Xcloud.id

Tag: Harjono

  • Jelang Munas, Kadin Indonesia Kumpulkan Pimpinan 29 November 2024 – Page 3

    Jelang Munas, Kadin Indonesia Kumpulkan Pimpinan 29 November 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dalam waktu dekat. Pada prosesnya, akan didahului dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menjelaskan, persiapan Munas tersebut menyusul kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024 lalu.

    “Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie,” kata Eka dalam Konferensi Pers di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Dengan demikian, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, pada Jumat, 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut,” imbuhnya.

    Dia menuturkan, kepanitian Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah. Dia menerangkan, pemerintah sudah meminta lagi untuk melakukan persiapan Munas untuk mengakhiri polemik yang terjadi.

    “Nah untuk mengakhiri perselisihan yang ada, percekokan karena kita semua butuh kekompakan ini, jalan satu-satunya adalah munas. Karena hanya munas yang bisa memilih dan mengangkat ketua umum, dewan penasihat dan dewan-dewan lainnya, hanya munas,” kata Eka.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan pentingnya ada kepengurusan yang sah dari proses Munas.

    “Musyawarah Nasional ini penting untuk kepastian penegakan aturan organisasi, di tengah peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.” pungkas Dhaniswara.

  • Arsjad Rasjid Tak Maju Lagi Jadi Ketum Kadin Indonesia – Page 3

    Arsjad Rasjid Tak Maju Lagi Jadi Ketum Kadin Indonesia – Page 3

    Kadin Indonesia kini tengah mempersiapkan Munas dengan didahului oleh Rapimnas pada 29 November 2024. Eka Sastra menekankan bahwa persiapan Munas ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

    “Kesepakatan yang dicapai pada September lalu telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie,” ungkap Eka dalam Konferensi Pers di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Karena itu, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada Jumat, 29 November 2024 untuk menyusun agenda dan mempercepat pelaksanaan Munas,” tambahnya.

    Penyelesaian Perselisihan Kadin

    Eka juga menyampaikan bahwa kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak dengan arahan waktu dan tempat dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah meminta persiapan Munas untuk mengakhiri polemik yang selama ini terjadi di tubuh Kadin.

    “Untuk mengakhiri perselisihan dan mencapai kekompakan, jalan satu-satunya adalah melalui Munas. Hanya melalui Munas, Ketua Umum, Dewan Penasihat, dan dewan lainnya bisa dipilih dan ditetapkan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menekankan pentingnya Munas dalam memastikan kepengurusan yang sah.

    “Musyawarah Nasional ini penting untuk kepastian penegakan aturan organisasi, terutama di tengah peran strategis Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Dhaniswara.

  • Arsjad-Anindya Sepakati Perjanjian, Kadin Indonesia Bakal Gelar Munas

    Arsjad-Anindya Sepakati Perjanjian, Kadin Indonesia Bakal Gelar Munas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar konferensi pers Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Bersama Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024). Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan yang ditandatangani Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9/2024).

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, persiapan munas akan diawali dengan rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Setelah itu, akan ada konvensi anggota luar biasa (ALB) dan dilanjutkan dengan munas.

    Dia menambahkan, munas akan dilaksanakan pada Jumat (29/11/2024). “Memang disepakati ada percepatan munas yang seharusnya baru berakhir pada 2026. Dengan demikian munas akan dilaksanakan pada 29 November 2024,” ujar Dhanis sapaan akrab Dhaniswara K Harjono dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyampaikan, kepanitiaan munas merupakan komitmen Kadin Indonesia agar tetap satu dan solid. Menurutnya, sikap kompak pengusaha dan mendukung program pemerintah sangat penting untuk Indonesia.

    “Harapan kita Kadin solid, Kadin satu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Ekan melanjutkan, kepanitiaan munas penting untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi, seperti pengangkatan dewan penasihat, dewan pertimbangan, dan dewan pengurus Kadin Indonesia.

    Dikatakan Eka, prosedur persiapan akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Kepanitiaan munas bersama akan dibentuk kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

  • Lapor Mas Wapres, Ibu Ini Kaget Dilayani Langsung oleh Gibran

    Lapor Mas Wapres, Ibu Ini Kaget Dilayani Langsung oleh Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Seorang pelapor asal Bogor, Santi (49) menjadi salah satu pelapor beruntung karena aduannya langsung diterima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden.

