Xcloud.id

Tag: Hariyanto

  • Geger Penemuan Dua Speedboat Hanyut di Bengawan Solo Wilayah Bojonegoro

    Geger Penemuan Dua Speedboat Hanyut di Bengawan Solo Wilayah Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Warga di pinggiran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Canga’an, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dikejutkan dengan penemuan dua perahu jenis speedboat yang hanyut tanpa awak pada Kamis dini hari (23/10/2025).

    Dua perahu berwarna hijau dan putih tersebut ditemukan terseret arus deras sungai terpanjang di Jawa itu.

    Penemuan ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan belakangan diketahui bahwa kedua speedboat tersebut adalah milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pilanggede, Kecamatan Balen.

    “Setelah ditelusuri, ternyata perahu tersebut milik wisata pinggir Bengawan Solo yang dikelola BUMDes Pilanggede, Balen,” ujar Kapolsek Kanor, AKP Slamet Hariyanto.

    Menurut AKP Slamet Hariyanto, penemuan dua perahu speedboat bermula saat Slamet (57), seorang tukang penyeberangan perahu asal Dusun Berek, Desa Canga’an, memulai aktivitasnya seperti biasa sekitar pukul 03.30 WIB. Di tengah kesunyian dini hari, ia melihat ada dua perahu speedboat hanyut terbawa arus sungai tanpa ada pengemudinya.

    “Saksi Slamet, dibantu rekannya, Panani (52), yang juga perangkat Desa Canga’an, berinisiatif menarik kedua speedboat itu ke tepi sungai Bengawan Solo hingga berhasil diamankan,” tutur Kapolsek.

    Sekitar pukul 06.00 WIB, Slamet melaporkan penemuan itu kepada Pemerintah Desa Canga’an, yang kemudian diteruskan informasinya kepada Polsek Kanor.

    Informasi penemuan speedboat ini kemudian sampai ke telinga BUMDes Pilanggede, Balen, yang memang sedang kehilangan dua unit perahu mereka. Perangkat Desa Pilanggede lantas mendatangi lokasi penemuan di Desa Canga’an.

    “Setelah dicek, ternyata benar bahwa dua speedboat berwarna hijau dan putih itu adalah milik mereka yang hanyut terseret arus sungai,” tambah AKP Slamet Hariyanto.

    Dugaan sementara, hanyutnya kedua speedboat tersebut disebabkan oleh putusnya tali ikatan yang menahan perahu. Kondisi debit air Sungai Bengawan Solo yang sedang naik dan arusnya yang deras diduga menjadi penyebab tali pengikat putus.

    Untuk menuntaskan masalah ini, Pemerintah Desa Canga’an kemudian membuatkan Berita Acara Penyerahan Speedboat kepada Pemerintah Desa Pilanggede. Proses serah terima ini disaksikan langsung oleh Kapolsek Kanor beserta Tiga Pilar Desa Canga’an. Kedua speedboat tersebut kini telah kembali ke tangan pemiliknya di Balen. [lus/ted]

  • 5 Personel Polda Banten Gabung Pasukan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    5 Personel Polda Banten Gabung Pasukan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    Serang –

    Polda Banten mengirimkan lima personelnya untuk bergabung dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Polda Banten berharap para personel dapat menjaga perdamaian di lokasi penugasan.

    Lima personel tersebut merupakan bagian dari 140 anggota Pasukan Garuda Bhayangkara FPU 7 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Mereka telah melewati proses seleksi yang ketat.

    “Untuk menjadi bagian dari pasukan perdamaian ini, mereka telah mengikuti berbagai tahapan uji kompetensi, termasuk tes kemampuan bahasa, fisik, psikologi, serta kemampuan teknis dan taktis kepolisian,” jelas Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto, Kamis (9/10/2025).

    Setelah dinyatakan lulus seleksi, kelima personel tersebut menjalani Pre-Deployment Training (PDT) selama hampir tujuh bulan. Latihan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan penuh sebelum diterjunkan ke wilayah konflik di Afrika Tengah.

