Tag: Hariyanto

Pisah Sambut Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Promosi ke Polda Papua

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pucuk pimpinan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi mengalami pergantian dari Kombes Pol Dr. Rama Samtama Putra ke Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan.

Dalam acara pisah sambut yang dilaksanakan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat malam (9/1/2026), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak jajaran kepolisian terus memperkuat kolaborasi dan sinergi menjaga kondusivitas daerah.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Banyuwangi, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Kombes Pol Rama selama memimpin Polresta Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan, selama 1,3 tahun Kombes Rama menjabat, ia memberi warna tersendiri bagi Banyuwangi, terutama dalam menghadirkan wajah Polri yang tegas namun humanis di tengah masyarakat.

“Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan. Semoga ke depan kita bisa melanjutkan sinergi baik yang selama ini sudah kami jalankan bersama Bapak Kombes Pol Rama Samtama Putra,” kata Ipuk.

Kombes Rama berhasil menjaga kondusivitas wilayah, sehingga Banyuwangi tetap aman, damai, dan rukun. Ipuk mengaku cara kepemimpinan beliau sangat berbeda dan membekas: tegas tetapi humanis, rajin menyapa semua kalangan, dan selalu hadir saat Banyuwangi membutuhkan keteduhan dan pengayoman. “Semoga di tempat tugas yang baru, Bapak Rama dapat terus membawa dedikasi tanpa batas seperti yang telah ditunjukkan di Banyuwangi,” imbuhnya.

Kombes Pol Dr. Rama Samtama Putra mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua. Sementara penggantinya, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, sebelumnya menjabat Dosen Utama Akpol Lemdiklat Polri.

Dalam sambutannya, Kombes Rama tak kuasa menahan tangis karena terharu mengenang kebersamaan dan dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi.

“Satu tahun tiga bulan saya menjabat, banyak sekali kenangan dan sangat berkesan. Tentu ini menjadi bekal yang baik buat saya di tempat tugas yang baru. Terima kasih kepada semuanya yang selama ini mendukung saya dan mohon doanya,” ujar Rama.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, menyatakan kesiapan untuk mengabdi dan melanjutkan sinergi yang telah terjalin.

“Saya mohon diterima dan diberikan dukungan seperti yang diberikan kepada senior kami (Kombes Rama) sebelumnya. Insya Allah, jiwa dan raga saya dedikasikan untuk masyarakat Banyuwangi,” tegasnya.

Hadir dalam pisah sambut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono; Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya; Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso; Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dan Siti Mafrochatin Ni’mah.

Selain itu, hadir juga Ketua MUI Banyuwangi KH Muhaimin Asmuni; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh lintas agama; organisasi keagamaan; organisasi kemahasiswaan; insan pers; hingga instansi lainnya. [kun]

10/01/2026 22:27
Jabatan Kepala BKPSDM dan Sekretaris DPRD Pasuruan Kosong, Pemkab Gerak Cepat Tunjuk Plt

Pasuruan (beritajatim.com) – Kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menegaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan pada jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. “Pemkab Pasuruan memastikan tidak ada kekosongan jabatan,” ujar Yudha.

Untuk mengisi jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, pemerintah daerah menunjuk Agus Hariyanto sebagai pelaksana tugas. Sementara jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan kini dijabat sementara oleh Laylin. Keduanya berasal dari internal instansi masing-masing guna menjaga kesinambungan kinerja organisasi.

Penunjukan pelaksana tugas dari internal dinilai penting agar proses transisi kepemimpinan berjalan stabil dan terukur. “Jabatan yang ditinggalkan pejabat purna tugas langsung diisi pelaksana tugas agar fungsi organisasi tetap berjalan normal,” tegas Yudha.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih melakukan pertimbangan terkait mekanisme pengisian jabatan definitif untuk kedua posisi tersebut. Keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati Pasuruan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme pengisian jabatan definitif nantinya dapat ditempuh melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan, maupun melalui rotasi pejabat antarinstansi. “Pengisian jabatan definitif nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan bupati,” tutur Yudha.

Penataan jabatan ini juga dilakukan bersamaan dengan rencana restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Restrukturisasi tersebut bertujuan membentuk organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, dan efisien.