    Santi mengatakan bahwa dirinya sempat kaget ketika mengadukan masalahnya, malah langsung didatangi Gibran.

    Tidak hanya itu, menurut Santi, Gibran langsung meminta stafnya untuk mencatat masalah Santi agar segera ditindaklanjuti.

    “Saya kaget sekali tadi. Saya minta tolong sama bapak (Gibran) alhamdulilah diterima tadi aduan saya,” tuturnya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/11).

    Santi mengatakan bahwa dirinya jauh-jauh datang dari Bogor ke Istana Wakil Presiden Jakarta hanya untuk mengadukan masalah bantuan sosial yang tidak pernah diterima oleh dirinya.

    Padahal, Santi mengatakan bahwa dirinya sudah mendaftarkan diri ke pemerintahan agar masuk ke program keluarga harapan (PKH).

    “Di Depok saya ngajukin PKH selalu dibilang nanti aja nggak bisa katanya gitu, akhirnya saya pindah ke Bogor di Bogor juga selalu seperti itu diulur-ulur waktu,” katanya.

    Santi berharap laporan yang dilayangkan dirinya ke Lapor Mas Wapres bisa segera ditindaklanjuti dan dirinya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

    “Saya ingin dapat bantuan buat hari tua saya,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Program Lapor Mas Wapres telah melebihi kuota pada hari pertama program tersebut dimulai di Kantor Wapres pada Senin 11 November 2024.

    Kuota awal yang semula ditetapkan hanya 50 orang pelapor, menjadi lebih dari 60 orang pelapor dan semuanya datang ke Kantor Wapres di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

    Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono mengemukakan semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Kemudian, menurutnya, pengadu bisa mengikuti perkembangan laporannya dari situs setwapreslapor.go.id.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tuturnya di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

  • Menko Polkam Sambut Baik Kanal Aduan Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Menko Polkam Sambut Baik Kanal Aduan Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menko Polkam Budi Gunawan menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan menyambut baik posko dan kanal aduan yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Lapor Mas Wapres.

    Budi menilai kanal aduan itu dapat mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Beliau ingin mendengar langsung ya keluhan-keluhan yang mungkin dari kementerian belum direspons, atau pelayanan yang belum baik sehingga beliau langsung terjun menangani itu. Lebih bagus menurut kami,” kata Menko Polkam RI di Jakarta, Senin (11/11/2024) saat diminta tanggapan soal kanal aduan Lapor Mas Wapres.

    Dia menjelaskan pada prinsipnya seluruh kementerian/lembaga punya kanal aduan dan sistem menindaklanjuti aduan masyarakat. 

    Adanya Lapor Mas Wapres, Budi menambahkan, bakal memperkuat mekanisme penanganan aduan masyarakat yang selama ini berjalan di kementerian/lembaga.

    “Saya rasa semua sinergi dan saling mendukung, menguatkan,” kata Budi Gunawan sebagaimana dilansir Antara.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin resmi membuka posko dan kanal aduan Lapor Mas Wapres untuk masyarakat yang beroperasi pada Senin – Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

    Warga dapat mengadu kepada Wakil Presiden secara langsung ke posko yang berlokasi di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Kompleks Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat. Di luar itu, warga juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan nomor 081117042207.

    Hari pertama beroperasi, Lapor Mas Wapres menerima 60 aduan masyarakat.

    Dalam prosesnya, tim Sekretariat Wakil Presiden mengumpulkan seluruh aduan yang masuk, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk tindak lanjut atas aduan tersebut.

    Warga yang mengadukan masalahnya ke Lapor Mas Wapres kemudian mendapatkan nomor ID yang dapat digunakan untuk mengecek status laporan/aduan mereka melalui WhatsApp atau laman resmi Sekretariat Wapres setwapreslapor.go.id.

    “Mereka bisa cek sejauh mana penanganan-nya dan untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis tadi dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono di Jakarta.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Gibran Pantau Langsung Posko Aduan Lapor Mas Wapres

    Gibran Pantau Langsung Posko Aduan Lapor Mas Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang ada di Istana Wakil Presiden Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Gibran tidak banyak berbicara mengenai pantauannya di Posko Lapor Mas Wapres tersebut. Namun, Gibran langsung gerak cepat dan menemui beberapa masyarakat yang saat ini tengah mengadu ke posko Lapor Mas Wapres.