    “Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia,” kata Didik.

    “Saya berharap kelima personel yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta menjaga nama baik bangsa Indonesia,” ucapnya.

    “Dengan semangat Bhayangkara dan integritas yang tinggi, saya yakin mereka mampu melaksanakan tugas negara secara profesional, menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah penugasan,” ujarnya.

    Adapun nama personel Polda Banten yang terpilih dalam misi perdamaian tersebut:

    1. AKP Hotma P.A. Manurung, S.Tr.K., S.I.K.
    Jabatan: Kaur Pamwal Spirpim Polda Banten
    Penugasan: Chief of Logistics & Administration Personnel

    2. Ipda Anang Yunianto, S.H.
    Jabatan: Ps. Kanit 1 Sipatwal Polairud Polda Banten
    Penugasan: General Affairs

    3. Brigadir Aga Insanul Hakim
    Jabatan: Banit Ditreskrimum Polda Banten
    Penugasan: Tactical Driver

    4. Briptu Hafidz Lutfiyandha, S.H.
    Jabatan: Bamin Sie Kesjas Satbrimob Polda Banten
    Penugasan: Tactical Troops

    5. Bharatu Mohamad Faiz R.
    Jabatan: Ba Unit Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Banten
    Penugasan: ADC FPU Commander.

    (aik/idn)

  • UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata.

    Manado (ANTARA) – Komisi VII DPR-RI dalam kunjungan kerja (kunker0 ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengunjungi Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, yang menjadi salah satu desa wisata hasil diinisiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    “Jadi tujuan kami ke sini untuk melihat salah satu desa wisata. Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pariwisata bahwa di Kota Tomohon ada desa wisata Kakaskasen Dua,” kata Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga di Tomohon, Jumat.

    Lamhot mengatakan tanggal 2 Oktober 2025 DPR-RI baru menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang.

    “Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata. Mudah-mudahan nanti desa wisata lainnya di luar Kakaskasen Dua mendapatkan juga perhatian baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sekaligus juga dari Pemerintah Kota Tomohon,” ujar Lamhot.

    Dia menjelaskan muatan-muatan materi atau norma hukum, salah satunya yang termasuk di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai desa wisata.

    “Desa wisata ini menjadi perhatian kami ketika dalam proses pembentukan undang-undang tersebut,” ucap Lamhot.

    Dia menyebutkan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan sudah disebutkan secara spesifik bahwa desa wisata itu diklasifikasikan menjadi empat yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri.

    Setelah Undang-Undang Kepariwisataan tersebut disahkan, kata dia, diharapkan dapat diaplikasikan untuk pengembangan sektor wisata di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tomohon dan Sulawesi Utara.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR-RI yang digelar di Taman Kelong, Kelurahan Kakaskasen Dua tersebut ikut dihadiri Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, Kelompok Sadar Wisata Kakaskasen Dua, serta undangan lainnya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Kunjung Bayar Utang, Warga Surabaya Ditusuk Hingga Meninggal Dunia

    Tak Kunjung Bayar Utang, Warga Surabaya Ditusuk Hingga Meninggal Dunia

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Munif Hariyanto kembali digelar di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (29/9/2025). Tiga terdakwa, yakni Achmad Firdil Akbar, Sobirin Amin, dan Hasan, hadir secara langsung. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Nurcahyo menghadirkan istri korban, Kiptyah, sebagai saksi kunci.

    Di hadapan majelis hakim, Kiptyah menceritakan detik-detik mencekam ketika mobil Toyota Rush yang ia tumpangi bersama Munif dihentikan secara paksa sepulang dari majelis dzikir di kawasan Jatipurwo.

    “Mobil kami ditabrak sepeda motor hingga berhenti. Dalam hitungan detik ada orang turun dari motor, langsung menusuk suami saya,” ungkapnya dengan nada bergetar.

