Xcloud.id

Tag: Hariyadi Sukamdani

  • Wapres Gibran Kunjungi Redaksi Bisnis Indonesia

    Wapres Gibran Kunjungi Redaksi Bisnis Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor Bisnis Indonesia Group di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (11/12/2025).

    Orang nomor dua di Indonesia itu disambut oleh Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani dan Komisaris Bisnis Indonesia Dorothea Samola.

    Selanjutnya, Direktur Pemberitaan dan Produksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin; Direktur Pemasaran Hery Trianto; serta Presiden Direktur PT Aksara Solopos, Arif Budisusilo turut menyambut Wapres Gibran.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran dan redaksi Bisnis Indonesia saling bertukar pikiran untuk membahas isu-isu terkini di Tanah Air.

    Salah satunya terkait dengan penanganan bencana di Sumatra. Wapres Gibran menjelaskan saat ini pemerintah berfokus memberikan bantuan ke wilayah yang terdampak bencana banjir di Sumatra.

    Salah satu upaya pemerintah, yakni menggenjot perbaikan infrastruktur di Sumatra agar bisa kembali normal. Dengan demikian, lanjutnya, akses bantuan bisa lebih optimal menjangkau lokasi yang terdampak bencana.

    Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan bahwa penanganan bencana ini tidak akan lepas dari pantauan pemerintah pusat.

    Bahkan, Wapres Gibran mengaku akan bergantian dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memantau percepatan penanganan bencana di Sumatra.

    “Besok pulang dari Rusia, saya lihat jadwalnya Beliau langsung ke Aceh Tamiang dan Langkat. Jadi ini memang menjadi fokus kami selama dua minggu terakhir. Semua all out untuk melakukan percepatan penanganan dan pemulihan [bencana] di Sumatra,” ujar Wapres Gibran pada Kamis (11/12/2025). 

    Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi hingga hilirisasi juga turut menjadi pembahasan dalam kunjungan. Wapres Gibran pun mengarahkan agar hilirisasi di berbagai sektor harus bisa terus dilakukan agar Indonesia dapat bersaing secara global.

    Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses hilirisasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan lingkungan.

    Oleh sebab itu, Wapres memastikan bahwa pemerintah bakal menjalankan hilirisasi dengan regulasi yang berpihak pada lingkungan.

    “Namanya hilirisasi juga harus tetap menomorsatukan lingkungan,” katanya

    Di samping itu, Wapres Gibran juga menyinggung soal pentingnya ilmu coding dan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, ilmu teknologi itu harus bisa ditanamkan ke generasi penerus bangsa.

    Dia menegaskan bahwa pembelajaran coding dan AI ini bukan dimaksudkan untuk mencetak generasi muda menjadi programmer handal.

    Pasalnya, dengan adanya pembelajaran AI ini diharapkan dapat membuat pelajar di Tanah Air bisa berpikir kritis atau memiliki critical thinking.

    “Tapi kita mendorong anak-anak untuk di usia dini itu punya critical thinking dan berpikir komputasi. Jadi, itu kemarin yang sering kita gaungkan dan selain sekolah-sekolah. Selain sekolah-sekolah, kita juga masuk ke ini, pesantren-pesantren juga,” pungkasnya.

    Menutup kunjungannya, Gibran bersama komisaris dan direksi Bisnis Indonesia, termasuk jajaran redaksi hingga karyawan lainnya berfoto bersama.

    Di samping itu, Wapres Gibran juga mendapatkan ‘buah tangan’ berupa buku hasil produksi Bisnis Indonesia yang bertajuk “Potret Prabowonomics 365 Hari”.

    Terakhir, Wapres Gibran juga menerima serta plakat berisi naskah pemberitaan halaman depan koran Bisnis Indonesia dengan judul “Wapres Gibran: Hilirisasi Harus Ramah Lingkungan”.

  • Rayakan HUT ke-40, Hariyadi Sukamdani: Bisnis Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pergerakan Ekonomi RI

    Rayakan HUT ke-40, Hariyadi Sukamdani: Bisnis Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pergerakan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kontribusi Bisnis Indonesia, yang memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025, khususnya terhadap perekonomian RI.  

    Menurutnya, selama empat dekade, Bisnis Indonesia konsisten menyajikan informasi ekonomi dan bisnis yang menjadi rujukan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. 