    Gibran mendatangi posko pengaduan Lapor Mas Wapres secara mendadak memakai batik berwarna biru dan celana bahan hitam didampingi sejumlah staf wakil presiden.

    Beberapa warga yang melapor ke posko itu ditemui oleh Gibran langsung dan diminta menjelaskan laporkan apa saja. Tidak lama, Gibran langsung meminta stafnya untuk mencatat laporan warga itu untuk segera ditindaklanjuti.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Program Lapor Mas Wapres yang perdana dibuka di hari Senin 11 November 2024, telah melebihi kuota karena banyak yang ingin melapor.

    Kuota awal yang semula ditetapkan hanya 50 orang pelapor, menjadi lebih dari 60 orang pelapor dan semuanya datang ke Kantor Wapres di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. 

    Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono mengemukakan semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Kemudian, menurutnya, pengadu bisa mengikuti perkembangan laporannya dari situs setwapreslapor.go.id. 

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tuturnya di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

  • Kadin Indonesia akan umumkan persiapan musyawarah bersama

    Kadin Indonesia akan umumkan persiapan musyawarah bersama

    Kepanitiaan musyawarah bersama akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengumumkan persiapan musyawarah bersama yang dilakukan secara nasional.

    “Kami memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia SATU dan solid. Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie. Dengan demikian, kami akan melaksanakan rapat pimpinan nasional, pada Jumat (29/11/2024) untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan musyawarah bersama secara nasional tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, dalam pertemuan pada Jumat (27/9/2024).

    Ditegaskan bahwa prosedur persiapan akan dilakukan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

    Kepanitiaan musyawarah bersama akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

    Dengan SATU Kadin, kolaborasi dunia usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dapat berjalan lancar untuk memupuk stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi strategis antara swasta dan pemerintah, untuk meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia di pasar global.

    “Melalui persiapan musyawarah bersama ini, Kadin Indonesia meneguhkan langkahnya untuk bergotong royong membangun masa depan ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah bersama ini penting untuk kepastian penegakan aturan organisasi, di tengah peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian,” kata Dhaniswara.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gibran Tinjau Langsung Program Lapor Mas Wapres di Istana, Dapat Tangisan dari Warga

    Gibran Tinjau Langsung Program Lapor Mas Wapres di Istana, Dapat Tangisan dari Warga

    GELORA.CO  – Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program baru yang diinisiasinya yakni ‘Lapor Mas Wapres’ di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan pantauan Tribunnews di Istana Wapres, Gibran tiba sekira pukul 11.10 WIB mengenakan batik lengan panjang dan celana panjang hitam.

    Terlihat, Gibran langsung masuk ke dalam posko pengaduan warga yang lokasinya berada di ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) Istana Wapres RI.

    Gibran memantau beberapa warga yang sedang mengeluhkan persoalannya di meja aduan.

    Saat Gibran tiba, ada satu warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Kendati begitu, tidak diketahui apa yang dikeluhkan oleh seorang warga itu kepada Gibran Rakabuming Raka.

    Pasalnya, Gibran dan warga itu terlihat hanya terlibat perbincangan, sementara awak media diminta untuk tidak mendekat ke meja pengaduan.

    Berita Rekomendasi

    Setelah lima menit meninjau, mantan Wali Kota Solo itu terlihat langsung meninggalkan lokasi.

    Sebelumnya, Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) Sapto Harjono membeberkan alasan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program ‘Lapor Mas Wapres’ yang dimulai hari ini, Senin (11/11/2024).

    Secara garis besar, Sapto menyatakan keinginan Gibran sebagai pejabat negara dalam mengakomodasi keluhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Pada intinya bapak Wapres, Wakil Presiden memberikan perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan beliau ingin semakin memudahkan masyarakat menyampaikan aduannya dengan membuka kanal baru lapor mas wapres,” kata Sapto saat dijumpai awak media di Kantor Setwapres RI, Senin.  

    Dirinya menyebut, dengan adanya aduan atau pelaporan dari masyarakat yang diterima dalam program itu, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan.

    “Jadi memang beliau (Wapres Gibran) sangat memerlukan rekap laporan apakah itu secara harian atau bulanan kita terus laporkan dan mudah-mudahan ini menjadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan,” kata dia.

    Terkait dengan program ini, Wapres Gibran setiap harinya akan meminta langsung laporan dari petugas yang melayani masyarakat melapor.

