Xcloud.id

Tag: Hariyanto

  • 31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    31.000 Personel dan Sarpras SAR Disiagakan

    JAKARTA – Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan stakeholder terkait menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat pada November 2025 hingga Februari 2026.

    Apel yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berlangsung di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu, 5 November. Apel ini juga dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, dan jajaran Forkopimda Riau.

    Sebanyak 31.000 personel gabungan TNI–Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan instansi terkait disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau.

    Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan langsung oleh Kapolda dan Pangdam, meliputi drone pemantau, rubber boat, pompa air dan nozzle, rescue truck, peralatan selam, kendaraan taktis, water treatment unit, hingga peralatan medis dan ambulans. Berbagai sarana tersebut disiapkan untuk memastikan kesiapan operasi penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi bencana.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, apel bersama ini dilakukan untuk memperkuat komitmen seluruh unsur dalam kesiapsiagaan, terutama memasuki periode cuaca ekstrem sebagaimana diprediksi BMKG.

    “Apel ini menguatkan komitmen dan menentukan langkah ke depan menghadapi situasi tanggap bencana hidrometeorologi, yang menurut laporan BMKG meningkat pada November 2025 sampai Februari 2026,” ujar Irjen Herry dalam keterangannya, Rabu, 5 November. 

    Selain gelar pasukan dan sarpras, Polda Riau juga melaksanakan simulasi penanganan bencana untuk menguji respons cepat dan sinergi lintas instansi, mulai dari mobilisasi personel, pengaturan lalu lintas, hingga skenario penyelamatan korban di air.

    Simulasi evakuasi di pesisir juga dilakukan, mengingat potensi gelombang tinggi di tiga wilayah pesisir prioritas yaitu Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

    “Kita simulasikan bagaimana menyelamatkan korban, termasuk dengan sekoci dan peralatan air lain, khususnya di wilayah pesisir,” jelas Kapolda.

    Irjen Herry juga menyampaikan, meski curah hujan diprediksi meningkat, ancaman Karhutla tetap harus diwaspadai karena pola cuaca ekstrem dapat berubah sewaktu-waktu. Ia mencontohkan penanganan cepat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu yang berhasil dipadamkan dalam waktu dua jam berkat kolaborasi lapangan seluruh unsur terkait.

    Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan kesiapsiagaan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. “Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi rakyat dalam situasi apa pun, terutama pada masa-masa sulit,” katanya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Basarnas, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan relawan yang terus bersinergi dalam mitigasi dan respons bencana. “Semoga langkah kolaboratif ini terus kita jaga demi keselamatan dan ketenangan masyarakat Riau,” tutupnya

    Apel turut dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, Kepala BNNP Brigjen Christ Reinhard Pusung, Kajati Riau Sutikno, Kepala Basarnas Riau Budi Cahyadi, dan Kepala BMKG Riau. 

  • Abdul Wahid Ditangkap KPK, Wagub SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Riau

    Abdul Wahid Ditangkap KPK, Wagub SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Plt Gubernur Riau

    Bisnis.com, PEKANBARU — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti situasi di Pemerintah Provinsi Riau pasca penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

    Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi KPK pada Rabu (5/11/2025), Kemendagri langsung menerbitkan radiogram bernomor 100.2.1.3/8861/SJ yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau. 

    Dalam surat tersebut, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto secara resmi ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau untuk mengambil alih seluruh kewenangan gubernur hingga adanya kebijakan lebih lanjut.

    Penunjukan tersebut ditegaskan dalam radiogram yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri. 

    “Penunjukan Plt Gubernur ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau tetap berjalan dengan baik,” demikian isi poin penting dalam surat tersebut.

    Langkah cepat ini diambil Kemendagri sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dan administratif pasca penetapan tersangka terhadap kepala daerah aktif.

    Dengan penugasan tersebut, SF Hariyanto kini resmi memimpin jalannya pemerintahan di Riau sebagai Plt Gubernur, termasuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat provinsi.

    Sementara itu, Kemendagri juga menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Riau serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Abdul Wahid berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

    Johanis menjalankan bahwa, mulanya disepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 2,5%, sehingga penambahan anggaran yang semulanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, naik Rp106 miliar.

  • Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    JAKARTA – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri)

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Pendakwah, Ustaz Abdul Somad. (ANTARA/Muhammad Iqbal)

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024.