    “Selama 40 tahun, kami menyajikan beragam informasi ekonomi dan bisnis yang menavigasi para pengambil keputusan baik pemerintahan maupun pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya,” katanya membuka BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Agenda BIG Conference merupakan rangkaian jelang ulang tahun Bisnis Indonesia memasuki usia ke-40. Menandai momen bersejarah tersebut, Hariyadi menegaskan bahwa Bisnis Indonesia akan terus berkomitmen memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. 

    Dia mengatakan BIG Conference 2025 menjadi semakin bermakna karena dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pembuat kebijakan.

    Hariyadi menjelaskan bahwa BIG Conference merupakan forum diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Nantinya, para stakeholders akan mengulas capaian ekonomi sepanjang tahun ini serta memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi pada 2026.

    “Perhatian yang kami hormati, BIG Conference atau Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar hari ini merupakan kegiatan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional bisnis dan para pengambil kebijakan untuk mengulas beragam perspektif  mengenai beragam capaian pada tahun ini dan mengulas prospek ekonomi pada tahun 2026,” tuturnya.

    Tahun ini, kegiatan BIG Conference juga digelar serentak di sejumlah kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

    Dia menyoroti bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5% dalam beberapa tahun terakhir. 

    Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah dan sinergi dunia usaha menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Hal itu juga diyakini dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengungkapkan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.

    Dia menyebut bahwa sejumlah program telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.

    “Dari program-program prioritas tersebut tentu saja ada capaian yang positif tapi ada juga catatan kritis yang perlu menjadi referensi dan evaluasi agar dapat ditingkatkan setelah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ucap Hariyadi.

  • BIG Conference 2025: Dorong Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi

    BIG Conference 2025: Dorong Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani secara resmi membuka acara Bisnis Indonesia Group atau BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Acara ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan nasional untuk membahas capaian ekonomi tahun berjalan serta arah kebijakan pada 2026. 

    Dalam sambutannya, Hariyadi menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan kuat dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurutnya, kombinasi kebijakan pemerintah dan kontribusi dunia usaha menjadi faktor utama dalam menjaga momentum tersebut.

    “Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, serta kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia akan mampu melompat menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Hariyadi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Desa Nelayan.

    Dia menyebut program-program tersebut memiliki capaian positif, namun memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengingatkan bahwa Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025. Dia menyebut tonggak sejarah tersebut sebagai momentum penting bagi perusahaan media yang selama empat dekade telah menyajikan informasi ekonomi dan bisnis untuk menavigasi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

    “BIG Conference hari ini menjadi rangkaian perayaan menuju usia ke-40 Bisnis Indonesia,” tandas Hariyadi. 

    BIG Conference 2025 menghadirkan pembicara dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Diskusi berfokus pada capaian ekonomi nasional sepanjang 2025 serta proyeksi arah kebijakan ekonomi 2026.

    Acara ini terselenggara serentak dengan kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

    Siaran langsung atau live streaming BIG Conference 2025 dapat disaksikan di situs www.bisnis.com dan Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s 

  • PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    Denpasar (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi termasuk tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura untuk memberikan kepastian hukum.

    “Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ada pun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, villa, hingga rumah secara harian.

    Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

    Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

    “Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung itu mereka akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian dan itu sangat efektif,” ucapnya.

    Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meski harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

    Ia berharap cara itu dapat diterapkan di Indonesia salah satunya di Provinsi Bali yang mayoritas geliat ekonominya didorong sektor pariwisata dan saat ini mengalami persoalan terkait tingkat okupansi hotel berizin.

    Pasalnya, keberadaan akomodasi itu dikeluhkan pelaku pariwisata dan pemerintah daerah termasuk di Bali karena tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberi dampak terhadap kelangsungan industri jasa akomodasi berizin.

    Dalam praktiknya, imbuh dia, akomodasi tidak berizin itu justru dijalankan oleh warga negara asing dengan pola berbagi keuntungan antara platform daring yang berpusat di Amerika Serikat itu dengan pemilik properti.

