Xcloud.id

Tag: Haris Rusly Moti

  • 98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas aktivis 1998 dan alumni Kelompok Cipayung, 98 Resolution Network menyalurkan 1.000 paket sembako kepada sejumlah warga Jakarta sebagai wujud kepedulian menghadapi tantangan ekonomi.

    Juru Bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan aksi penyaluran sembako itu dilakukan sebagai tahap kedua untuk membantu masyarakat Jakarta yang membutuhkan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.

    “Kita tadinya ada situasi warga jaga warga, sekarang menjadi warga peduli warga. Jadi, seluruh warga tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan,” kata Haikal dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Aksi yang dilakukan pada Sabtu (20/9), bertajuk #WargaPeduliWarga itu menyasar warga Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat, dan komunitas driver ojol di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

    Haikal menjelaskan pemberian bantuan itu difasilitasi BUMN PT Adhi Karya dengan total 1.000 paket sembako, yang mana 500 paket disalurkan ke warga Kwitang dan 500 paket untuk mitra ojol. Adapun sembako yang diberikan terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng, gula dan komoditas pangan lainnya.

    Ia menegaskan aksi itu akan terus berjalan selama dibutuhkan, sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial melalui Kementerian Sosial.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi pesan terang bagi masyarakat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri menghadapi tantangan ekonomi, karena pemerintah hadir bersama program social safety net yang meringankan beban rakyat.

    Haikal juga menilai banyak warga yang peduli dan bermurah hati tanpa memandang latar belakang kelompok, suku, maupun agama, sehingga solidaritas gotong royong terus hidup untuk membantu rakyat yang membutuhkan.

    “Kegiatan ini juga memberi pesan terang kepada seluruh rakyat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi,” tegas Haikal mantan Ketua Umum Pijar Indonesia.

    Sementara itu, Koordinator Panitia #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga menambahkan program itu menyasar seluruh wilayah Indonesia meskipun kini baru bisa dilaksanakan di Jakarta.

    “Karena kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, artinya ini perlu kehadiran negara dan bukan cuma negara, semua pihak. Baik BUMN, swasta, maupun kelompok-kelompok sosial yang lain,” kata Eli.

    Eli menegaskan prinsip gotong royong akan terus diperluas, dimulai dari Jakarta sebagai tahap awal sebelum menjangkau berbagai wilayah lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

    Ia memastikan pihaknya siap memfasilitasi proses perluasan mitra gotong royong ke berbagai daerah, agar solidaritas sosial semakin meluas dan mampu menjangkau lebih banyak warga membutuhkan.

    “Kita mulai dulu dari Jakarta, nanti akan meluas di wilayah-wilayah lain karena kita prinsipnya gotong royong,” jelas Eli.

    Pada kesempatan itu hadir perwakilan PT Adhi Karya dan sejumlah pemrakarsa 98 Resolution Network, seperti Haris Rusly Moti, Wahab Talaohu, Supriyanto, Gigih Guntoro, Joehanes Marbun, Urai Zulhendri dan lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Aktivis 98: Aktifkan jaring peduli sosial cegah “political blitzer”

    Jakarta (ANTARA) – Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menyatakan bahwa jaring peduli sosial perlu dibangun untuk mencegah fenomena gerakan kilat politik atau political blitzer yang dinilai rawan memicu keresahan sosial.

    Haris mengatakan fenomena political blitzer mirip dengan gelombang protes Arab Spring yang menyebar cepat di Asia, termasuk Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Ia menyebut pola tersebut tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang jelas tetapi bertujuan menumbuhkan ketidakpercayaan dan pembangkangan sosial.

    “Target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobidience,” kata Haris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut Haris, kerentanan ekonomi masyarakat menjadi sasaran utama gerakan tersebut dengan memanfaatkan media sosial dan sumber terbuka.