Sinkronisasi antara struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru dengan pengisian pejabat menjadi prioritas agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal. “Dengan adanya penataan ulang SOTK, tentu pengisian jabatan juga akan disesuaikan,” tutup Yudha. [ada/beq]

07/01/2026 11:11
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Langkah Nyata Pemulihan Tesso Nilo: Sawit Ditumbangkan, Hutan Dikembalikan

Pelalawan –

Upaya restorasi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memasuki babak baru. Satu per satu pohon sawit yang selama ini merambah kawasan konservasi Tesso Nilo ditumbangkan.

Seiring itu, ratusan masyarakat di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan menyerahkan kembali 633 hektare lahan yang selama ini mereka tempati kepada negara. Para warga yang semula menempati lahan Tesso Nilo direlokasi keluar.

Seperti diketahui, luas lahan konservasi di Tesso Nilo saat ini semakin berkurang seiring masifnya perkebunan sawit. Berdasarkan data Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dari total 81.000 hektare lahan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, luas hutan Tesso Nilo kini tersisa 16.000 hektare.

Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyaksikan penumbangan sawit di Tesso Nilo, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

Aksi penanaman pohon yang dilaksanakan pada Sabtu (20/12/2025) menandai dimulainya restorasi di kawasan Tesso Nilo. Langkah nyata ini menjadi awal pemulihan Tesso Nilo yang selama ini semakin terhimpit perkebunan sawit.

Penanaman pohon dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen pol Herry Heryawan, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Kajari Riau Sutikno.

Penumbangan Pohon Sawit

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan konservasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

“Kalau secara simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kebalikan Taman Nasional pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi,” ujar Raja Juli.

Menteri Raja Juli menyampaikan terima kasih kepada warga Desa Bagan Limau yang bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berada di kawasan TNTN tersebut. Menurutnya, rekonsiliasi ini sebagai upaya win-win solution.

“Apa yang terjadi pada hari ini akan menjadi teladan bagi tempat-tempat lainnya, bukan berarti ada permusuhan terhadap masyarakat, tetapi kita mengembalikan fungsi taman nasional kepada porsinya sebagai hutan konservasi,” kata Raja Juli.

Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melakukan penanaman pohon kembali di lahan TNTN, Sabtu (20/12/2025). Foto: dok. Polda Riau

Relokasi Warga

Raja Juli menegaskan relokasi masyarakat dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini bukan sebagai bentuk permusuhan, melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

“Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarakat Desa Bagan Limau, Bapak Ibu adalah uswah hasanah adalah contoh teladan, di mana dialog sebagai rekonsiliasi, sebagai upaya menjadi win-win solution, kemenangan bersama. Atas kebesaran hati Bapak Ibu sekalian dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Sebanyak 228 keluarga direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare. Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 keluarga. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 keluarga dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 keluarga.

Menhut Raja Juli Antoni memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Foto: Dok. Kemenhut

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan di bawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA di bawah Kementerian ATR/BPN.

“Kita jadi TORA, sehingga bapak ibu, punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wamen ATR/BPN,” tuturnya.

Penanaman Pohon

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli bersama jajaran Forkopimda juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari mahoni 30 ribu batang, trembesi 15 ribu batang, sengon 15 ribu batang, jengkol 9.000 batang, dan kaliandra 5.000 batang.

Halaman 2 dari 2

(mea/dhn)

22/12/2025 20:05
Kajari Madiun Ungkap Terdakwa Pemelihara Landak Jawa Tolak Mediasi

Madiun (beritajatim.com) — Persidangan perkara pemeliharaan enam ekor landak jawa di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun mengungkap sejumlah fakta baru yang berlawanan dengan citra terdakwa sebagai warga biasa yang tidak memahami hukum.

Terdakwa Darwanto bin Jaikun justru disebut mengetahui status satwa dilindungi dan menolak penyelesaian damai sejak awal proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyampaikan bahwa aparat kepolisian telah membuka ruang mediasi berulang kali sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Penyidik sudah menawarkan mediasi sejak tahap penyelidikan hingga menjelang penetapan tersangka, tetapi selalu ditolak,” kata Achmad Hariyanto Mayangkoro, Jumat (20/12/2025).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi membenarkan hal senada. Ia menyebut sedikitnya tiga kali pendekatan persuasif dilakukan oleh penyidik, namun sikap terdakwa membuat proses hukum tetap berlanjut hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan ke kejaksaan.

Perkara bermula dari laporan puluhan warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, yang mencurigai adanya satwa dilindungi dipelihara di rumah Darwanto. Setelah dilakukan pengecekan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Madiun, ditemukan enam ekor landak jawa dalam kondisi hidup tanpa dokumen perizinan.