  • Kemendagri tunjuk Wagub Riau gantikan Gubernur yang ditahan KPK

    Kemendagri tunjuk Wagub Riau gantikan Gubernur yang ditahan KPK

    “Ya kita telah menerima radiogram dari Mendagri,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menggantikan Gubernur Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

    Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Syahrial Abdi membenarkan adanya penunjukan tersebut. Dia mengaku juga telah menerima penunjukan melalui radiogram dengan keterangan amat segera nomor 100.2.1.3/8861/SJ.

    “Ya kita telah menerima radiogram dari Mendagri,” katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Rabu.

    Dalam radiogram itu disampaikan bahwa berkenaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Abdul Wahid (masa jabatan 2925-2030) oleh KPK pada 3 November maka disampaikan ada empat poin oleh Mendagri.

    Pertama berdasarkan Pasal 65 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenang.

    Kedua berdasarkan Pasal 66 ayat 1 UU no. 23 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

    Poin ketika untuk itu dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau diminta kepada Wagub Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut.

    “Demikian untuk dimaklumi dan mendapat perhatian dalam pelaksanaannya,” tulis poin terakhir radiogram tersebut.

    Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Abdul Wahid secara resmi ditampilkan sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, serta Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah UAS Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau yang Kini Diciduk KPK

    Kisah UAS Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau yang Kini Diciduk KPK

    GELORA.CO – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024. (*)

  • AHY Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan

    AHY Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan peninjauan terhadap proyek revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi pada Jumat (31/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, AHY didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Ketua DPC Partai Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo.

    Proyek revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan ini telah dimulai sejak Oktober 2024 dengan total anggaran Rp152 miliar. Pengerjaan revitalisasi ini sudah mencapai 52 persen dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2025, dengan target operasional pada Januari 2026. AHY menjelaskan bahwa proyek ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan putaran ekonomi Banyuwangi.

    Pasar Induk Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama, yang terdiri dari pasar sisi utara setinggi dua lantai dengan 209 kios/los dan pasar sisi selatan yang juga setinggi dua lantai dengan 568 kios/los. Total luas bangunan utama pasar mencapai 15.872 meter persegi dan kapasitas 777 kios/los.

    “Proyek ini sudah dikerjakan kurang lebih selama satu tahun dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2025 agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan harapannya bahwa revitalisasi pasar ini dapat menghidupkan ekonomi lokal dengan menciptakan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. “Dengan hadirnya pasar induk yang telah direvitalisasi ini, mudah-mudahan semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat di Banyuwangi,” kata AHY.

    Selain itu, AHY juga mengapresiasi arsitektur pasar yang tetap mempertahankan kekhasan Banyuwangi. Pasar Induk Banyuwangi didesain dengan arsitektur khas Osing, yang merupakan budaya asli Banyuwangi. Desain ini termasuk area pasar basah, pasar kering, dan area kuliner, yang juga dilengkapi dengan gedung parkir.

    Asrama Inggrisan, yang juga direvitalisasi dalam proyek ini, merupakan salah satu cagar budaya di Banyuwangi. Asrama Inggrisan memiliki sejarah penting sebagai pusat komunikasi internasional pada masa lampau. Pada tahun 1870-an, Banyuwangi menjadi titik penghubung kabel telegrap bawah laut pertama yang menghubungkan Eropa dengan Australia.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian AHY adalah kemampuan proyek ini dalam menyerap tenaga kerja lokal. “Saya senang ada 250 pekerja setiap hari, yang sebagian berasal dari Banyuwangi. Mudah-mudahan proyek ini juga terus bisa membuka lapangan pekerjaan yang baik,” ungkap AHY.

    Project Manager revitalisasi Pasar Induk dan Asrama Inggrisan, Ikhwan Fatoni, menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan telah memasuki tahap finishing. Pekerjaan yang tersisa termasuk penyelesaian struktur, seperti tangga dan atap, serta pembuatan kios. Ia optimis proyek ini akan selesai tepat waktu pada Desember 2025.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungannya terhadap kemajuan Banyuwangi. “Semoga nantinya pasar dan asrama inggrisan yang tampil dengan wajah baru ini bisa menjadi destinasi baru bagi wisatawan sehingga semakin menggeliatkan ekonomi warga kami,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

  • Anggota Polres Cilegon Selingkuh dengan Mahasiswi di Hotel

    Anggota Polres Cilegon Selingkuh dengan Mahasiswi di Hotel

    Liputan6.com, Jakarta Personel Polres Cilegon ditahan di Polda Banten karena berselingkuh hingga melakukan hubungan badan dengan seorang mahasiswi. Peristiwa itu dilakukan di sebuah hotel di kawasan Pantai Cinangka, Kabupaten Serang. 