    Ia menyorot opini pakar yang menilai kericuhan yang terjadi di berbagai belahan dunia itu dipicu oleh pihak-pihak yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempengaruhi data di media sosial.

    “Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data media sosial,” ujarnya.

    Karena itu, ia menilai perlu percepatan program perlindungan sosial, termasuk paket stimulus ekonomi pemerintah, untuk melindungi kelompok rentan.

    Ia meminta pihak pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk bekerja sama untuk melindungi kaum rentan menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat itu dengan mengaktifkan jaring peduli sosial.

    “BUMN, swasta, dan warga juga diharapkan bergotong royong mengaktivasi jaring peduli sosial agar kelompok rentan secara ekonomi tidak menjadi sasaran eksploitasi gerakan kilat,” kata Haris.

    Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo juga telah tepat menjawab persoalan mendasar rakyat, namun perlu mitigasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan kelancaran program strategis pemerintah.

    Haris menyebut pandangan Presiden tentang praktik “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara sesuai dengan tuntutan gerakan sosial era reformasi.

    Sebelumnya, istilah “serakahnomics” pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup sebuah kongres di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2025. Dalam pidatonya, ia menyebut “serakahnomics” sebagai aliran baru yang menggambarkan kelompok serakah yang hanya mengejar keuntungan ekonomi pribadi.

    “Arah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah sangat mendasar menjawab persoalan rakyat dan bangsa,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar program strategis pemerintah berjalan tanpa gangguan gerakan kilat politik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan aktivis mahasiswa 1998 yang tergabung dalam Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5), sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan kaum buruh.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden yang pernah hadir langsung di peringatan May Day, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” ujar Haris Rusly Moti, perwakilan Roundtable 98 Cipayung, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4).

    Haris menilai, momen ini menjadi simbol kuat bagi persatuan rakyat menuju cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia juga menyebut Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tanggap terhadap isu-isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan buruh di tengah ancaman guncangan ekonomi global.

    Satgas Perlindungan PHK Dinilai Langkah Strategis

    Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah pembentukan Satgas Perlindungan PHK, yang menurut Haris merupakan langkah komprehensif dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi buruh, sekaligus menjaga ketahanan industri nasional.

    “Ini bukan hanya tentang buruh, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah krisis global,” tegasnya.

    Roundtable 98 juga mengapresiasi kedewasaan sikap dari para pimpinan serikat pekerja yang mengedepankan semangat persatuan nasional. Seruan untuk memperingati May Day secara damai, kreatif, dan terorganisasi dianggap sebagai bukti kematangan gerakan buruh di Indonesia.

  • Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kehadiran Prabowo di May Day momentum keberpihakan perjuangan buruh

    Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), sebagai momentum keberpihakan pada perjuangan kaum buruh.

    Untuk diketahui, Roundtable 98 Cipayung merupakan gerakan mahasiswa 1998 dari berbagai kampus dan kota serta mantan aktivis kelompok Cipayung.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden RI yang hadir pada peringatan May Day, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” kata Haris Rusly Moti, salah satu anggota Roundtable 98 Cipayung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Bagi pihaknya, peristiwa ini adalah momentum dalam mempersatukan rakyat mencapai Indonesia maju, modern, adil, dan sejahtera

    Presiden Prabowo, lanjut dia, sangat tanggap untuk merespons situasi saat ini dan telah menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi kaum buruh untuk bersama-sama menjawab tantangan guncangan ekonomi global.

    “Keputusan untuk membentuk Satgas Perlindungan PHK adalah jawaban komprehensif pemerintah untuk perlindungan optimal pekerja Indonesia dari ancaman PHK, tetapi juga sekaligus tindakan untuk melindungi industri nasional agar dapat bertahan dari hantaman krisis,” kata Haris.

    Roundtable 98 Cipayung, kata Haris, juga mengapresiasi terhadap kedewasaan pimpinan seluruh serikat pekerja yang telah menyadari pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ketidakpastian global.