    Terhadap hasil yang didapat perhari itu nantinya Gibran akan mempelajari aduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti.

    “Dari hasil rekap itu beliau akan mempelajari tentunya aduan apa yang masuk hari ini dan kemudian sewaktu-waktu beliau akan ngecek di setiap harinya,” tandas dia.

    Kata dia, sejatinya pelaporan dari masyarakat yang masuk berdasarkan arahan dari Gibran akan ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah.

    Namun menurut Sapto, perlu ada tenggat waktu dari proses pengolahan aduan itu. 

    “Dan untuk standar pelayanan kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis (laporannya) tadi,” kata Sapto.

    Nantinya pelaporan dari masyarakat itu akan dialihkan atau dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengaduan.

    Dirinya mencontohkan, jika ada masyarakat yang bermasalah soal pertanahan maka nantinya Setwapres RI akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    Dengan begitu, program ‘Lapor Mas Wapres’ ini dapat dikatakan hanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengadukan nasibnya ke pemerintahan pusat.

    “Dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Terkait alur pengaduannya sendiri kata Sapto, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Setwapres RI dengan membawa berkas atau dokumen, menggunakan pakaian rapih dan sopan serta membuat laporan ke pihak Setwapres.

    Adapun jam buka pelaporan di Kantor Setwapres RI dimulai pada pukul 08.00 WIB-14.00 WIB di setiap hari Senin-Jumat.

    Sementara untuk masyarakat yang tidak bisa hadir ke lokasi, Setwapres RI memberikan layanan pengaduan digital melalui WhatsApp di nomor 081117042207.

    Setelah melayangkan pengaduan, nantinya masyarakat bisa memantau langsung proses aduan tersebut melalui website resmi setwapres.lapor.go.id atau melalui nomor WA yang sama saat pengaduan.

    “Nah sebenarnya nanti masyarakat bisa mengecek ya progres penanganan pelaporan lewat WA juga bisa, website juga bisa mereka setelah mengadu mendapatkan nomor registrasi laporan. Nah melalui nomor tadi mereka bisa mengecek sejauh mana penanganannya,” tandas dia

  • Menengok Suasana Lapor Mas Wapres, Warga Nampak Mengantre Sejak Pagi – Page 3

    Menengok Suasana Lapor Mas Wapres, Warga Nampak Mengantre Sejak Pagi – Page 3

    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Sapto Harjono, mengatakan aduan warga yang masuk ke kanal ‘Lapor Mas Wapres’ bakal dianalisis terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.

    Menurut Sapto, tindaklanjut aduan warga yang masuk ke Setwapres RI bakal dilakukan bersama dengan kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Kita melihat konteks permasalahannya seperti apa, kemudian kewenangannya seperti apa, dan tindak lanjutnya adalah koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” kata Sapto di Kompleks Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Sapto bilang, warga yang sudah menyampaikan aduan bisa mengecek progres penanganan laporan di laman lapormaswapres.lapor.go.id. Warga, bisa memasukkan nomor registrasi yang diberikan staf Setwapres saat menyampaikan laporan.

    “Nah melalui nomor tadi mereka bisa mengecek sejauh mana penanganannya dan untuk standar pelayanan kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis tadi dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” katanya. 

  • 2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    Hari Pertama Gibran Buka Layanan “Lapor Mas Wapres”, Ada yang Puas dan Kecewa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Layanan pengaduan ”
    Lapor Mas Wapres
    ” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dibuka mulai Senin (11/11/2024) kemarin.
    Pada hari pertama, layanan ini menerima 55 aduan dari masyarakat berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek.
    Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; hingga Manado, Sulawesi Utara.
    Beragam tanggapan pun diberikan masyarakat pada hari pertama.
    Ada yang merasa kecewa karena tidak dapat nomor antrean dan harus kembali keesokan harinya, ada pula yang senang karena pelayanan yang diberikan cenderung ramah.