    Perbuatan itu dilakukan Brigadir HA dengan mahasiswi berinisial ES pada kisaran Juli 2025. Kemudian kasus tersebut dilaporkan pihak wanita ke Polres Cilegon, pada 04 Oktober 2025. 

    “Dari hasil pemeriksaan, diperoleh keterangan bahwa benar Brigadir HA pernah berada di vila tersebut bersama pelapor (ES) pada 16 Juli 2025 dan melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri sebanyak 2 kali,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, dalam keterangan resminya, Rabu, (29/10/2025). 

    Personel Propam sudah mendatangi hotel dan memeriksa ES serta anggota polri tersebut. Propam juga meminta keterangan dari istri Brigadir HA. 

    Kini, Brigadir HA yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Cinangka, Polres Cilegon itu akan menjalani sidang kode etik profesi Polri di Polda Banten. 

    Sebelum menjalani sidang, Brigadir HA kini mendekam di balik jeruji besi atau penempatan khusus (patsus) Polda Banten. 

    “Saat ini Bidpropam Polda Banten tengah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh salah satu personel Polres Cilegon. Yang bersangkutan juga telah ditempatkan di tempat khusus untuk pendalaman dan proses pemeriksaan lanjutan,” jelasnya.

  • Bhabinkamtibmas Cinangka Dipatsuskan Gegara Selingkuh dengan Mahasiswa

    Bhabinkamtibmas Cinangka Dipatsuskan Gegara Selingkuh dengan Mahasiswa

    GELORA.CO -Bhabinkamtibmas Polsek Cinangka, Brigadir HA ditempatkan di tempat khusus (Patsus) buntut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa berinisial ES.

    Tindakan tegas tersebut dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Banten setelah mendapat laporan ES atas dugaan pelecehan seksual.

    “Saat ini Bidpropam Polda Banten melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri oleh salah satu personel Polres Cilegon. Yang bersangkutan telah ditempatkan di tempat khusus untuk pendalaman dan proses pemeriksaan lanjutan,” kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Didik Hariyanto, Selasa, 28 Oktober 2025.

    ES melaporkan Brigadir HA ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Cilegon pada 4 Oktober 2025. Dalam laporannya, ES mengaku telah menjalin hubungan pribadi dengan Brigadir HA, tepatnya di sebuah vila di Kawasan Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten pada 16 Juli 2025.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Paminal Sie Propam Polres Cilegon melakukan pemeriksaan terhadap pelapor serta beberapa saksi, di antaranya pemilik dan pengelola vila di kawasan Cinangka, Serang.

    Hasil pendalaman, Brigadir HA pernah berada di vila tersebut bersama pelapor pada 16 Juli 2025 dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 2 kali.

    Paminal Polres Cilegon juga telah meminta keterangan terhadap istri sah Brigadir HA serta memeriksa terduga pelanggar. Brigadir HA pun mengakui perbuatannya telah menjalin hubungan pribadi dengan pelapor.

    Atas peristiwa ini, Brigadir HA diserahkan ke Bidpropam Polda Banten pada Kamis, 23 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 WIB dan di-Patsus-kan guna pendalaman dan proses penyidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. 

    “Pimpinan sudah menekankan, setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan diproses secara transparan dan akuntabel. Ini bagian dari upaya kami menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” kata Didik

  • Mbak Wali Kediri Lepas Kontingen Pramuka Garuda ke Coban Talun: Ajang Latih Kemandirian dan Daya Juang Anak

    Mbak Wali Kediri Lepas Kontingen Pramuka Garuda ke Coban Talun: Ajang Latih Kemandirian dan Daya Juang Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana penuh semangat mewarnai Halaman Balai Kota Kediri pada Senin (27/10/2025), ketika Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pelepasan Kontingen Pramuka Garuda Kota Kediri menuju Perkemahan Pramuka Garuda se-Jawa Timur 2025 di Bumi Perkemahan Coban Talun, Kota Batu.

    Sebanyak 10 anggota Pramuka Garuda, terdiri dari dua Pramuka Penegak dan delapan Pramuka Penggalang, berangkat mewakili Kota Kediri untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung 27–31 Oktober 2025. Perkemahan ini menjadi ajang pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai kepramukaan, sekaligus sarana menjalin persaudaraan antarpramuka dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa bangganya kepada para peserta yang akan membawa nama baik daerah. “Hari ini kita melepas anak-anak pramuka yang akan berkemah di Coban Talun. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, cinta tanah air, alam, dan sesama,” tutur Vinanda.