    Seruan pimpinan serikat pekerja kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu dan bekerja sama sesama kaum buruh serta antara kaum buruh dan pemerintah dalam memperingati May Day, menurut dia, merupakan langkah tepat yang patut mendapat apresiasi.

    “Kaum buruh telah menjadi teladan dalam memelopori membangun persatuan nasional,” ujarnya.

    Roundtable 98 Cipayung juga memercayai kaum buruh di seluruh Indonesia yang memperingati May Day akan menyelenggarakan dengan cara-cara yang damai, kreatif, terpimpin, dan terorganisasi.

    Haris mengatakan bahwa pihaknya juga meyakini perjuangan kaum buruh sejalan dengan kehendak dari pemerintahan Prabowo untuk mengubah nasib kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

    “Oleh karena itu, kami yakin kepala daerah akan merespons positif peringatan May Day sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” kata Haris.

    Selain itu, Roundtable 98 Cipayung juga meyakini personel Polri maupun TNI yang ditugaskan untuk mengawal peringatan May Day menggunakan cara cara persuasif dan humanis.

    “Kami sangat tekankan agar jangan sampai ada respons yang mengarah pada tindakan kekerasan dan represif,” katanya.

    Ia berkata, “Kami tekankan agar petugas keamanan tetap mengedepankan cara-cara dialogis dalam mengatasi setiap dinamika yang berkembang pada saat berlangsung peringatan May Day di berbagai daerah.”

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berpidato saat menghadiri peringatan May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

    “Bapak Presiden langsung merespons, dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja/buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai sukses membangun kemandirian pangan. Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian disampaikan eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti.

    “Kita berharap pengusaha nasional kita mulai masuk di sektor pertanian. Kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah. Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” kata Haris kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Haris menuturkan Indonesia sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. 

    Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, Haris mengatakan Indonesia berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan.

    “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency. 

    Penerapan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, memaksa setiap negara di dunia untuk mandiri dan tidak bergantung.

    “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur,” kata Haris.

    “PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor,” kata dia.

    Oleh karena itu, Haris mengatakan sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi. Maksudnya, “makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. 

    Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi Gandhi mengarah pada swarajya atau kemerdekaan. Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri yang bertumpu pada kekuatan sendiri.

    “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional. Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang,” kata Haris.

    Melihat data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. 

    Angka ini, dikatakan Haris, menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton.

    “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,. Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini,” ujarnya.

    Pada pertengahan April 2025, keterangan resmi merilis bahwa Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025, jik dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

    Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah dalam 6 bulan membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.

    “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini. Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya,” ujar Haris.

    Keterangan dari Kementerian Pertanian, menurut Haris, yakni problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet. 

    Misalnya saja, yakni keharusan melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

    “Presiden Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat,” katanya.

    Haris mengatakan memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dan masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. 

    “Namun, niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian. Menurut saya, selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin InsyaAllah “wahyu” akan menyertai, melandasi, dan menuntunnya,” pungkas Haris. (Tribunnews.com/Reza Deni)

  • Haris Rusly Moti: Waspadai Kepentingan Geopolitik

    Haris Rusly Moti: Waspadai Kepentingan Geopolitik

    loading…

    Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta Haris Rusly Moti mengingatkan masyarakat mengenai adanya kepentingan geopolitik di tengah kondisi sosial bernegara. Foto/Ist

    JAKARTA – Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta Haris Rusly Moti mengingatkan masyarakat mengenai adanya kepentingan geopolitik di tengah kondisi sosial bernegara.

    Dia menilai hal itu sepatutnya untuk diwaspadai bersama oleh semua komponen bangsa tanpa terkecuali. Pasalnya, pengaruh geopolitik nantinya berpotensi melahirkan eskalasi politik.

    “Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi eskalatif,” ujar Haris kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dibangun di atas dasar dan arah Pembukaan UUD 1945 itu, yakni keputusan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, dan program hilirisasi komoditi.