Dalam persidangan, Darwanto mengakui bahwa ia mengetahui landak jawa termasuk satwa yang dilindungi. Ia juga mengungkapkan bahwa hewan tersebut ditangkap menggunakan jaring yang dipasang di area kebun belakang rumahnya sejak tahun 2021.

Saksi dari BKSDA Madiun menegaskan bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik izin penangkaran maupun pemeliharaan satwa dilindungi. Fakta tersebut memperkuat unsur pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

Jaksa juga menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa larangan menangkap dan memelihara satwa dilindungi telah diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Aturan tersebut melarang setiap orang untuk menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Fakta lain yang mencuat di persidangan adalah latar belakang terdakwa. Meski tercatat sebagai petani, Darwanto diketahui aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk pernah bergabung dengan MAKIM dan Banaspati serta menjabat posisi struktural di salah satu DPC organisasi tersebut.

Menurut jaksa, latar belakang tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki akses terhadap informasi dan pemahaman hukum yang memadai, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat awam yang tidak mengetahui aturan.

Hingga saat ini Darwanto masih menjalani penahanan di rumah tahanan negara sejak 16 Oktober 2025 dan perkara pemeliharaan landak jawa tersebut masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. (rbr/ted)

21/12/2025 23:18
Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Utama hingga Kapolres di Polda Banten Regional 21 Desember 2025

Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Utama hingga Kapolres di Polda Banten
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi pejabat utama serta Kapolres di lingkungan Polda Banten.
Pelaksana Harian (Plh) Kabid Humas Polda
Banten
AKBP Meryadi mengonfirmasi mutasi tersebut berdasarkan surat telegram Nomor ST/2781/A, B, C, dan D/XII/KEP/2025.
Menurut Meryadi, mutasi dan rotasi merupakan hal yang wajar di tubuh Polri sebagai bagian dari pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.
“Mutasi ini dinamika organisasi Polri dalam rangka peningkatan kinerja, penyegaran, serta pengembangan karier personal,” kata Meryadi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
Sejumlah pejabat utama
Polda Banten
yang mengalami mutasi antara lain Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Banten Kombes Pol Hendra Kurniawan yang digantikan Kombes Pol Iwan Sonjaya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Banten Kombes Pol M Darwis Debby Hermawan digantikan Kombes Pol Ari Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Banyumas.
Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Banten Kombes Pol Wahyudi dimutasi menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh. Posisinya digantikan Kombes Pol Resza Ramadianshah.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Banten Kombes Pol Leganek Mawardi digantikan AKBP Arief Kurniawan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto digantikan AKBP Maruli Ahiles Hutapea, yang pernah menjabat sebagai Kapolresta Serang Kota.
Selain itu, Komandan Satuan Brimob Polda Banten Kombes Pol Imam Suhadi digantikan oleh Kombes Pol Edi Suranta Sinulingga.
Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Banten Kombes Pol Alfaris Pattiwael digantikan Kombes Pol Andri Syahril.
Kabidkeu Polda Banten Kombes Pol Seffy Oktavia Brahma menggantikan Kombes Pol Retno Dwiyanti yang memasuki masa pensiun.
Sementara Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kabid TIK) Polda Banten Kombes Pol Dedi Ardiyanto digantikan oleh AKBP Ida Ketut Gahananta Krisna Rendra.
Di jajaran Polres, Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko diangkat menjadi Kabagbinkar Ro SDM Polda Jawa Barat.
Jabatannya sebagai Kapolres Serang digantikan AKBP Andri Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Pangandaran.
Sementara itu, jabatan Wakapolresta Tangerang juga mengalami pergantian, namun hingga kini belum diumumkan siapa pejabat penggantinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 20:54
BPBD Bojonegoro Siap Bantu Pencarian Korban Tenggelam di Bengawan Solo Tuban

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro melakukan ‘backup’ pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Sabtu (20/12/2025).

Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa upaya pencarian dilakukan bersama BPBD Tuban, Basarnas Pos Bojonegoro, dan unsur Potensi SAR dengan menyisir aliran sungai di sekitar lokasi kejadian.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan BPBD Tuban dan akan bergabung dalam pencarian,” ujarnya.

Sementara Kapolsek Kanor Polres Bojonegoro, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Slamet Hariyanto menjelaskan, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 WIB. Korban diketahui bernama Agus Winarto (39), warga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Korban sebelumnya berpamitan kepada istrinya, Kuntini, sekitar pukul 09.30 WIB untuk mencari ikan di Sungai Bengawan Solo.