    Ia menekankan bahwa pengalaman di perkemahan akan menjadi bekal berharga bagi para pramuka untuk tumbuh sebagai generasi muda yang kuat dan berkarakter. “Harapannya, anak-anak bisa belajar banyak di sana. Ketika kembali ke Kediri, mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh, disiplin, dan mampu menjadi teladan bagi teman-temannya,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda Kwarcab Kota Kediri Sugeng Hariyanto menegaskan bahwa kegiatan kepramukaan berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda. “Di Pramuka, kita ditempa dengan nilai-nilai seperti cinta tanah air, kedisiplinan, dan hormat pada orang tua. Selain itu, kami juga akan menampilkan kesenian daerah dengan membawakan kisah ‘Asal Mula Gunung Kelud’,” jelasnya.

    Apel pelepasan kontingen ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Pj Sekda Ferry Djatmiko, serta para asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    Kegiatan kepramukaan ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga wujud nyata pembinaan karakter generasi muda Kota Kediri, agar tumbuh sebagai pribadi yang berdaya juang tinggi, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan semangat persaudaraan dan cinta tanah air. [nm/aje]

  • Tradisi Reog Iringi Sertijab Dandim Ponorogo: Letkol Arh Farauk Saputra Resmi Pimpin Kodim 0802

    Tradisi Reog Iringi Sertijab Dandim Ponorogo: Letkol Arh Farauk Saputra Resmi Pimpin Kodim 0802

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana haru sekaligus penuh semangat kekeluargaan mewarnai prosesi serah terima jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0802/Ponorogo dari Letkol Inf Dwi Soerjono kepada Letkol Arh Farauk Saputra, Sabtu (25/10/2025). Momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol keberlanjutan pengabdian TNI di Bumi Reog.

    Seremoni resmi digelar di Makorem 081/Dhirotsaha Jaya, dipimpin langsung oleh Komandan Korem 081/Dsj Kolonel Arm Untoro Hariyanto, dan dihadiri sejumlah pejabat Korem 081/Dsj. Seiring pergantian tersebut, jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo turut diserahterimakan dari Ny. Dina Soerjono kepada Ny. Nelly Farauk Saputra.

    Yang membuat momen ini semakin berkesan adalah tradisi penyambutan dan pelepasan Dandim di Makodim 0802/Ponorogo. Sejak di depan gapura, pejabat baru dan lama disambut hangat melalui pengalungan bunga dan pemberian hand bouquet oleh Kasdim Mayor Inf Agus Budi C bersama Wakil Ketua Persit KCK Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo.

    Setelah menerima laporan dari Komandan Jaga Plangton dan Pa Jaga, rombongan memasuki area Makodim disambut tari Reog Ponorogo, kesenian khas daerah yang sarat makna keberanian dan penghormatan. Di sepanjang jalan, anggota Kodim dan Persit berdiri berjejer memberikan penghormatan kepada kedua perwira dan istri mereka.

    Acara kemudian berlanjut di Gedung Paraduta, ditandai dengan tayangan selayang pandang serta sambutan dari pejabat lama dan baru. Selain itu juga dilakukan penyerahan cinderamata, hiburan dan doorprize, hingga penanaman pohon sebagai simbol regenerasi dan kesinambungan pengabdian.

    “Ini sudah menjadi tradisi bagi kami Kodim 0802/Ponorogo dalam menyambut kedatangan pejabat baru sekaligus pelepasan terhadap pejabat Komandan Kodim 0802/Ponorogo yang lama,” kata Kasdim 0802/Ponorogo Mayor Inf Agus Budi C.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tradisi tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan juga bentuk penghormatan dan penghargaan. “Ini merupakan upaya dalam meningkatkan hubungan kekeluargaan serta kebersamaan dan soliditas di antara Keluarga Besar Kodim 0802/Ponorogo,” ujarnya.

    Prosesi berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh haru, terutama saat melepas Letkol Inf Dwi Soerjono yang telah lama menjadi bagian dari keluarga besar Kodim Ponorogo. Para prajurit tampak menahan haru saat melepas pemimpin lama yang dikenal hangat dan dekat dengan anggotanya. (end/kun)