    Haris mengatakan, pada masa lampau, tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional, seperti LSM dan ormas. Tujuannya, dalam rangka mendikte arah kebijakan pemerintah. Namun, dia melihat kini pola tersebut tampak berbeda jika dilihat secara komprehensif.

    “Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui sosial media dan open source,” katanya.

    “Akan tetapi, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin kemarin, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono,” sambungnya.

  • Haris Rusly Moti Sebut PPN 12 Persen Perlu Pemahaman Bersama di Tengah Tantangan Situasi Global – Halaman all

    Haris Rusly Moti Sebut PPN 12 Persen Perlu Pemahaman Bersama di Tengah Tantangan Situasi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan aktivis gerakan mahasiswa 98, Haris Rusly Moti meyakini pemerintahan Prabowo Subianto berhati-hati dalam penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tengah tantangan situasi global.

    Menurutnya, pemerintahan Prabowo tidak antikritik terhadap pandangan masyarakat terkait pro kontra PPN 12 persen.

    “Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),  
    Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12 persen pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo,” ungkapnya, Kamis (26/12/2024).

    Menurutnya, setiap kritik dan masukan bisa menjadi ‘suplemen’ untuk memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPN 12 persen agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut terkait kenaikan PPN, Haris menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan situasi geopolitik ‘saling kunci’ antara negara negara blok barat yang dipimpin USA & Uni Eropa versus China dan Rusia.

    “Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global.”

    “Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi ‘Friendshoring’. Perdagangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik,” ungkapnya.

    Situasi itu dinilai membuat ekonomi global diramal suram pada 2025.

    “Di dalam negeri, siapapun pemerintahan yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas,” ungkapnya.

    Kadang, lanjut Haris, pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

    “Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan,” ujarnya.

    Penerapan PPN 12 persen, menurut Haris, akan dilakukan dengan hati-hati.

    “Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPN 12 persen ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha. Paling tidak, kita berharap rakyat dan dunia usaha dapat memahami situasi sulit yang melahirkan kebijakan sulit,” ujarnya.

    Ia berharap pro-kontra terkait penerapan PPN 12 persen tidak melunturkan persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional.

    “Saya berharap kita sama sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025,” pungkasnya.

    PDIP Minta Kebijakan PPN 12 Persen Dikaji Ulang

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan partainya tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan PPN 12 persen.

    Hanya saja, PDIP meminta pemerintah mengkaji ulang hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia.

    Pasalnya, PDIP tak mau ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo karena adanya kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    “Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/12/2024).

    “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy.

    Kendati demikian, Deddy mengatakan, jika pemerintah percaya diri penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyengsarakan rakyat, maka diteruskan pun tidak mengapa.

    “Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” ungkapnya.

    PDIP melalui juru bicara partai, Chico Hakim juga sempat mengaku geram setelah partainya disudutkan karena dianggap menjadi insiator dari kenaikan tarif PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Tudingan itu karena fraksi PDIP memimpin panitia kerja Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen. Panja itu dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP saat itu, Dolfie Othniel Fredric Palit. 

    Menurutnya, inisiator UU HPP bukanlah berasal dari PDIP. Dia menyatakan pihak yang mengusulkan aturan perpajakan itu merupakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Inisiator UU HPP itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Komisi 12 waktu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP. Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP,” kata Chico saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).

    Chico juga menolak PDIP dianggap pihak yang harus  bertanggung jawab karena UU HPP tersebut. Dia mengungkit bahwa UU HPP adalah produk DPR RI secara kelembagaan yang disetujui oleh 8 fraksi DPR RI.

    “Akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” jelasnya.

    PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Kebijakan PPN 12 persen akan dikenakan untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. 

    Penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu.

    Barang-barang tersebut di antaranya, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal. 