    Pelayanan ramah
    Salah satu warga yang mengadu ke layanan Lapor Mas Wapres pada hari pertama kemarin adalah seorang pengemudi ojek online (ojol), Fathoni Rahman.
    Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan pengaduan yang baru saja dibuka kemarin.
    Ia mengetahui layanan tersebut dari postingan di akun Instagram Wakil Presiden.
    “Sangat ramah, sangat terbuka sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak,” kata Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden, Senin (11/11/2024).
    Adapun pengaduannya seputar pemindahan rusun tempat tinggalnya dari Rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput, lantaran ia harus berobat ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) bolak-balik karena menderita autoimun.
    Sementara itu, istrinya bekerja di Menteng, Jakarta Pusat.
    Penghasilannya dari pekerjaan ojek online terbatas untuk ongkos bolak-balik ke rumah sakit. Biaya ongkos sekaligus parkir jika menggunakan kendaraan pribadi turut ia perhitungkan saat harus kontrol ke rumah sakit.
    Terlebih, Rusun Nagrak yang terletak di Jakarta Utara kerap dilewati truk-truk besar.
    “(Jarak dari rusun ke RSCM) 27 kilometer. Belum saya parkir di RSCM, motor. Kalau saya sakit, saya enggak bisa (naik motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik lagi kereta ke Stasiun Cikini, bolak balik,” ucap dia.
    Sementara itu, masyarakat lainnya harus menelan kekecewaan lantaran jam layanan sudah habis.
    Layanan hanya diberikan pada pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB, dengan kuota maksimal hanya 50 orang.
    Salah satu warga yang belum sempat terlayani adalah Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum, John Sumarna.
    Ia datang jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur, untuk melaporkan mafia tanah.
    “Ini tadi lebih 50, kami disarankan untuk kembali besok pagi,” kata John Sumarna di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
    Dia berharap, layanan pengaduan bisa membantunya menangani mafia tanah yang merugikan beberapa kliennya.
    Salah satu klien yang seorang petani misalnya, mengalami perampasan paksa oleh mafia tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) palsu, padahal yang bersangkutan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Korban sejatinya sudah melapor kepada pihak kepolisian saat terjadi perampasan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, korban justru diamankan pihak kepolisian.
    Ia pun mengaku sudah melaporkan kasus serupa sejak lama, sejak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
    Kendati demikian, lanjutnya, pihak-pihak sebagai tempat dirinya melapor dahulu sudah berakhir masa kerjanya. Oleh karenanya, ia ingin meminta petunjuk siapa lagi yang bisa menangani masalah ini.
    “Saya mau minta petunjuk siapa yang menangani untuk keadilan kepada korban bisa diberikan,” ucap John.

    Harap masalah cepat terselesaikan
    Sejumlah harapan juga dilayangkan oleh pengadu yang sudah merasakan layanan tersebut.
    Mereka berharap dengan melapor langsung kepada Gibran, masalah-masalahnya dapat lebih cepat terselesaikan
    Salah satu harapan itu datang dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Reski.
    Ia berharap Wapres segera mengecek permasalahan yang menimpa 31 orang temannya yang terkena tindakan skorsing oleh rektor universitas karena menyampaikan kritik.
    Meski kata dia, BEM sudah melaporkan kasus ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Ombudsman RI.
    “Tapi belum ada hasil sampai hari ini. Harapannya bisa diatensi cepat supaya kawan-kawan bisa kembali mengakses kuliah, dapat pelayanan akademik dan bisa melanjutkan perkualiahan dengan lancar kembali,” jelasnya.

    Diproses dalam 14 hari
    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengungkapkan, 55 aduan yang masuk pada hari pertama akan diproses dalam waktu 14 hari sesuai standar baku.
    Waktu itu diperlukan untuk proses analisis dan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    Dengan kata lain, pihak Sekretariat Wakil Presiden akan mengkategorikan terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian diserahkan dan dikoordinasikan oleh K/L maupun pemda.
    “Untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Sapto.
    Selama masa tunggu itu, masyarakat bisa mengecek perkembangan pelaporan di WhatsApp pengaduan 0811 1704 2207 dan laman setwapres.lapor.go.id.
    Pengecekan dilakukan dengan melampirkan nomor registrasi pelaporan, yang didapat usai laporan disampaikan kepada petugas di ruang pengaduan masyarakat (dumas).
    Secara bersamaan, pihaknya akan membuat rekap harian untuk disampaikan kepada Gibran.
    Harapannya laporan tersebut bisa digunakan untuk mengambil kebijakan strategis.
    “Infonya (Wapres akan mengecek setiap hari), seperti itu, sesuai arahan. Jadi memang beliau sangat memerlukan rekap laporan harian, bulanan, kita laporkan. Mudah-mudahan jadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan,” jelas Sapto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.