    Menurut Kiptyah, usai kejadian Munif sempat dilarikan ke rumah sakit di Gresik, lalu dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Namun, nyawa suaminya tak tertolong dan meninggal beberapa hari kemudian.

    Saat diminta majelis hakim untuk menunjuk pelaku dari tiga terdakwa, Kiptyah mengaku tidak mengenali siapa penusuk suaminya. “Saya tidak tahu siapa yang menusuk suami saya,” tegasnya.

    Kesaksian lain disampaikan Fajar, kerabat korban, yang menyebut keluarga korban dan para terdakwa sudah menempuh jalur perdamaian. Menurutnya, terdakwa memberi santunan Rp50 juta.

    Majelis hakim kemudian memastikan sikap Kiptyah. “Apakah benar ibu memaafkan terdakwa? Apakah ibu ikhlas?” tanya hakim. Kiptyah pun menjawab ikhlas, membuat suasana ruang sidang mendadak haru.

    Sidang akan dilanjutkan Rabu (1/10/2025) dengan agenda pembacaan tuntutan JPU.

    Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Perak, motif utama pembunuhan adalah sakit hati terdakwa Achmad Firdil Akbar terhadap korban Munif yang disebut kerap ingkar janji dalam membayar utang. Firdil lalu merencanakan aksi balas dendam dengan menjanjikan imbalan Rp1 juta kepada Sobirin Amin jika berhasil melukai Munif.

    Rencana itu berkembang menjadi pembunuhan. Firdil menghubungi Sobirin agar mengajak Hasan dan Mat Tato (DPO) untuk mengeksekusi korban pada Selasa, 25 Februari 2025 seusai acara majelis dzikir di Surabaya.

    Hasan ditugasi menabrak mobil korban untuk memaksa berhenti, sementara Mat Tato bertindak sebagai eksekutor. Ketika mobil Toyota Rush bernopol W 1892 ON berhenti di dekat Pos Polisi Kelurahan Perak Timur, Munif turun memeriksa. Saat itu, Mat Tato langsung menusuk Munif dua kali di perut dan dada hingga korban tersungkur.

    Para pelaku kemudian melarikan diri. Korban sempat dirawat di RS Semen Gresik sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. Namun, pada 1 Maret 2025, Munif dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya. [uci/beq]

  • NICE PIK2 Jadi Magnet Baru, WITF 2025 Hadirkan Pameran Pariwisata Berkelanjutan

    NICE PIK2 Jadi Magnet Baru, WITF 2025 Hadirkan Pameran Pariwisata Berkelanjutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Industri pariwisata Indonesia bersiap memasuki babak penting. Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025 resmi akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, pada 9–12 Oktober 2025 mendatang.

    Acara ini diproyeksikan jadi magnet baru yang memperkuat posisi Indonesia di pasar pariwisata global.

    WITF dikenal sebagai pameran pariwisata terbesar di tanah air, dengan fokus mempertemukan pelaku industri domestik dan internasional.

    Tahun ini, ratusan exhibitor dari subsektor pariwisata dan buyers internasional dari berbagai negara dijadwalkan hadir. Momentum ini diharapkan mendorong lahirnya kesepakatan bisnis baru yang langsung berdampak pada sektor wisata daerah.

    Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto menegaskan dukungan penuh kementerian terhadap penyelenggaraan WITF. Ia menyoroti pentingnya membuka ruang partisipasi lebih luas bagi desa wisata dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata (BPOP).

    “Kami menyambut baik peluang bagi desa wisata dan destinasi di daerah untuk dipasarkan langsung ke buyers global melalui WITF. Dukungan ini sejalan dengan program prioritas kementerian pariwisata, yakni Gerakan Wisata Bersih, Pariwisata Naik Kelas, serta pengembangan Desa Wisata,” ujar Hariyanto.

    Tak hanya mengedepankan sisi perdagangan, WITF 2025 juga membawa visi keberlanjutan. Seluruh rangkaian kegiatan akan dirancang sebagai green event dengan perhitungan jejak karbon secara profesional.

  • Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    Dahului Presiden Prabowo, Kapolri Sudah Bentuk Tim Reformasi Polri Beranggotakan 52 Perwira Tinggi

    GELORA.CO – Di tengah sorotan tajam terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), muncul gebrakan baru dari pemerintah, yaitu pembentukan Tim Komite Transformasi Reformasi Polri.

    Langkah ini menyusul gelombang demonstrasi nasional akhir Agustus 2025 yang menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum tersebut.

    Namun, di tengah Presiden Prabowo sedang menggodok tim komite, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani surat perintah pembentukan tim internal yang beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah.

    Tim ini diharapkan menjadi motor perubahan internal Polri, dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, sesuai visi “Grand Strategy Polri 2025–2045”.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memenuhi harapan masyarakat.

    Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Komite Reformasi Kepolisian, menunjuk mantan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. 

    Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut diajak bergabung, menyuarakan pentingnya introspeksi dan penegakan hukum yang humanis.

    “Polri kerap disudutkan dan dianggap perekayasa hukum. Padahal secara umum Polri baik. Banyak polisi yang betul-betul melayani masyarakat hingga daerah terpencil,” ujar Mahfud dalam Forum Belajar Bersama yang dihadiri jajaran Polri.

    Langkah reformasi ini juga dipicu oleh tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

    Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa selama aksi tersebut, sebagian diduga akibat kekerasan aparat.

    Desakan publik semakin menguat. Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir dari demonstrasi besar-besaran, reformasi Polri menjadi salah satu poin utama.

    Tuntutan jangka pendek menyoroti kekerasan aparat dan meminta pembentukan tim investigasi independen. Sementara tuntutan jangka panjang mencakup revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi Polri.

    Meski tim reformasi telah dibentuk, kritik tetap mengalir. 

    Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai reformasi tidak akan efektif jika hanya dilakukan dari dalam.

    “Langkah awal yang paling konkret adalah mengganti pimpinan tertinggi Polri,” ujarnya.

    Ia menyoroti masa jabatan Jenderal Listyo Sigit yang dinilai terlalu lama tanpa perubahan signifikan.

    Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, turut mengkritik.

    Menurutnya, tradisi kepolisian jarang mempertahankan Kapolri lebih dari lima tahun.

    “Sudah waktunya. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan,” kata Panda.

    Di sisi lain, pemerintah mulai merancang reformasi struktural melalui Komisi Reformasi Polri yang akan diteken lewat Keputusan Presiden.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut komisi ini akan merumuskan perubahan dan menyerahkannya kepada Presiden.

    Berikut daftar 52 perwira dalam Tim Transformasi Reformasi Polri yang Dibentuk Kapolri.

    1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pelindung

    2. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo selaku Penasihat

    3. Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat selaku Pengarah Transformasi Bidang Organisasi

    4. Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran selaku Pengarah Transformasi bidang Operasional

    5. Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus selaku Pengarah Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    6. Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada selaku Pengarah Transformasi bidang Pengawasan

    7. Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Ketua Tim

    8. Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak selaku Wakil Ketua Tim I

    9. Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo selaku Wakil Ketua Tim II.

    10. Sahlisosek Kapolri Irjen Kristiyono selaku Sekretaris I

    11. Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Sekretaris II

    12. Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri Kombes Kusworo Wibowo selaku Sekretaris III.

    13. Akreditor Propam Kepolisian Madya tk. I Divisi Propam Polri Kombes Iman Immanudin selaku anggota

    14. Sekpri Kapolri Spripim Polri Kombes Ferli Hidayat selaku anggota.

    15. Kasubaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo selaku anggota.

    16. Pamen Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution selaku anggota.

    17. AS SDM Polri Irjen Anwar selaku Ketua Transformasi bidang Organisasi.

    18. Waastamarena Kapolri Irjen Andik Setiyono selaku anggota

    19. Karodalpers SSDM Polri Brigjen Erthel Stephan selaku anggota

    20. Karojianstra SSDM Polri Brigjen Agoes Soejadi Soepraptono selaku anggota

    21. Karowatpers SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto selaku anggota.

    22. Karolemtala Stamarena Polri Brigjen Haryadi selaku anggota.

    23. Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga selaku Ketua Transformasi bidang Operasional.