    “Kesalahannya adalah mereka menjual tidak dalam kaidah jasa akomodasi yang seharusnya. Pola sharing ekonomi sudah menjadi masalah di berbagai negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Arta Ardana Sukawati menambahkan skema Airbnb di Bali yaitu rumah atau properti warga dikontrak oleh warga negara asing (WNA), yang kemudian oleh WNA itu disewakan kembali kepada tamu lainnya lewat skema daring.

    Ada pun saat ini, tingkat hunian hotel di Bali diperkirakan mencapai rata-rata 60 persen.

    Okupansi itu tidak sebanding dengan kedatangan wisatawan khususnya mancanegara terus meningkat yang pada 2024 mencapai 6,3 juta orang atau melampaui periode sebelum pandemi COVID-19.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Hapus GIPI Dalam UU Kepariwisataan, Ketua Asosiasi Kecewa

    Pemerintah Hapus GIPI Dalam UU Kepariwisataan, Ketua Asosiasi Kecewa

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

    Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa UU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2 Oktober 2025.

    “Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang – Undang Pariwisata,” jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

    Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

    Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

    “Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama,” jelasnya.

    Pada saat yang sama, Hariyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pariwisata yang sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan GIPI sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah. 

    Atas hal itu, DPP GIPI berpandangan bahwa penetapan Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 2 Oktober 2025 menimbulkan keprihatinan dan sejarah kelam bagi industri pariwisata Indonesia.

    “Rumah besar asosiasi di sektor pariwisata yang selama ini dimanfaatkan untuk kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata secara nasional guna membangun serta mengembangkan pariwisata tiba-tiba hilang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025,” tandasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (2/10/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ini, yang salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisataan.

    “Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco dalam rapat paripurna. 

    Anggota Dewan yang hadir menyambut pernyataan tersebut dengan seruan setuju, dilanjutkan oleh satu kali ketokan palu oleh Dasco.

  • Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk mempercepat belanja pemerintah guna menggairahkan sektor perhotelan. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa okupansi hotel yang menurun banyak dipengaruhi oleh pengurangan belanja pemerintah. Hal ini merambat terhadap pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan.

    “Kan Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] juga bilang salah satu faktor adalah lambat spending-nya. Jadi, orang sudah keburu PHK. Jadi salah satunya agar bagaimana spending dipercepat sehingga hotel juga bisa terisi,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Bob melanjutkan, berdasarkan survei Apindo pada tahun lalu, sebanyak 50% pengusaha perhotelan telah mengurangi tenaga kerja, serta berpeluang mengurangi tenaga kerja apabila kondisi tak membaik.

    Untuk mengatasi hal tersebut, dia mendorong pemerintah untuk mempercepat belanja hingga mengguyur stimulus. Menurutnya, stimulus semestinya diberikan tak sekadar untuk membuat masyarakat bertahan, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi.

    Bob menyadari bahwa pemerintah telah memperpanjang insentif pajak penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pekerja pariwisata khususnya sektor horeka (hotel, restoran, kafe).

    Namun demikian, di samping mempercepat belanja, dia menilai pemerintah juga harus memantik kedatangan wisatawan ke Tanah Air demi menggerakkan sektor pariwisata.

    “Kalau perhotelan menurut saya government spending-nya yang harus ditingkatkan karena sebenarnya banyak tamunya kan dari government. Selain stimulus dari government, kemudian kedatangan turis juga kan harus dipancing,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan fenomena sejumlah hotel di Tanah Air menutup operasionalnya. Hal ini dipicu tingkat okupansi yang mengalami tren penurunan sepanjang tahun ini.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa fenomena itu salah satunya terjadi di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penurunan daya beli ditengarai sebagai faktor utama penyebab penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel.

    “Tadi pagi saya baru rapat internal untuk menggambarkan, satu contoh aja, Cikarang. Cikarang dekat sekali dengan Jakarta ya, tetapi ngedrop banget okupansinya. Sampai ada beberapa hotel tutup beneran,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    Tak hanya menghentikan operasional, pengusaha perhotelan di kawasan itu disebutnya bahkan mempertimbangkan untuk menjual bisnis mereka. Menurut Hariyadi, hal ini terbilang mengherankan. Pasalnya, dampak penurunan daya beli menjadi begitu terasa di kawasan industri yang mestinya menjadi penopang bisnis perhotelan.

    Pihaknya lantas memandang pengurangan anggaran pemerintah hingga penyesuaian yang dilakukan oleh industri turut memengaruhi okupansi penginapan di kawasan tersebut.