    Berikut daftar barang dan jasa yang kena dan bebas PPN 12 persen:

    Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen

    Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
    Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
    Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
    Buah-buahan premium
    Ikan premium, seperti salmon dan tuna Udang dan crustacea premium, seperti king crab
    Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

    Daftar Barang yang Kena PPN 11 Persen mulai 1 Januari 2025

    Tepung terigu dan gula untuk industri
    Minyak goreng curah merek Minyakita

    Daftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN 12 Persen

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
    Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata atau alutsista dan alat foto udara

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rifqah, Fersianus Waku)

  • Tak Yakin Suara Pramono-Rano di Atas 50 Persen, Relawan Prabowo-Gibran Siapkan Putaran Kedua Pilgub Jakarta

    Tak Yakin Suara Pramono-Rano di Atas 50 Persen, Relawan Prabowo-Gibran Siapkan Putaran Kedua Pilgub Jakarta

    ERA.id – Relawan Prabowo-Gibran tak yakin pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara di atas 50 persen. Pilgub Jakarta 2024 diyakini bakal berlangsung dua putaran.

    “Menurut saya, Pilkada Jakarta sudah bisa dipastikan akan berlangsung dalam 2 putaran. Informasi terkini yang saya terima, perolehan suara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, dari basis data real count, tidak melampaui angka di atas 50 persen,” ujar eks Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).

    Oleh karenanya, dia meminta para relawan Prabowo-Gibran menyipakan diri menghadapi putaran kedua Pilgub Jakarta 2024 dan memenangkan pasangan cagub-cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Dia optimis, RK-Suswono bakal menang jika Pilgub Jakarta 2024 berlangsung dua putaran.

    “Saya yakin, jika seluruh pendukung, pemilih, dan relawan Prabowo-Gibran bersatu dan bergerak menyentuh hati rakyat di gang-gang dan kampung di seluruh pelosok Jakarta, insya Allah Bang Emil-Babe Suswono akan menang di Pilkada DKI,” kata Haris.

    Lebih lanjut, dia menyoroti soal isu pelibatan aparatur negara untuk memenangkan calon tertentu. Menurutnya, isu itu dibuat oleh pihak yang berusaha menggagalkan putaran kedua Pilgub Jakarta 2024.

    Sebaliknya, dia justru mendapat informasi kecurangan dilakukan oleh pasangan calon yang diusung partai oposisi.

    “Di Jakarta misalnya, justru banyak temuan dugaan kecurangan dilakukan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur yang didukung partai oposisi,” ucapnya.

    Haris Rusly berharap, semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilgub Jakarta 2024 berlangsung dalam dia putaran. Dia meminta semua pihak untuk lapang dada.

    “Saya menyerukan kepada semua pihak agar tetap menjaga kehidupan sosial politik yang rukun dan damai dalam ekosistem persaingan di alam demokrasi,” ujarnya.

  • Jika dua putaran, relawan TKN Prabowo minta pendukung menangkan RIDO

    Jika dua putaran, relawan TKN Prabowo minta pendukung menangkan RIDO

    Jakarta (ANTARA) – Mantan komandan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, meminta semua pendukung, pemilih dan relawan untuk bersiap memenangkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) jika akhirnya Pilkada DKI Jakarta jadi dua putaran.

    “Saya menyerukan kepada seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo-Gibran untuk mulai mempersiapkan diri bergerak memenangkan pasangan Bang Emil dan Babe Suswono jika Pilkada DKI jadi dua putaran,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Haris Rusly meyakini Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran lantaran perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berbasis data hitung nyata (real count) internal RIDO tidak melampaui 50 persen.

    Ia juga meyakini, jika seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo-Gibran bersatu dan bergerak hingga ke pelosok Jakarta, pasangan RIDO bisa menang di Pilkada DKI Jakarta.

    “Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan adalah di antara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan ketika berlangsung pesta demokrasi,” katanya.

    Dia pun berharap semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada DKI Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

    “Saya berharap semua pihak untuk lapang dada menerima jika Pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024