Tag: Harris Turino

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengkritik keras kinerja penerimaan pajak yang dinilai tidak sejalan dengan narasi optimisme pemerintah.

Harris menyebut kenaikan penerimaan pajak bruto sebesar 1,8% yang kerap disampaikan pemerintah tak berarti apa-apa karena tidak mencerminkan penerimaan riil yang tersedia untuk menopang APBN 2025.

Menurutnya, data terakhir menunjukkan penerimaan pajak neto baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1.517,5 triliun.

Dengan capaian yang baru 70,2% dari outlook penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp2.077 triliun, Haris menilai ruang fiskal semakin tertekan.

“Yang saya ngeri, target [penerimaan pajak] 2026 kita semua sepakat bahwa ini besarnya Rp2.357,7 triliun atau naik lagi 13,5% dibandingkan dengan kalau kita mencapai target outlook Lapsem. Nah ini menjadi pertanyaan besar,” ujarnya dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Masalahnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai outlook maka target tahun depan akan semakin sulit tercapai. Misalnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 85% dari outlook maka target tahun depan naik 28,5%.

Kondisi akan semakin memburuk apabila penurunan penerimaan pajak tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap belanja. Jika penerimaan pajak tersendat namun belanja terus berjalan maka defisit APBN akan semakin melebar.

Adapun, outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78% terhadap PDB dan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Dengan defisit APBN yang mendekati batas 3% terhadap PDB itu, dia menilai ketergantungan fiskal terhadap PPh Badan semakin riskan.

“Apalagi banyak program-program strategis yang kita tahu perlu pendanaan yang besar,” wanti-wanti legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Harris menyoroti lonjakan restitusi yang menurutnya tidak normal. Berdasarkan paparan, restitusi pajak penghasilan (PPh) Badan melonjak 80%, sementara restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri naik hampir 24%.

“Ini harus ada penjelasan yang bening dan transparan. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah Dirjen Pajak punya early warning system terhadap hal ini?” tanyanya.

Dia mengingatkan bahwa pola yang sama terjadi tahun lalu, ketika peningkatan penerimaan bruto digenjot di akhir tahun namun diikuti tingginya restitusi sehingga penerimaan neto kembali terkoreksi.

“Katakan [penerimaan pajak] bruto-nya nanti naik, tetapi netonya akan susah untuk tercapai karena polanya berulang. Artinya adalah 2026 nanti restitusinya lebih gede lagi,” ujarnya.

Harris juga memberi perhatian khusus pada pelemahan dua sektor dengan kontribusi besar yaitu perdagangan dan pertambangan yang menyumbang 34% total penerimaan pajak. Dalam paparan Ditjen Pajak, sektor perdagangan turun 1,6%, sementara pertambangan merosot 0,7% per Januari–Oktober 2025.

“Direktorat Jenderal Pajak perlu menyajikan elasticity analysis antara pertumbuhan sektoral dan penerimaan pajak. Jangan hanya trend saja,” tegasnya.

Dia turut menyoroti kenaikan PPh Badan bruto sebesar 7,1% yang dinilai tidak bisa dijadikan gambaran kesehatan ekonomi 2025. Menurutnya, pertumbuhan itu lebih disebabkan kinerja korporasi pada 2024 termasuk faktor harga sawit yang sempat tinggi.

Harris menegaskan bahwa Komisi XI DPR membutuhkan bukan sekadar paparan teknis, tetapi strategi konkret dengan analisa risiko, timeline jelas, dan proyeksi realistis.

24/11/2025 20:52
Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, memberi sejumlah catatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah capaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 mendatang.

Harris menyebut salah satu tantangan utama bagi Purbaya ialah kebijakan fiskal yang bakal diterapkan tahun depan. Alasannya, kebijakan fiskal menjadi penopang utama perekonomian.

“Kebijakan fiskal untuk tahun depan dengan total APBN Rp 3.800 triliun, di mana di dalamnya ada penerimaan pajak Rp 2.300 triliun. Ini angka yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat bahwa untuk tahun ini estimasi penerimaannya hanya Rp 2.050 triliun,” kata Harris.

“Sehingga ini menjadi satu tantangan, dan fiskal akan digunakan sebagai salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4%,” imbuhnya.

Dengan target tersebut, Harris meminta Purbaya memaksimalkan penerimaan pajak setidaknya sama dengan target tahun ini, yakni Rp 2.300 triliun. Hal itu dinilai krusial lantaran Purbaya belum memaksimalkan penerimaan pajak sejak dilantik dua bulan lalu.

