuti tingginya restitusi sehingga penerimaan neto kembali terkoreksi.

    “Katakan [penerimaan pajak] bruto-nya nanti naik, tetapi netonya akan susah untuk tercapai karena polanya berulang. Artinya adalah 2026 nanti restitusinya lebih gede lagi,” ujarnya.

    Harris juga memberi perhatian khusus pada pelemahan dua sektor dengan kontribusi besar yaitu perdagangan dan pertambangan yang menyumbang 34% total penerimaan pajak. Dalam paparan Ditjen Pajak, sektor perdagangan turun 1,6%, sementara pertambangan merosot 0,7% per Januari–Oktober 2025.

    “Direktorat Jenderal Pajak perlu menyajikan elasticity analysis antara pertumbuhan sektoral dan penerimaan pajak. Jangan hanya trend saja,” tegasnya.

    Dia turut menyoroti kenaikan PPh Badan bruto sebesar 7,1% yang dinilai tidak bisa dijadikan gambaran kesehatan ekonomi 2025. Menurutnya, pertumbuhan itu lebih disebabkan kinerja korporasi pada 2024 termasuk faktor harga sawit yang sempat tinggi.

    Harris menegaskan bahwa Komisi XI DPR membutuhkan bukan sekadar paparan teknis, tetapi strategi konkret dengan analisa risiko, timeline jelas, dan proyeksi realistis.

  • Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, memberi sejumlah catatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah capaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 mendatang.

    Harris menyebut salah satu tantangan utama bagi Purbaya ialah kebijakan fiskal yang bakal diterapkan tahun depan. Alasannya, kebijakan fiskal menjadi penopang utama perekonomian.

    “Kebijakan fiskal untuk tahun depan dengan total APBN Rp 3.800 triliun, di mana di dalamnya ada penerimaan pajak Rp 2.300 triliun. Ini angka yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat bahwa untuk tahun ini estimasi penerimaannya hanya Rp 2.050 triliun,” kata Harris.

    “Sehingga ini menjadi satu tantangan, dan fiskal akan digunakan sebagai salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4%,” imbuhnya.

    Dengan target tersebut, Harris meminta Purbaya memaksimalkan penerimaan pajak setidaknya sama dengan target tahun ini, yakni Rp 2.300 triliun. Hal itu dinilai krusial lantaran Purbaya belum memaksimalkan penerimaan pajak sejak dilantik dua bulan lalu.

    “Bahkan sampai bulan Oktober ini, dibandingkan tahun lalu, masih ada kurang sekitar 4,4% atau sekitar Rp 38 triliun. Ini menjadi PR besar bagi Pak Purbaya,” ujarnya.

    Selain itu, Harris juga menyoroti penerimaan cukai tahun 2026 yang diprediksi meningkat. Ia menilai pemerintah harus mengamankan capaian tersebut apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Ia menambahkan, Purbaya juga harus memastikan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, berjalan sesuai target untuk menambah likuiditas.

    “Dampaknya memang harus kita akui terjadi sedikit penurunan di suku bunga deposito. Tetapi persoalannya adalah belum tersalur ke suku bunga kredit,” katanya.

    “Harapannya, dengan likuiditas bertambah, penciptaan kredit-kredit baru seharusnya meningkat,” imbuhnya.

  • Muncul Wacana Cukai Rokok Turun, Pengusaha Semringah – Page 3

    Muncul Wacana Cukai Rokok Turun, Pengusaha Semringah – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

    “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

    Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

    Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

    Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

  • Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja – Page 3

    Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

    “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

    Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

    Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

    Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

  • Menkeu Purbaya Dalami Dugaan Permainan Cukai Rokok – Page 3

    Menkeu Purbaya Dalami Dugaan Permainan Cukai Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

    “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

    Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

    Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

    Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

  • 2 Hari Jabat Menteri Jadi Orang Paling Viral

    2 Hari Jabat Menteri Jadi Orang Paling Viral

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI hari ini. Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyambut Purbaya dalam rapat perdana tersebut.

    Harris menyebut Purbaya sebagai sosok yang paling viral di Indonesia setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan.

  • 2 Hari Jadi Menteri Sekaligus Jadi Orang Paling Viral di Indonesia

    2 Hari Jadi Menteri Sekaligus Jadi Orang Paling Viral di Indonesia

    GELORA.CO  – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino menyentil sikap Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dalam rapat kerja di DPR, Senayan pada Rabu (10/9/2025). Ia mengatakan Purbaya telah menjadi orang paling viral padahal baru dua hari menjabat.

    Awalnya, Harris mengucapkan selamat kepada Purbaya yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025). Lalu, ia pun menyinggung kasus yang membuatnya viral.