Korban mencari ikan menggunakan rakit sederhana yang terbuat dari dua drum plastik berwarna biru. Saksi mata, Abdurahman, warga Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, melihat korban tengah beraktivitas di sungai dari atas tanggul sebelah barat Bengawan Solo.

“Saksi melihat korban turun dari rakit untuk memasang jaring ikan. Setelah itu korban berenang kembali ke arah rakit, namun diduga kelelahan dan akhirnya tenggelam,” ujarnya.

Pada hari pertama pencarian (H1), tim gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih dua kilometer dari titik awal kejadian dengan menggunakan dua perahu karet. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan besok dengan memperluas area penyisiran. [lus/suf]

21/12/2025 06:21
Dibeli Visa, Nama Stasiun LRT Jabodebek Kuningan Berganti Mulai 2026

Jakarta –

Perusahaan kartu kredit asal Amerika Serikat (AS), Visa bakal membeli naming rights atau hak atas penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan tahun depan. Hal ini sekaligus dengan akan adanya transaksi pembelian tiket LRT Jabodebek menggunakan kartu Visa contactless.

Awalnya, rencana tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2025. Namun, pelaksanaannya mengalami penundaan.

Asisten Manager Non-transport Commercialization LRT Jabodebek, Djayeng Hariyanto, menjelaskan bahwa mundurnya jadwal disebabkan karena implementasi hak penamaan stasiun dilakukan bersamaan dengan penerapan sistem pembayaran tap kartu Visa.

Saat ini, pihaknya terus memproses keperluan yang dibutuhkan agar kartu visa bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di LRT Jabodebek. Ia menargetkan rencana ini dapat terlaksana pada triwulan I 2026.

“Untuk Kuningan Visa itu, ternyata dari pihak Visa-nya itu berbarengan dengan pembayaran tap kartu Visa-nya. Dan kemarin kita sudah rapat, diusahakan triwulan 1 2026,” katanya di Stasiun LRT Jabodebek Cawang, Jakarta dikutip Jumat (19/12/2025).

Sebelumnya, Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan pihaknya sudah sepakat dengan Visa terkait hak atas penamaan tersebut. Selain itu kartu kredit Visa juga bisa untuk pembayaran tiket LRT Jabodebek.

“Kita sudah melakukan sign agreement dengan Visa. Jadi dengan menggunakan kartu kredit juga bisa menggunakan LRT Jabodebek. Jadi tidak hanya menggunakan Kartu Uang Elektronik. Ini juga sekaligus naming right di Stasiun Kuningan,” katanya dalam acara Dua Tahun Operasi LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Purnomosidi mengatakan rencana perubahan nama Stasiun dan pembayaran LRT Jabodebek dengan kartu kredit itu akan diimplementasikan mulai Oktober ataupun November 2025. Adapun kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun.

“Estimasi kita jika melihat timeline yang kita susun dengan mereka akan mulai di Oktober atau November. Untuk harga seingat saya sekitar Rp 7 miliaran per tahun,” katanya.

(eds/eds)

19/12/2025 11:40
Plt. Gubernur Riau Blak-blakan Usai Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Bisnis.com, PEKANBARU– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menjalankan proses penegakan hukum di Provinsi Riau.

Sikap tersebut ditegaskannya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK. Termasuk terkait informasi pemeriksaan yang dilakukan, kami bersikap terbuka dan mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua,” ujarnya Rabu (17/12/2025).

Menanggapi informasi dari juru bicara KPK terkait ditemukannya sejumlah uang dan dokumen saat penggeledahan di kediamannya, Hariyanto menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan dan tidak berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid beserta tersangka lainnya.

Dia menekankan seluruh proses yang dilakukan KPK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati.

“Seperti yang disampaikan juru bicara KPK, temuan-temuan tersebut akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Insyaallah kami bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak berbuat, mengapa harus alergi diawasi KPK. Justru kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

Hariyanto yang juga merupakan mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR menilai pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas birokrasi di daerah.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Plt Gubernur Riau pada Senin (15/12/2025) pagi dalam rangka penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan total uang hasil pemerasan dengan modus setoran atau “jatah preman” yang dikumpulkan dari sejumlah kepala UPT Dinas PUPR-PKPP dan disetorkan kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mencapai Rp4,05 miliar.

17/12/2025 14:12