“Bahkan sampai bulan Oktober ini, dibandingkan tahun lalu, masih ada kurang sekitar 4,4% atau sekitar Rp 38 triliun. Ini menjadi PR besar bagi Pak Purbaya,” ujarnya.

Selain itu, Harris juga menyoroti penerimaan cukai tahun 2026 yang diprediksi meningkat. Ia menilai pemerintah harus mengamankan capaian tersebut apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

Ia menambahkan, Purbaya juga harus memastikan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, berjalan sesuai target untuk menambah likuiditas.

“Dampaknya memang harus kita akui terjadi sedikit penurunan di suku bunga deposito. Tetapi persoalannya adalah belum tersalur ke suku bunga kredit,” katanya.

“Harapannya, dengan likuiditas bertambah, penciptaan kredit-kredit baru seharusnya meningkat,” imbuhnya.

21/11/2025 07:03
Muncul Wacana Cukai Rokok Turun, Pengusaha Semringah – Page 3

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

“Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

17/09/2025 17:30
Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja – Page 3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

“Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

16/09/2025 19:15
Menkeu Purbaya Dalami Dugaan Permainan Cukai Rokok – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

“Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

“Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.

15/09/2025 17:50
2 Hari Jabat Menteri Jadi Orang Paling Viral

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI hari ini. Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyambut Purbaya dalam rapat perdana tersebut.

Harris menyebut Purbaya sebagai sosok yang paling viral di Indonesia setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan.

11/09/2025 22:34
2 Hari Jadi Menteri Sekaligus Jadi Orang Paling Viral di Indonesia

GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino menyentil sikap Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dalam rapat kerja di DPR, Senayan pada Rabu (10/9/2025). Ia mengatakan Purbaya telah menjadi orang paling viral padahal baru dua hari menjabat.

Awalnya, Harris mengucapkan selamat kepada Purbaya yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025). Lalu, ia pun menyinggung kasus yang membuatnya viral.

“Pertama-tama selamat Pak, dua hari jadi menteri, sekaligus dua hari bapak jadi orang paling viral seluruh Indonesia,” kata Harris disambut tawa anggota DPR yang lain.

Sebelumnya, Purbaya di hari pertama usai dilantik merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Dia mengatakan, tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang.

“Saya belum belajar itu (17+8 Tuntutan Rakyat). Tapi begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025)

10/09/2025 15:22
BAM DPR ke Riau terkait persoalan masyarakat di TN Tesso Nillo

Pekanbaru, (ANTARA) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Republik Indonesia mendatangi Provinsi Riau terkait persoalan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sedang dilakukan relokasi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Anggota BAM DPR RI, Obon Tabrani yang memimpin rombongan dengan dua anggota lainnya Harris Turino dan Slamet Ariyadi melakukan pembahasan di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis. Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Riau, Abdul Wahid serta pimpinan lembaga lainnya dan Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dodi Triwinanto.

“Kami hadir memastikan masukan yang kami terima dari aspirasi masyarakat pada 2 Juli lalu. Tugas dan kewajiban adalah menelaah aspirasi dan apa solusinya,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya ingin mengetahui bagaimana proses yang dilaksanakan pemerintah dan satgas. Selanjutnya membagi persoalan yang ada yakni pendidikan dan relokasi yang prinsipnya hutan jangan sampai ada konflik vertikal dan horisontal.

Setelah itu, dia meminta apa langkah konkret yang sudah dilakukan dan solusi terhadap persoalan baik bagi penggarap dan anak yang sedang sekolah. Setelah menerima masukan pihaknya akan menyampaikan ke komisi terkait untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah.

Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya juga telah membentuk satgas di daerah. Pihaknya melakukan verifikasi, penertiban, dan relokasi.

“Sekarang masih verifikasi berapa kepala keluarga karena luas TNTN ini ada pada dua kabupaten yakni Pelalawan dan Inderagiri Hulu. Kami sudah terima aspirasi dan demo, kita tampung dan untuk sekolah kita antisipasi tidak menerima murid baru bagi sekolah yang berada di dalam TNTN,” ungkapnya.

Dansatgas PKH, Mayjend TNI Dodi Triwinanto juga menyampaikan agar sekolah dalam TNTN tidak terima murid baru. Akan tetapi bagi yang sudah belajar pada empat sekolah dalam TNTN tetap bisa berlangsung.

“Kita tunggu ada solusi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sambil ini berjalan jangan ada pendaftaran baru dalam TNTN, kalau nambah ini jadi modus nanti,” sebutnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/07/2025 14:00