    “Impak memang ada satu, dari anggaran pemerintah yang dipotong itu ada pengaruh, tapi yang kedua itu industri. Ternyata industri itu juga mengurangi bujet termasuk vendornya, vendornya industri itu juga banyak yang mengurangi kunjungan,” ujarnya.

    Tren Okupansi Hotel Menurun

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 50,51% pada Agustus 2025.

    Berdasarkan berita resmi statistik pada Rabu (1/10/2025), BPS mencatat realisasi tersebut menurun 2,28% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau minus 4,34% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    TPK hotel klasifikasi berbintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali sebesar 69,54%, disusul Papua Selatan sebesar 58,17% serta DKI Jakarta sebesar 53,74% pada bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, BPS juga mencatat okupansi hotel klasifikasi nonbintang Tanah Air sebesar 25,79% per Agustus 2025.

    TPK hotel nonbintang tertinggi juga dicatatkan Bali, Papua Selatan, serta DKI Jakarta masing-masing sebesar 50,26%, 22,32%, serta 40,06%.

  • Bos PHRI Blak-blakan Banyak Hotel Tutup & Dijual, Ini Biang Keroknya!

    Bos PHRI Blak-blakan Banyak Hotel Tutup & Dijual, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan fenomena sejumlah hotel di Tanah Air menutup operasionalnya. Hal ini dipicu tingkat okupansi yang mengalami tren penurunan sepanjang tahun ini.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa fenomena itu salah satunya terjadi di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penurunan daya beli ditengarai sebagai faktor utama penyebab penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel.

    “Tadi pagi saya baru rapat internal untuk menggambarkan, satu contoh aja, Cikarang. Cikarang dekat sekali dengan Jakarta ya, tetapi nge-drop banget okupansinya. Sampai ada beberapa hotel tutup beneran,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    Tak hanya menghentikan operasional, pengusaha perhotelan di kawasan itu disebutnya bahkan mempertimbangkan untuk menjual bisnis mereka.

    Menurut Hariyadi, hal ini terbilang mengherankan. Pasalnya, dampak penurunan daya beli menjadi begitu terasa di kawasan industri yang mestinya menjadi penopang bisnis perhotelan.

    Pihaknya lantas memandang pengurangan anggaran pemerintah hingga penyesuaian yang dilakukan oleh industri turut mempengaruhi okupansi penginapan di kawasan tersebut.

    “Impact memang ada satu, dari anggaran pemerintah yang dipotong itu ada pengaruh, tapi yang kedua itu industri. Ternyata industri itu juga mengurangi budget termasuk vendornya, vendornya industri itu juga banyak yang mengurangi kunjungan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Hariyadi berharap agar kondisi tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Momentum libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) diharapkan dapat mengerek okupansi hotel pada pengujung 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut bahwa kondisi okupansi hotel yang tercermin dari tingkat penghunian kamar (TPK) mulai membaik secara nasional.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan bahwa okupansi hotel yang mengalami tren negatif pada paruh pertama tahun ini dipengaruhi oleh pergeseran pola wisatawan yang cenderung memilih opsi akomodasi lain seperti vila.

    “Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” kata Widiyanti saat ditemui Bisnis usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang melanjutkan tren negatif pada Juli 2025. 

    Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel bintang pada Juli 2025 mencapai 52,79% atau mengalami peningkatan secara bulanan (month to month/MtM), tetapi mengalami penurunan secara tahunan sebesar 3,57% poin.

    Menurutnya, penurunan okupansi tersebut memang berlanjut, tetapi tidak sedalam Juni 2025 yang kontraksi sebesar 4,71% year-on-year (YoY). Kondisi serupa juga terjadi pada TPK hotel nonbintang yang mengalami penurunan sebesar 1,42% YoY pada Juli 2025.

  • GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut, konflik yang tengah terjadi antara Iran dan Israel tidak memengaruhi sektor pariwisata Indonesia, khususnya dari pasar wisatawan asal Timur Tengah.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani menyampaikan, mayoritas wisatawan dari kawasan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia berasal dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang secara geografis tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    “Kalau tamu dari Iran mungkin nggak ada atau kecil banget populasinya. Jadi menurut saya sih nggak ada pengaruh [ke pariwisata Indonesia],” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Kendati begitu, Hariyadi justru melihat adanya potensi penurunan jumlah wisatawan dari kawasan Eropa ke Indonesia. Mengingat, sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.

    Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan. 

    “Yang long haul dari Eropa mungkin pada takut, karena mereka transit di kawasan itu. Tapi kalau dari Timur Tengah-nya sendiri, harusnya nggak ada pengaruh,” ujarnya. 

    Long haul flight merupakan penerbangan jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 6 jam.

    Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Hariyadi mengharapkan agar pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan yang memberatkan sektor usaha, termasuk pariwisata. 

    Dia menyebut, sektor usaha selama ini telah terbebani sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah (pemda) serta tarif air bersih dari PDAM.

    Hariyadi menilai, seharusnya pemerintah justru memberikan relaksasi atau insentif, alih-alih menambah tekanan bagi pelaku usaha. “Saat ekonomi global sedang berkontraksi, bukan waktunya membuat regulasi yang bikin dunia usaha tambah susah,” pungkasnya.

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • Apindo Beri Masukan ke Pemerintah soal Pembentukan Satgas PHK

    Apindo Beri Masukan ke Pemerintah soal Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti pembentukan satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) harus seiring dengan pembenahan polemik dasar dunia usaha yang terjadi saat ini.

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan keputusan perusahaan untuk melakukan PHK merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang tengah tertekan. Artinya, pemerintah perlu melihat juga dari sisi permasalahan yang dihadapi perusahaan.

    “Kalau masalah PHK itu adalah masalah yang sifatnya itu terkait dengan kelangsungan usaha. Kalau mereka [pengusaha] harus melakukan efisiensi dan sebagainya, pemerintah nggak bisa intervensi gitu kan,” kata Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/4/2025). 

    Hariyadi yang juga merupakan mantan Ketua Umum Apindo (2014-2023) ini mengatakan peran Satgas PHK bukan mengintervensi atau mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK, tapi melihat secara gambaran luas alasan di balik efisiensi tersebut. 

    Ada banyak pertimbangan suatu perusahaan melakukan PHK, misalnya di tengah perang dagang yang terjadi saat ini, sulit bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pasar ekspor. Sementara, pasar domestik tertekan daya beli yang lemah dan banjir impor ilegal. 

    Tak hanya di sektor industri atau manufaktur, dia menuturkan sektor jasa dan perhotelan juga mengalami kondisi tekanan serupa. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dia memberikan gambaran kondisi lemahnya tingkat kunjungan hotel saat ini. 

    Penyebab melemahnya okupansi atau tingkat kunjungan hotel saat ini yakni dampak dari pemangkasan anggaran pemerintah yang membuat salah satu sumber pergerakan menurun di sektor tersebut. 

    “Dengan adanya pemotongan anggaran pemerintah, sektor hotel ngedrop okupansinya, kalau ngedrop kan otomatis dia akan melakukan efisiensi, padahal itu jadi efek daripada pemotongan anggaran pemerintah. Tidak hanya pemerintah aja gitu loh, BUMN, swastanya pun ikut pangkas juga,” jelasnya. 

    Dalam kondisi ini, dia pun meminta pemerintah untuk lebih jeli dan melihat penyebab pasti biang kerok PHK yang banyak terjadi di berbagai sektor saat ini. Kehadiran satgas PHK juga diharapkan tak hanya memonitor besaran jumlah pekerja terdampak, melainkan pengentasan tekanan dunia usaha. 

    “Jadi bukan cuma bikin sekedar Satgas, cuma monitor doang, esensinya di sana,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sepanjang 2024 mencapai 77.965 tenaga kerja. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,2% dibanding 2023 yang tercatat mencapai 64.855 tenaga kerja. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan draft pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. 

    Yassierli menyampaikan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan pemerintah, perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kita masih menyiapkan draft-nya sebenarnya, draft bersama, kira-kira nanti lingkup dari Satgas-nya apa,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (21/4/2025). 

    Meski belum bisa menjabarkan lebih jauh poin-poin apa saja yang bakal diatur dalam dokumen pembentukan Satgas PHK, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya tidak hanya terbatas pada mitigasi PHK.