    “Pertama-tama selamat Pak, dua hari jadi menteri, sekaligus dua hari bapak jadi orang paling viral seluruh Indonesia,” kata Harris disambut tawa anggota DPR yang lain.

    Sebelumnya, Purbaya di hari pertama usai dilantik merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.  

    “Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025)

  • BAM DPR ke Riau terkait persoalan masyarakat di TN Tesso Nillo

    BAM DPR ke Riau terkait persoalan masyarakat di TN Tesso Nillo

    Pekanbaru, (ANTARA) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Republik Indonesia mendatangi Provinsi Riau terkait persoalan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sedang dilakukan relokasi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Anggota BAM DPR RI, Obon Tabrani yang memimpin rombongan dengan dua anggota lainnya Harris Turino dan Slamet Ariyadi melakukan pembahasan di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis. Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Riau, Abdul Wahid serta pimpinan lembaga lainnya dan Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dodi Triwinanto.

    “Kami hadir memastikan masukan yang kami terima dari aspirasi masyarakat pada 2 Juli lalu. Tugas dan kewajiban adalah menelaah aspirasi dan apa solusinya,” katanya.

    Dia mengatakan pihaknya ingin mengetahui bagaimana proses yang dilaksanakan pemerintah dan satgas. Selanjutnya membagi persoalan yang ada yakni pendidikan dan relokasi yang prinsipnya hutan jangan sampai ada konflik vertikal dan horisontal.

    Setelah itu, dia meminta apa langkah konkret yang sudah dilakukan dan solusi terhadap persoalan baik bagi penggarap dan anak yang sedang sekolah. Setelah menerima masukan pihaknya akan menyampaikan ke komisi terkait untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah.

    Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya juga telah membentuk satgas di daerah. Pihaknya melakukan verifikasi, penertiban, dan relokasi.

    “Sekarang masih verifikasi berapa kepala keluarga karena luas TNTN ini ada pada dua kabupaten yakni Pelalawan dan Inderagiri Hulu. Kami sudah terima aspirasi dan demo, kita tampung dan untuk sekolah kita antisipasi tidak menerima murid baru bagi sekolah yang berada di dalam TNTN,” ungkapnya.

    Dansatgas PKH, Mayjend TNI Dodi Triwinanto juga menyampaikan agar sekolah dalam TNTN tidak terima murid baru. Akan tetapi bagi yang sudah belajar pada empat sekolah dalam TNTN tetap bisa berlangsung.

    “Kita tunggu ada solusi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sambil ini berjalan jangan ada pendaftaran baru dalam TNTN, kalau nambah ini jadi modus nanti,” sebutnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK Jateng Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Mulai Dari Identifikasi Produk Unggulan

    OJK Jateng Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Mulai Dari Identifikasi Produk Unggulan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah didorong untuk berperan aktif dalam program-program pengembangan ekonomi daerah (PEB).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiyono menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung ekonomi daerah, menjadikan OJK berkepentingan untuk mendukung penguatan sektor jasa keuangan di daerah.

    “Jadi program-program PEB dengan TPAKD (tim percepatan akses keuangan daerah), kemudian penguatan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di daerah itu dilakukan oleh kantor OJK di daerah.

    Kami berharap dengan peran OJK yang lebih berperan untuk penguatan pengembangan. Sesuai dengan amanah UUP2SK bahwa OJK juga turut serta dalam pengembangan penguatan sektor keuangan Indonesia, kantor OJK daerah menjadi penting perannya untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ogi di sela acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Kantor OJK Jateng, Jumat (25/4/2025).

    Ogi menambahkan , keberadaan kantor OJK daerah semakin kompleks, berfungsi sebagai miniatur OJK yang mencakup semua kegiatan lembaga tersebut.

    Ia menekankan pentingnya penguatan pejabat di kantor OJK daerah untuk meningkatkan efektivitas peran mereka.

    Dalam upaya menguatkan PEB, lanjutnya, OJK berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi komoditi unggulan di setiap kabupaten dan kota.

    “Nanti kita implementasikan lebih lanjut dengan TPAKD untuk komoditi unggulan di masing-masing daerah dan peran OJK daerah lebih aktif sekarang,” terangnya.

    Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo menyatakan siap mengembangkan ekonomi di Jawa Tengah berkolaborasi dengan stakeholder terkait.

    Ia mengungkapkan, dalam membangun ekosistem perekonomian, pada tahun 2024 sudah direalisasikan aspek kemandirian pangan, dengan contoh di Grobogan yang sudah mulai panen padi dan jagung.

    “Dengan model seperti ini yang menggabungkan proses produksi, proses keuangan, dan penyediaan bahan pangan kepada masyarakat, tentu ini bisa diperluas di seluruh Jateng. Kami sudah persiapkan itu bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah,” jelasnya.