    24. Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edi Murbowo selaku anggota.

    25. Dirtindak Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo selaku anggota.

    26. Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid selaku anggota

    27. Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Rudy Hariyanto selaku anggota

    28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri Brigjen Dedy Murty Haryadi selaku anggota.

    29. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Pelayanan Publik.

    30. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin selaku anggota

    31. Karorenmin Baintelkam Polri Brigjen Witnu Urip Laksana selaku anggota

    32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Bakharuddin Muhammad Syah selaku anggota

    33. Karojakstra Stamarena Polri Brigjen Adex Yudiswan selaku anggota

    34. Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi selaku Ketua Dukungan TIK

    35. Karotekkom Div TIK Polri Brigjen Indarto selaku anggota.

    36. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim selaku Ketua Transformasi bidang Pengawasan.

    37. Wairwasum Polri Irjen Merdisyam selaku anggota

    38. Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Yudo Hermanto selaku anggota.

    39. Karorenmin Itwasum Polri Brigjen Ucu Kuspriadi selaku anggota.

    40. Irwil III Itwasum Polri Brigjen Herukoco selaku anggota.

    41. Karo Provos Divisi Propam Polri Brigjen Naek Pamen Simpanjuntak selaku anggota.

    42. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Eko Rudi Sudarto selaku Ketua Bidang Lemdik.

    43. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Irjen Midi Siswoko selaku anggota.

    44. Karorenmin Lemdiklat Polri Brigjen Mohamad Syaripudin selaku anggota.

    45. Dosen Kepolisian Utama tk II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Umar Surya Fana selaku anggota.

    46. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho selaku Ketua Transformasi bidang Media.

    47. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku anggota.

    48. Karomulmed Divisi Humas Polri Brigjen Ade Ary Syam Indradi selaku anggota.

    49. Kadivkum Polri Irjen Victor Theodorus Sihombing selaku Ketua Bidang Regulasi.

    50. Karobankum Divkum Polri Brigjen Veris Septiansyah selaku anggota.

    51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Akhmad Yusep Gunawan selaku anggota.

    52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Singgamata selaku anggota.

  • KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    KRI Bima Suci-945 sandar di Dermaga Hatta Makassar

    Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia

    Makassar (ANTARA) – Kapal Latih kebanggaan TNI AL, KRI Bima Suci-945, sandar di Dermaga Hatta Selatan, Makassar untuk melakukan pelatihan di wilayah Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) VI di Makassar.

    “Ini dalam rangka Lattek Pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2025 oleh taruna AAL tingkat III a
    Angkatan ke-72,” kata Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Azis di Makassar, Sabtu.

    Kedatangan taruna Akademi Angkatan Laut.(AAL) tersebut disambut dengan semangat dan sorak-sorai saat parade roll saat di atas tiang kapal yang menampilkan kekompakan, kedisiplinan dan semangat juang bahari sejati.

    “Momen seperti ini merupakan satu hal yang menarik dan disambut dengan gembira, baik lingkup TNI AL maupun masyarakat setempat,” kata Azis.

    Kondisi itu terlihat saat iring-iringan KAL Mamuju-II.6-64 dan KAL Suluh Pari II-6-60 serta enam kapal pinisi tradisional yakni Pinisi Tungguma, Adama, Kita, Malaika dan Nusantara turut mengiringi kedatangan KRI Bima Suci di perairan Makassar.

    Sementara itu, masing-masing kapal membawa delegasi penuh warna dari pengurus daerah Kodaeral VI Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, putra putri maritim Indonesia PPMI, Pramuka Saka Bahari, serta siswa-siswi dari satuan pendidikan cabang Makassar Yayasan Hangtuah menyambut penuh semangat.