    Hidayat juga menyoroti bahwa realisasi UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah yang termasuk tertinggi di Indonesia, menunjukkan potensi yang masih sangat besar.

    “Keberpihakan, pendampingan, dukungan dari OJK dan seluruh stakeholder sangat diperlukan dan kami siap untuk itu. Kita perlu akaselerasi ke sana,” imbuhnya.

    Kapoksi Komisi XI DPR RI, Harris Turino menegaskan, peranan OJK dalam mengembangkan dan memperkuat industri jasa keuangan tidak sekadar melakukan pengawasan. Ia berharap, OJK dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Tengah.

    “Kalay daerah ekonominya tumbuh, harapannya secara nasional akan tertopang dan tumbuh,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, mengenai akses pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih terbatas, dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses tanpa jaminan tambahan hingga batas maksimum Rp100 juta. 

    “Jadi sampai angkanya Rp100 juta itu tidak memerlukan jaminan tambahan untuk mendapatkan kredit. Jika nantinya bank meminta jaminan tambahan, maka mereka harus melapor ke OJK,” imbuhnya. (idy)

  • Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Perdagangan Bursa Karbon Cuma Rp 76 M, Anggota DPR Sebut Miris!

    Jakarta –

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengklaim bursa karbon Indonesia lebih baik dibanding bursa karbon Jepang dan Malaysia. Hal itu berdasarkan perbandingan jumlah transaksi antara ketiga bursa tersebut.

    Volume unit karbon yang diperdagangkan bursa karbon Indonesia tercatat sebesar 1.557.326 ton CO2 ekuivalen yang setara Rp 76,56 miliar. Sementara perdagangan karbon di Jepang baru 768.000 ton CO2 ekuivalen, sementara Malaysia 200.000 ton CO2 ekuivalen.

    “Kita mencoba untuk membandingkan antara bursa karbon yang ada di Indonesia dan juga di Jepang dan juga Bursa Malaysia. Ini hanya untuk pembanding kenapa kok kita ambil Jepang dan Malaysia karena didirikan tidak lama tidak terlalu berpaut jauh dengan apa yang kita didirikan di 2023,” kata Inarno dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    “Kita lihat bahwasannya untuk Indonesia ini cukup maju yang telah dilakukan atau telah transaksi yang ada itu sejumlah 1.557.000 ton CO2 ekuivalen dibanding untuk Jepang itu hanya 768.000 ton dan juga Bursa Malaysia yang setelah kita itu juga tidak terlalu jauh dari kita itu baru 200.000 ton,” tambah dia.

    Namun klaim tersebut tampaknya tidak disetujui oleh sejumlah anggota DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino misalnya yang mengkritik bursa karbon dan mengaku miris karena nilai transaksinya hanya Rp 76 miliar meski sudah diluncurkan sejak 26 September 2023.

    “Ini juga miris lagi dibuka 26 September 2023, total transaksinya tadi dikatakan hanya Rp 76,5 miliar. Padahal saya masih ingat ketika pembukaan dihadiri orang paling penting di Republik saat itu didengang-dengungkan bahwa ini akan mencapai angka ratusan triliun katanya,” sebut Harris.

    Harris menduga persoalan yang terjadi di bursa karbon disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi antara kementerian/lembaga yang membuat pasar bursa karbon tidak bisa menjadi besar. Ia juga mempertanyakan kemampuan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa kabron.

    “Kemudian OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara bursa karbon. Bapak yakin BEI siap, karena BEI tidak punya pengalaman sama sekali dengan produk ini. Evaluasinya selama ini seperti apa tentang transaksi karbon. Dan apakah OJK siap secara infrastruktur, teknologi maupun SDM untuk mengembangkan ini,” tambah Harris.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga terlihat tidak puas dengan perkembangan bursa karbon Indonesia. Meski baru berjalan selama 2 tahun, Misbakhun meminta ada evaluasi total terhadap bursa karbon.

    “Kita termasuk salah satu negara yang dianggap paru-paru dunia, hutan tropis kita dianggap nilai paling tinggi. Tapi kita juga malu melihat perkembangan bursa karbon kita. Kita malu melihat perkembangan bursa kabron,” ujar Misbakhun.

    “Apakah ini karena kita tidak bisa menjadi penyelenggara, atau kita tidak bisa bangun bursanya sebagai instrumen bursa yang bisa menarik minat para investor untuk memperdagangkan keinginan mereka. Siapa punya demand, siapa punya supply, bertemu di pasarnya. Ini perlu evaluasi total,” tegasnya.

    Tonton juga Video: Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia: Kontribusi Lawan Krisis Iklim

    (ily/rrd)