    Sementara itu, komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto yang juga menjabat sebagai dan satgas kjk 2025, memimpin penurunan pasukan dan menerima penghormatan dan pengalungan syal tradisional dari Komandan Kodaeral VI, kemudian dilanjutkan dengan penampilan atraktif Tari Paduppa yang memperkaya nuansa budaya dalam semangat kebangsaan.

    Sugeng mengatakan pihaknya sangat terharu menerima sambutan dan antusiasme masyarakat kota Makassar.

    “Kami sangat senang dan bersyukur, dengan kehadiran KRI Bima suci di kota ini yang bukan hanya menjadi momen kebanggaan, tetapi juga semangat persatuan laut dan darat dalam satu nafas kebaharian Indonesia,” jelasnya.

    Dia mengatakan, kunjungan KRI Bima Suci di Makassar ini, membawa makna strategis yang lebih luas, karena bukan hanya pelayaran latihan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan diplomasi memperkenalkan budaya maritim bangsa serta memberikan pengalaman berharga pada taruna taruni AAL, karena akan membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mereka di masa mendatang.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sebut Ada yang Tak Beres soal Pengerjaan Proyek Lampu Jalan, Pemkab Tuban Melawan

    KPK Sebut Ada yang Tak Beres soal Pengerjaan Proyek Lampu Jalan, Pemkab Tuban Melawan

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menepis temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara harga dan spesifikasi tiang serta kap lampu pada proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).

    Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) DLHP Tuban, Slamet Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh pengerjaan proyek telah sesuai dengan ketentuan.

    “Kalau menurut saya, yang dimaksud tidak sesuai spesifikasinya itu dari mana? Yang jelas kita sudah menyesuaikan semua sesuai dengan spesifikasi,” kata Slamet, Jumat (19/9/2025).

    Ia menyebut pengadaan PJU merujuk pada standar harga satuan yang berlaku, bahkan berada di bawah standar. “Saya kira sudah di bawah standar harga satuan semua yang kita gunakan,” ujarnya.

    Menurut Slamet, evaluasi pekerjaan juga dilakukan secara berkala oleh jajaran DLHP, termasuk kepala dinas. “Evaluasi tetap ada. Dari dinas sendiri juga selalu mengevaluasi hasil kinerja, terutama Pak Kepala Dinas akan selalu mengevaluasi,” imbuhnya.

    Meski demikian, Slamet mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan proyek. “Yang namanya manusia tetap ada kurangnya, tidak ada yang sempurna,” ucapnya.

    Slamet menegaskan, pengerjaan proyek PJU melibatkan banyak rekanan yang dipilih melalui e-katalog, bukan hanya satu pihak. Ia menyebut, proyek PJU tahun lalu menyerap anggaran sekitar Rp68 miliar dengan pembangunan 2.010 titik pada tahap pertama. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi 2.717 titik dalam perubahan APBD.

     

    Selasa siang, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

  • Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Ditunda, Sidang Sengketa Lingkungan Hidup di Tulungagung Seret Bos Showroom K-Cunk Motor

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Tulungagung menunda sidang perdana sengketa lingkungan hidup yang menyeret nama Suryono Hadi Pranoto alias K-Cunk Motor, bos show room Tulungagung. Agenda sidang yang seharusnya membacakan surat gugatan dan jawaban tergugat ditunda hingga 30 September 2025 mendatang.

    Majelis hakim yang dipimpin langsung Ketua PN Tulungagung Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H memutuskan untuk menunda sidang, dengan alasan salah satu tergugat utama tidak hadir di ruang persidangan.

    Kasus tersebut bermula dari gugatan Hariyanto dengan menunjuk Kantor Hukum Yustitia Indonesia di bawah pimpinan Presiden Direktur Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M. Sebagai kuasa hukum, Yustitia Indonesia menghadirkan advokat senior Hendro Blangkon, S.H., M.Kn. bersama timnya.

    Ada empat pihak tergugat dalam perkara ini. Masing-masing, Suryono Hadi Pranoto alias Kacunk (Tergugat I), pemilik usaha.

    UD K-Cunk Motor (Tergugat II), sebagai badan usaha, Kepala Desa Nglampir (Tergugat III) dan Kepala Desa Keboireng (Tergugat IV).

    Namun, Suryono Hadi Pranoto, yang juga pemilik UD K-Cunk Motor tidak hadir. Hal tersebut yang membuat majelis hakim menunda jalannya persidangan.

    Kuasa Hukum Suryono Hadi Pranoto, Edi Sumarno alias Mbah Gantol enggan berkomentar terkait hal tersebut. Sedangkan, Kuasa hukum penggugat, Hendro Blangkon, menilai penundaan ini merugikan kepentingan hukum.

    “Rentang waktu penundaan yang terlalu panjang jelas menghambat proses peradilan. Apalagi perkara ini menyangkut lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi perhatian serius negara,” tegasnya usai sidang.

    Perkara ini menjadi perhatian publik. Sehingga jalannya sidang dikawal ketat oleh sejumlah aktivis, mengingat isu kerusakan lingkungan kini menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sidang akan dilanjutkan akhir September. Semua pihak diharapkan dapat hadir, lantaran publik menunggu keseriusan semua pihak dalam menghadirkan keadilan sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan bersama

    Sementara yang hadir dalam sidang kali ini, Kades Nglampir Subandi dan Kades Keboireng Supirin dan Manajer K-Cunk Wahyu. [nm/kun]

  • DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, menjadi sorotan publik seiring dengan adanya peristiwa siswa keracunan pasca mengonsumsi menu MBG di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Peristiwa tersebut memancing animo banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bahkan mereka melalui Komisi IV juga memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, beserta pihak terkait persoalan di Tlanakan, Pamekasan.

    Selain Korwil BGN Pamekasan, juga terdapat Kepala Dapur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Larangan Tokol, Tlanakan, termasuk perwakilan Yayasan Bergema Center, serta beberapa pihak terkait lainnya di Ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (15/9/2025).

    Bahkan dalam rapat antara Komisi IV bersama pihak MBG, terkuak fakta jika terdapat sebanyak 33 dapur MBG di Pamekasan, dinyatakan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi alias SLHS. Padahal syarat tersebut sangat krusial guna menjamin keamanan menu MBG bagi para penerima.

    “Sekitar 33 SPPF program MBG di Pamekasan, belum mengantongi SLHS dan masih dalam proses pengurusan. Menang selama ini masih belum masuk juknis, tapi nanti kita wajibkan sambil lalu melapor ke pusat. Jadi semuanya on proses,” kata Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto.

    Meski begitu, pihaknya juga berupaya maksimal untuk untuk memenuhi kebutuhan sesuai prosedur yang ditetapkan. “Selama ini kelayakan gizi di Pamekasan, kita masih mengandalkan ahli gizi dengan koordinasi bersama Dinas kesehatan (Dinkes) setempat,” ungkapnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin menilai ketiadaan SLHS justru sangat berpotensi besar sekaligus dapat menjadi pemicu kasus keracunan. “Kondisi ini tentu sangat riskan dan sangat berpotensi besar menjadi pemicu keracunan, karena pengelolaan makanan tidak terkontrol,” sesalnya.

    “Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada BGN RI agar SPPG yang belum lengkap persyaratannya sesuai SE (Surat Edaran) Kemendagri RI, untuk sementara tidak diberi rekomendasi beroperasi. Ini demi menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan,” tegas Halili.

    Terlebih politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menyatakan jika persoalan perizinan tidak ribet dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. “Dinkes Pamekasan, juga sudah memberikan penjelasan proses penerbitan SLHS, di mana sertifikat itu dipastikan akan dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. [pin/kun]